Wahana News Dairi - Inspirasi Konsumen Dairi

PT DPM Rehabilitasi DAS, Hadirkan Manfaat bagi Lingkungan dan Masyarakat

Robert Panggabean — Tue, 14 Jul 2026 15:13:38 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) terus melaksanakan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai salah satu kewajiban pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Program ini merupakan upaya untuk memulihkan dan mempertahankan fungsi hutan sekaligus mendukung kelestarian lingkungan di wilayah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan.

Hal itu dikatakan Chief Legal and External Relations Officer PT Dairi Prima Mineral Radianto Arifin dalam keterangan pers melalui Super Intendent External Relation PT DPM Baiq Idayani, Selasa (14/7/2026).

Dijelaskan, rehabilitasi DAS oleh PT DPM dilaksanakan pada area seluas sekitar 60 hektare di kawasan hutan produksi terbatas wilayah DAS Serang Jaya, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Sebagai bagian dari pelaksanaan program tersebut, PT DPM telah menanam 198.000 pohon mangrove (Rhizophora apiculata) pada 2023 dan berdasarkan hasil monitoring terakhir pada Maret lalu, tanaman mangrove yang ditanam telah tumbuh bagus dengan tinggi rata-rata mencapai 1,5–2,5 meter.

Monitoring pohon mangrove yang ditanam PT DPM 2023 di wilayah DAS Serang Jaya, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara [DAIRI.WAHANANEWS.CO / dok. PT Dairi Prima Mineral]

Radianto Arifin, mengatakan bahwa rehabilitasi DAS tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan perusahaan terhadap peraturan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan.

"Rehabilitasi DAS merupakan tanggung jawab yang kami laksanakan sebagai pemegang IPPKH. Namun, kami ingin setiap program lingkungan yang dijalankan juga memberikan manfaat yang lebih luas. Karena itu, selain melakukan rehabilitasi kawasan hutan, kami juga menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang mendukung pelestarian lingkungan sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Disebut, komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan di Kabupaten Dairi.

Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, PT DPM bersama masyarakat lingkar tambang dan organisasi pemuda melaksanakan penanaman pohon di Desa Longkotan sekaligus menyerahkan 1.400 bibit kopi dan kemiri kepada petani di Kecamatan Silima Pungga-Pungga.

Program ini diharapkan dapat mendukung penghijauan sekaligus meningkatkan produktivitas komoditas pertanian masyarakat.

Sebelumnya, PT DPM juga menyerahkan 10.000 bibit pohon kemiri kepada Pemerintah Kabupaten Dairi sebagai dukungan terhadap Gerakan Penanaman Sejuta Pohon.

Pohon kemiri dipilih karena selain berkontribusi dalam konservasi lahan, komoditas ini juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Dairi.

Monitoring pohon mangrove yang ditanam PT DPM 2023 di wilayah DAS Serang Jaya, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara [DAIRI.WAHANANEWS.CO / dok. PT Dairi Prima Mineral]

Di sektor pertanian, PT DPM bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi menggelar pelatihan budidaya kakao bagi 120 petani dari enam desa dan kelurahan lingkar tambang, yakni Desa Longkotan, Tungtung Batu, Bonian, Bongkaras, Polling Anak-Anak, dan Kelurahan Parongil.

Selain memperoleh pelatihan teknis, setiap peserta juga menerima bibit kakao untuk dikembangkan di lahan masing-masing.

Radianto Arifin menambahkan bahwa seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dilaksanakan perusahaan secara berkelanjutan.

"Kami berharap berbagai program yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang seimbang, baik bagi lingkungan maupun masyarakat. Melalui rehabilitasi DAS, penanaman pohon produktif, bantuan bibit, dan peningkatan kapasitas petani, kami ingin berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam sekaligus mendukung pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan," tutup Radianto.

[Redaktur: Fernando]

Ketua DPD IPK Dairi Apresiasi Presiden RI Atas Komitmen Pemberantasan Korupsi

Robert Panggabean — Mon, 13 Jul 2026 18:25:41 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Halim Lumbanbatu mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas komitmennya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara tegas dan tanpa pandang bulu.

Halim menilai langkah pemerintah saat ini menunjukkan keseriusan dalam memperkuat penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi.

Menurutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak membedakan latar belakang maupun jabatan seseorang.

“Penegakan hukum yang dilakukan secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum di negara ini,” katanya.

Halim menilai, komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi merupakan langkah penting untuk memperkuat supremasi hukum sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Disebut, setiap pelaku korupsi harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memandang jabatan, institusi, maupun latar belakang politik.

“Tindakan korupsi harus diusut tuntas. Semua sama di mata hukum, tidak pandang jabatan, institusi, maupun latar belakang politiknya. DPD IPK Dairi mengapresiasi langkah tegas bapak Presiden Prabowo yang mengimplementasikan itu," kata Halim.

Ia pun berharap komitmen pemberantasan korupsi dapat terus dijaga secara konsisten sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Halim juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya penegakan hukum yang adil serta bersama-sama mengawal agenda pemberantasan korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

[Redaktur: Fernando]

Komisi III DPR Bantah Kabar Pembahasan RUU Perampasan Aset Alami Kebuntuan

Tenno Purba — Mon, 13 Jul 2026 16:56:18 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Komisi III DPR RI membantah kabar yang menyebut pembahasan RUU Perampasan Aset mengalami kebuntuan atau dihentikan. DPR memastikan rancangan aturan tersebut masih berjalan dan terus dibahas dalam rangka penyelesaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Melansir beritasatu.com, anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan menegaskan informasi yang menyebut DPR menolak atau menghentikan pembahasan RUU Perampasan Aset merupakan kabar yang tidak benar.

"Jadi pertama-tama kita ingin jelaskan dahulu ya. Saya saja sudah ikut beberapa puluh ya. Saya heran juga mengapa di masyarakat dibilang DPR-nya menolak," kata Hinca kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Senin (12/6/2026).

Hinca menjelaskan, hingga saat ini RUU Perampasan Aset masih berada dalam tahap pembahasan. Komisi III DPR juga memastikan tidak ada rencana untuk mencabut rancangan undang-undang tersebut dari daftar program legislasi nasional (prolegnas) 2026.

"Komisi III terus maraton menjalankannya sampai jalan. Kalau tidak percaya, ikuti saja," katanya.

Menurut Hinca, proses pembahasan dilakukan secara intensif dengan melibatkan berbagai pihak. Komisi III DPR telah mengundang lebih dari 20 pihak dari berbagai latar belakang untuk memberikan masukan terkait substansi aturan tersebut.

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset membutuhkan kehati-hatian karena berkaitan dengan mekanisme hukum, perlindungan hak warga negara, serta upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi.

Meski proses pembahasan masih berlangsung, Hinca optimistis rancangan aturan tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini.

"Sedikit lagi itu selesai, saya kira tahun ini selesai," katanya.

Sebelumnya, RUU Perampasan Aset menjadi salah satu regulasi yang banyak mendapat perhatian publik karena dinilai dapat memperkuat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kerugian negara.

Melalui aturan tersebut, pemerintah dan DPR diharapkan memiliki instrumen hukum yang lebih kuat dalam menelusuri, menyita, dan mengelola aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

Komisi III DPR memastikan proses pembahasan akan terus dilanjutkan hingga mencapai tahap akhir.

DPR juga meminta masyarakat mengikuti perkembangan resmi terkait pembahasan RUU Perampasan Aset dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

[Redaktur: Fernando]

Pemeliharaan Trafo Daya Gardu Induk Sidikalang, Besok Listrik Padam di Dairi

Robert Panggabean — Mon, 13 Jul 2026 09:30:25 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Sehubungan dengan pemeliharaan trafo daya di Gardu Induk Sidikalang, listrik akan padam di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, besok, Selasa (14/7/2026).

Informasi pemadaman dimaksud diumumkan PT PLN ULP Sidikalang melalui surat Nomor: 0169/DI5.01.01/F08110300/2006 tanggal 9 Juli 2026, ditandatangani Manager PT PLN ULP Sidikalang Freddy Marudut.

Lokasi yang padam, Kecamatan Sidikalang, Berampu, Lae Parira, Sitinjo, Siempat Nempu Hulu, Silimapungga-pungga, Siempat Nempu Hilir, Siempat Nempu, Tigalingga, Sumbul, Pegagan Hilir dan Tanah Pinem.

Sebagaimana isi surat, pemadaman akan terjadi mulai pukul 08.00 Wib hingga 17.00 Wib. Namun apabila pekerjaan selesai sebelum waktu yang ditentukan, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali.

Pun demikian, jadwal dapat berubah apabila pertimbangan teknis dan cuaca dilapangan yang tidak mendukung untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud.

PT PLN menghimbau seluruh pelanggan apabila memakai genset agar dipisahkan dengan instalasi PLN.

[Redaktur: Fernando]

Dirut Perumda Lae Nchiho Dairi Pimpin Perpamsi Sumut, Ini Komposisi Lengkapnya

Tenno Purba — Fri, 10 Jul 2026 18:21:58 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Lae Nciho Kabupaten Dairi, Wahlin Munthe, dipercaya memimpin Perpamsi Sumatera Utara (Sumut) periode 2026-2030.

Wahlin terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Daerah (PD) Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), dalam Musyawarah Antar Perusahaan Daerah Air Minum Luar Biasa (Mapamdalub) di Medan, Sabtu (20/6/2026).

Sebagaimana Surat Keputusan Pengurus Pusat Perpamsi Nomor: 034B/SKEP-PP/VI/2026 tentang Pengurus Daerah Antar Waktu Periode 2026-2030 Perpamsi Provinsi Sumatera Utara, ditandatangani Ketua Umum A.Teddy Setiabudi dan Sekretaris Umum Rino Indira Gusniawan tanggal 25 Juni 2026, berikut komposisi lengkap Perpamsi Sumut 2026-2030.

Ketua, Wahlin Munthe, Perumda Lae Nchiho Kabupaten Dairi.

Sekretaris, Ikrimah Hamidy, Perumda Tirtanadi Provsu.

Bendahara, Ruspin Arif, Perumda Tirta Silau Piasa Kabupaten Asahan.

Wakil Ketua Kompartemen Diklat dan Sertifikasi Profesi, Jusuf Sukatendel, Perumda Tirta Malem Kabupaten Karo.

Wakil Ketua Kompartemen Advokasi, Kelembagaan dan Kemitraan, Herman Sukendar, Perumda Tirta Wampu Kabupaten Langkat.

Wakil Ketua Kompartemen SDA dan Mitigasi Bencana, M. Topan Sahroni Perumda Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang.

Wakil Ketua Kompartemen Infokom dan standardisasi, Arianto, Perumda Tirta Uli Kota Pematang Siantar.

[Redaktur: Fernando]

Mestron Siboro Menangkan Gugatan Kepemilikan Rumah, PN Sidikalang Gelar Eksekusi

Robert Panggabean — Fri, 10 Jul 2026 12:04:32 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Setelah proses panjang, hingga Mahkamah Agung, Mestron Siboro (60) memenangkan gugatan kepemilikan rumah di jalan Pahlawan Nomor 39, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Diketahui, purnawirawan Perwira Menengah (Pamen) Polri itu menggugat Rosintan Siboro (50) dan Merdin Simanjuntak, melalui kuasa hukumnya Tahi Purba, SH, ke Ketua PN Sidikalang, melalui surat gugatan tertanggal 21 Nopember 2024.

Proses persidangan pun berjalan, hingga keluar Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 04 Juli 2025 106/Pdt.G/2024/PN Sdk.

Kemudian, Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 02 September 2025 Nomor 460/PDT/2025/PT MDN.

Terakhir, Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 12 Maret 2026 Nomor 500 K/PDT/2026, menolak permohonan kasasi Rosintan Siboro dan Merdin Simanjuntak.

Putusan tersebut telah disampaikan kepada kedua belah pihak tanggal 15 April 2026, maka perkara tersebut berkekuatan hukum tetap.

Atas surat permohonan eksekusi tertanggal 8 Mei 2026 yang diajukan Tahi Purba selaku kuasa hukum Mestron, Pengadilan Negeri Sidikalang pun menggelar eksekusi, di lokasi sengketa dimaksud, Jumat (10/7/2026).

Penetapan keputusan tertanggal 06 Juli 2026 yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Eva Rina Sihombing SH, MH, itu dibacakan Dariaman Saragih, Juru Sita Pengadilan Negeri Sidikalang.

Pantauan WahanaNews.co, setelah pembacaan putusan, Dariaman bersama Mestron dan kuasa hukum, Kepling XI Batang Beruh dan pihak terkait lainnya, membuka pintu rumah dan menyerahkan kunci kepada Mestron.

Jurusita PN Sidikalang, Dariaman Saragih, membuka pintu rumah objek sengketa, di jalan Pahlawan Nomor 39, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Dairi, Jumat (10/7/2026) [DAIRI.WAHANANEWS.CO / Robert Panggabean]

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Mestron Siboro, melalui kuasa hukumnya Tahi Purba menjelaskan kronologi terjadinya gugatan dimaksud.

"Tanah ini beserta bangunan diatasnya adalah milik klien saya, namun tidak diakui tergugat, yang merupakan saudara kandung klien saya. Maka kami gugat, kami minta hakim memberi keadilan," kata Tahi.

Dipaparkan, objek perkara, tanah berikut bangunan rumah di Jalan Pahlawan No. 39 Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, adalah milik Mestron Siboro.

Dibeli Mestron dari Leonardus Ariando Sigalingging, disetujui istri Leonardus, Elfrida Theresia Naibaho dan ayah Leonardus, Mardongan Sigalingging serta ibunya Margaretha Br Silalahi.

Pembelian berawal dari keinginan ibu Mestron, Karolina Br Sagala, untuk pindah dari rumahnya di Jalan Ahmad Yani Sidikalang, karena merasa kurang nyaman dan kesehatan berkurang di rumah itu.

Permintaan itu disampaikan ibu Mestron, saat Mestron datang ke rumah ibunya di Jalan Ahmad Yani Sidikalang, sekitar bulan Maret 2012.

Saat kedatangannya di rumah itu, telah ada saudara-saudara Mestron, termasuk Rosintan Siboro dan suaminya Merdin Simanjuntak.

Karena permintaan ibunya, Mestron pun mencari rumah, selanjutnya menemukan rumah dijual di Jalan Pahlawan, sebagaimana plank terpampang dan nomor handphone yang dapat dihubungi.

Mestron pun menghubungi pemilik nomor handphone itu, Mardongan Sigalingging, mantan Kepala Bappeda Dairi. Selanjutnya mereka bertemu.

Dalam pertemuan itu, Mardongan menjelaskan bahwa SHM tanah dan rumah itu dibuat atas nama anaknya, Leonardus Ariando Sigalingging.

Mestron pun pulang, selanjutnya mengajak ibunya melihat rumah dimaksud, bersama para saudara Mestron.

Setelah diamati dan dirasa cocok, ibu Mestron setuju untuk tinggal di rumah itu, ditempati selama hidupnya, bukan menjadi hak miliknya, dan tetap hak milik Mestron.

Kesepakatan harga antara Mestron dan Mardongan pun terjadi, Rp500 juta. Saudara-saudara Mestron mengetahui harga pembelian, setelah kesepakatan terjadi.

Bentuk keseriusan, Mestron mengambil uang Rp500 juta dari dalam mobilnya dan menunjukkannya kepada Mardongan.

"Bisa dibayar lunas saat itu juga. Tetapi klien saya menyebut pembayaran akan dilakukan setelah surat dibuat PPAT," jelas Tahi.

Mestron yang saat itu masih bertugas aktif di Polda Maluku Utara, kemudian mengatakan kepada Mardongan bahwa yang akan melakukan pembayaran adalah saudaranya, Rosintan Siboro.

Mestron pun memperkenalkan Rosintan kepada Mardongan. Selanjutnya Mestron menyerahkan uang Rp500 juta itu kepada Rosintan, disaksikan Mardongan.

Rosintan pun menghitung uang itu, dibantu Lamria Br Ujung istri Kuatson Siboro, dan Relfina Br Siboro, saudara Mestron.

"Penyerahan uang Rp500 juta itu tidak dibuatkan kuitansi atau surat dalam bentuk apapun, karena saudara kandung, juga disaksikan banyak saudara kandung Mestron, termasuk ibu kandung mereka," jelas Tahi.

Dilanjutkan, beberapa hari kemudian, Mestron juga mengirimkan uang ke Rosintan untuk pembayaran jasa PPAT, BPHTB dan PPn, BBN dan biaya lainnya.

Mestron berpesan, jika kelengkapan administrasi telah lengkap dan cukup, Rosintan diminta untuk menghubunginya untuk menandatangani Akta Jual Beli (AJB) di Sidikalang dihadapan PPAT.

Namun berselang beberapa lama, diketahui bahwa ternyata AJB telah selesai, dibuat atas nama Rosintan Siboro, diterbitkan PPAT Poppy Tampubolon.

Mestron pun meminta agar Rosintan mengembalikan haknya, namun Rosintan dinilai selalu menghindar, maka gugatan pun diajukan ke PN Sidikalang.

[Redaktur : Fernando]

Hinca Dukung Langkah Polri, Publik Diminta Tak Terjebak Narasi Gesekan Antar Lembaga

Tenno Purba — Fri, 10 Jul 2026 10:10:39 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya menggeledah dua belas lokasi di Jakarta dan sekitarnya, Rabu (8/7/2026).

Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan tiga perkara besar sekaligus yang dijalankan dengan skema penyidikan gabungan, yaitu dugaan korupsi pengadaan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU, perkara PT Asabri, dan perkara PT Krakatau Steel.

Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik menyita 74 kilogram emas batangan dan uang tunai sekitar Rp 540 miliar dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing.

Sebagian sitaan ditemukan di sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, tersimpan di dalam brankas yang disembunyikan di balik lemari.

Sejumlah lokasi yang digeledah diberitakan memiliki keterkaitan dengan seorang petinggi di Kejaksaan Agung, meski sampai kini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara-perkara tersebut.

Melansir https://hincapandjaitan.com, anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca IP Pandjaitan XIII menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Polri.

"Saya berdiri di belakang penyidik. Apa yang dilakukan Kortastipidkor ini harus kita dukung, bukan kita curigai," kata Hinca.

Batu Bara, Asabri, Krakatau Steel
Hinca menilai publik perlu memahami bahwa yang sedang berjalan bukan satu kasus tunggal.

Ada tiga perkara yang diusut bersamaan lewat skema joint investigation, sebuah pola koordinasi antar-penegak hukum yang menurutnya justru patut diapresiasi.

