Tidak cukup hanya menilang di jalan. Harus menyasar siapa yang menyuruh truk membawa muatan lebih, siapa yang menutup mata di pelabuhan, siapa yang membiarkan perizinan jadi celah bisnis.
Jadi kalau hari ini ada protes, atau resistensi dari pelaku usaha, itu hal biasa. Tapi negara tidak boleh mundur. Kita bisa berdialog, bisa bertahap, tapi tidak boleh kompromi dalam soal nyawa.
Baca Juga:
Super Flu Subclade K Terdeteksi di Indonesia, Anak dan Lansia Paling Rentan
Karena kalau negara gagal melindungi yang lemah, maka sebenarnya bukan truk yang kelebihan beban. Negara ini yang kelebihan kelonggaran.
"Selama pelanggaran dianggap biaya operasional, korban berikutnya tinggal menunggu giliran.”
*Penulis adalah Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat
Baca Juga:
Aturan Kuota Internet Digugat, Pemohon Sebut Negara Lalai Lindungi Konsumen
[Redaktur: Robert Panggabean]
