Wahana News Dairi - Inspirasi Konsumen Dairi

Berantas Narkoba dan Barang Terlarang, Rutan Sidikalang Gelar Razia Insidentil Gabungan Bersama TNI-Polri

Robert Panggabean — Sat, 09 May 2026 06:26:33 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Dalam rangka mengimplementasikan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya poin pertama mengenai pemberantasan peredaran narkoba dan penipuan di Lapas/Rutan, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidikalang menggelar razia insidentil gabungan, Jumat (8/5/2026) malam.

Keterangan pers diterima WahanaNews.co, kegiatan yang dilakukan bersama aparat penegak hukum dari unsur TNI dan Polri itu, untuk memastikan lingkungan Rutan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan.

Razia gabungan dipimpin Kepala Rutan (Karutan) Kelas IIB Sidikalang, Loviga Ferdinanta Sembiring, didampingi jajaran struktural yakni Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR), Brema Barus, serta Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Franky Togatorop.

Sebanyak 32 personel diterjunkan dalam operasi ini, yang terdiri dari 2 personel TNI, 2 personel Polri, serta 28 petugas internal Rutan Sidikalang.

Dalam arahannya saat memimpin apel sebelum penggeledahan, Loviga Sembiring menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan Zero HALINAR (Handphone, Pungli, dan Narkoba).

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan TNI-Polri sebagai upaya deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di dalam rutan.

Adapun operasi penggeledahan menyasar kamar hunian di dua blok utama, yakni kamar 01, 02, 03, dan 08 pada Blok SM Raja, serta kamar 12, 17, dan 18 pada Blok Imam Bonjol.

Petugas melakukan pemeriksaan secara teliti dan menyeluruh terhadap badan warga binaan maupun setiap sudut kamar hunian dengan tetap mengedepankan aspek humanis.

Dari hasil penggeledahan tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang terlarang yang berpotensi memicu gangguan keamanan, di antaranya 6 buah sendok besi, 3 buah pisau cukur, 3 set kartu remi, 2 buah pisau rakitan, 2 buah mancis, 1 buah pisau silet, dan 1 buah gunting kuku.

Seluruh barang temuan tersebut kemudian didata dan langsung dimusnahkan guna memastikan tidak ada lagi benda berbahaya di dalam blok hunian.

Kegiatan yang berlangsung aman dan tertib ini menjadi bukti nyata bahwa Rutan Sidikalang terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dengan prinsip PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel) serta memperkuat integritas petugas melalui kolaborasi lintas instansi demi menjaga kondusivitas keamanan.

[Redaktur: Fernando]

Rutan Sidikalang Tegaskan Komitmen Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba, dan Penipuan

Robert Panggabean — Fri, 08 May 2026 13:39:48 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Jajaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, melaksanakan kegiatan apel Ikrar Pemasyarakatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba, dan Penipuan, di aula Rutan Sidikalang, Jumat (8/5/2026).

Apel ikrar dimaksud sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, bersih, dan berintegritas.

Keterangan pers diterima WahanaNews.co dipimpin Kepala Rutan Kelas IIB Sidikalang, Loviga Ferdinanta Sembiring, apel tersebut diikuti seluruh jajaran pegawai.

Pada kesempatan itu, seluruh peserta apel mengucapkan ikrar bersama sebagai simbol kesiapan dan kesungguhan untuk mendukung program Pemasyarakatan Bersih dari Narkoba, Handphone Ilegal, dan Penipuan.

Dalam amanatnya, Loviga menyampaikan bahwa perang terhadap narkoba, handphone ilegal, dan penipuan bukan hanya menjadi tugas individu maupun kelompok tertentu, melainkan tanggung jawab seluruh jajaran pemasyarakatan.

"Seluruh petugas diharapkan mampu menjaga integritas, meningkatkan kewaspadaan, serta memperkuat pengawasan demi mencegah masuknya handphone ilegal, peredaran narkoba, maupun praktik penipuan di lingkungan rutan," katanya.

Sebagai bentuk implementasi nyata dari komitmen tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan tes urin bagi seluruh pegawai dan warga binaan pemasyarakatan.

Rutan Sidikalang berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan guna mewujudkan pemasyarakatan yang semakin pasti bermanfaat untuk masyarakat.

Melalui semangat “Zero Narkoba, Handphone, dan penipuan adalah harga mati”, seluruh jajaran Rutan Sidikalang diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kehormatan institusi, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan humanis.

[Redaktur: Fernando]

Komitmen Perkuat Ekonomi Lokal, Ini Langkah PT Dairi Prima Mineral

Robert Panggabean — Fri, 08 May 2026 09:35:10 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui peluncuran program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pilar kemandirian ekonomi.

Mengawali rangkaian kegiatan pada April 2026, PT DPM menginisiasi Demonstration Plot (Demplot) sebagai cikal bakal pionir budidaya ikan air tawar bagi warga desa ring 1, sekaligus menggelar Pelatihan Budidaya Perikanan Air Tawar di Desa Polling Anak-anak.

Program tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan resmi pemerintah desa dan dilaksanakan melalui kolaborasi erat dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Perikanan.

Sebanyak 13 pemilik kolam ikan mengikuti pelatihan intensif yang mencakup standarisasi kolam, pengujian pH air, pengelolaan pakan, serta praktik budidaya yang mengutamakan kualitas dan keberlanjutan.

Managemen PT DPM menyampaikan materi dalam pelatihan demplot budidaya ikan air tawar di Desa Polling Anak-anak, Jumat (24/4/2026) [DAIRI.WAHANANEWS.CO / dok. PT DPM]

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha sekaligus menerapkan tata kelola budidaya yang lebih profesional.