Dugaan korupsi batu bara menjadi yang paling terasa dampaknya bagi masyarakat. Penyidik menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan sejak 4 Juli 2026, dengan indikasi kerugian negara mencapai sekitar Rp 5 triliun.

Modusnya berupa manipulasi kualitas dan kuantitas batu bara yang dipasok, serta ketidaksesuaian nilai kontrak dengan pasokan riil. Praktik itu diduga berkontribusi pada pemadaman listrik di Sumatera dan sejumlah wilayah lain.

"Coba bayangkan, sudah bertahun-tahun ini terjadi, sejak 2018. Batu baranya dikurangi, kualitasnya diakali, tapi bayarannya tetap penuh. Ya wajar kalau listrik byar-pet. Yang menikmati segelintir, yang menderita sekampung," kata Hinca.

Bagi Hinca, penyidikan tiga perkara secara serentak memperlihatkan penegakan hukum yang bekerja, bukan yang saling menjegal. Ia justru mengkhawatirkan cara sebagian pihak membaca peristiwa ini sebagai gesekan antar-institusi.

Hinca Tolak Istilah "Perang Antar Seragam"
Belakangan beredar narasi bahwa apa yang terjadi adalah bentuk "perang antar lembaga". Hinca menolak istilah itu.

Baginya, kata "perang" mengandaikan dua kubu yang sama-sama haus menang, padahal yang ia lihat adalah satu institusi yang sedang menagih apa yang menjadi hak negara.

Ia menganggap istilah itu sengaja dihembuskan untuk mengaburkan persoalan, memindahkan perhatian publik dari substansi dugaan korupsi menuju drama rivalitas antar-seragam.

Menurut Hinca, siapa pun yang diuntungkan oleh kekaburan itu adalah pihak yang paling berkepentingan agar publik sibuk menonton "perang", alih-alih menuntut kejelasan.

"Yang kita saksikan ini bukan perang. Perang itu ada pemenang dan pecundang. Yang sedang terjadi justru sebaliknya, dua institusi yang sama-sama menunaikan mandat yang diberikan konstitusi kepada mereka," kata Hinca.

Ia menilai kata "perang" terlalu murah untuk menggambarkan apa yang sesungguhnya sebuah kewajiban. Penyidik yang mengejar petunjuk sampai ke ujung bukan sedang memusuhi siapa pun. Itu pekerjaan mereka.

"Ada satu hal yang selalu berulang di negeri ini. Begitu pisau bedah menyentuh yang berkuasa, seketika luka kecil dibesar-besarkan jadi konspirasi. Seolah yang salah itu tangan yang memegang pisau, bukan penyakit yang ada di dalam tubuhnya," ujar Hinca.

Ia mengingatkan bahwa institusi mana pun, termasuk institusi penegak hukum, tidak identik dengan orang per orang yang ada di dalamnya. Menyoroti dugaan yang menyentuh seorang pejabat tidak sama dengan menyerang lembaga tempat ia bernaung. Justru dengan membiarkan penyidikan berjalan, marwah institusi itu terjaga.

Kebaikan Tak Menghapus Kesalahan
Petinggi yang lokasinya kini disorot dikenal sebagai figur yang selama bertahun-tahun memimpin penyidikan sejumlah perkara korupsi besar di negeri ini. Bagi Hinca, rekam jejak seperti itu tidak boleh menjelma menjadi tameng.

"Kita ini sering keliru. Seolah orang yang berjasa besar pantas dapat keringanan begitu dia tersandung masalah," kata Hinca.

Menurut dia, kebaikan seseorang tidak pernah menghapus kesalahannya. Keduanya dihitung terpisah.

"Saya ingat orang Athena (Yunani) dulu. Panglima-panglima mereka yang menang perang laut pun tetap diseret ke pengadilan karena lalai menyelamatkan anak buahnya yang tenggelam. Menang perang tidak membuat mereka lolos," kata Hinca.

Ia menyebut cara seperti itulah yang membedakan bangsa yang serius dengan hukumnya.

Petinggi yang lokasinya kini disorot dikenal luas sebagai orang yang bertahun-tahun memburu koruptor kelas kakap. Hinca tidak menampik itu. Tapi ia menolak menjadikannya alasan untuk memperlunak pemeriksaan.

"Justru orang yang paling lama memegang pedang yang harus paling siap merasakan tajamnya. Kalau tidak, pedang itu kehilangan wibawanya," kata Hinca.

Ia melihat ada bahaya laten ketika seorang penegak hukum diperlakukan istimewa hanya karena jasanya. Kekuasaan yang terlalu lama dipercaya tanpa diawasi, kata Hinca, pada titik tertentu akan menganggap dirinya sendiri sebagai hukum. Dan di situlah republik mulai kehilangan pijakan.

Kalau Bukti Cukup, Tak Perlu Menunggu
Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang ikut membahas pembaruan hukum acara pidana, Hinca menyoroti bekal yang kini dimiliki penyidik.

KUHAP baru memperluas jenis alat bukti yang sah, termasuk mengakomodasi bukti elektronik yang selama ini kerap menjadi titik lemah dalam pembuktian perkara korupsi modern.

"Undang-undang sudah memberi penyidik ruang yang lebih luas. Alat buktinya sekarang lebih lengkap, lebih sesuai dengan cara kejahatan hari ini bekerja," kata Hinca.

Karena itu, ia mendorong penyidik tidak ragu mengambil langkah tegas begitu syarat hukum terpenuhi.

"Kalau penyidik sudah pegang dua alat bukti yang cukup, jangan ragu naikkan ke tersangka. Tidak peduli dia siapa, tidak peduli dia pejabat setinggi apa, tidak peduli dia sesama penegak hukum sekalipun," ujar Hinca.

"Saya percaya penyidik kita punya nyali. Mereka sudah tunjukkan itu berkali-kali. Sekarang tinggal kita di DPR dan masyarakat yang menjaga di belakang mereka, supaya mereka tahu tidak sedang berjalan sendirian," ujar Hinca.

Hinca menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa perkara ini adalah ujian bagi seluruh bangunan hukum di Indonesia, bukan untuk satu institusi saja.

"Hukum itu kehilangan seluruh maknanya begitu ia mulai pandang bulu. Satu saja pengecualian, selesai sudah. Rakyat tidak akan percaya lagi," kata Hinca.

Ada satu kemungkinan yang menurut Hinca paling ia khawatirkan dari seluruh perkara ini. Bukan soal besarnya angka, bukan soal siapa yang terseret, melainkan soal apakah kewenangan penyidikan yang begitu besar pernah dipakai untuk hal yang keliru.

"Kejaksaan itu diberi pedang oleh negara untuk menuntut, untuk menyidik. Kalau sampai terbukti pedang itu dipakai bukan untuk menegakkan hukum, tapi untuk kepentingan yang lain, saya akan sangat kecewa," kata Hinca.

Ia menegaskan dirinya belum sampai pada kesimpulan itu, dan tidak ingin mendahului penyidik. Tapi ia mengakui, seandainya dugaan penyalahgunaan wewenang itu benar dan terbukti di pengadilan kelak, luka yang ditinggalkannya jauh lebih dalam daripada sekadar kerugian negara. Sebab yang rusak bukan hanya uang, melainkan kepercayaan pada lembaga yang seharusnya menjadi penjaga hukum itu sendiri.

"Rakyat masih bisa memaafkan pencuri. Yang sulit dimaafkan itu penjaga yang ikut mencuri," tutup Hinca.

[Redaktur: Fernando]

Cegah Gangguan Kamtib, Jajaran Pengamanan Rutan Sidikalang Sosialisasi ke WBP

Robert Panggabean — Mon, 06 Jul 2026 10:54:07 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Jajaran pengamanan Rutan Kelas IIB Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, melaksanakan sosialisasi pencegahan gangguan Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di lapangan Rutan Sidikalang, Senin (6/7/2026).

Keterangan pers diterima WahanaNews.co, sosialisasi yang dipimpin Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR) Brema Barus itu sebagai upaya menjaga situasi yang aman, tertib, dan kondusif di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidikalang.

"Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan warga binaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama menjalani masa pembinaan," kata Brema.

Sosialisasi pencegahan gangguan kamtib, di lapangan Rutan Sidikalang, Senin (6/7/2026) [DAIRI.WAHANANEWS.CO / dok. Rutan Sidikalang]

Dalam arahannya, Ka. KPR mengingatkan seluruh WBP agar senantiasa menjaga kedisiplinan, mematuhi ketentuan yang berlaku, serta menghindari segala bentuk pelanggaran yang berpotensi mengganggu situasi kamtib di lingkungan rutan.

“Keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab kita bersama. Kami mengajak seluruh warga binaan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama menjalani masa pembinaan dan menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu situasi kamtib. Lingkungan yang aman dan kondusif akan mendukung proses pembinaan berjalan secara optimal,” katanya.

Lebih lanjut, Ka. KPR Brema Barus menegaskan komitmen Rutan Sidikalang dalam mencegah berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban, seperti penyalahgunaan dan peredaran narkoba, kepemilikan telepon genggam ilegal, praktik pungutan liar, perjudian, perkelahian, serta pelanggaran lainnya.

Warga binaan juga diajak untuk berperan aktif menjaga keamanan dengan membangun komunikasi yang baik bersama petugas dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya potensi gangguan keamanan.

Melalui kegiatan ini, Rutan Kelas IIB Sidikalang terus memperkuat upaya deteksi dini serta meningkatkan kualitas pengamanan melalui pendekatan persuasif dan edukatif.

Diharapkan, sinergi antara petugas dan warga binaan mampu mewujudkan lingkungan rutan yang aman, tertib, dan kondusif sehingga proses pembinaan dapat berlangsung secara optimal.

[Redaktur: Fernando]

Wendy Simaibang Minta Polres Dairi Proses Hukum Istrinya, Ini Faktanya

Robert Panggabean — Fri, 03 Jul 2026 14:16:05 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Wendy Hutri Simaibang (37), seorang PPPK di salah satu UPT Dinas di Pemkab Dairi, meminta Polres Dairi Sumatera Utara, memprores hukum istrinya inisial CNW (31), setimpal dengan perbuatannya.

CNW telah dilaporkan adik Wendy ke Polres Dairi atas dugaan tindak pidana penggelapan sepeda motor, 26 April 2026. Atas laporan itu, CNW kini telah mendekam di sel Polres Dairi.

Sementara itu, CNW diketahui mengupload beberapa unggahan di akun TikToknya, yang menyudutkan Wendy dan keluarga besarnya, tidak sesuai fakta.

Hal itu dikatakan Wendy didampingi ibunya kepada wartawan di Sidikalang, Jumat (3/7/2026).

"Saya meminta Polres Dairi untuk memproses hukum dia setimpal dengan perbuatannya, sesuai hukum yang berlaku. Keluarga besar saya juga telah dipermalukan. Dia mengupload unggahan dengan tudingan yang tidak benar," kata Wendy.

Wendy pun memaparkan kronologi "pelarian" istrinya hingga berujung pada laporan ke polisi. Ia berharap publik dapat menilai dengam cermat, sehingga tidak menghakimi keluarga besarnya, berdasar unggahan-unggahan CNW.

Dijelaskan, ia dan CNW telah berumahtangga sekitar 10 tahun. Mereka dikaruniai dua putra, berumur 8 dan 7 tahun. Mereka tinggal di salah satu gang di seputaran Sibura-bura, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang.

Pada 14 April 2026, mereka meminjam uang Rp80 juta dari PT Bank Sumut Sidikalang, dengan menggadaikan SK Wendy.

Perembukan di awal, uang pinjaman akan dibelikan mobil, untuk mempermudah mengantar jemput anak mereka ke sekolah.

Setelah pinjaman cair, ATM Bank Sumut atas nama Wendy pun diberikan untuk dipegang CNW, sembari proses pencarian mobil yang akan dibeli.

Wendy pun menghubungi keluarganya di Medan, untuk mencarikan mobil dimaksud. Setahu bagaimana, CNW membeli berbagai perabotan rumah tangga seperti kulkas, lemari, TV, mesin cuci dan lainnya.

Pada 24 April 2026, mobil yang cocok pun ditemukan. Wendy pun meminta CNW untuk mentransfer panjar. Namun CNW menyarankan Wendy untuk mengecek langsung ke Medan.

Atas permintaan istrinya itu, 25 April 2026 subuh, Wendy pun berangkat ke Medan naik angkutan umum.

"Dari rumah ke simpang, kan agak jauh. Untuk menunggu angkutan ke Medan, saya diantarnya (CNW) naik sepeda motor ke simpang jalan besar," kata Wendy.

Setelah sampai di Medan dan mengecek mobil itu, Wendy pun menghubungi CNW, bermaksud agar mentransfer uang pembelian mobil tersebut.

Namun, nomor selular maupun WhatsApp CNW tidak aktif. Demikian dengan akun media sosial lainnya.

Wendy pun menghubungi keluarga di Sidikalang, untuk mengecek keberadaan CNW di rumah mereka.

Faktanya, rumah kosong. Perabotan juga tidak ada lagi. Demikian dengan sepeda motor, yang dipinjam Wendy dari keluarganya dan telah dipakai 2 tahun, tidak di rumah itu lagi.

Pihak keluarga pun mencari ke rumah mertua Wendy, CNW juga tidak ada.

Karena tidak ditemukan dan diduga telah melarikan diri, CNW pun dilaporkan adik Wendy ke Polres Dairi atas dugaan tindak pidana penggelapan sepeda motor, 26 April 2026.

Atas laporan itu, setelah proses penyelidikan, CNW pun ditahan di Polres Dairi berikut barang bukti sepeda motor yang dibawanya.

Sementara itu, sebagaimana unggahan CNW di akun TikToknya, CNW menolak dituduh sebagai maling sepeda motor dimaksud.

"Aku dituduh sebagai maling motor padahal Wendy simaibang yg memberikan nya kepadaku.. kumohon polres Dairi tangkap Wendy simaibang karena dialah pencuri SPD motor tsb .. dia bebas berkeliaran dan aku skrg terpisah dng anak anakku.. aku rindu anakku.. aku mau pulang 😭," tulis CNW, dikutip WahanaNews.co dari screenshot yang diberikan Wendy.

[Redaktur: Fernando]

Rutan Sidikalang Kembali Gelar Razia Insidentil Kamar Hunian, Ini Temuannya

Robert Panggabean — Fri, 03 Jul 2026 10:28:16 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Komitmen pemberantasan peredaran narkoba dan menjaga stabilitas keamanan, jajaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, kembali menggelar razia insidentil gabungan bersama TNI, Kamis (2/7/2026) malam.

Kunjungan dan tindakan preventif itu tujuan utamanya adalah wujud nyata pelaksanaan arahan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada poin 1, yakni memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan.

Hal itu disampaikan Karutan Kelas IIB Sidikalang Loviga Ferdinanta Sembiring dalam keterangan diterima WahanaNews.co melalui Kepala KPR Brema Barus.

Dijelaskan, kegiatan dimulai pada pukul 19.00 Wib dengan apel kesiapan dipimpin Kepala Rutan (Karutan) Kelas IIB Sidikalang, Loviga Ferdinanta Sembiring.

Selanjutnya, pukul 19.30 Wib kegiatan penggeledahan dimulai dengan mengerahkan 31 personel gabungan, yang terdiri dari 2 orang anggota TNI dan 29 petugas Rutan Sidikalang.

Razia gabungan ini menyisir area hunian secara teliti, meliputi kamar 1, 2, 3, dan 8 pada Blok SM Raja, serta kamar 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, dan 23 pada Blok Imam Bonjol.

Dalam penggeledahan, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang terlarang berupa 5 buah sendok besi, 5 buah pisau rakitan, 4 set kartu remi, 2 buah paku, 1 buah pisau cukur, serta 1 buah gunting kuku, yang kemudian langsung dimusnahkan.

Karutan Sidikalang, Loviga Ferdinanta Sembiring, menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan sinergi bersama TNI demi menjaga keamanan dan ketertiban.

Loviga mengapresiasi kerja keras seluruh personel yang terlibat sehingga seluruh rangkaian penggeledahan dapat berjalan dengan aman dan tertib.

Kegiatan ditutup dengan penekanan bahwa razia insidentil ini adalah instrumen esensial untuk mewujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan yang bersih dari narkoba dan barang terlarang demi peningkatan mutu pelayanan dengan PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel).

[Redaktur: Fernando]

Plh Kakanwil Ditjenpas Sumut Kunker ke Rutan Sidikalang, Beri Penguatan Integritas

Robert Panggabean — Fri, 03 Jul 2026 10:11:13 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara (Sumut), Bejo, A.Md., IP., S.H., M.H, Kunjungan Kerja (Kunker) ke Rutan Kelas IIB Sidikalang, Kabupaten Dairi, Rabu (1/7/2026).

Karutan Kelas IIB Sidikalang Loviga Ferdinanta Sembiring melalui Kepala KPR Brema Barus mengatakan, kunker dimaksud dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan lingkungan rutan.

Kunker ini merupakan bagian dari upaya pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan guna memastikan seluruh layanan, pembinaan, serta tata kelola organisasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengawali kegiatan, Plh. Kakanwil memberikan penguatan kepada Kepala Rutan beserta seluruh jajaran petugas.

Bejo menekankan pentingnya menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, memperkuat disiplin, serta membangun sinergi dalam pelaksanaan tugas.

"Seluruh petugas juga agar senantiasa mengedepankan pelayanan yang humanis, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan," katanya.

Usai memberikan arahan, Plh. Kakanwil melaksanakan peninjauan terhadap berbagai sarana dan prasarana yang ada di Rutan Kelas IIB Sidikalang.

Plh Kakanwil Ditjenpas Sumut, Bejo, bersama jajaran Rutan Kelas IIB Sidikalang, di aula Rutan Kelas IIB Sidikalang, Rabu (1/7/2026) [DAIRI.WAHANANEWS.CO / dok. Rutan Sidikalang]

Peninjauan dilakukan pada dapur, blok hunian warga binaan, area bimbingan kerja (Bimker), hingga Lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE).

Kegiatan tersebut bertujuan memastikan kondisi fasilitas tetap terpelihara dengan baik, mendukung pemenuhan hak warga binaan, serta menunjang pelaksanaan program pembinaan yang efektif dan berkelanjutan.

Kepala Rutan Kelas IIB Sidikalang beserta seluruh jajaran menyambut baik kunjungan kerja tersebut dan berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap arahan yang diberikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kinerja, pelayanan, dan pembinaan di lingkungan Rutan Kelas IIB Sidikalang.

