Tidak cukup hanya menilang di jalan. Harus menyasar siapa yang menyuruh truk membawa muatan lebih, siapa yang menutup mata di pelabuhan, siapa yang membiarkan perizinan jadi celah bisnis.
Jadi kalau hari ini ada protes, atau resistensi dari pelaku usaha, itu hal biasa. Tapi negara tidak boleh mundur. Kita bisa berdialog, bisa bertahap, tapi tidak boleh kompromi dalam soal nyawa.
Baca Juga:
Pemkab Dairi Gelar Upacara Malam Renungan Suci
Karena kalau negara gagal melindungi yang lemah, maka sebenarnya bukan truk yang kelebihan beban. Negara ini yang kelebihan kelonggaran.
"Selama pelanggaran dianggap biaya operasional, korban berikutnya tinggal menunggu giliran.”
*Penulis adalah Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat
Baca Juga:
ALPERKLINAS Puji PLN Usai Tindak Tegas Oknum Staf yang Manipulasi Nota Pembayaran Tambah Daya
[Redaktur: Robert Panggabean]