Chief Legal and External Relation Officer PT Dairi Prima Mineral, Radianto Arifin mengungkapkan, melalui pelatihan budidaya perikanan air tawar ini, PT DPM hadir tidak hanya sebagai mitra, tetapi sebagai pendorong utama pemberdayaan masyarakat.

"Kami berkomitmen mendukung peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal secara berkelanjutan, agar masyarakat dapat mandiri dan berkembang," sebut Radianto, dalam keterangan pers melalui Super Intendent External Relation, Baiq Idayani, Jumat (8/5/2026).

Sebagai bentuk dukungan nyata dalam menginisiasi demplot tersebut, PT DPM menyalurkan sarana pendukung mulai dari pembuatan keramba ikan, instalasi saluran air menggunakan paralon, hingga penyediaan benih ikan bersertifikat dan pakan berkualitas tinggi.

Dukungan infrastruktur dan stimulan
ini diberikan untuk memastikan program dapat bertransformasi menjadi unit usaha mandiri yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.

PPL Perikanan menyampaikan materi dalam pelatihan demplot budidaya ikan air tawar di Desa Polling Anak-anak, Jumat (24/4/2026) [DAIRI.WAHANANEWS.CO / dok. PT DPM]

PT DPM meyakini bahwa penguatan sektor perikanan darat ini merupakan salah satu potensi dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sejalan dengan upaya tersebut, PT DPM juga menjalankan berbagai program penguatan ekonomi lokal di sektor agribisnis.

Perusahaan telah merancang program untuk mengoptimalkan potensi unggulan
wilayah operasinya yang dikenal sebagai sentra produksi kopi robusta berkualitas tinggi, serta komoditas kakao dan durian.

Dalam pelaksanaannya, PT DPM bersinergi dengan Dinas Pertanian, PPL, pemerintah desa, serta kelompok tani untuk memberikan pelatihan teknis, membuka akses pasar, dan mendukung penyediaan sarana produksi.

Implementasi program ini juga diwujudkan melalui peningkatan kapasitas pertanian di
Sopogadong, yang diikuti oleh 47 petani terpilih dari total 200 kandidat program tahun 2025.

Bekerja sama dengan PPL, para petani mendapatkan pelatihan teknis budidaya kopi, kakao, dan durian, termasuk teknik pengendalian hama, serta dukungan pupuk khusus dan vitamin tanaman guna meningkatkan produktivitas hasil panen.

“Melalui berbagai inisiatif terintegrasi ini, PT DPM berharap Desa Polling Anak-anak dapat menjadi contoh pengembangan budidaya perikanan air tawar yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas di wilayah sekitarnya,” tutup Radianto.

[Redaktur: Fernando]

Pengendara Septor Dirampok di Jembatan Lae Renun Dairi, Rp314 Juta Raib

Robert Panggabean — Thu, 07 May 2026 13:10:04 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Wandaniel Girsang (24), pemuda warga Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, dirampok di jembatan Sungai Lae Renun Sumbul Karo, Tigalingga, Rabu (6/5/2026).

Akibat perampokan itu, uang Rp314 juta yang dibawa korban dalam tas, raib digondol perampok.

Korban mengalami luka berat di mulut dan mata memar bengkak serta luka-luka di tangan dan kaki, sehingga harus dirawat di RSUD Sidikalang.

Dikonfirmasi wartawan di RSUD Sidikalang, Kamis (7/5/2026), korban didampingi orang tuanya Arlis Girsang (64), menceritakan kronologi kejadian itu.

Dijelaskan, Rabu (6/5/2026) sore sekitar pukul 17.30 Wib, korban hendak pulang ke desanya dari Sidikalang mengenderai Sepeda Motor (Septor) RX King, membawa tas ransel berisi laptop dan uang tunai Rp314 juta.

Setahu bagaimana, di Tempat Kejadian Perkara (TKP) persis di jalan tikungan tajam ujung Jembatan Lae Renun Palding Jaya Sumbul Tigalingga Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Sidikalang-Tigalingga, korban dicegat tiga orang tak dikenal, menggunakan penutup wajah.

Korban mencoba menghidar ke jalan sisi jembatan dan ternyata jalan buntu. Ketiga pelaku langsung mengejar serta menghantamkan balok kayu ke wajahnya, kemudian membawa kabur tas ransel milik korban.

Setelah itu, korban berlari menuju perkampungan Sumbul Karo yang berjarak kurang lebih 500 meter dari TKP. Warga sekitar pun membawa korban ke Puskesmas Tigalingga sembari menginformasikan kejadian itu ke Polsek Tigalingga.

Orang tua korban, Arlis Girsang menuturkan, sebelum kejadian, anaknya itu sudah ada satu minggu pulang ke kampung dari Palembang, Sumatera Selatan.

Selasa (5/5/2026) sekitar pukul 14.00 Wib, korban berangkat ke Sidikalang menuju bank untuk keperluan urusan proyek dan membawa uang tunai sebanyak Rp50 juta. Urusan belum kelar, korban menginap di salah satu hotel di Sidikalang.

Pengakuan Arlis, anaknya itu merupakan karyawan di salah satu perusahaan kontraktor di Palembang.

Terpisah, Kapolsek Tigalingga, Iptu Parlindungan Lumbantoruan dikonfirmasi wartawan lewat selular, membenarkan kejadian itu.

"Perkaranya masih penyelidikan, sepeda motor korban diamankan ke polsek. Untuk sementara masih lidik," kata Parlindungan.

[Redaktur: Fernando]

Hendra Tambunan Bantah Fraksi PDI Perjuangan Dairi Tolak PT DPM

Robert Panggabean — Wed, 06 May 2026 14:03:24 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Anggota DPRD Dairi, Sumatera Utara, dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendra C.P. Tambunan, membantah Fraksi PDI Perjuangan menolak kehadiran PT Dairi Prima Mineral (PT DPM).