Melalui kunjungan kerja dan monitoring evaluasi ini, diharapkan Rutan Kelas IIB Sidikalang semakin optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sejalan dengan komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

[Redaktur: Fernando]

Perwakilan 19 Marga Pakpak Sambangi Sejumlah Instansi Pusat, Sampaikan Dukungan Atas Persetujuan Lingkungan PT DPM

Robert Panggabean — Wed, 01 Jul 2026 11:24:13 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Perwakilan 19 marga Pakpak, melalui Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD) menyambangi beberapa intansi pusat, di Jakarta, Selasa-Jumat (23-26/6/2026).

Keterangan pers diterima WahanaNews.co, FKPHUPD menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, terkait dukungan atas persetujuan lingkungan PT Dairi Prima Mineral (PT DPM).

Instansi yang disambangi, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Melalui surat resmi yang disampaikan kepada lembaga-lembaga tersebut, FKPHUPD menegaskan pentingnya mempertimbangkan seluruh perspektif masyarakat, termasuk masyarakat yang mendukung investasi dan pembangunan di Kabupaten Dairi.

FKPHUPD di Komnas Perempuan, Jakarta [DAIRI.WAHANANEWS.CO / ist]

Ketua Harian FKPHUPD Aslim Padang, mengatakan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang memiliki kepentingan untuk menyampaikan pengalaman dan pandangan mereka secara langsung kepada para pengambil kebijakan.

“Kami menghormati setiap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk pihak yang memiliki pandangan berbeda terkait investasi di Kabupaten Dairi. Namun kami juga merasa perlu menyampaikan perspektif masyarakat yang selama ini mendukung pembangunan karena melihat adanya peluang peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Aslim.

FKPHUPD menyampaikan bahwa masyarakat, termasuk pemangku hak ulayat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, pemuda dan perempuan serta berbagai pemangku kepentingan lokal telah terlibat dalam berbagai tahapan penyusunan dan sosialisasi dokumen AMDAL.

Forum juga menilai proses pelibatan masyarakat dilakukan secara terbuka sehingga memberikan ruang bagi warga untuk memperoleh informasi serta menyampaikan masukan dan pandangan mereka.

Selain itu, FKPHUPD menilai berbagai tuduhan terkait dampak sosial maupun lingkungan perlu ditelaah secara objektif berdasarkan data dan fakta lapangan.

Ketua Harian FKPHUPD Aslim Padang disela pertemuan di Ombudsman RI, Jakarta [DAIRI.WAHANANEWS.CO / ist]

Menurut forum itu, PT DPM hingga saat ini masih berada pada tahap persiapan pasca diperolehnya persetujuan lingkungan dan belum memasuki tahap operasi produksi.

“Seperti tuduhan yang menyebut keberadaan PT DPM berpotensi mengancam kehidupan perempuan, menurut kami, pandangan tersebut tidak dapat dianggap sebagai suara seluruh perempuan di wilayah tambang. Banyak perempuan kami yang juga mengharapkan terbukanya peluang ekonomi, peningkatan pendapatan anak dan keluarga mereka, akses pendidikan yang lebih baik, serta kesempatan kerja yang lebih luas bagi anak cucu mereka kelak," jelas Aslim.

Melalui penyampaian aspirasi ke lembaga-lembaga dimaksud, FKPHUPD berharap keberagaman pandangan yang berkembang ditengah masyarakat Kabupaten Dairi dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam setiap kajian maupun pengambilan keputusan oleh lembaga terkait, dengan tetap mengedepankan perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat.

“Kami berharap setiap laporan, pengaduan, maupun informasi yang disampaikan kepada lembaga negara dapat dikaji secara komprehensif, objektif, dan berimbang dengan mempertimbangkan fakta lapangan serta suara masyarakat yang hidup langsung di sekitar wilayah tambang,” kata Aslim.

Dalam pertemuan di berbagai instansi dimaksud, Delphi Masdiana Ujung, seorang pengacara dan pemerhati perempuan serta concern dalam aktifitas perlindungan anak di Kabupaten Dairi, juga menyampaikan pendapatnya.

Disampaikan, bahwasanya selama kurun waktu kurang lebih 28 tahun, yaitu sejak tahun 1998, dia telah mengikuti perjalanan PT DPM di Kabupaten Dairi, secara khusus di Kecamatan Silima Pungga-pungga, di sekitar tanah ulayat marga Cibro, dimana dia sebagai kuasa kukum Sulang Silima marga Cibro dan PHU marga Cibro hingga tahun 2026 ini.

Delphi aktif mendampingi, mengadvokasi serta membela hak dan kepentingan Sulang Silima dan PHU marga Cibro, terhadap berbagai pihak termasuk PT. DPM.

Ketua Harian FKPHUPD Aslim Padang disela pertemuan di Komnas HAM RI, Jakarta [DAIRI.WAHANANEWS.CO / ist]

Dipaparkan, ia menyaksikan bagaimana perkembangan masyarakat disana, secara khusus dalam sektor ekonomi, bahwa perhatian PT DPM sangat nyata kepada masyarakat sekitar lingkar tambang, baik melalui kegiatan-kegiatan berupa proyek, perbaikan infrastruktur, bantuan pendidikan berupa beasiswa dan lain sebagainya.

"Belum pernah kami dengar ada kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak di sana, atau misalnya dikuatirkan bahwa kehadiran PT DPM akan menutup ruang hidup perempuan di sekitar lingkar tambang, kami juga tidak melihat adanya indikasi seperti itu," sebut Delphi.

"Malah menurut hemat kami, kehadiran PT DPM akan membuka peluang kerja baru kepada kaum perempuan, yang dapat memberdayakan perempuan secara ekonomi. Lalu melalui perbaikan infrastruktur, jalan dan sarana air minum misalnya, itu justru mempermudah akses perempuan mendapatkan kebutuhan domestiknya," sambungnya.

Ditambahkan Dellphi, saat sosialisasi Amdal di Polling Anak-anak Mei 2026, dia juga melihat adanya komitmen PT DPM untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan bagaimana agar ibu-ibu dan para perempuan dapat membuat usaha di rumah, yang hasilnya akan ditampung dan dimanfaatkan oleh para pekerja dalam berbagai sektor di wilayah kerja PT DPM tersebut.

Disamping itu, kekuatiran akan kerentanan perempuan dan anak sehubungan dengan potensi pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya, Delphi berpendapat bahwa ini adalah menjadi tugas dan tanggungjawab moral bersama, antara pemerintah dan masyarakat.

"Tentu saja juga menjadi salah tugas dan tanggung jawab PT DPM yang harus kita kawal, agar PT DPM tetap berkomitmen melakukan aktifitas yang benar-benar ramah perempuan dan anak, juga ikut serta berkontribusi melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekitar daerah lingkar tambang, melalui penyuluhan, pemberdayaan dan lain-lain," tutup Delphi.

[Redaktur: Fernando]

Diduga Tidak Sendiri, Polres Dairi Diminta Tangkap Kompolotan Penjual Tanah Sengketa

Robert Panggabean — Wed, 24 Jun 2026 10:50:06 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Kepolisian Resor (Polres) Dairi, Sumatera Utara, diminta segera menangkap oknum-oknum yang diduga komplotan penjual tanah sengketa senilai Rp290 juta.

Permintaan itu disampaikan Sautma Sitanggang melalui sejumlah media di Sidikalang, Rabu (24/6/2026).

Sautma menyebut, mengapresiasi Polres Dairi yang telah menetapkan JU sebagai tersangka dan menahannya.

Namun dalam perkara dimaksud, Sautma menilai JU tidak melakukan sendiri melainkan ada komplotannya yang juga menerima transfer uang pembelian tanah tersebut.

"Untuk itu saya berharap Polres Dairi dapat mengembangkan kasus ini dan menyeret pihak lainnya yang turut bersekongkol menipu saya, yang mengetahui, membantu atau terlibat dalam proses transaksi," kata Sautma.

Dijelaskan, sebelum berujung masalah, ia membeli sebidang tanah dan telah menyerahkan uang pembayaran dengan bukti kwitansi, transfer, serta dokumen transaksi yang lengkap.

Namun kemudian diketahui bahwa tanah tersebut bermasalah, dan ia mengalami kerugian yang sangat besar.

"Saya tidak ingin mendahului hasil penyidikan. Saya hanya meminta agar perkara ini diusut secara tuntas, transparan, dan adil sehingga terang siapa saja yang bertanggung jawab serta tidak ada lagi korban berikutnya. Saya percaya kepada aparat penegak hukum dan berharap kebenaran dapat terungkap sepenuhnya," tambah Sautma.

Terpisah, Kasi Humas Polres Dairi AKP Syahril Ramadhan dikonfirmasi wartawan, membenarkan bahwa JU telah ditahan.

"Terkait perkara itu, JU sudah ditahan. Polres Dairi kini sedang pengembangan pemeriksaan saksi-saksi lainya, dan kemungkinan bakal ada tersangka lainnya, namun saat ini pemeriksaan masih berproses," kata Syahrial.

Sementara itu, sebagaimana diberitakan media sebelumnya, Polres Dairi menahan seorang pria berinisial JU atas laporan Sautma, dugaan penipuan jual beli tanah di Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Kabupaten Dairi.

Tersangka diduga menjual tanah yang bukan miliknya kepada Sautma Sitanggang, ukuran 4x25 meter, di depan kantor BRI Sidikalang, dengan nilai transaksi mencapai Rp290 juta, pada 17 Juni 2019.

JU ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/29/VI/RES.1.11./2026/Satreskrim atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

[Redaktur: Fernando]

Wahlin Munthe Pimpin Perpamsi Sumut 2026-2030

Wahidin Lingga — Tue, 23 Jun 2026 13:31:40 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nciho Kabupaten Dairi, Wahlin Munthe, dipercaya memimpin Perpamsi Sumatera Utara (Sumut) periode 2026-2030.

Wahlin terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Daerah (PD) Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), dalam Musyawarah Antar Perusahaan Daerah Air Minum Luar Biasa (Mapamdalub) di Medan, Sabtu (20/6/2026).

Kepada wartawan usai pemilihan, Wahlin menyebut, forum tertinggi organisasi yang mempertemukan seluruh pimpinan BUMD Air Minum kabupaten dan kota se-Sumut itu berlangsung khidmat dan menjadi penanda dimulainya babak baru koordinasi antar PDAM di Sumut.

Dari Dairi ke panggung provinsi, Wahlin menggantikan Salman Sihotang, yang juga menjabat sebagai Direktur Administrasi & Keuangan Perumda Tirtanadi.

Sementara kursi Sekretaris PD Perpamsi Sumut yang sebelumnya dipegang Wahlin, kini diisi Ikrimah Hamidy, Direktur Bisnis dan Pemasaran Perumda Tirtanadi.

Rotasi kepengurusan ini dinilai forum sebagai langkah penyegaran sekaligus penguatan.

Nama Wahlin muncul sebagai konsensus setelah rekam jejaknya dinilai paling representatif untuk menjawab tantangan pelayanan air bersih di Sumut.

Adapun perjalanan Wahlin di sektor air minum bukan hal baru. Pada 2017, ia mulai dipercaya sebagai Penjabat Sementara Direktur PDAM Tirta Nciho Dairi.

Kariernya berlanjut ketika pada 2022 ia lolos seleksi terbuka nasional dan dilantik Bupati Dairi Eddy Kelleng Ate Berutu sebagai Direktur Perumda Air Minum Tirta Nciho untuk periode 2022–2027.

Selama memimpin di Dairi, Wahlin dikenal agresif mendorong ekspansi sambungan rumah baru. Ia juga fokus pada peningkatan kualitas distribusi dan penurunan angka kebocoran air.

Langkah yang paling menonjol adalah kemampuannya melobi pemerintah pusat untuk mengamankan anggaran perbaikan infrastruktur pipa air minum.

Pendekatan langsung ke kementerian dan kegigihannya dalam administrasi proyek membuat Lae Nciho mendapat perhatian lebih dari sebelumnya.

Dedikasi itu membuatnya mendapat dukungan luas, tidak hanya dari jajaran internal BUMD, tetapi juga dari aktivis masyarakat dan generasi muda Dairi yang menilai perubahan pelayanan air terasa nyata.

Usai dilantik, Wahlin langsung menegaskan arah gerak PD Perpamsi Sumut. Ia ingin organisasi ini menjadi wadah yang benar-benar solutif, bukan sekadar forum seremonial.

Tantangan terbesar menurutnya adalah ketimpangan akses air bersih antara wilayah perkotaan dan daerah penyangga di Sumut.

“Akses air bersih yang merata tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Butuh sinergi yang lebih ketat antara kota besar dan kabupaten. Perpamsi harus jadi jembatan koordinasi itu,” ujarnya.

Menurut Wahlin, ada tiga fokus strategis yang akan diakselerasi dalam lima tahun ke depan.

Antara lain, mendorong digitalisasi sistem layanan agar keluhan pelanggan bisa ditangani secara real-time.

Sistem informasi terintegrasi diharapkan memangkas birokrasi dan mempercepat respons teknis di lapangan. Kebocoran air dan kehilangan air non-teknis masih menjadi masalah klasik yang menggerus keuangan BUMD air minum. Program pengurangan NRW akan menjadi prioritas agar efisiensi operasional meningkat.

Ia berencana memperkuat koordinasi dengan kementerian pusat dan sektor swasta untuk mendatangkan investasi ke daerah-daerah yang membutuhkan bantuan fiskal.

Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha akan didorong agar proyek Sistem Penyediaan Air Minum tidak berhenti di tataran perencanaan.

Dengan pengalaman memimpin di tingkat daerah dan latar belakang sebagai mantan Sekretaris PD Perpamsi Sumut, Wahlin dinilai memahami betul dinamika internal organisasi maupun tantangan teknis di lapangan.

Kombinasi komunikasi organisasi yang kuat dan jejaring ke pusat menjadi modal utama.

Para pimpinan BUMD Air Minum yang hadir dalam MAPAMDALUB sepakat bahwa kepemimpinan Wahlin diharapkan membuat koordinasi antar-PDAM berjalan lebih dinamis dan terintegrasi.

Targetnya jelas, pelayanan air minum yang sehat, merata, dan profesional bagi masyarakat Sumatera Utara.

Langkah awal sudah terlihat. Agenda konsolidasi antar-PDAM dan pemetaan kebutuhan investasi akan digulirkan dalam 100 hari kerja pertama. Jika rencana itu berjalan, era baru pengelolaan air minum di Sumut bukan lagi sekadar wacana.

[Redaktur: Robert Panggabean]

Yayasan Kisah Nyata Adukan Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Polres Dairi

Robert Panggabean — Thu, 18 Jun 2026 16:57:52 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Yayasan Kisah Nyata melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan kerugian reputasi lembaga ke Polres Dairi, Sumatera Utara, Kamis (18/6/2026).

Laporan dimaksud, terkait beredarnya flyer yang mencantumkan nama Kisah Nyata dalam isu jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Laporan tersebut telah diterima oleh Polres Dairi dengan Nomor: LP/B/229/VI/2026/SPKT/POLRES DAIRI/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 18 Juni 2026.

Keterangan pers diterima WahanaNews.co, laporan disampaikan Rudi Yanto Kudadiri selaku Pengurus Yayasan Kisah Nyata, sebagai bentuk upaya memperoleh perlindungan hukum atas nama baik dan kredibilitas yayasan yang telah berdiri dan beroperasi secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam proses penyampaian laporan ke Polres Dairi, Rudi Yanto Kudadiri turut didampingi oleh Friandeny Nababan, S.T. selaku Ketua DPC GEKRAF Dairi sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum, perlindungan nama baik lembaga, serta terciptanya iklim usaha yang sehat dan kondusif di Kabupaten Dairi.

Menurut Rudi Yanto Kudadiri, pencantuman nama Kisah Nyata dalam flyer yang beredar telah menimbulkan keresahan serta berpotensi merusak reputasi lembaga di mata masyarakat dan para mitra.

"Kami menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kepastian hukum serta melindungi nama baik Yayasan Kisah Nyata. Kami menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada Polres Dairi dan menghormati seluruh tahapan yang akan dilakukan oleh penyidik," ujar Rudi.

Flyer yang diduga berisi pencemaran nama baik Yayasan Kisah Nyata Dairi [DAIRI.WAHANANEWS.CO / ist]

Sementara Ketua DPC GEKRAF Dairi, Friandeny Nababan, S.T., menegaskan bahwa setiap pelaku usaha maupun organisasi yang menjalankan aktivitas secara sah, memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan menjaga reputasinya dari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Tidak ada satu pun pelaku usaha, baik usaha besar maupun UMKM, yang pantas dicemarkan nama baiknya tanpa dasar dan bukti yang jelas. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang dibangun melalui kerja keras, dedikasi, dan kepercayaan masyarakat," ujarnya.

"Oleh karena itu, setiap informasi yang berpotensi merugikan nama baik suatu usaha atau lembaga harus disampaikan secara bertanggung jawab dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku," tambah Friandeny menegaskan.

Friandeny juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati asas praduga tak bersalah, mengedepankan fakta dan data, serta tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum adanya hasil pemeriksaan dari pihak yang berwenang.

Yayasan Kisah Nyata menegaskan bahwa pihaknya mendukung penegakan hukum yang objektif, transparan, dan profesional.

Melalui laporan yang telah disampaikan ke Polres Dairi, yayasan berharap seluruh fakta dapat diungkap secara terang sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

DPC GEKRAF Dairi mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga iklim usaha, kegiatan sosial, dan investasi yang sehat di Kabupaten Dairi dengan mengedepankan etika, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hukum yang berlaku.

[Redaktur: Fernando]

Satu Rumah Terbakar di Batangari Dairi

Robert Panggabean — Sun, 14 Jun 2026 13:43:55 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Satu unit rumah tempat tinggal sekaligus tempat usaha kelontong, milik Marsita Br Sihombing (60), di Batangari, Desa Pegagan Julu IX, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, terbakar, Minggu (14/6/2026).

Kepala UPT Pemadam Kebakaran (Damkar) BPBD Dairi Amudi Situmeang dalam keterangannya menyebut, pihaknya menerima informasi kejadian itu sekitar pukul 11.15 Wib.

Petugas damkar dan dua unit mobil damkar dari pos siaga Sidikalang, dikerahkan ke lokasi melakukan pemadaman.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Korsleting listrik diduga menjadi penyebab kebakaran.