Disebut, jika ada anggota DPRD Dairi dari Fraksi PDI Perjuangan yang menyatakan menolak kehadiran PT DPM, itu bukan pernyataan sikap fraksi.

"Kalau ada dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menolak kehadiran PT DPM, itu bukan pernyataan sikap fraksi. Tidak pernah ada rapat fraksi, pembahasan, keputusan, menolak PT DPM. Ketua DPC PDI Perjuangan Dairi juga saya tanya, tidak pernah ada rapat di DPC yang memutuskan menolak PT DPM," kata Hendra, dikonfirmasi wartawan di Sidikalang, Rabu (6/5/2026).

Hendra menyampaikan hal itu, menanggapi pernyataan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Dairi Fitrianto Berampu yang menyebut bahwa Fraksi PDI Perjuangan menolak kehadiran PT DPM.

Fitrianto menyatakan hal itu kepada wartawan, saat ditanya usai kegiatan sosialisasi adendum AMDAL PT DPM yang digelar di Hotel Beristera, Sidikalang, Selasa (5/5/2026).

"Yang pasti kan di DPRD itu kan ada 7 fraksi. Masing-masing fraksi punya sudut pandang dan keputusan yang berbeda. Tetapi PDI Perjuangan hari ini, Ibu Megawati Soekarnoputri menegaskan kita harus melindungi alam, karena kita sedang mengalami kedaruratan alam, karena tidak terjaganya lingkungan," kata Fitrianto.

"Nah, dari sini kita bisa mengukur bahwa sudahlah dulu eksploitasi alam ini dan potensinya. Ya kalau boleh jujur, dari skema rakyat yang mewakili PDI Perjuangan, hari ini kami nyatakan PDI Perjuangan, Fraksi PDI Perjuangan, menolak kehadiran PT Dairi Prima Mineral dan itu sudah menjadi hasil musyawarah daerah PDI Perjuangan Sumatera Utara," tambahnya.

Terkait pernyataan itu, Hendra pun menegaskan bahwa itu bukan pernyataan sikap Fraksi PDI Perjuangan.

"Yang dinyatakan pak Fitrianto, itu bukan pernyataan sikap dari Fraksi PDI Perjuangan. Fraksi tidak pernah merapatkan dan memutuskan tentang penolakan itu," kata Hendra.

Menurutnya, DPRD dalam sosialisasi dimaksud, bukan untuk menyatakan sikap mendukung atau menolak, namun seyogiyanya dalam konteks pengawasan.

"Sosialisasi adendum AMDAL, maka seharusnya kita awasi, cek, apakah ada lagi yang salah di AMDAL itu, kita beri masukan, awasi bersama, untuk perbaikan," ujar Hendra.

Ditambahkan Hendra, sebagai pribadi, ia mendukung kehadiran investor di Kabupaten Dairi.

Apalagi seperti efesiensi anggaran saat ini, kehadiran investor sangat dibutuhkan, untuk memberi masukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Investor yang mau masuk ke Dairi harus kita dukung. Dairi sangat butuh, untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Bagaimana investor itu mengaplikasikan investasinya, mari sama-sama kita awasi, termasuk salah satunya AMDAL-nya," ujarnya.

Hendra menyebut, sebagai orang yang berpengalaman di PT Freeport selama 7 tahun, ia mengetahui bahwa tambang memberi masukan PAD yang sangat besar.

"Investasi tambang di suatu daerah memberi PAD yang sangat besar. Multiplier effect-nya sangat luas, mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Hendra.

Terkait hal itu, kedepan, bilamana PT DPM beroperasi, ia berharap agar PT DPM mengakomodir tenaga kerja lebih banyak dari lokal Kabupaten Dairi.

Termasuk dengan putra-putri Kabupaten Dairi yang disekolahkan perusahaan hingga ke China, harus diberdayakan di Dairi.

[Redaktur: Fernando]

Adendum AMDAL Terbit, PT DPM Tegaskan Komitmen Pertambangan Berkelanjutan

Robert Panggabean — Tue, 05 May 2026 14:00:37 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan adendum Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) dengan nomor 1437 pada Maret 2026.

Persetujuan itu menjadi tonggak penting bagi PT DPM dalam memastikan operasional pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Hal itu dikatakan Chief Legal and External Relations Officer PT DPM Radianto Arifin, dalam acara sosialisasi publik terkait persetujuan adendum AMDAL dimaksud, di Beristera Hotel, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Selasa (5/5/2026).

Sebagaimana keterangan pers diterima WahanaNews.co melalui Super Intendent External Relation PT DPM Baiq Idayani, sosialisasi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi itu akan berlangsung selama 2 hari, 5-6 Mei 2026, dalam 3 sesi.

Sesi pertama diselenggarakan di Sidikalang, sementara dua sesi berikutnya akan berlangsung di Parongil, Kecamatan Silima Pungga-pungga.

Dijelaskan, salah satu aspek utama dalam dokumen AMDAL adalah penerapan metode backfilling (pengisian kembali rongga tambang) sebagai pendekatan utama dalam pengelolaan tailing, yang menggantikan rencana penggunaan Fasilitas Penyimpanan Tailing (Tailings Storage Facility / TSF).

Metode ini dinilai mampu meminimalkan potensi risiko lingkungan dalam jangka panjang sekaligus mendukung optimalisasi pemulihan lahan pasca tambang, sejalan dengan praktik terbaik dalam industri pertambangan berkelanjutan.