[Redaktur: Fernando]

Hinca Panjaitan Siap Dampingi Proses Hukum Seorang Anak di Polsek Medan Barat

Tenno Purba — Sun, 14 Jun 2026 13:02:58 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Aspirasi yang disampaikan Rawino, ayah dari Dhana Badi Sikhi, akhirnya mendapat respon langsung dari anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan.

Mengutip MEDANTODAY.com, politisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan pengawasan aparat penegak hukum itu mendatangi kediaman Rawino untuk mendengarkan langsung kronologi perkara yang menjerat anaknya.

Dalam pertemuan itu, Rawino dan istri memaparkan berbagai kejanggalan yang menurutnya terjadi dalam proses hukum hingga menyebabkan putranya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Medan Barat.

Ia juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap masa depan anaknya yang kini harus berhadapan dengan proses hukum.

Setelah mendengarkan penjelasan keluarga, Hinca Panjaitan menyatakan akan memberikan perhatian serius terhadap perkara itu.

Hinca menegaskan bahwa setiap warga yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan dan hak-haknya dijamin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Saya datang untuk mendengar langsung duduk persoalannya. Karena ini menyangkut mencari keadilan maka seluruh proses hukum harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan," kata Hinca.

Sebagai bentuk komitmennya, Hinca menyatakan siap mendampingi Dhana Badi Sikhi untuk mendatangi Polsek Medan Barat.

Menurutnya, kehadirannya guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan hukum dan hak-hak tetap terlindungi.

"Dhana akan memperjuangkan keadilan bagi dirinya, dan saya akan ikut mendampingi. Kita ingin memastikan proses hukum berjalan secara objektif, profesional, dan tidak ada upaya kriminalisasi," ujarnya.

Pernyataan Hinca disambut haru oleh Rawino dan keluarganya. Ia mengaku bersyukur karena aspirasinya akhirnya didengar dan mendapat perhatian dari wakil rakyat di tingkat nasional.

"Saya berterima kasih kepada Pak Hinca Panjaitan yang sudah datang langsung ke rumah kami dan mau mendengarkan keluhan kami. Kami hanya berharap anak kami mendapatkan keadilan dan masa depannya tidak hancur karena proses hukum yang kami nilai tidak tepat," kata Rawino.

[Redaktur: Fernando]

Hinca: Tiga Tahun Memperjuangkan Pengamanan Objek Vital Nasional Hingga Masuk UU Polri 2026

Tenno Purba — Sun, 14 Jun 2026 12:34:06 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, memandang perlunya pengaturan yang lebih kuat mengenai pengamanan objek vital nasional.

Upaya ini dilihatnya akan lebih baik jika mendapat landasan hukum yang lebih kuat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).

Hal itu disampaikan Hinca dalam RDPU Komisi III dengan dekan UPI dan Akademisi FH USU tentang RUU Polri di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Mengutip video unggahannya di akun facebooknya, menurut Hinca, pengamanan terhadap infrastruktur strategis negara tidak cukup hanya berpedoman pada aturan setingkat keputusan presiden.

Ia menilai revisi regulasi kepolisian menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat aspek pengamanan objek vital nasional yang selama ini menjadi salah satu tugas penting Polri.

“Karena tahun 2004, ketika terorisme begitu mencekam dan masuk ke Indonesia, Presiden waktu itu, Ibu Megawati (Soekarno Putri) mengeluarkan Keppres 63 Tahun 2004 yang memperkenalkan pengamanan objek vital nasional,” kata Hinca.

Dalam kesempatan itu, Hinca pun menyoroti berbagai peristiwa yang menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap objek-objek strategis nasional, khususnya di sektor energi.

Hinca menyinggung insiden kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, keberadaan kilang minyak nasional seperti di Balongan dan Riau, hingga pemadaman listrik yang pernah melanda wilayah Sumatera.

Menurutnya, gangguan terhadap infrastruktur energi dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan stabilitas nasional.

Karena itu, pengamanan objek vital nasional perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam penguatan fungsi kepolisian yang sedang dibahas melalui RUU Polri.

“Dan ini semua saya sebut pengamanan objek vital nasional. Saya pikir sudah harus naik levelnya ini ke dalam undang-undang ini,” tegas legislator dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Lebih lanjut, Hinca menjelaskan bahwa saat ini pengamanan objek vital nasional masih berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 dan secara kelembagaan melekat pada struktur Polri.

Namun, menurutnya, perkembangan ancaman terhadap infrastruktur strategis menuntut adanya dasar hukum yang lebih kuat agar tugas pengamanan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan memiliki kepastian hukum yang memadai.

“Pertanyaan saya, apakah sudah saatnya aturan ini naik kelasnya? soal operasional yang tiba-tiba datang mengancam kita. Sementara payungnya baru masih Kepres,” pungkasnya.

[Redaktur: Fernando]

Deninteldam I/BB Bersama Satgas Intelstrat BAIS TNI Tangkap 2 Truk Kayu Gelondongan Diduga Ilegal Asal Parbuluan

Redaksi — Sun, 14 Jun 2026 10:37:32 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Tim gabungan dari Detasemen Intelijen Kodam I/Bukit Barisan (Deninteldam I/BB) bersama Satgas Intelstrat BAIS TNI, mengamankan 2 unit mobil truk Colt Diesel bermuatan kayu gelondongan yang diduga hasil ilegal loging di Desa Lae Hole, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Jumat (12/6/2026).

Keterangan dari sumber yang meminta namanya tidak ditulis, tim gabungan itu dipimpin Danki E Deninteldam I/BB Kapten Arh Riyanto.

Penangkapan dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat yang mendeteksi aktivitas dua unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8551 HE dan BK 8420 FO yang sering melintas di wilayah Desa Lae Hole, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi.

Berdasarkan informasi tersebut, tim gabungan melaksanakan penyelidikan dan pengintaian di lapangan, dan dari hasil pengintaian di temukan 2 unit mobil Colt Diesel yang diduga membawa kayu gelondongan hasil Ilegal loging tersebut sedang melintas di Desa Lae Hole menuju Kecamatan Kabanjahe.

Setelah melakukan pengintaian, sekitar pukul 01.20 Wib tim memberhentikan kedua mobil tersebut disekitaran Kabanjahe dan menanyakan kepada sopir isi dari muatan truk tersebut.

"Sopir menjawab bahwa isi dari muatan truk tersebut adalah kayu gelondongan," sebut sumber.

Setelah itu, tim melakukan pemeriksaan di dalam truk dan ditemukan kayu gelodongon sebanyak ± 30 batang dengan ukuran ± 4,8 meter.

Informasi yang didapat dari sopir truk, pemilik kayu gelondongan tersebut berinisial S.T yang tinggal di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo.

Setelah dilakukan pemeriksaan, tim berangkat dari lokasi penangkapan menuju Mapoldasu Jl. Sisingamangaraja No.60, Timbang Deli, Kota Medan dengan membawa sopir beserta barang buktinya.

Tiba di Mapoldasu, tim gabungan menyerahkan dua orang sopir beserta barang bukti ke kantor Ditreskrimsus Poldasu, untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

[Redaktur: Fernando]

Munas HIPMI XVIII: Sinergi Pengusaha Muda Membangun Kekuatan Ekonomi Nasional

Friandeny Nababan, ST — Fri, 12 Jun 2026 18:28:46 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Situasi ekonomi Indonesia saat ini dirasa tidak menentu karena kombinasi tekanan global seperti ketegangan geopolitik, fluktuasi suku bunga, tren pelemahan nilai tukar Rupiah, serta tantangan struktural domestik seperti tingginya biaya logistik, ketergantungan pada ekspor komoditas mentah, dan ketidakpastian iklim investasi.

Pemerintah terus merespons situasi ini dengan berbagai langkah, antara lain melalui kebijakan likuiditas dan fiskal untuk menempatkan dana di perbankan, keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate), pengendalian inflasi daerah, perlindungan sosial (bansos), serta reformasi struktural untuk efisiensi belanja dan reformasi sistem perpajakan serta bea cukai guna mendorong iklim investasi yang lebih stabil dan kondusif.

Sebagai jawaban atas dinamika yang terjadi, apresiasi setinggi-tingginya patut diberikan atas perhelatan akbar Musyawarah Nasional (Munas) ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Kota Bandar Lampung, Kamis, 10–11 Juni 2026.

Acara ini menjadi momentum penting bagi generasi muda Indonesia untuk menentukan arah kepemimpinan HIPMI dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam membangun kekuatan ekonomi nasional.

Hanya dengan semangat nasionalisme yang kuat, Pengusaha Muda Indonesia dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas negara agar tidak terjadi peristiwa seperti tahun 1998 sebagaimana dikhawatirkan. Walaupun hingga saat ini negara mampu menjaga fundamental ekonomi dengan baik.

Situasi globalisasi yang sering kali membuat Indonesia rentan terhadap penyebaran hoaks secara masif terhadap pemerintah—meliputi perpecahan, provokasi, dan polarisasi di berbagai platform—serta capital outflow.

Menjaga semangat nasionalisme tidak cukup sebatas retorika. Dengan jiwa nasionalisme yang tertanam dalam hati sanubari, Pengusaha Muda Indonesia harus mampu menjalankan roda bisnisnya secara baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu sebagaimana disampaikan Presiden RI Prabowo pada Pembukaan Munas HIPMI ke-18, Rabu (10/6/2026).

Penetapan Ade Jona Prasetyo (AJP) sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI periode 2026–2029 melalui mekanisme aklamasi bukan tanpa alasan.

Para Pengusaha Muda Indonesia meyakini AJP layak dan mampu memajukan HIPMI dari tingkat bawah hingga atas serta memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara.

Dengan demikian, kolaborasi dan nasionalisme yang akan dibangun oleh AJP tidak hanya menguntungkan HIPMI, tetapi juga menciptakan peluang bagi seluruh unsur yang berkolaborasi dengan HIPMI, terutama bagi bangsa dan negara.

Begawan Ekonomi Indonesia, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, mengingatkan, “Tanpa kemandirian ekonomi, kemerdekaan hanyalah seremoni”.

*Penulis saat ini menjabat sebagai Ketua Gekrafs Kabupaten Dairi, Sumatera Utara

[Redaktur: Robert Panggabean]

Jumat Berkah, Rutan Sidikalang Salurkan Paket Sembako kepada Warga Sekitar

Robert Panggabean — Fri, 12 Jun 2026 14:20:39 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya mempererat hubungan baik dengan masyarakat sekitar, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidikalang, Kabupaten Dairi, melaksanakan kegiatan Jumat Berkah dengan menyalurkan bantuan berupa paket sembako kepada warga di sekitar lingkungan rutan, Jumat (12/6/2026).

Paket sembako yang disalurkan berisi kebutuhan pokok masyarakat, di antaranya beras, minyak goreng, telur ayam, dan gula, diharapkan dapat memberikan manfaat serta membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para penerima bantuan.

Jajaran Rutan Kelas IIB Sidikalang menyerahkan paket sembako kepada warga sekitar rutan, Jumat (12/6/2026) [DAIRI.WAHANANEWS.CO / dok. Rutan Sidikalang]

Kegiatan diikuti Kepala Rutan Sidikalang Loviga Ferdinanta Sembiring bersama jajaran pejabat struktural, sebagai wujud komitmen Rutan Sidikalang dalam membangun kepedulian sosial serta memperkuat sinergi dan hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar.

Melalui kegiatan Jumat Berkah ini, Rutan Kelas IIB Sidikalang terus berupaya hadir memberikan manfaat, mempererat kebersamaan, serta menebarkan kepedulian kepada masyarakat sekitar.

[Redaktur: Fernando]

Wujudkan Ketahanan Pangan, Rutan Sidikalang Budidaya Bawang Merah

Robert Panggabean — Fri, 12 Jun 2026 14:11:01 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Mendukung program ketahanan pangan serta meningkatkan pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), jajaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidikalang, Kabupaten Dairi, melaksanakan kegiatan penanaman bawang merah di lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), Kamis (11/6/2026).

Keterangan Kepala Rutan Kelas IIB Sidikalang Loviga Ferdinanta Sembiring melalui Kepala KPR Brema Barus, kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan yang bertujuan memberikan keterampilan praktis di bidang pertanian kepada WBP.

"Melalui pemanfaatan lahan SAE secara optimal, WBP tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai teknik budidaya bawang merah, tetapi juga belajar tentang pentingnya kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab dalam mengelola sektor pertanian," kata Loviga.

Dalam pelaksanaannya, Kepala Rutan Sidikalang bersama Kasubsi Pelayanan Tahanan turut turun langsung ke lahan SAE, mengikuti proses penanaman bawang merah bersama petugas dan WBP.

Jajaran Rutan Kelas IIB Sidikalang, menanam bawang merah di lahan SAE, Kamis (11/6/2026) [DAIRI.WAHANANEWS.CO / dok. Rutan Sidikalang]

Penanaman bawang merah dilakukan secara gotong royong, mulai dari persiapan lahan, penanaman bibit, hingga perawatan tanaman.

Komoditas bawang merah dipilih karena memiliki nilai ekonomis yang baik dan berpotensi memberikan hasil yang bermanfaat bagi pengembangan program kemandirian di Rutan Sidikalang.

Loviga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam bidang ketahanan pangan.

Selain menghasilkan komoditas pertanian yang bernilai, kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan yang membekali WBP dengan keterampilan produktif sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.

[Redaktur: Fernando]

DPRD Dairi Sahkan RTRW 2026–2046

Robert Panggabean — Fri, 12 Jun 2026 13:36:58 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi bersama DPRD Dairi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi Tahun 2026–2046 menjadi Perda, dalam Sidang Paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Dairi, Kamis (11/6/2026).

Keterangan Diskominfo, sidang dipimpin Ketua DPRD Sabam Sibarani, didampingi Wakil Ketua DPRD Wanseptember Situmorang, serta dihadiri Bupati Dairi Vickner Sinaga yang diwakili Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Surung Charles L. Bantjin, pimpinan OPD, dan undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, Wahyu Daniel Sagala, menyampaikan, Pemkab Dairi mengapresiasi DPRD atas dukungan dan pembahasan konstruktif terhadap Ranperda tersebut hingga disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2026–2046.

Menurut Wahyu, revisi RTRW dilakukan untuk menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan perkembangan wilayah, pertumbuhan penduduk, kebutuhan investasi, pembangunan infrastruktur, serta kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

“Tujuan utama revisi ini adalah mewujudkan Kabupaten Dairi yang aman dan berdaya saing sebagai pusat pengembangan agribisnis, pariwisata, dan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Ia berharap Perda RTRW yang baru dapat memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan, mendorong iklim investasi yang sehat, serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menutup sambutannya, Wahyu mengajak seluruh pihak untuk mengawal implementasi RTRW tersebut agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan Kabupaten Dairi yang berkelanjutan.

[Redaktur: Fernando]

Mercy Corps Indonesia Sosialisasikan Program Sekolah Lapang Iklim di Dairi

Robert Panggabean — Thu, 11 Jun 2026 14:05:31 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi terus memperkuat komitmennya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sektor pertanian.

Keterangan Diskominfo, salah satunya dengan menjalin kolaborasi strategis bersama Mercy Corps Indonesia melalui Program DIGITANI, guna mendorong peningkatan kapasitas petani kopi dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui pemanfaatan teknologi digital.

Program itu disosialisasikan bersama para perwakilan OPD kepada masyarakat Desa Bangun, yang digelar di kantor Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Rabu (10/6/2026).

Dalam program ini, Mercy Corps Indonesia juga mensosialisasikan rencana program Sekolah Lapang Iklim (SLI) yang nantinya akan bekerjasama dengan ⁠BMKG.

Sama seperti sosialisasi yang sudah digelar sebelumnya di Desa Lae hole, Koordinator Program DIGITANI Mercy Corps Indonesia, Nurdianto menjelaskan bahwa perubahan iklim kini menjadi tantangan nyata bagi petani kopi.

"Perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu udara, hingga cuaca ekstrem berdampak langsung terhadap produktivitas dan kualitas hasil panen kopi," katanya.

Disampaikan, perkembangan teknologi digital membuka peluang besar bagi petani untuk memperoleh informasi cuaca dan iklim secara riil time.

Namun, masih banyak petani yang menghadapi keterbatasan akses maupun keterampilan dalam memanfaatkan teknologi tersebut.

"Itu sebabnya, kita perlu belajar secara langsung dilapangan tentang metode ini," katanya.

Nurdianto juga menyampaikan, bahwa program DIGITANI ini akan berjalan di 3 desa sentra kopi, seperti Desa Lae hole, Desa Bangun, dan Desa Pegagan Julu III, dengan target 300 orang petani penerima manfaat.

Pemkab Dairi melalui Sekretraris Bappeda Lasma Samosir bersama Kabid Perkebunan DKPPP Doody S Tumanggor, Kabid IKP Diskominfo Iswan Togatorop, Perwakilan BPBD menyambut baik pelaksanaan Program DIGITANI sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan sektor pertanian di tengah tantangan perubahan iklim.

Lasma berharap program ini menjadi momentum bagi petani untuk menggali ilmu, meningkatkan pengetahuan pertanian dengan pemanfaatn teknologi.

Namun, kata Lasma, program ini tidak berhenti pada wilayah sasaran saat ini saja, tetapi dapat terus berlanjut dan diperluas ke kecamatan serta desa-desa lainnya di Kabupaten Dairi.

“Terimakasih kepada Mercy Corps Indonesia yang telah memilih Kabupaten Dairi sebagai lokasi pelaksanaan program ini. Harapannya, program seperti ini dapat terus berkelanjutan, menjangkau lebih banyak petani, tidak hanya pada komoditas kopi, tetapi juga komoditas pertanian lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat Dairi,” kata Lasma.

Selain rencana SLI, sejumlah kegiatan utama juga akan dilaksanakan, seperti pembentukan Komunitas Ketahanan Iklim Berbasis Digital, pelatihan penggunaan Sistem Peringatan Dini Iklim Digital BMKG, pelatihan keamanan digital, pemasaran digital, literasi dan layanan keuangan digital, serta berbagai kegiatan pembelajaran dan berbagi pengetahuan.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Camat Parbuluan Landong Napitu dan Kepala Desa Bangun Japirin Sihotang.

[Redaktur: Fernando]

Korban Begal Rp343 Juta di Dairi Ternyata Rekayasa, Uang Perusahaan Habis Main Judol

Robert Panggabean — Wed, 10 Jun 2026 11:12:20 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Kasus pembegalan yang terjadi di jembatan Lae Renun Jl. Sumbul Karo, Desa Palding Jaya, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Rabu (6/5/2026), ternyata rekayasa.