Radianto menambahkan bahwa seluruh desain operasional yang tertuang dalam dokumen AMDAL mengacu pada prinsip praktik-praktik pertambangan yang baik (Good Mining Practices), dengan fokus pada pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, pemantauan lingkungan secara berkelanjutan, pengendalian dampak lingkungan, serta integrasi rencana reklamasi dan pasca tambang sejak tahap awal kegiatan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap kegiatan operasional dapat segera berjalan sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Dairi serta bagi perekonomian nasional,” tutup Radianto.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Dairi Wahyu Daniel Sagala bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Dairi, perwakilan dinas terkait, para kepala desa, camat, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta berbagai organisasi masyarakat lainnya.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen transparansi perusahaan dalam memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pemangku kepentingan terkait.

[Redaktur: Fernando]

Hinca Pandjaitan Tegaskan Hardiknas Momentum Perang Melawan Narkoba

Tenno Purba — Tue, 05 May 2026 11:06:37 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Anggota DPR RI Komisi III Hinca IP Pandjaitan menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Sabtu (2/5/2026).

Mengutip akun YouTube Hinca IP Panjaitan XIII, kegiatan yang digelar di Yayasan Amanah Nusantara Bersinar, rumah rehabilitasi “Amanah” itu dimaknai sebagai momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam memerangi narkoba.

Acara turut dihadiri Wakil Bupati Asahan Rianto, Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara Brigjen Pol Tatar Nugroho, Kepala BNNK Asahan Andrea Retha Zulhelfi, Camat Buntu Pane.

Juga, Ketua Yayasan Amanah Nusantara Bersinar rumah rehabilitasi, dr. Junaidi Nasution, Ketua Partai Demokrat Asahan Lela Sari Sinaga dan unsur DPRD Asahan, Wakil Ketua DPRD Asahan Fraksi Demokrat Joko Panjaitan dan anggota DRPD Tanah Karo serta relawan PINK anti-narkoba.

Dalam sambutannya, Hinca menegaskan, bahwa semangat Hardiknas yang berakar dari perjuangan Ki Hajar Dewantara harus diwujudkan melalui aksi nyata, termasuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba.

“Persoalan narkoba bukan pekerjaan singkat. Ini perjuangan panjang yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Negara dan BNN tidak bisa bekerja sendiri,” tegasnya.

Momentum haru terjadi pada saat dua orang remaja, Damaskus Purba (13) dan Ezi Ginting (14) asal Kabupaten Tanah Karo yang tengah menjalani rehabilitasi narkoba dipertemukan kembali dengan orang tua mereka setelah empat bulan berpisah.

Politikus Partai Demokrat itu juga menyoroti bahwa di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-80, masih terdapat persoalan mendasar seperti buta huruf, sehingga Hardiknas harus menjadi refleksi sekaligus aksi nyata untuk perbaikan kualitas generasi bangsa.

Sementara Kepala BNNP Sumut, Brigjem Pol Tatar Nugroho menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman serius yang merusak masa depan generasi muda.

Ia menyebut Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah dengan tingkat penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia, termasuk Kabupaten Asahan dan Kabupaten Tanah Karo.

“Perang terhadap narkoba tidak boleh hanya slogan. Harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mendorong penguatan program pencegahan, seperti “Ananda Bersinar”, yang akan menyasar lingkungan sekolah sebagai langkah deteksi dini.

Wakil Bupati Asahan Rianto menambahkan, wilayah pesisir Asahan masih menjadi celah masuknya peredaran narkoba.

Karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam pemberantasan.

“Pecandu adalah korban yang harus direhabilitasi. Komitmen bersama menjadi kekuatan utama. Kabupaten Asahan tegas menyatakan perang terhadap narkoba," katanya.

Diketahui, Yayasan Amanah Nusantara Bersinar rumah rehabilitasi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adaptif (NAPZA) berlokasi di Dusun 1 A Gang Murni Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan.

Sejak berdiri, rumah panti rehabilitisi ini sudah merehab ribuan pasien korban penggunaan narkoba.

[Redaktur: Robert Panggabean]

Buka Kejuaraan Karate Antar Pelajar, Ini Pesan Bupati Dairi

Robert Panggabean — Thu, 30 Apr 2026 12:25:06 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Bupati Dairi, Sumatera Utara, Vickner Sinaga membuka kejuaraan karate antar pelajar se-Kabupaten Dairi tahun 2026, di GOR Sidikalang, Kamis (30/4/2026).

Kejuaraan memperebutkan piala bergilir Bupati Dairi itu diselenggarakan Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) Kabupaten Dairi.

Vickner dalam arahannya menyampaikan agar para karateka yang bertanding menjunjung tinggi sportifitas. Demikian dengan wasit juri, agar melakukan penilaian dengan jujur.

"Anak-anak kami, bertandinglah dengan sportif. Kepada wasit juri, menilailah dengan jujur dan sportif. Jangan ada pintu curang," katanya.

Ia juga berpesan agar para karateka semakin disiplin dalam latihan. Karena dengan latihan yang konsisten, prestasi dapat diraih.

"Disiplin dalam latihan. Semakin giat latihan. Hasil tidak membohongi proses," katanya.

Vickner juga berpesan kepada pengurus Forki Dairi untuk semakin meningkatkan pembinaan olahraga karate di Kabupaten Dairi. Vickner menyatakan mendukung penuh pengembangan olahraga di Dairi.

"Saya harap karate di Dairi semakin berkembang. Sekarang pesertanya 350, di tahun mendatang setidaknya meningkat 10 persen. Kelak harus ada peningkatan di kata, keindahan, tidak hanya kumite," ujarnya.

Vickner juga mengapresiasi para orangtua yang setia mendampingi, mendukung anak-anaknya menggeluti olahraga dimaksud. Diharapkan kedepan, anak-anak tersebut akan menjadi kebanggaan orangtua dan Kabupaten Dairi.

Sementara Ketua Forki Dairi Rinsat Siregar dalam sambutannya mengatakan, kejuaraan karate antar pelajar se-Kabupaten Dairi tahun 2026 digelar dalam rangka seleksi atlit ke Porprovsu.

"Selain dalam rangka pembinaan atlit yang berkesinambungan, kejuaraan ini juga sekaligus sebagai ajang seleksi karateka Dairi yang akan diutus mengikuti Porprovsu tahun inu," kata Rinsat.

Ditambahkan, dalam rangka peningkatan pembinaan olahraga karate di Dairi, Forki Dairi akan mengembangkan ekstra kurikuler di sekolah-sekolah, hingga ke pelosok.

"Pengembangan ekstra kurikuler karate di sekolah-sekolah hingga pelosok Kabupaten Dairi kami harapkan dapat mengurangi kenakalan remaja, sehingga akan tercipta generasi muda yang sehat, berprestasi, membanggakan Kabupaten Dairi," jelas Rinsat.

Sebelumnya, Ketua Panitia Fernando Sinaga dalam laporannya menyampaikan, kejuaraan dimaksud diikuti 350 karateka yang berasal dari SD, SMP, SMA dan mahasiswa se-Kabupaten Dairi.

Dewan wasit berjumlah 24 orang didatangkan dari Forki Sumut. Adapun biaya kegiatan berasal dari uang pendaftaran atlit dan sumbangan para donatur.

Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari, diisi dengan kelas kata dan kumite mulai usia dini hingga senior.

Turut hadir dalam acara pembukaan itu, pengurus Forki Sumut, unsur Forkopimda Dairi, Kadis Pendidikan Dairi, Kadis Budparpora Dairi, Ketua KONI Dairi, beberapa pengurus ormas, serta para orangtua atlit.

[Redaktur: Fernando]

Periode Kedua, David "Jogi" Tambunan Nahkodai Kadin Dairi 2026-2031

Robert Panggabean — Wed, 29 Apr 2026 14:31:45 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - David Partahan Najogi Sasta Maju Tambunan, biasa juga disebut Jogi Tambunan, kembali terpilih menahkodai KADIN Dairi, Sumatera Utara, periode 2026-2031.

Jogi terpilih sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Dairi dalam Musyawarah Kabupaten (Mukab) ke V, yang digelar di Sopo The Sasta Hotel, Sidikalang, Rabu (29/4/2026).

Serangkaian Mukab, Jogi dan jajaran pengurus lainnya, dilantik Ketua Umum KADIN Sumatera Utara (Sumut) Firsal Ferial Mutyara.

Prosesi pelantikan, pengambilan sumpah janji jabatan, dirangkai dengan penyerahan pataka KADIN oleh Firsal kepada Jogi.

Firsal, yang juga menjabat Komisaris Utama (Komut) PT Bank Sumut (BPDSU) itu dalam arahannya berharap agar KADIN Dairi semakin eksis kedepan guna mendukung serta mendorong kemajuan perekonomian Kabupaten Dairi.

"Kadin ini tempat kita bernaung, mari bersama berbuat untuk mendukung perekonomian. Sekarang ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Saya harap pengurus baru membuat terobosan, mendukung, mendorong ekonomi Dairi tumbuh lebih besar," kata Firsal.

Firsal mencontohkan, KADIN harus melirik segmen-segmen utama ditengah masyarakat, untuk dikembangkan.

"Seperti Dairi, ada segmen hortikultura. Cabai saat ini harganya rendah, maka bisa juga diekspor ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian dengan MBG, juga butuh suplai bahan baku," katanya.

Ia juga meminta kepada stakeholder terkait yang hadir seperti pimpinan PT Bank Sumut dan BNI Dairi, untuk mensuport para pelaku usaha dengan bantuan permodalan, agar dapat lebih berkembang.

Penandatangan MoU pemberian KUR oleh PT Bank Sumut Cabang Sidikalang ke pelaku UMKM, dalam rangkaian pelantikan pengurus Kadin Dairi periode 2026-2031, di Sopo The Sasta Hotel, Rabu (29/4/2026) [DAIRI.WAHANANEWS.CO / Robert Panggabean]

Senada, Jogi Tambunan dalam sambutannya juga menyampaikan harapan agar Pemkab Dairi, perbankan, mendukung KADIN Dairi sehingga dapat berbuat lebih banyak untuk kemajuan perekonomian Kabupaten Dairi.

Jogi juga menyampaikan terimakasih ke PT Bank Sumut Cabang Sidikalang yang telah memberi bantuan permodalan berupa KUR kepada beberapa pelaku UMKM yang bernaung di KADIN Dairi.

"KADIN Dairi juga diisi lembaga kejuruan, pelatihan, salon dan UMKM lainnya. Ini sejalan dengan program nasional, perkuatan UMKM. Terimakasih kepada PT Bank Sumut yang telah memberi bantuan KUR ke para pelaku UMKM itu," kata Jogi.

Dijelaskan, di tahap awal ini, ada 11 UMKM dalam KADIN Dairi yang memperoleh KUR masing-masing hingga Rp 200 juta, tanpa agunan, tanpa bunga.

"Tahun 2026, tanpa bunga, tanpa agunan. Tahun 2027 bunga 3 persen dan tahun berikutnya bunga normal 6 persen," jelas Jogi.

Sementara Kadis Perindagkop Pemkab Dairi Fatimah Boangmanalu dalam sambutannya berharap agar KADIN Dairi selalu mendukung dan sejalan dengan visi misi Pemkab Dairi.