WG (24) pemuda warga Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, terungkap merekayasa seolah menjadi korban begal hingga mengalami kerugian total Rp343 juta.

Namun faktanya, uang perusahaan yang dipercayakan padanya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) habis untuk bermain Judi Online (Judol).

Hal itu dikatakan Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan dalam konfrensi pers di halaman Mapolres Dairi, Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Rabu (10/6/2026).

"Semua yang dilaporkan di awal, dibegal, dipukul pakai balok, ternyata tidak benar. Uang perusahaan yang dipercayakan kepadanya untuk membayar PBB, habis bermain judi online. WG sengaja menabrakkan dirinya ke gubuk di TKP, agar seolah menjadi korban begal, 'menutupi' uang yang habis di judol," kata Otniel.

Adapun kronologi sebenarnya, sesuai penyelidikan dan pengakuan WG, dijelaskan Otniel, pada Rabu (6/5/2026) sekitar pukul 08.00 Wib, WG yang menginap di salah satu penginapan di Sidikalang, diperintahkan pimpinannya lewat telepon, Kesar Simanjuntak, untuk membayar PBB perusahaan, PT TUB, beralamat di Jakarta.

Sekitar pukul 08.24 Wib, Kesar mengirim uang Rp 210 juta dan pukul 10.02 Wib Rp2.750.000 ke rekening Bank Mandiri milik WG.

Pukul 11.00 Wib, WG dimassenger admin live undian voucher (judol), untuk kembali bermain, dimana sebelumnya WG telah kalah Rp50 juta.

WG pun memindahkan uang dari rekening Mandiri melalui livin ke akun Seabank miliknya, selanjutnya bermain judol, hingga Rp128.750.000 pun habis.

Karena transaksi online Mandiri limit, WG ke kantor Bank Mandiri di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, tarik tunai Rp84 juta.

Saat antri, Kesar menelepon, menanyakan pembayaran PBB yang dipercayakan kepadanya. WG menjawab sudah di bank, sembari menunjukkan nomor antrian.

Setelah tarik tunai selesai, WG ke Bank BRI, setor tunai, lalu kembali ke penginapan, lanjut bermain judol.

Pukul 15.00 Wib, Kesar kembali menanyakan pembayaran PBB ke WG. WG berbohong, menyebut Bank Mandiri sudah tutup, dan menyebut akan membayar PBB dimaksud keesokan harinya.

Hingga pukul 17.00 Wib, WG lanjut bermain judol. Semua uang, Rp50 juta ditambah Rp212.750.000 pun habis. WG kemudian pulang, dan merekayasa kejadian begal.

Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan pun menghimbau masyarakat untuk tidak bermain judol.

Terkait keamanan, sebagaimana diresahkan masyarakat pasca viralnya berita "begal" itu, Otniel memastikan tidak ada begal di Kabupaten Dairi.

Adapun WG dilakukan penahanan terkait perbuatan penggelapan dana perusahaan dengan persangkaan Pasal 488 dan atau Pasal 486 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

[Redaktur: Fernando]

Sensus Ekonomi 2026 di Dairi Dimulai 15 Juni

Robert Panggabean — Tue, 09 Jun 2026 18:04:00 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Bupati Dairi, Sumatera Utara, Vickner Sinaga melalui Sekda Surung Charles Lamhot Batjin, membuka acara penandatanganan komitmen bersama serta pembukaan pelatihan calon petugas pendataan lengkap Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) gelombang III, di aula Hotel Berristera Dairi, Selasa (9/6/2026).

Keterangan Diskominfo, Charles Bantjin dalam kesempatan itu menyampaikan, sensus ekonomi ini bertujuan untuk menyediakan data dasar menyeluruh mengenai seluruh kegiatan usaha dan sektor ekonomi di Indonesia, di luar sektor pertanian.

Data akurat ini menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi nasional, sekaligus membantu pelaku usaha memetakan potensi pasar dan peluang investasi.

“Sensus ini menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi nasional, untuk itu mari bekerjasama untuk menyukseskan Sensus 2026 ini. Keberhasilan Sensus ini juga tidak terlepas kepada petugas sensus, untuk itu, kepada petugas bagaimana nanti pelatihan ini agar dapat dipahami dan diterapkan pada saat dilapangan,” ujarnya.

Selanjutnya, Kepala BPS Kabupaten Dairi, Roy Perangin-angin, mengatakan sensus ini akan berlangsung selama 2,5 bulan, terhitung 15 Juni 2026-31 Agustus 2026 mendatang, dengan jumlah petugas sensus sebanyak 395 orang.

“Sensus ini akan berlangsung selama 2,5 bulan. Untuk itu, kepada seluruh petugas untuk melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, karena sensus ini bukan hanya punya BPS namun tanggung jawab kita semua untuk negara,” katanya.

Turut hadir dalam acara itu, unsur Forkopimda Kabupaten Dairi, Asisten Pemerintahan Agel Siregar, Kadis Kominfo Desi Sianturi, serta para petugas sensus yang akan mengikuti pelatihan.

[Redaktur: Fernando]

Kasus MBG, Hinca Minta Kejaksaan Kejar Semua Pelaku

Tenno Purba — Tue, 09 Jun 2026 11:11:25 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, meminta Kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang menyeret tiga Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Mengutip unggahan video dalam akun facebooknya, menurut Hinca, perkara tersebut tidak mungkin hanya melibatkan segelintir orang dan harus dibongkar hingga ke akar-akarnya.

"Saya mengikuti perkara ini sejak awal. Yang membuat saya memberi hormat adalah cara jaksa membukanya. Pelan. Diam. Tidak banyak bicara. Lalu satu per satu simpulnya terurai. Nama besar jatuh. Orang yang selama ini terlihat aman, akhirnya duduk di kursi pesakitan," kata Hinca, dilihat WahanaNews.co, Selasa (9/6/2026).

Hinca menilai langkah Kejaksaan patut diapresiasi karena berhasil mengungkap kasus yang selama ini luput dari perhatian publik.

Namun, ia mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka awal.

Menurutnya, kasus dengan skala besar hampir mustahil hanya melibatkan tiga orang. Ia meyakini terdapat pihak lain yang turut berperan dalam proses pengambilan keputusan maupun menikmati hasil dugaan tindak pidana tersebut.

"Tapi pekerjaan ini belum selesai. Perkara sebesar ini tidak mungkin berdiri di atas tiga orang. Selalu ada yang menyiapkan jalan. Selalu ada yang menandatangani. Selalu ada yang memilih diam karena merasa lebih aman," ujarnya.

Karena itu, Hinca berharap Kejaksaan terus melanjutkan proses penyidikan hingga seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

"Saya berharap Kejaksaan jangan puas dengan tangkapan pertama. Teruskan saja. Kejar sampai orang terakhir yang ikut menikmati uang itu," tegasnya.

Lebih lanjut, Hinca menilai kasus tersebut memiliki dampak yang jauh lebih serius dibandingkan korupsi proyek infrastruktur atau pembangunan fisik lainnya.

Menurutnya, dugaan penyimpangan yang terjadi menyangkut hak dasar anak-anak untuk memperoleh makanan yang layak.

"Sebab perkara ini berbeda. Yang dirampok bukan uang proyek jalan. Bukan uang gedung. Bukan uang kantor. Yang dirampok adalah hak anak-anak untuk makan dengan layak," ungkap Hinca.

Ia menambahkan, anak-anak sebagai penerima manfaat program tidak mengetahui siapa pihak yang mengambil hak mereka.

Namun mereka merasakan langsung dampaknya ketika kualitas maupun kuantitas makanan yang seharusnya diterima menjadi berkurang.

"Mereka bahkan tidak tahu siapa yang mengambilnya. Mereka hanya tahu hari itu makanan di meja mereka berkurang. Bagi saya, inilah pengkhianatan yang paling keji. Sebab yang dijadikan korban adalah anak-anak yang kelak akan menjaga republik ini," katanya.

[Redaktur: Fernando]

Apel Gabungan ASN, Staf Ahli Bupati Dairi Tekankan Disiplin dan Integritas

Robert Panggabean — Mon, 08 Jun 2026 12:11:38 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Staf Ahli Bupati Dairi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Erwin Sitorus, menegaskan pentingnya disiplin, integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, saat memimpin apel gabungan ASN di halaman kantor Bupati Dairi, Senin (8/6/2026).

Keterangan Diskominfo, Erwin mengatakan disiplin ASN tidak hanya sebatas kehadiran, tetapi juga harus diwujudkan melalui tanggung jawab, produktivitas, dan kepatuhan terhadap aturan.

Disebut, saat ini, terdapat 19 ASN yang sedang menjalani proses tindakan disiplin sebagai bagian dari pembinaan untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan.

“Rendahnya tanggung jawab dan kelalaian dalam bekerja dapat merugikan organisasi dan kualitas pelayanan. Aturan berlaku untuk semua ASN tanpa terkecuali,” tegasnya.

Erwin juga menyampaikan pesan Bupati Dairi, Vickner Sinaga agar pimpinan di setiap unit kerja memastikan jajarannya bekerja maksimal.

Menurutnya, ketidakdisiplinan seorang ASN kerap membebani rekan kerja lainnya sehingga tidak boleh dibiarkan terjadi.

Selain itu, ASN diminta menyikapi kritik masyarakat secara profesional dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja.

Ia menegaskan kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya ASN sebagai motor penggerak pembangunan.

“Mari membangun pemerintahan yang solid, disiplin, dan adaptif. Jangan menunggu perubahan dari orang lain, tetapi mulailah dari diri sendiri,” katanya.

[Redaktur: Fernando]

Dukung Jatagena Pemkab Dairi, Warga Silumboyah Gotong Royong

Robert Panggabean — Sun, 07 Jun 2026 12:09:05 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Pemerintah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, bersama masyarakat menggelar gotong royong massal di Desa Silumboyah, Jumat (6/6/2026).

Keterangan Diskominfo, gotong royong itu sebagai bentuk dukungan terhadap program Jalan Tanpa Genangan Air (Jatagena) yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi.

Kegiatan ini melibatkan warga, pemerintah desa, BPD, serta ASN Kecamatan Siempat Nempu Hulu.

Sejumlah pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, mulai dari penimbunan jalan berlubang menggunakan tiga dump truck material sirtu, pembersihan drainase, pembuatan parit, hingga pembersihan bahu jalan kabupaten.

Camat Siempat Nempu Hulu, Koko Angkat, mengatakan gotong royong tersebut merupakan wujud kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga infrastruktur serta merespons kebutuhan warga.

"Melalui gotong royong ini, kita tidak hanya memperbaiki jalan dan saluran air, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dalam menjaga lingkungan," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Silumboyah, Gomgom Simanullang, bahwa setiap minggu pemerintah desa selalu mengajak masyarakat untuk melaksanakan gotong royong sesuai dengan surat edaran Bupati Dairi.

Pelaksanaan kegiatan turut didukung alat berat milik Pemkab Dairi yang mempercepat proses pekerjaan.

Bupati Dairi, Vickner Sinaga, juga hadir meninjau langsung kegiatan sekaligus mencanangkan Gerakan ASN Merawat Bumi dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.

[Redaktur: Fernando]

Sambut 17 Jemaah Haji, Ini Harapan Jajaran Pemkab Dairi

Robert Panggabean — Sun, 07 Jun 2026 11:41:30 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Wakil Bupati (Wabup) Dairi, Sumatera Utara, Wahyu Daniel Sagala, menyambut hangat kepulangan 17 orang jemaah haji rombongan Kabupaten Dairi, di Balai Budaya Sidikalang, Sabtu (6/6/2026).

Keterangan Diskominfo, dalam sambutannya, Wabup Dairi menyampaikan ucapan selamat datang kembali kepada seluruh jemaah haji yang telah menyelesaikan ibadah di tanah suci.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Dairi mengucapkan selamat datang kembali di tanah air. Selamat datang kembali kepada bapak dan ibu jemaah haji yang telah tiba di Kabupaten Dairi dalam keadaan sehat dan selamat. Selamat datang para tamu Allah, semoga seluruh amal ibadah yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah SWT, serta memperoleh predikat haji yang mabrur dan hajjah yang mabrurah," katanya.

Wahyu juga menyampaikan bahwa menunaikan ibadah haji merupakan sebuah anugerah dan panggilan mulia dari Allah SWT yang tidak semua orang bisa mendapatkannya.

"Bapak dan Ibu telah berhasil melewati seluruh rangkaian ibadah haji dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati. Oleh karena itu, kami berharap nilai-nilai yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat terus dipelihara dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari," tambahnya.

Ia juga berharap agar para jemaah haji dapat menjadi teladan di tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat, baik dalam sikap, perilaku, maupun pengabdian sosial.

Kehadiran para jemaah haji ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan daerah, khususnya pembangunan mental, moral, dan spiritual masyarakat Kabupaten Dairi agar tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan religius.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Dairi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh petugas, panitia, tenaga kesehatan, pembimbing manasik, serta semua pihak yang telah bekerja keras menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini—mulai dari tahap persiapan, pemberangkatan, pendampingan, hingga kepulangan.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Dairi, saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam proses pelayanan, baik pada tahap persiapan, pemberangkatan, maupun kepulangan jemaah haji, masih terdapat kekurangan yang belum dapat memenuhi harapan seluruh jemaah," katanya.

Turut hadir di acara itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Dairi, Ny. Lintong Vickner Sinaga, beserta unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat setempat.

[Redaktur: Fernando]

Pencanangan Gerakan ASN Merawat Bumi dan Gotong Royong di Sumbul Dairi

Robert Panggabean — Sat, 06 Jun 2026 12:18:59 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Ditengah pencanangan Gerakan ASN Merawat Bumi yang dipimpin Bupati Dairi Vickner Sinaga, kegiatan gotong royong massal digelar di Desa Pegagan Julu V, Jumat (5/6/2026).

Keterangan Diskominfo, kegiatan itu sebagai wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan, infrastruktur, dan mitigasi bencana.

Kegiatan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari warga, kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, hingga jajaran Kecamatan Sumbul dipimpin Camat Sumbul, Rinto Hutauruk.

Bupati Dairi Vickner Sinaga, hadir memonitor jalannya gotong royong, menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mendorong budaya gotong royong sekaligus memastikan program pelestarian lingkungan berjalan seiring dengan upaya peningkatan kualitas infrastruktur dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Melalui Gerakan ASN Merawat Bumi dan semangat gotong royong yang terus digelorakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi berharap tercipta lingkungan yang bersih, infrastruktur yang lebih baik, serta masyarakat yang semakin peduli terhadap kelestarian alam dan keselamatan bersama.

Pelaksanaan gotong royong semakin optimal dengan dukungan alat berat milik Pemerintah Kabupaten Dairi berupa grader dan backhoe loader yang membantu mempercepat pengerjaan di lapangan.

Camat Sumbul, Rinto Hutauruk, menyampaikan bahwa kegiatan gotong royong wujudkan program Jalan Tanpa Genangan Air (Jatagena) merupakan tindak lanjut arahan bupati sekaligus bentuk kebersamaan dalam menjaga lingkungan dan fasilitas umum.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin menumbuhkan kembali semangat gotong royong sebagai budaya yang harus terus dipelihara. Selain memperbaiki infrastruktur, kegiatan ini juga menjadi langkah preventif dalam mengurangi risiko bencana yang dapat disebabkan oleh drainase yang tersumbat maupun kondisi jalan yang rusak,” ujarnya.

[Redaktur: Fernando]

Bupati Dairi Canangkan Gerakan ASN Merawat Bumi di Sumbul

Robert Panggabean — Sat, 06 Jun 2026 11:24:55 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Bupati Dairi, Sumatera Utara, Vickner Sinaga mencanangkan Gerakan ASN (PNS dan PPPK) Merawat Bumi dengan menanam pohon alpukat dalam rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia, di Desa Pegagan Julu V, Kecamatan Sumbul, Jumat (5/6/2026).

Keterangan Diskominfo, gerakan merawat bumi diadakan di salah satu lahan perkebunan warga, yaitu Manogi Situmorang yang turut dihadiri oleh Ketua TP PKK Dairi Rita Puspita Vickner Sinaga, Kepala Dinas Pendidikan Jaspin Sihombing.

Juga, Camat Sumbul Rinto Hutauruk, Kepala Desa Pegagan Julu V Sabar Situmorang, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Bupati Dairi dalam kegiatan tersebut menyampaikan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang di laksanakan hari ini merupakan wujud komitmen bersama untuk membangun kesadaran, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Dairi.

Momentum ini mengingatkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Oleh karena itu, Bupati Dairi Vickner Sinaga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK se-Kecamatan Sumbul, yang telah berinisiatif melaksanakan Gerakan ASN untuk Merawat Bumi.

"Gerakan ini merupakan bentuk kepedulian yang nyata terhadap lingkungan sekaligus menjadi teladan bagi masyarakat dalam membangun budaya hidup yang ramah lingkungan. Saya mengajak seluruh ASN untuk memulai perubahan dari diri sendiri melalui langkah-langkah sederhana namun berdampak besar bagi lingkungan," katanya.

Langkah sederhana yang ia maksudkan diantaranya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membiasakan membawa tas belanja sendiri saat berbelanja ke pasar maupun minimarket.

Membawa botol minum sendiri untuk mengurangi penggunaan kemasan air minum berbahan plastik.

"Melaksanakan penanaman 1.000 batang pohon alpukat oleh ASN se-Kecamatan Sumbul sebagai upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan. Pohon alpukat yang kita tanam hari ini bukan sekadar bibit yang ditanam di dalam tanah, melainkan simbol harapan, tanggung jawab, dan komitmen kita untuk mewariskan lingkungan yang lebih hijau, lebih sehat, dan lebih lestari kepada generasi mendatang," ujarnya.

Bupati Dairi berharap gerakan merawat bumi sebagai budaya kerja dan gaya hidup ASN di Kabupaten Dairi. ASN harus menjadi pelopor dan teladan dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah dengan baik, menghemat energi, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam.

"Mari kita tunjukkan bahwa Dairi adalah daerah yang peduli terhadap lingkungan, daerah yang bersih, hijau, sehat, dan berkelanjutan. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, saya yakin kita mampu mewujudkan lingkungan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat saat ini maupun generasi yang akan datang," tutupnya.

Sebagai informasi, tanaman yang telah ditanam sampai saat ini dalam rangka mendukung gerakan menanam sejuta pohon, telah mencapai 130.169 pohon, dan hari ini bertambah 1.400 pohon.