"Mari saling mendukung. Banyak hasil pertanian Kabupaten Dairi, yang masih bahan mentah, perlu kita cari bersama caranya untuk diversifikasi, sehingga memberi nilai tambah lebih, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya.

Acara dirangkai dengan penandatanganan MoU pemberian KUR, antara Pimpinan Cabang PT Bank Sumut Cabang Sidikalang dengan para pelaku UMKM.

Turut hadir di acara itu, perwakilan Polres Dairi, Kodim 0206/Dairi, Ketua Kadin Langkat serta jajaran KADIN Sumut.

[Redaktur: Fernando]

Warga Bintang Hulu Berharap Pemkab Dairi Pasang Lampu Jalan

Roy Daniel Munthe — Wed, 29 Apr 2026 09:35:58 +0700

SIDIKALANG.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Warga Rimo Bunga, Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, Sumatera Utara, memasang lampu jalan menuju pemukiman mereka.

Beberapa warga menyebut, terdapat sekitar 1 kilometer jalan menuju pemukiman itu yang sangat membutuhkan penerangan jalan, karena sangat gelap gulita saat malam.

"Kalau malam, sangat gelap, padahal itu satu-satunya jalan menuju pemukiman. Rawan kecelakaan. Maka kami minta Pemkab Dairi agar memasang lampu jalan disana," kata salah seorang warga bermarga Ujung, Selasa (28/4/2026).

Ditambahkan, jalan itu juga merupakan satu-satunya akses Sidikalang-Medan, saat bencana badan jalan utama di Sitinjo amblas beberapa waktu lalu.

Warga juga menilai bahwa kebutuhan lampu jalan mendesak bukan hanya karena fasilitas umum, tetapi juga sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Terpisah, Lurah Bintang Hulu Isran Bintang dikonfirmasi wartawan dikantornya mengatakan, telah melayangkan surat permohonan Nomor: 620/160/Binhul/lV/2026 ke dinas terkait, tetapi masih menunggu tanggapan.

Sebelumnya, Kepling IV Afril Nicson Ujung telah melakukan musyawarah dengan warga untuk mengajukan keluhan penerangan ke Kelurahan Bintang Hulu.

Sementara itu, mengacu pada Permenhub Nomor: 47 tahun 2023 tentang alat penerangan jalan, definisi tujuan APJ adalah untuk menerangi jalan malam hari guna meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan.

[Redaktur: Robert Panggabean]

Puncak Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-62, Ini Kegiatan Rutan Sidikalang

Robert Panggabean — Mon, 27 Apr 2026 13:49:41 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Jajaran pejabat struktural dan petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, mengikuti rangkaian kegiatan tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-62 secara virtual.

Kepala Rutan Kelas IIB Sidikalang Loviga Sembiring dalam keterangan melalui Kepala KPR Brema Barus mengatakan, kegiatan yang merupakan puncak peringatan nasional ini dilaksanakan di aula Rutan Sidikalang, Senin (27/4/2026).

Kegiatan penuh khidmat itu sebagai bentuk rasa syukur atas bertambahnya usia pengabdian Pemasyarakatan.

Acara diisi dengan prosesi pemotongan tumpeng oleh jajaran Pejabat Struktural. Momen ini melambangkan harapan agar seluruh insan Pemasyarakatan, khususnya di Rutan Sidikalang, senantiasa diberikan kekuatan dan keberkahan dalam menjalankan tugas negara.

Penyerahan bantuan gerobak UMKM kepada warga pelaku usaha mikro, di rutan Sidikalang, Senin (27/4/2026) [DAIRI.WAHANANEWS.CO / dok. Rutan Sidikalang]

Selain prosesi syukuran internal, Rutan Sidikalang juga merealisasikan aksi kepedulian sosial melalui penyerahan bantuan gerobak UMKM kepada warga pelaku usaha mikro.

Pemberian bantuan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam penguatan ekonomi kerakyatan serta memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan operasional Rutan.

Aksi ini menjadi bukti nyata transformasi Pemasyarakatan yang kini lebih inklusif, di mana institusi tidak hanya berperan dalam pembinaan warga binaan, tetapi juga hadir membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Melalui momentum HBP Ke-62 ini, seluruh jajaran petugas Rutan Sidikalang menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga integritas, dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pemasyarakatan.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan tertib, ditutup dengan semangat mewujudkan pelayanan yang PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel).

[Redaktur: Fernando]

PT DPM Luncurkan Program Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Agribisnis Berkelanjutan

Robert Panggabean — Sun, 26 Apr 2026 15:36:51 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - PT Dairi Prima Mineral (DPM) meluncurkan program penguatan ekonomi lokal dengan fokus pada penguatan budidaya kakao dan durian serta hilirisasi kopi berkelanjutan.

Program dimaksud sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan penguatan ekonomi masyarakat di wilayah lingkar operasional PT DPM.

Hal itu dikatakan Chief Legal and External PT DPM Radianto Arifin, melalui Super Intendent External Relation Baiq Idayani dalam keterangan pers diterima WahanaNews.co, Minggu (26/4/2026).

Dijelaskan, program ini merupakan inisiatif terintegrasi yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi agribisnis unggulan di wilayah Sidikalang dan sekitarnya, yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi kopi robusta berkualitas tinggi, serta memiliki potensi signifikan pada komoditas kakao dan durian.

"Implementasi program akan dilakukan di desa sekitar tambang dan tidak menutup kemungkinan untuk desa-desa yang mempunyai potensi yang sama yang ada di kabupaten Dairi," sebut Radianto.

Program penguatan ekonomi lokal PT DPM bagi masyarakat di sekitar lingkar tambang [DAIRI.WAHANANEWS.CO / dok. PT DPM]

Adapun penguatan ekonomi lokal ini mengadopsi pendekatan end-to-end yang mencakup penguatan sektor hulu (budidaya) hingga hilir (nilai tambah), dengan fokus pada:

- Optimalisasi Produktivitas dan Kualitas: Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) untuk meningkatkan hasil dan mutu komoditas utama.

- Diversifikasi dan Ketahanan Ekonomi: Penguatan portofolio komoditas petani guna memitigasi risiko ekonomi.

- Hilirisasi dan Peningkatan Nilai Tambah: Transformasi produk primer menjadi produk bernilai tinggi melalui penguatan proses pasca panen dan pengembangan produk turunan.

- Penguatan Akses Pasar: Pengembangan ekosistem pemasaran yang kompetitif dan terintegrasi dengan rantai pasok nasional dan premium.

Program ini dilaksanakan melalui sinergi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan PT DPM antara lain Dinas Pertanian, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), pemerintah desa, kelompok tani, serta mitra ahli.

Sekitar 47 orang telah penerima manfaat yang terdiri dari kelompok petani kopi, kakao, durian, serta kelompok pengembangan produk turunan kopi akan menjadi bagian dari tahap awal implementasi.

Para petani ini dipilih dari 200 peserta program tahun 2025 berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan.

Program penguatan ekonomi lokal PT DPM bagi masyarakat di sekitar lingkar tambang [DAIRI.WAHANANEWS.CO / dok. PT DPM]

Bekerja sama dengan PPL, tim memberikan pelatihan intensif mengenai budidaya kopi, kakao, dan durian, serta pengendalian hama.

Untuk memastikan hasil yang optimal, perusahaan juga menyediakan dukungan berupa sarana produksi, termasuk pupuk khusus dan vitamin tanaman.

Radianto menambahkan bahwa PT DPM berharap program ini akan mampu mendorong ekonomi lokal dan memberikan dampak yang positif bagi petani kopi, durian dan kakao.

"Ini adalah komitmen berkelanjutan perusahaan dalam bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini juga membuktikan bahwa pertanian dan pertambangan bisa tumbuh berdampingan dan sama-sama memberikan manfaat
ekonomi," ujarnya.

Ditambahkan, dalam jangka pendek, program ini ditargetkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, memperkuat ketahanan rumah tangga petani, serta mendorong transformasi petani menjadi pelaku usaha agribisnis yang profesional.

Dan untuk target jangka panjang, program penguatan ekonomi ini diharapkan berkontribusi pada:
• Transformasi ekonomi regional berbasis agribisnis berkelanjutan.
• Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.
• Pengurangan ketergantungan terhadap sektor ekstraktif.
• Penguatan daya saing wilayah sebagai pusat agribisnis unggulan dan
• Peningkatan reputasi kawasan sebagai destinasi investasi berbasis komoditas premium.

Program ini selaras dengan Kepmen ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab).

[Redaktur: Fernando]

Hinca Pandjaitan: KUHAP, Sampai Dimana Perjalanannya?

Tenno Purba — Fri, 24 Apr 2026 15:22:58 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Komisi III DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Polda Jawa Barat, Jumat (10/4/2026).

Dalam kegiatan itu, anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan pandangan terkait pelaksanaan KUHAP baru.

Mengutip laman akun YouTube Hinca IP Panjaitan XIII, berikut pandangan Hinca tersebut.

Kunjungan spesifik Komisi III hari ini, persis menjelang 3 hari 100 hari berlakunya KUHAP kita. Jadi masuk akal kalau kita evaluasi 100 hari KUHAP kita.

Jadi mohon maaf pak polisi, pak Jaksa, penyidik di BNN, nggak ada polisi kalau nggak ada KUHAP, nggak ada jaksa kalau nggak ada KUHAP. Nggak ada penyidik, penuntut, pemutus, kalau nggak ada KUHAP.

Maka pertemuan hari ini dengan warna-warni bunga ini penting sekali. Saya tidak bertanya tapi nanti saya minta lesson learn, best practice kita, agar kita tahu, sudah sampai mana perjalanan kita ini.

Paling ujung ini, saya mau lompat paling ujung dulu. Bapak ibu sekalian, paling ujung itu adalah soal eksekusi. Untuk apa juara kalau nggak dapat piala. Untuk apa inkrah kalau para jaksa nggak mengeksekusinya.

Karena itu tertunda satu detik bagi kami adalah itu tidak baik. Kalau bahasa kami sekarang ini udah populer sekali, justice delayed, justice denied. Keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan yang sempurna.

Saya memgapresiasi pertemuan ini, dan indah sekali, seindah harum dan warna warni bunga yang ada dihadapan kita.

Terimakasih dengan diplomasi bunga yang luar biasa ini. Saya sangat menghargai bunga, dan dengan bunga, kita bisa berbunga-bunga. Kalau nggak ada bunga, sulit berbunga-bunga.

Kunjungan spesifik komisi III hari ini, mudah-mudahan saya nggak salah, terimakasih pimpinan Komisi III, persis menjelang 3 hari 100 hari berlakunya KUHAP kita.

Jadi masuk akal kalau kita evaluasi 100 hari KUHAP kita. Biasa kan ada evaluasi 100 hari.

Bagi saya, syarat utama Indonesia negara hukum, sehari-hari, 24 jam bisa diukur adalah dengan KUHAP.

KUHAP lah alat ukurnya, apakah kita negara hukum atau tidak. Menurut saya, itu.

Jadi mohon maaf pak polisi, pak Jaksa, penyidik di BNN, nggak ada polisi kalau nggak ada KUHAP, nggak ada jaksa kalau nggak ada KUHAP. Nggak ada penyidik, penuntut, pemutus, kalau nggak ada KUHAP.