[Redaktur: Fernando]

Bupati Dairi Serahkan Surat Tugas Plt Tiga Kepala Sekolah

Robert Panggabean — Fri, 05 Jun 2026 20:31:29 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Bupati Dairi, Sumatera Utara, Vickner Sinaga menyerahkan Surat Tugas kepada tiga orang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah, di pendopo bupati, Jumat (5/6/2026).

Keterangan Diskominfo, ketiga sekolah tersebut adalah TK Negeri Pembina Sopo Butar, sebagai Plt Kepala Sekolah yakni Mardianto Sinaga, SD Negeri Sitinjo I sebagai Plt Kepala Sekolah yakni Rosme Idawati Sihombing, SMP Negeri 4 Sidikalang sebagai Plt Kepala Sekolah yakni Sihar Pardede.

Usai penyerahan surat tugas, Bupati Dairi Vickner Sinaga menyampaikan penyerahan surat tugas sebagai Plt untuk mendukung serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di satuan pendidikan.

Bupati Vickner Sinaga mengatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memastikan bahwa setiap satuan pendidikan tetap berjalan dengan baik, memiliki kepemimpinan yang mampu menggerakkan seluruh komponen pendidikan dan tetap fokus pada peningkatan mutu layanan kepada peserta didik.

"Kepada pelaksana tugas Kepala Sekolah yang telah menerima surat tugas, segeralah melaksanakan tugas dengan baik. Semua potensi yang dimiliki harus dikembangkan. Kepada Kepala Sekolah, saya meminta agar lebih meningkatkan mutu pendidikan kepada anak didik, di mata masyarakat anda di pandang lebih. Kepada SMP Negeri 4 Sidikalang, pembelajaran budaya agar dikembangkan dan prioritaskan menjadi salah satu mata pelajaran. Mari berbuat yang terbaik, selamat bekerja," kata Bupati Vickner Sinaga yang di dampingi oleh Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Jaspin Sihombing dalam sambutannya mengatakan penyerahan surat tugas ini diperlukan agar Plt Kepala Sekolah mendukung dalam menjalankan program di sekolah.

Hal itu juga sejalan dengan sehubungan akan diterimanya penerimaan murid baru di tahun ajaran baru 2026/2027.

"Kita harapkan Plt dapat menjalankan tugas sesuai tupoksi dan menjalin kerjasama yang baik dengan para guru sehingga terwujud pendidikan yang berkualitas kepada para anak didik," kata Jaspin.

Turut hadir dalam penyerahan surat tugas tersebut yakni Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin, Kepala BKPSDM Yon Hendrik, Sekretaris Dinas Pendidikan Mariady Simanjorang dan jajaran Dinas Pendidikan.

[Redaktur: Fernando]

Menteri Dukbangga/BKKBN Bertemu 800 Kader Pendamping Keluarga di Dairi

Robert Panggabean — Thu, 04 Jun 2026 18:08:13 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Dukbangga/BKKBN) Wihaji, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Dairi dan bertemu dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK), di Balai Budaya Sidikalang, Kamis (4/6/2026).

Keterangan Diskominfo, dengan mengenakan seperangkat pakaian adat dari tokoh Pakpak, sebagai penghormatan kepada pemimpin yang datang ke Dairi, menteri dan rombongan disambut Bupati Dairi Vickner Sinaga, Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, dan unsur Forkopimda Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat.

Kunjungan kerja Wihaji bertemu dengan 800 orang kader tim pendamping keluarga dari Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat. Kunjungan kerja ini disampaikan Wihaji berfokus pada percepatan penurunan stunting, program Bangga Kencana, dan pemenuhan gizi anak.

Wihaji menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah mendukung program ini, serta menegaskan bahwa pemenuhan gizi sejak dini menjadi salah satu kunci utama dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, berdaya saing dan bebas Stunting.

Kunjungan Wihaji ke Kabupaten Dairi menjadi momentum penting dalam memperkuat program pembangunan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara Bupati Dairi Vickner Sinaga menyampaikan, pemotongan anggaran tentu berdampak bagi pencapaian berbagai program terutama pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Vickner menyampaikan, keterbatasan anggaran membuat Kabupaten Dairi tertantang untuk tetap mandiri dan mencari solusi pembangunan dengan berbagai upaya untuk tetap mendukung Program Strategis Nasional (PSN).

Terbukti, Dairi menjadi salah satu penerima program Sekolah Rakyat, 38 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah terbangun, yang memiliki multi plier effect (efek ganda), termasuk mengurangi angka pengangguran.

Turut hadir Anggota komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, Wakil Bupati Pakpak Bharat Mutsyuhito Solin, Kejari Dairi Bima Yudha Asmara, Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, dan unsur Forkopimda lainnya.

Para Pimpinan OPD, Ketua TP PKK, Ny. Rita Puspita Vickner Sinaga, Staf Ahli PKK, Ny Sri Dewi Wahyu Sagala, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

[Redaktur: Fernando]

Sambut World Environment Day, PT DPM Serahkan Bibit Kopi dan Kemiri ke Petani

Robert Panggabean — Thu, 04 Jun 2026 14:42:38 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Dalam rangka menyambut World Environment Day (Hari Lingkungan Hidup se-Dunia) 2026 yang mengusung tema NowforClimate, PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) membagikan 1.400 bibit kemiri dan kopi untuk petani di kecamatan Silima Pungga-pungga, Kamis (4/6/2026).

Selain pemberian bibit, juga dilakukan penanaman pohon bersama di Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Hal itu dikatakan Radianto Arifin, Chief Legal & External Officer PT Dairi Prima Mineral, dalam keterangan pers melalui Super Intendent External Relation PT DPM Baiq Idayani.

Disebut, ini menunjukkan komitmen PT Dairi Prima Mineral dalam memberdayakan petani dan turut menjaga alam, sekaligus meningkatkan perekonomian lokal Kabupaten Dairi.

Penyerahan bibit berlangsung di kantor Kecamatan Silima Pungga-pungga, dihadiri pihak Dinas Lingkungan Hidup Dairi, Camat Silima Pungga-pungga, Kades, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan perwakilan petani dari masing-masing desa di lingkar tambang.

“Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-dunia ini menjadi momentum kami untuk melakukan aksi nyata dan merealisasikan komitmen perusahaan dalam menjalankan praktek pertambangan berkelanjutan sekaligus upaya menjaga kualitas lingkungan hidup di Dairi," kata Radianto Arifin.

"Kegiatan pembagian bibit kemiri dan kopi bagi petani ini menunjukkan perhatian kami untuk ikut mendorong potensi ekonomi lokal," imbuhnya.

Managemen PT DPM bersama masyarakat menanam pohon di Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Dairi, Kamis (4/6/2026) [DAIRI.WAHANANEWS.CO / dok. PT Dairi Prima Mineral]

Ditambahkan, dalam melaksanakan kegiatan ini, PT Dairi Prima Mineral menggandeng organisasi pemuda yaitu Almas Lintang.

"Pelibatan organisasi pemuda ini menunjukkan semangat perusahaan untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dengan setiap lapisan masyarakat di Dairi. Kami percaya dengan kerjasama yang baik akan dapat mewujudkan pembangunan Dairi yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, inisiatif lainnya dari program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Dairi Prima Mineral dalam memajukan perekonomian berbasis potensi ekonomi lokal telah berjalan secara berkelanjutan.

Pada April lalu, PT DPM menginisiasi Demonstration Plot (Demplot) sebagai cikal bakal pionir budidaya ikan air tawar bagi warga desa dekat tambang, sekaligus menggelar pelatihan budidaya perikanan air tawar di Desa Polling Anak-anak.

Sebanyak 13 pemilik kolam ikan mengikuti pelatihan intensif yang mencakup standarisasi kolam, pengujian pH air, pengelolaan pakan, serta praktik budidaya yang mengutamakan kualitas dan keberlanjutan.

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha sekaligus menerapkan tata kelola budidaya yang lebih profesional.

Managemen PT DPM bersama masyarakat menanam pohon di Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Dairi, Kamis (4/6/2026) [DAIRI.WAHANANEWS.CO / dok. PT Dairi Prima Mineral]

Sejalan dengan upaya tersebut, PT DPM juga menjalankan berbagai program penguatan ekonomi lokal di
sektor agribisnis.

Perusahaan telah merancang program untuk mengoptimalkan potensi unggulan wilayah operasinya yang dikenal sebagai sentra produksi kopi robusta berkualitas tinggi, serta komoditas kakao dan durian.

Dalam pelaksanaannya, PT DPM bersinergi dengan Dinas Pertanian, PPL, pemerintah desa, serta kelompok tani untuk memberikan pelatihan teknis.

Implementasi program ini juga diwujudkan melalui peningkatan kapasitas pertanian di Sopogadong, yang diikuti 47 petani terpilih dari total 200 kandidat program tahun 2026.

“Kami percaya dengan komitmen yang kami miliki serta kerjasama yang erat dengan semua pemangku kepentingan, akan dapat mewujudkan Kabupaten Dairi yang dapat membawa kebaikan bagi generasi yang akan datang. Selain itu, program yang kami jalankan ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian dapat berjalan beriringan dengan industri pertambangan,” tutup Radianto.

[Redaktur: Fernando]

Menteri Kunjungan di Dairi, Puluhan Papan Bunga Tolak Tambang Dibersihkan

Robert Panggabean — Thu, 04 Jun 2026 09:38:13 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Puluhan papan bunga penolakan tambang, dibersihkan dari depan kantor Bupati Dairi, Sumatera Utara, di jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Kamis (4/6/2026).

Pembersihan papan bunga itu, bersamaan dengan hadirnya Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Wihaji, di Kabupaten Dairi.

Pantauan wartawan, salah satu papan bunga bertuliskan "Turut Berduka Cita Atas Matinya Nurani Bupati Dairi dan Oknum DPRD".

Beberapa personel Satpol PP Dairi tampak memasukkan papan bunga dimaksud ke mobil operasional. Selanjutnya diangkut.

“Inikan mau datang menteri. Bisa mengganggu acara," kata Kepala Satpol PP Dairi Horas Pardede dikonfirmasi wartawan dilokasi.

Dijelaskan, pemajangan papan bunga selama ini masih ditoleransi kendati tidak punya ijin.

“Tidak punya ijin ini," kata Horas.

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Dairi, AKP Zulkarnaen Hasibuan mengatakan, pihaknya menerima pemberitahuan aksi dari organisasi menamakan diri APUK (Aliansi Petani Untuk Keadilan).

“Titik kumpulnya di Gedung Nasional. Aksinya di DPRD dan kantor bupati," kata Hasibuan.

[Redaktur: Fernando]

Bupati Dairi Sampaikan Nota Pengantar Ranperda RTRW Dairi Tahun 2026-2046

Robert Panggabean — Tue, 02 Jun 2026 21:16:06 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Bupati Dairi, Sumatera Utara, Vickner Sinaga melalui Wakil Bupati (Wabup) Dairi Wahyu Daniel Sagala menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dairi Tahun 2026-2046.

Keterangan Diskominfo, nota pengantar disampaikan dalam sidang DPRD Dairi yang dipimpin Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani didampingi Wakil Ketua DPRD Dairi Halvensius Tondang, di gedung dewan, Selasa (2/6/2026).

Dalam nota pengantar yang dibacakan oleh Wakil Bupati Dairi, Bupati Vickner Sinaga mengatakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan salah satu perencanaan pembangunan yang diharapkan dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rencana revisi atau peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034, telah dilakukan serangkaian kegiatan diantaranya permohonan revisi RTRW kepada Menteri ATR/BPN Republik Indonesia dan telah mendapatkan rekomendasi persetujuan untuk dilakukan revisi dengan pencabutan.

Selanjutnya penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup serta trategis dan telah mendapatkan validasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, melaksanakan pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari unsur perangkat daerah Provinsi yang terkait, dan Forum Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, melaksanakan klarifikasi Penanganan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang guna memastikan bahwa revisi RTRW tidak dalam rangka pemutihan pelanggaran, bersama Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.

Sedangkan muatan RTRW Dairi tahun 2026-2046 ini adalah mencakup sebagai beberapa aspek diantaranya wilayah perencanaan meliputi seluruh wilayah daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup ruang darat, ruang udara dan ruang dalam bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan luas kurang lebih 208.360 hektar.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten Dairi yang aman dan berdaya saing sebagai pusat pengembangan agribisnis, pariwisata, dan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Selanjutnya, kebijakan penataan Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi
pemantapan fungsi sistem perkotaan berhierarki, fungsional, dan terintegrasi,
peningkatan kualitas prasarana transportasi yang maju dan efisien,
pengembangan sistem jaringan infrastruktur wilayah guna melayani sistem pusat permukiman, pertanian, dan pariwisata.

Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan, mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan pariwisata sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, pemeliharaan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin, Sekretaris DPRD Dairi Bahagia Ginting, serta Pimpinan OPD.

[Redaktur: Fernando]

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, Wabup Dairi Bacakan Pesan Kebangsaan Kepala BPIP

Robert Panggabean — Mon, 01 Jun 2026 13:26:50 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Wakil Bupati (Wabup) Dairi, Sumatera Utara, Wahyu Daniel Sagala, membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, di depan kantor Bupati Dairi, Senin (1/6/2026).

Keterangan Diskominfo, mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia", peringatan tahun ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali peran Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

Dalam sambutannya, Yudian Wahyudi menegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momen untuk memastikan nilai-nilai luhur Pancasila tetap hidup dan menyala dalam setiap jiwa anak bangsa.

Dengan keberagaman lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan kelompok etnis, Indonesia dinilai berhasil menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang memperkokoh persatuan.

Disebutkan, Pancasila menjadi jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik yang semakin kompleks.

“Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian dan ancaman perpecahan, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman dapat dipersatukan dalam satu ikatan kebangsaan,” sebutnya.

Menutup sambutannya, Yudian Wahyudi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memperkuat komitmen kebangsaan dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi nilai religiusitas, persatuan, dan kemanusiaan.

“Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di Republik yang kita cintai,” ujarnya.

Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Kabupaten Dairi menjadi pengingat bahwa Pancasila tetap menjadi fondasi kokoh dalam menjaga persatuan bangsa serta menjadi inspirasi bagi terwujudnya perdamaian dunia yang berkeadilan.

Upacara ini diikuti juga oleh unsur Forkopimda, Sekda dan jajaran ASN, TNI-Polri, para pelajar SD hingga Perguruan Tinggi.

[Redaktur: Fernando]

Video Disinformasi di Media Sosial, Ini Klarifikasi Rutan Kelas IIB Sidikalang

Robert Panggabean — Sun, 31 May 2026 17:45:12 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, mengklarifikasi beredarnya sebuah rekaman video di media sosial facebook.

Pihak Rutan Kelas IIB Sidikalang menegaskan bahwa narasi yang mengklaim peristiwa tersebut baru-baru ini terjadi di dalam Rutan Sidikalang adalah tidak benar dan menyesatkan.

Hal itu disampaikan Karutan Kelas IIB Sidikalang Loviga Ferdinanta Sembiring dalam keterangan diterima WahanaNews.co melalui Kepala KPR Brema Barus, Minggu (31/5/2026).

Berdasarkan hasil penelusuran intensif dan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh jajaran pengamanan, pihak Rutan Sidikalang memberikan penjelasan detil dan faktual sebagai berikut:

Video Lama dan Motif Sentimen Pribadi:
Rekaman tersebut merupakan video lama yang sengaja diunggah kembali oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Tindakan pengunggahan ulang ini ditengarai dipicu oleh adanya konflik atau sentimen pribadi (dentuman pribadi) antara oknum luar tersebut dengan salah satu warga binaan yang saat ini masih berada di dalam.

Status Tiga Orang dalam Video:
Secara faktual, terdapat tiga orang laki-laki yang terlihat di dalam tayangan video tersebut. Dari hasil identifikasi mendalam, dua orang di antaranya sudah bebas dan sudah tidak berada lagi di Rutan Kelas IIB Sidikalang.

Kepastian Melalui Hasil BAP:
Kepastian mengenai fakta bahwa rekaman tersebut merupakan dokumentasi masa lalu diperoleh setelah petugas memeriksa langsung dan menuangkannya ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap satu orang warga binaan yang posisinya saat ini masih menjalani masa pidana di dalam Rutan.

Komitmen Razia Rutin dan Insidentil: Rutan Sidikalang secara konsisten melaksanakan razia blok hunian sebanyak dua kali dalam satu minggu.

Terhitung sejak Januari hingga Mei 2026, jajaran pengamanan juga telah menggelar razia insidentil sebanyak 8 kali untuk menyisir dan mencegah keberadaan barang terlarang.

Sinergitas Komando Teritorial:
Guna memperkuat sistem pengawasan, Rutan Sidikalang terus menggandeng personel dari Kodim 0206/Dairi dalam pelaksanaan operasi pengamanan berlapis di lingkungan Rutan.

Pencegahan Dini Melalui Tes Urin: Langkah pengawasan diperketat dengan pelaksanaan tes urin secara acak dan insidentil kepada seluruh warga binaan serta petugas secara berkala.

Melalui klarifikasi ini, Rutan Kelas IIB Sidikalang mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh upaya penggiringan opini menggunakan dokumentasi masa lalu.

Manajemen Rutan mengajak masyarakat untuk lebih bijak dan menyaring setiap informasi yang belum terverifikasi kebenarannya karena informasi yang benar adalah tanggung jawab bersama.

Pihak Rutan Kelas IIB Sidikalang menegaskan akan terus berkomitmen penuh untuk mewujudkan pelayanan yang bersih, aman, transparan, dan bebas dari peredaran narkoba.

"Kami belum sempurna, tapi kami terus berbenah demi kembali dipercaya," tutup Loviga.

[Redaktur: Fernando]

Pemkab Dairi Raih Opini WTP ke-12 Atas LKPD Tahun 2025

Robert Panggabean — Fri, 29 May 2026 21:45:50 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Pemkab Dairi meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-12 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, di lantai 3 gedung BPK, Jumat (29/5/2026).

Keterangan Diskominfo, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di terima Bupati Dairi Vickner Sinaga yang diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Paula Henry Simatupang.

Usai penyerahan laporan hasil pemeriksaan, Bupati Dairi Vickner Sinaga menyampaikan bahwa momen ini menjadi hal yang luar biasa khususnya bagi Kabupaten Dairi.

Oleh karena itu, atas nama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Dairi, Bupati Vickner Sinaga mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK Provinsi Sumatera Utara beserta jajaran yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi dengan memberikan Opini WTP atas audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

"Perjuangan untuk mendapatkan WTP ini telah dilalui, kami turut memperjuangkan untuk masuk ke dalam program strategis nasional. Atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK, akan kami tindaklanjuti dengan segera. Terimakasih atas penilaian yang diberikan oleh BPK kepada Pemkab Dairi. Saya ingin membawa Dairi menjadi contoh untuk Sumatera Utara," kata Vickner.

Adanya Opini WTP tersebut disampaikan Bupati Dairi Vickner Sinaga bisa memberikan motivasi bagi Kabupaten Dairi agar terus meningkatkan kinerja masing-masing.

Ia pun bertekad untuk mengikuti segala pedoman serta aturan pelaksanaan kegiatan yang telah diterbitkan sebagai bahan acuan bagi Pemkab Dairi agar dapat menyiapkan laporan keuangan penyelenggaran pemerintah daerah menjadi lebih baik, akuntabel, terukur, dan terarah di masa yang akan datang, baik dalam pelaksaaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Sementara itu, Ketua DPRD Dairi dalam kegiatan tersebut mengatakan hasil pemeriksaan pada hari ini banyak dinanti oleh Pemerintah Daerah.

"Kami dari DPRD Dairi ucapkan terimakasih atas WTP ke-12 yang diberikan kepada Pemkab Dairi. Beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh BPK tentunya harus ditindaklanjuti. Ini tidak hanya sampai disini, tentunya hasil dari tindak lanjut akan kita nantikan," kata Sabam.

Sebelumnya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan secara resmi pemeriksaan keuangan tahun 2025 berakhir hari ini, dan selanjutnya akan masuk ke tahap pemantauan.

Sesuai amanat Undang-Undang, BPK wajib menyampaikan LHP atas LKPD kepada DPRD dan Kepala Daerah selambat lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan Pemda.

Tujuan pemeriksaan laporan keuangan untuk memberikan opini dimana opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksaan atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan kepada beberapa aspek diantaranya kecukupan pengungkapan, kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

"Menyajikan laporan keuangan tidak boleh sesuka hati, Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya menyajikan sesuai standar. Kami apresiasi Pemkab Dairi atas laporan keuangan yang telah disampaikan, namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 ini kami apresiasi, diharapkan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selambat lambatnya 60 hari setelah laporan pemeriksaan diterima segera ditindaklanjuti," kata Paula Henry Simatupang yang hadir bersama jajaran BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai informasi, Pemkab Dairi menjadi pemerintah daerah yang pertama menerima laporan hasil pemeriksaan dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

[Redaktur: Fernando]

PT Dairi Prima Mineral Perkuat Komitmen Sosial Melalui Berbagai Program PPM

Robert Panggabean — Fri, 29 May 2026 11:02:13 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan sosial dan kemasyarakatan melalui berbagai program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang berkelanjutan.

Beragam inisiatif yang telah dilaksanakan mencerminkan kontribusi nyata perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan di wilayah operasional.

Hal itu dikatakan Radianto Arifin, Chief Legal & External Officer PT Dairi Prima Mineral, dalam keterangan pers melalui Super Intendent External Relation PT DPM Baiq Idayani, Jumat (29/5/2026).

Dijelaskan, sebagai bagian dari program infrastruktur, PT DPM menyalurkan bantuan pembangunan Masjid Ar-Rahman di Kelurahan Parongil, Kecamatan Silima Pungga-pungga.

Penyerahan bantuan dilaksanakan pada April 2026, diterima pengurus Masjid Ar-Rahman guna mendukung biaya pembangunan masjid yang menjadi pusat peribadatan di salah satu desa sekitar tambang.

Penyerahan bantuan hewan kurban, sebagai bagian program PPM PT Dairi Prima Mineral [DAIRI.WAHANANEWS.CO / dok. PT Dairi Prima Mineral]

Selain itu, sebagai wujud kepedulian keagamaan, PT DPM juga telah menyalurkan bantuan hewan kurban setiap tahunnya, seperti 10 ekor kambing pada 26 Mei 2026.

Bantuan tersebut diserahkan kepada para pengurus masjid di desa-desa yang berada di lingkar tambang dalam rangka memperingati hari raya Idul Adha.

Di bidang sosial keagamaan, PT DPM aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan hari besar, mulai dari perayaan Natal, perayaan bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri.

Dukungan kegiatan seperti dalam acara takbiran, Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), serta berbagai kegiatan keagamaan lainnya selama bulan natal dan perayaan Idul Fitri.

Tidak hanya itu, perusahaan juga memberikan perhatian terhadap pengembangan olahraga dan kegiatan kepemudaan.

Dukungan diberikan dalam bentuk bantuan untuk kegiatan olahraga seperti sepak bola kepada berbagai organisasi pemuda dan sponsor turnamen sepak bola anak tingkat kabupaten yang diselenggarakan pada November tahun lalu.

Radianto Arifin menyampaikan bahwa berbagai kegiatan tersebut merupakan kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam mendorong pembangunan sosial dan peningkatan fasilitas publik serta acara sosial kemasyarakatan di wilayah operasional perusahaan.

“Kegiatan seperti ini sangat positif, dan kami berharap melalui berbagai inisiatif ini dapat terus terjalin komunikasi yang semakin erat dengan seluruh pemangku kepentingan. Ini adalah bentuk perhatian dan kontribusi nyata perusahaan dalam mendorong aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat,” ujarnya.

Ke depan, PT DPM berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

[Redaktur: Fernando]

Hinca Panjaitan: FWLB Rumahela ke-IX 2026 Akan Digelar

Tenno Purba — Wed, 27 May 2026 12:32:44 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Festival Wisata Edukasi Leluhur Batak (FWLB) Rumahela ke-IX Tahun 2026 akan digelar mulai 28 Mei sampai selama bulan Juni dan berlanjut 1-10 Juli 2026.

Hal itu sebagaimana diunggah anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, dalam akun facebooknya, dilihat WahanaNews.co, Rabu (27/5/2026).

"Datang lagi. Kita jalankan lagi, sebuah festival budaya edukasi tentang leluhur batak yang selalu dipersembahkan oleh
sebuah komunitas kecil, bernama Rumahela Rajaisombaon SiBoruSiakGoIna dari pinggang sebelah timur pussubuhit diatas Danau Toba bernama Huta Pangondian Simullop," sebut Hinca.

"Temanya kali ini soal keprihatinan kita tentang keadaan dunia yang tidak baik baik saja: PERANG ! Karena itu, sepanjang 3 bulan: mulai 28 Mei sampai selama bulan Juni dan berlanjut 1-10 Juli 2026 kami bawakan dalam spritual doa agar damai segera berakhir: “Doa Perdamaian untuk Dunia dari Tanah Batak," lanjutnya.

"Seperti biasa, kami awali dengan 'Tonggoraja Bolon, Kamis 28 Mei 2026 di Huta Pangondian, Siogungogung, Pangururan, Samosir," tutupnya.

[Redaktur: Fernando]

Hinca Panjaitan: Memahami Utuh Tuntutan Jaksa untuk Nadiem Makarim

Tenno Purba — Wed, 27 May 2026 08:32:11 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengulas perkara yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.

Berikut catatan Hinca Panjaitan, sebagaimana disadur WahanaNews.co dari video unggahan akun Hinca IP Panjaitan XIII, Selasa (26/5/2026).

1.567 halaman tuntutan jaksa penuntut umum untuk Nadiem Makarim. Hasilnya: mengerikan. 18 tahun dan 5,6 triliun rupiah. Apa yang benar-benar dituduhkan kepada Nadiem sebenarnya?

Kemarin, 13 Mei 2026, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan dalam perkara yang sudah lama dinantikan publik.

Apa itu? Kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Anwar Makarim.

Tuntutannya berat sekali. 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar, ditambah uang pengganti sebesar Rp5,6 triliun atau ancaman penjara tambahan 9 tahun jika tidak mampu membayarnya. Jika dijumlah, Nadiem menghadapi ancaman total 27 tahun.

Usai sidang, Nadiem berkata kepada wartawan, Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Lebih besar daripada teroris?

Saya ingin bicara dengan fakta, bukan untuk menyerang, bukan untuk membela. Tapi agar publik tahu apa yang sebenarnya menjadi dasar tuntutan jaksa itu.

Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang mengawasi penegakan hukum di Indonesia, saya telah mengikuti perkara ini sejak dakwaan dibacakan. Bahkan, proses persidangan itu sampai kemudian 13 Mei 2026 lalu tuntutan jaksa dibacakan. Inilah catatan saya.

Catatan Pertama: Berapa Besar Sebenarnya Kerugian Negara Itu?

Ternyata jaksa menghitung kerugian keuangan negara dari pengadaan Chromebook 2020 sampai 2022 sebesar Rp1,567 triliun.

Angka ini hasil audit investigasi BPKP yang dimintakan langsung oleh penyidik Kejaksaan Agung.

Di atas itu, ada komponen yang menurut saya paling mengusik pikiran saya. Apa itu? Pengadaan Chrome Device Management yang kita sebut CDM. Semacam lisensi pengelolaan perangkat yang diwajibkan masuk dalam setiap unit Chromebook.

Sebanyak lebih dari 1,1 juta unit CDM dibeli dengan harga 38 US dolar per unit. Total sekitar 44 juta US dolar atau setara dengan Rp621 miliar.

Yang menjadi masalah adalah, ahli IT yang dihadirkan jaksa di persidangan mengecek langsung data real-time di Pusdatin Kemendikbud.

Apa hasilnya? Pemanfaatan CDM hampir 0 persen, tidak pernah digunakan. Di daerah 3T (daerah terdepan, daerah terluar, daerah tertinggal), laptop Chromebook tidak bisa digunakan sama sekali untuk proses belajar mengajar karena bergantung pada internet yang tidak ada di sana.

Jadi, ratusan milar dibelanjakan untuk perangkat yang tidak terpakai di daerah yang justru paling membutuhkan bantuan.

Catatan Kedua: Konflik Kepentingan Apa yang Menjadi Jantung Perkara Ini?

Inilah yang menurut saya paling penting untuk kita pahami bersama. Saya coba membuka, membaca dengan seksama 1.567 halaman tuntutan jaksa itu.

Nadiem Makarim adalah pemilik saham pendiri PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) induknya Gojek.

Google Asia Pasifik adalah salah satu pemegang saham terbesar di perusahaan itu, dan Google adalah pemilik lisensi Chrome OS, yakni sistem operasi di setiap laptop Chromebook yang diadakan Kemendikbud.

Jadi garis besarnya, seorang menteri mendorong pengadaan produk milik Google menggunakan uang negara lebih dari Rp1 triliun, sementara Google di saat yang bersamaan terus mengalirkan investasi ke perusahaannya sendiri.

Total investasi Google ke PT AKAB selama Nadiem menjabat menteri dihitung jaksa mencapai sekitar 786 miar US dolar.

Dan meskipun secara formal Nadiem melepaskan perannya via surat kuasa, saksi-saksi dari pihak Gojek sendiri mengakui di persidangan bahwa setiap keputusan besar tentang investor baru tetap dilaporkan kepada Nadiem untuk disetujui atau ditolak.

Ahli hukum administrasi negara yang dihadirkan jaksa dalam persidangan menyebutkan ini secara terang benderang yakni conflict of interest. Konflik kepentingan dalam kasta tertinggi penyalahgunaan.

Catatan Ketiga: You Must Trust the Giant

Ada satu kalimat dalam persidangan ini yang menurut saya merangkum segalanya. Sebelum pengadaan Chromebook dimulai, konsultan teknologi yang direkrut Nadiem sendiri bernama Ibrahim Arif yang dikenal sebagai Ibam, sudah menyampaikan laporan yang serius.

Chromebook tidak compatible dengan aplikasi Dapodik yang sudah berjalan di sekolah-sekolah, tidak cocok untuk daerah 3T karena bergantung pada koneksi internet.

Dan yang paling penting, sistem Chrome OS pernah gagal di pengadaan Kemendikbud tahun 2018, satu tahun sebelum Nadiem menjabat.

Itu bukan gosip, itu laporan dari konsultan yang ia tunjuk sendiri. Bagaimana jawaban Nadiem? Menurut keterangan yang terungkap di persidangan, dia menjawab, You must trust the giant. Kamu harus percaya si raksasa, begitu maksudnya. Artinya apa? Ikuti saja, terus pakai Chrome OS milik Google.

Itu bukan soal salah memilih teknologi karena tidak tahu. Ini soal seseorang yang sudah tahu ada masalah, sudah diberi tahu oleh konsultannya sendiri, dan tetap memilih melanjutkannya.

Jaksa menilai kalimat itu sebagai bukti kesengajaan, bahwa Nadiem sadar betul dengan apa yang ia putuskan dan mengapa ia memutuskannya. Dari sana, prosesnya berlanjut.

Pada 6 Mei 2020, Nadiem mengadakan rapat zoom yang oleh jaksa disebut tidak lazim. Kenapa? Sifatnya tertutup, rahasia, kamera dimatikan, rekaman dilarang.

Dalam rapat itu ia mengucapkan, go ahead with Chromebook. Dan ketika ada pejabat tetap bersuara berbeda, seperti Direktur SD dan Direktur SMP yang menolak memasukkan Chrome OS ke kajian teknis, mereka diganti.

Penggantinya langsung menandatangani petunjuk teknis sesuai arahan atasan. Jadi, ini bukan suatu keputusan impulsif. Menurut jaksa, ini adalah rangkaian yang dimulai jauh sebelum pengadaan.

Catatan Keempat: Harta yang Tidak Bisa Dijelaskan

Inilah yang menurut saya menjadi bagian paling berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan sekaligus yang paling menarik untuk diperhatikan.

Jaksa menuntut Nadim membayar dua lapis uang pengganti. Yang pertama, Rp809 miliar. Apa itu? Itu adalah uang yang mengalir ke PT Gojek Indonesia dari PT AKAP pada Oktober 2021.

Jaksa menilai ini adalah keuntungan langsung yang Nadiem terima dari skema korupsi Chromebook, dan uang itu ditransfer tepat pada periode saat pengadaan Chromebook sedang berjalan.

Yang kedua, dan ini angkanya jauh lebih besar. Berapa? Rp4,87 triliun. Angka ini berasal dari peningkatan harta kekayaan Nadim sebagaimana tercatat di LHKPN-nya tahun 2022.

Apa isinya? Jaksa merinci di persidangan. Ada tabungan di Bank of Singapore dalam berbagai rekening, salah satunya bernilai lebih dari Rp4 triliun.

Ada investasi di lembaga keuangan internasional seperti BlackPine Private Equity dan UOB Kay Hian. Ada piutang kepada perusahaan asing, Meijia Holdings Alpha Pte Ltd sebesar Rp85 miliar.

Ada pula kepemilikan saham di Planet Ocean Pte Ltd. Total surat berharga saja dalam LHKPN 2022 Nadiem tercatat Rp5,59 triliun.

Pertanyaan jaksa sederhana diajukan kepada Nadiem. Apa itu? Dari mana asal kekayaan sebesar itu?

Jaksa bahkan menanyakan hal yang paling mendasar. Berapa sebenarnya gaji Nadiem sebagai menteri? Nadiem tidak mau menjawab pertanyaan jaksa itu.

Disinilah mekanisme hukum yang disebut pembalikan beban pembuktian berlaku. Dalam hukum korupsi Indonesia, terdakwa yang hartanya dinilai tidak wajar lalu diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa kekayaan itu berasal dari sumber-sumber yang sah.

Ternyata Nadiem, menurut jaksa, tidak berhasil melakukan itu. Nadiem usai sidang malah menjelaskan kepada media bahwa angka Rp4,87 triliun itu berasal dari nilai saham IPO Gojek, bukan uang tunai yang ia terima.

Timnya berargumen itu adalah nilai saham yang tercatat di bursa, bukan hasil kejahatan.

Tentu argumentasi ini kita akan tunggu dalam pleidoi Nadiem dan tim pengacaranya yang akan disampaikan tanggal 2 Juni 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Inilah yang paling layak dinantikan nantinya di ujung perkara ini, yaitu putusan hakim.

Apakah hakim menilai konflik kepentingan antara kebijakan menteri dan investasi Google ke Gojek sebagai bukti yang meyakinkan?

Apakah kalimat You must trust the giant cukup membuktikan adanya kesenjangan? Apakah kenaikan harta yang tidak bisa dijelaskan itu dilihat sebagai hasil kejahatan? Ataukah semata keuntungan bisnis yang sah? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan menentukan ke depan.

Catatan Penutup

Tentu ujung dari semua perjalanan kasus ini bermuara dan menyentuh garis finis di palu hakim. Jadi, sekarang giliran hakim.

Jaksa sudah berbicara, menuntut 18 tahun, menuntut Rp5,6 triliun uang pengganti, dan tertulis utuh di dalam dokumen tuntutan dengan ketebalan 1.567 halaman.

Nadiem juga sudah berbicara. Ia merasa tidak bersalah, ia membandingkan tuntutannya dengan teroris dan pembunuh, ia mengatakan tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan kekecewaannya.

Dan akan ada kesempatan dia untuk menjawabnya dalam pleidoinya yang akan datang.

KUHAP baru kita menjamin fairness dalam beracara. Setelah JPU selesai membacakan tuntutannya, saatnya terdakwa memberikan pembelaannya, baik oleh pengacaranya maupun pleidoi dari dirinya sendiri.

Dan sesudah itu, semua akan berada di tangan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Apakah hakim menilai konflik kepentingan antara kebijakan menteri dan investasi Google ke Gojek sebagai bukti yang meyakinkan? Apakah kalimat You must trust the giant cukup membuktikan adanya kesenjangan? Apakah kenaikan harta yang tidak bisa dijelaskan itu dilihat sebagai hasil kejahatan? Ataukah semata keuntungan bisnis yang sah? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan menentukan ke depan.

Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang mengawasi kinerja para penegak hukum, satu hal yang selalu saya tegaskan: proses persidangan ini harus tuntas, harus transparan, harus fairness, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada hukum dan kepada puluhan juta anak sekolah yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari uang yang dibelanjakan kita itu.

Lebih dari Rp1 triliun untuk laptop yang tidak bisa digunakan di daerah yang paling membutuhkan, itulah yang membuat perkara ini penting, bukan soal siapa terdakwanya.

[Redaktur: Robert Panggabean]

Polres Dairi Segera Tetapkan Status DPO 2 Tersangka Penganiayaan di Sidikalang

Robert Panggabean — Fri, 22 May 2026 13:44:46 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Kepolisian Resor (Polres) Dairi, Sumatera Utara, segera menetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap 2 tersangka penganiayaan yang terjadi di Jalan Ahmad Yani, Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Senin (30/3/2026).

Kedua tersangka inisial DP dan GS telah beberapa kali dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan, namun mangkir. Keberadaan keduanya kini tidak diketahui.

Hal itu dikatakan Kasat Reskrim Polres Dairi AKP Wilson Manahan Panjaitan dikonfirmasi wartawan di ruang Humas Polres Dairi, Jumat (22/5/2026).

"Kami akan segera meminta surat keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan, menyatakan tersangka tidak berada di desa atau kelurahan itu, untuk kemudian kami tetapkan DPO," kata Wilson, didampingi Kasi Humas AKP AKP Syahri Ramadhan Hasibuan.

Wilson membenarkan bahwa Kamis (21/5/2026) pihaknya telah memfasilitasi perdamaian antara pihak korban dengan tersangka di ruang penyidik Satreskrim Polres Dairi.

Namun, Restorative Justice (RJ) tidak dapat dilakukan, karena kedua tersangka dimaksud maupun keluarganya tidak hadir.

"Dua keluarga korban dan empat keluarga tersangka, sepakat berdamai. Dua lagi tidak hadir. Maka RJ tidak dapat dilakukan, karena perdamaian belum sempurna. Itu kan satu LP (Laporan Pengaduan)," sebut Wilson.

Dijelaskan, penganiayaan dilaporkan dua korban, Ihwan Bintang (19) dan Mardha Hasibuan (19). Mereka dianiaya secara bersama-sama oleh 6 orang, di jalan Ahmad Yani, Sidikalang, Senin (30/3/2026).

Keenam terduga penganiaya, HN (18), NH (18), FR (22), MS (16), DP (19) dan GS (20), sempat ditahan.

Namun DP dan GS dikembalikan ke keluarganya, karena dalam pemeriksaan awal, tidak terbukti ikut menganiaya. Adapun MS, ditangguhkan penahanannya karena dibawah umur.

Namun seiring pemeriksaan lanjutan, DP dan GS terbukti turut menganiaya, hingga ditetapkan sebagai tersangka.

Wilson menambahkan, pihaknya bersedia setiap saat memediasi perdamaian, dengan syarat kedua korban dan keenam tersangka serta keluarga masing-masing hadir.

Ia pun menghimbau agar tersangka DP dan GS yang tidak diketahui keberadaannya itu menyerahkan diri, sehingga dapat dilakukan proses Restorative Justice.

[Redaktur: Fernando]

Andi Prokery Ujung Jabat Plt Ketua PSSI Dairi

Tenno Purba — Wed, 20 May 2026 20:34:09 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Andi Prokery Ujung resmi menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PSSI Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Hal itu dituangkan dalam Surat Keputusan PSSI Sumatera Utara Nomor:SKEP/17/PSSI-SUMUT/AMS/V/2026.

Penunjukan ini menjadi simbol semangat baru untuk membangkitkan kembali gairah dan kualitas olahraga sepak bola di Dairi.

Sosok Andi Prokery Ujung yang juga Ketua DPP GEMA Sicike-Cike itu dikenal aktif di bidang sosial, kepemudaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam keterangannya, Andi menyampaikan rasa syukur sekaligus keseriusan dalam mengemban amanah tersebut.

"Bagi saya, sepak bola bukan sekadar permainan, melainkan wadah persaudaraan, pembentukan karakter dan sarana pemersatu generasi muda," katanya kepada wartawan, Rabu (20/5/2026).

Dicontohkan, ia telah mengumumkan bahwa Open Turnamen Sepak Bola DPP GEMA Sicike-Cike akan segera digelar.

Kegiatan ini bukan sekadar kompetisi biasa, melainkan momentum strategis untuk menghidupkan kembali antusiasme masyarakat sekaligus memberi ruang bagi talenta muda menampilkan kemampuan terbaik mereka.

“Turnamen ini kami persiapkan sebagai langkah awal. Kami ingin menghidupkan kembali semangat olahraga dan menemukan bibit-bibit unggul yang nantinya bisa mengharumkan nama Kabupaten Dairi di kancah yang lebih tinggi,” kata Andi.

Rencana ini disambut positif oleh berbagai kalangan penggila sepak bola Dairi. Banyak yang menilai ajang ini menjadi titik terang setelah beberapa tahun terakhir minimnya kompetisi dan pembinaan berjenjang.

Selain menggelar turnamen, Andi menegaskan prioritas utamanya adalah melakukan konsolidasi organisasi, merangkul seluruh klub lokal, serta membangun komunikasi harmonis dengan seluruh elemen olahraga.

Ia meyakini kemajuan sepak bola tidak dapat dibangun sendirian, melainkan butuh kebersamaan dan semangat gotong royong.

Masyarakat kini menanti pelaksanaan turnamen yang diprediksi menjadi salah satu ajang paling meriah tahun ini.

Dengan adanya pemimpin baru dan program kerja nyata, harapan besar tersemat agar sepak bola Dairi kembali bangkit, berkembang dan melahirkan prestasi.

[Redaktur: Robert Panggabean]

Kades Juma Teguh Dairi Bantah Fisik APBDes Direalisasikan Diluar Desa

Robert Panggabean — Wed, 20 May 2026 13:57:04 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Kegiatan fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Juma Teguh, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, dipastikan direalisasikan di wilayah Desa Juma Teguh.

Hal itu dikatakan Kepala Desa (Kades) Juma Teguh Dame Nababan, menanggapi beredarnya video di media sosial yang menyebut fisik Dana Desa (DD) Juma Teguh Tahun Anggaran (TA) 2025, berupa pengaspalan jalan, direalisasikan diluar Desa Juma Teguh.

"Pengaspalan tahun 2025 itu, berada di Dusun I Juma Teguh. Itu untuk kepentingan masyarakat Juma Teguh. Banyak lahan pertanian disitu. Termasuk juga, jalan itu untuk akses ke wakaf Dusun I," kata Dame, ditemui wartawan di kantornya, Rabu (20/5/2026).

Dame membantah pengaspalan itu berada di desa tetangga, diluar Desa Juma Teguh, sebagaimana disebut dalam video yang diunggah di media sosial itu.

Ditambahkan, pengaspalan jalan dimaksud merupakan usulan warga dalam musrenbang Desa Juma Teguh. Terdapat 170 Kepala Keluarga (KK) di Dusun I.

"Semua kegiatan yang ada di APBDes Juma Teguh, semuanya melalui proses musrenbang, terbuka. Mana yang lebih prioritas, dengan persetujuan bersama, itu dikerjakan," ujar Dame.

Dia pun menghimbau masyarakat Juma Teguh agar selektif dan bijak dalam bermedia sosial, sehingga tidak terjadi beredarnya informasi yang tidak bertanggungjawab.

Sementara itu, sebagaimana video yang diunggah di media sosial, Kepala Desa Juma Teguh dituding merealisasikan pengaspalan Jalan Usaha Tani (JUT) Rp228.127.000 dari DD Juma Teguh tahun 2025, namun lokasinya diduga di luar Desa Juma Teguh.

Pengaspalan jalan itu disebut untuk kepentingan Kepala Desa Juma Teguh, mempermudah akses ke beberapa titik bidang tanah yang dibeli Kades.

[Redaktur: Fernando]

Hinca Panjaitan: Polisi Jagung

Tenno Purba — Mon, 18 May 2026 10:04:05 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Menyambut 80 tahun Polri, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan, Hinca Panjaitan mengarang buku berjudul "Polisi Jagung", yang akan terbit pada 1 Juli 2026.

Mengutip unggahan video dalam akun facebooknya, berikut ulasan Hinca terkait buku dimaksud.

Delapan puluh tahun itu umur yang sudah cukup untuk ditanya dengan jujur. Sudah jadi apa.

Saya delapan tahun duduk di Komisi III. Melihat Polri dari dekat. Ada masa publik memberi hormat. Ada masa publik geleng kepala. Jadi ketika polisi turun ke kebun jagung, saya tidak buru buru ikut menertawakan.

Banyak yang bertanya, sejak kapan polisi urus jagung. Saya justru bertanya balik, kalau urusan pangan sedang genting, siapa yang harus turun? Polisi datang setelah huru-hara terjadi, kita marah. Polisi masuk ke urusan pencegahan, kita curiga.

Saya menulis buku ini karena ingin mencatatnya dengan kepala dingin. Polisi dulu lahir dekat dengan urusan warga. Menjaga pasar. Menjaga ketertiban kota. Menjaga ketersediaan pangan. Jadi ini bukan barang baru.

Kalau hasilnya buruk, kritik. Kalau hasilnya baik, akui. Sesederhana itu. Republik ini tidak akan maju kalau kita hanya tepuk tangan saat suka dan caci maki saat tidak suka.

Buku ini, layak dibaca oleh seluruh polisi di Indonesia. Ya, anda sahabat-sahabat saya, mitra kerja saya, polisi di seluruh Indonesia.

Agar mereka, agar anda semua memahami bahwa apa yang sedang anda kerjakan, apa yang mereka kerjakan hari ini, di lahan jagung, dibawah matahari yang tidak peduli pangkat berapapun di pundak mereka, bukan sebagai sekedar perintah atasan yang harus dijalankan lalu dilupakan. Ini amanah Presiden Prabowo Subianto.

Ada sejarah dibaliknya. Ada logika negara yang serius. Ada kepercayaan yang sedang dipertaruhkan. Bukan kepercayaan Kapolri kepada mereka, tetapi kepercayaan petani, kepercayaan warga, kepercayaan republik ini kepada institusi yang sudah 80 tahun berdiri.

Sebab polisi yang berani dibaca, adalah polisi yang sudah selangkah lebih dekat untuk dipercaya.

Buku ini, akan terbit 1 Juli 2026, tepat di hari ulang tahun Polri yang ke-80, bagian dari respon saya kepada mitra saya.

Saya memilih tanggal itu bukan karena simbolisme semata. Tapi karena saya percaya bahwa institusi yang sedang bergerak ke arah yang benar, perlu sesekali berhenti, bukan untuk merayakan dirinya sendiri tapi untuk membaca dirinya sendiri.

Jika anda berminat untuk mendapatkan buku ini, untuk merayakan hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 bersama seluruh jajaran, atau sekedar ingin meletakkannya di meja kerja, sebagai pengingat bahwa 80 tahun bukan akhir dari perjalanan, silahkan hubungi Propariban Rumahela, kontak 089501799236 atas nama Redo Siregar.

[Redaktur: Fernando]

Satu Rumah Terbakar di Parbuluan IV Dairi

Robert Panggabean — Sat, 16 May 2026 15:08:18 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Satu unit rumah tempat tinggal milik keluarga Aritonang di Sigalingging, Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, hangus terbakar, Sabtu (16/5/2026).

Kepala UPT Pemadam Kebakaran (Damkar) BPBD Dairi Amudi Situmeang menyebut, informasi kejadian itu diterima sekitar pukul 13.30 Wib.

Pihaknya kemudian mengerahkan petugas dan 2 unit mobil damkar berkapasitas 4 ribu liter dari pos siaga Sidikalang.

"Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 14.50. Namun kondisi rumah sudah hangus. Tidak ada korban jiwa. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak terkait," sebut Amudi.

[Redaktur: Fernando]

Forum PHU, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Pemuda, Dukung Persetujuan AMDAL PT Dairi Prima Mineral

Robert Panggabean — Sat, 16 May 2026 09:45:05 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat (PHU), tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta ribuan masyarakat di wilayah lingkar tambang menyampaikan dukungan terhadap langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang telah memberikan persetujuan AMDAL kepada PT Dairi Prima Mineral (PT DPM).

Dukungan tersebut sebelumnya juga telah disampaikan secara langsung kepada pihak KLH di Jakarta awal tahun lalu sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang menginginkan kepastian investasi dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Hal itu dikatakan Ketua Harian Forum Komunikasi PHU se-Kabupaten Dairi, Aslim Padang, dalam keterangan pers diterima WahanaNews.co, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Aslim, keputusan KLH telah melalui proses yang tepat dan terbuka. Juga, masyarakat telah memperoleh penjelasan secara langsung terkait substansi utama dokumen adendum AMDAL PT DPM.

“Sosialisasi mengenai adendum AMDAL yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi bersama perusahaan telah dilaksanakan di beberapa lokasi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan secara terbuka mengenai potensi dampak tambang serta langkah-langkah mitigasi risiko untuk mencegah dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat,” katanya.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam proses sosialisasi menjadi bagian penting untuk memastikan adanya transparansi dan pemahaman bersama terkait rencana operasional perusahaan kedepan.

Aslim menilai proses sosialisasi berlangsung terbuka dan informatif, termasuk terkait sistem pengelolaan limbah tambang yang menjadi perhatian masyarakat.

“Dalam sosialiasi AMDAL disampaikan bahwa sudah tidak ada lagi rencana pembangunan bendungan tailing besar atau Tailings Storage Facility (TSF) seperti konsep sebelumnya. Tailing akan diolah dan dimasukkan kembali kedalam lubang tambang sebagai bagian dari sistem pengelolaan yang baru,” ujarnya.

Ditambahkan, selain aspek lingkungan, masyarakat juga memperoleh penjelasan mengenai rencana konstruksi proyek, peluang pengadaan barang dan jasa lokal, rekrutmen tenaga kerja, serta program pemberdayaan masyarakat dan CSR yang akan dijalankan perusahaan.

Senada, tokoh pemuda dan sekaligus Dewan Pimpinan Daerah Ketua Pemuda Pakpak Indonesia (PPI) Kabupaten Dairi, Hakimuddin Kudadiri menyampaikan apresiasinya atas keputusan pemerintah yang dinilai mendengarkan suara mayoritas masyarakat di wilayah terdampak langsung kegiatan tambang.

“Kami bersyukur Menteri Lingkungan Hidup mendengarkan suara mayoritas masyarakat di lingkar tambang. Dengan terbitnya persetujuan AMDAL ini, kami berharap perusahaan dapat segera beroperasi sehingga manfaat ekonomi dan peluang kerja bagi masyarakat bisa segera dirasakan,” ujarnya.

Demikian dengan tokoh masyarakat lingkar tambang Lamhot Boangmanalu, mendukung terbitnya persetujuan AMDAL PT DPM dan mengapresiasi keterbukaan perusahaan dalam proses sosialisasi kepada masyarakat.

“Saya melihat selama dua hari kegiatan sosialisasi di desa-desa lingkar tambang, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Peserta yang hadir juga mewakili masyarakat dari beberapa kecamatan dan puluhan desa,” ungkapnya.

Para tokoh masyarakat dan organisasi pemuda pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal keberadaan perusahaan agar tetap beroperasi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan dari masyarakat dinilai penting untuk memastikan seluruh komitmen lingkungan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab.

“Selanjutnya mari kita bersama-sama mengawal keberadaan perusahaan ini dan memastikan mereka taat terhadap aturan dan peraturan yang berlaku. Kami percaya pengawasan masyarakat tetap penting agar kegiatan pertambangan berjalan secara bertanggung jawab. Menolak tambang bukan solusi untuk membantu pembangunan di Dairi. Yang diperlukan adalah memastikan investasi berjalan dengan baik, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan tetap menjaga lingkungan,” ujar Aslim Padang.

Masyarakat berharap dengan terbitnya persetujuan AMDAL tersebut, investasi PT DPM dapat segera berjalan sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi, dengan tetap mengedepankan prinsip pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

[Redaktur: Fernando]

Hinca Pandjaitan: Cintailah Rakyatmu Sepenuh Hati

Tenno Purba — Wed, 13 May 2026 13:35:25 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan Gubernur DKI Jakarta, Kepala Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan perwakilan korban tanah di Bendungan Hilir (Benhil) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah bijak dan berani untuk menyelesaikan sengketa tanah yang menimpa warga di Benhil, Jakarta Pusat.

Pasalnya, ia meyakini keadilan bagi warga negara harus diutamakan di atas perdebatan hukum yang kaku.

“Izinkan saya untuk tidak memperdebatkan jeritan rakyat ini, tapi melihat dari perspektif lain. Kira-kira kan selalu kita bilang begini, negara tidak boleh kalah atas kejahatan. Tetapi negara yang amanah, mengalah pada warga negaranya,” tegas Hinca, dilihat WahanaNews.co di laman YouTube TVR Parlemen, Rabu (13/5/2026).

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menyoroti masa tinggal warga yang sudah mencapai setengah abad di lahan tersebut.

Menurutnya, keberadaan warga yang telah puluhan tahun hidup damai dan berkontribusi disana seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah untuk tidak melakukan penggusuran atau pengalihan lahan kepada pihak lain.

"Membiarkan 50 tahun warga negaramu hidup damai di atas tanah itu, mengajari murid-muridnya, itu artinya membersemaikan cintamu kepada warga negaramu. 50 tahun. Mengapa setelah itu kau ingkar janji? Berarti mencederai cinta itu. Cintailah rakyatmu itu sepenuh hati. Saya menggunakan kata cinta dulu daripada berdebat soal hukum,” lanjutnya.

Hinca juga meyakinkan pihak Pemprov DKI Jakarta bahwa menyerahkan hak atas tanah tersebut kepada tujuh keluarga korban tidak akan mengganggu stabilitas keuangan daerah.

Ia berharap pemerintah tidak berlindung di balik prosedur pengadilan yang panjang hanya untuk menghindari tanggung jawab moral kepada warga.

"Saya pastikan DKI Jakarta tidak bangkrut kalau memberikan tanah ini untuk tujuh warga negaranya itu. Saya enggak yakin itu bangkrut. Nah oleh karena itu, pimpinan kalau kita harus mengambil rekomendasi, rekomendasi kita ini kan kita wakilnya, ya kedaulatan keadilan ada di sini,” ujar legislator dapil Sumatera Utara III itu.

Di akhir penyampaiannya, Hinca mengusulkan agar Komisi III DPR RI mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Pemprov DKI untuk memberikan kepastian hak atas tanah bagi warga Benhil.

Hinca menekankan bahwa keberanian memihak rakyat adalah ciri pemimpin yang hebat.

“Saya mengusulkan pimpinan, kalau kawan-kawan semua sepakat, kita rekomendasikan DKI Jakarta, tulus ikhlas kau, serahkan tanah kepada tujuh keluarga di situ. Itu anda baru pemimpin yang hebat, mengalah untuk warga negaranya. Tak ada ruginya pimpinan. Kesimpulan kita, meminta DKI Jakarta, serahkan itu tanah kepada warga negaranya,” pungkas Hinca.

[Redaktur: Fernando]