Maka pertemuan hari ini dengan warna-warni bunga ini penting sekali. Tentu lesson learn yang panjang sekali. Apalagi, menghabiskan waktu segitu banyak untuk di kepolisian ini dan kita semua.

Apa kekurangannya? Kan begitu. Banyak. Maka kita ubah dengan KUHAP baru. Dengan perspektif baru pula.

Tadi teman-teman udah sampaikan, perubahan paling mendasar. Salah satu lagi adalah, sekarang jadi lima pilar.

Pilar penyelidik kita gabung juga penyidik, sempat waktu itu, penyelidikan itu masuk KUHAP nggak sih, gitu.

Udahlah langsung penyidikan saja karena penyelidikan itu kan intelijen. Tapi kita nggak bisa pisah, tetap kita ikutkan.

Jadi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemutus, pengacara, terakhir adalah PK Pembimbing Kemasyarakatan, teman-teman di Lapas.

Paling ujung ini, saya mau lompat paling ujung dulu. Tadi sudah diangkat, kemarin di Komisi III.

Bapak ibu sekalian, paling ujung itu adalah soal eksekusi. Untuk apa juara kalau nggak dapat piala. Untuk apa inkrah kalau para jaksa nggak mengeksekusinya.

Kalau bahasa kami sekarang ini udah populer sekali, justice delayed, justice denied. Keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan yang sempurna.

Dan itu terjadi kemarin, sangat viral. Tidak bermaksud untuk menunjukkan kesalahan, semata-mata, tapi ini koreksi kita atas 44 tahun KUHAP tadi dan masuk ke KUHAP baru.

Jadi ini koreksi kita bersama. Nah karena itu dengan 5 pilar itu, maka nggak bisa lagi sendiri-sendiri, satu kesatuan.

Karena itu, mohon izin ini, pak Kapolda nanti dimintakan ke teman-teman Reskrim atau Serse, mulai dari Polda, Polres sampai Polsek, kita biasa membuat clear and clean LP kita berapa dan seterusnya.

Kita mari coba main data. Berapa SPDP-nya, berapa yang jalan, berapa yang sudah putus dan seterusnya.

Demikian halnya juga teman-teman kejaksaan. Pak Kajati. Kejati sekarang dibicarakan atau jaksa dibicarakan sekarang soal korupsi saja. Padahal yang lebih besar adalah pidana umum.

Saya harus mengatakan, 2026, sejak 2 Januari 2026, adalah harinya Pidana Umum Indonesia. Karena kita berlaku KUHP baru, kemarin saya ngotot sama teman-teman, masa berlakunya KUHP itu, langsung saja, saya bilang.

Pemerintah ngotot minta 3 tahun. Kami tawar lagi 1 tahun. Pemerintah ngotot 3 tahun. Ok, dua tahun. Pemerintah tetap ngotot. Kami ngalah, 3 tahun.

Dan 3 tahun itu, 2023 ke 2026, berlangsung begiti cepat, selesai juga.

Begitu KUHAP, kita diskusi lagi. Kapan berlakunya. Kami ngotot disitu, hari ini kita ketok, hari ini diteken presiden, hari ini berjalan. Mengapa? Karena memang, jangan ditunda-tunda. Itu filosofinya.

Saya merasakan juga, baik di kepolisian, kejaksaan, BNNP, dan aparat penegak hukum, batas waktu itu, memang pasti tak terasa cukup.

Karena memang membutuhkan penyesuaian-penyesuaian sepetti tadi yang dijelaskan pak Rudi, saya respect itu.

Diskusi sudah, FGD sudah teman-teman kejaksaan juga dengan diklatnya, BNNP juga semua sudah.

Tidak mudah mengubah mindset dari 44 tahun yang sudah hafal, menjadi sesuatu yang baru sama sekali.

Nah karena itu, siang hari ini, saya ingin memberi perhatian kita disitu untuk konsen.

Karena itu pertanyaan saya pertama untuk teman-teman di kepolisian. Pak Rudi mohon izin ini kalau tadi sudah disebut Puslabfornya harus ke Jakarta, belum pernah di Komisi III memanggil dan karena itu saya tetap mengusulkan agar Kapusdokkes Mabes Polri kita panggil.

Ceritakan kepada dunia, ceritakan kepada Indonesia, forensik kita itu kayak apa, berapa dokter kepolisian kita, berapa yang punya scientific itu.

Saya teringat bulan-bulanan Polda Jawa Barat, tapi akhirnya menang, kasus Vina. Itu menguras perhatian kita.

Jadi kedokteran kepolisian menjadi penting. Saya tidak tahu apa kapusdokkes kita ada disini. Tapi ini penting sekali. Jadi harus concern kita ini. KUHAP tanpa Pusdokkes yang hebat, sia-sia belaka.

Karena itu, lewat pimpinan rapat, kita mencadangkan memanggil Kapusdokkes untuk soal ini agar serius.

Ke pak Kajati pertanyaan saya begini pak. Mohon ini di cek dulu. Di semua rutan dan juga di Lapas. Kalau rutan kan masih tersangja dan terdakwa. Kalau lapas sudah inkrah.

Yang lapas dululah. Berapa perkara yang sudah inkrah tapi belum dieksekusi. Karna jaksa yang pegang perkaranya udah pindah dua tahun yang lalu ke tempat lain sehingga narapidana itu kehilangan haknya untuk mendapatkan hak-haknya sebagai narapidana.

Rutan, berapa banyak itu yang kita tahan dengan pendekatan-pendekatan KUHAP kita yang sekarang.

Kasus Amsal di Sumatera Utara itu menarik sekali karena nggak ada cukup alasan sedikit pun untuk menahannya.

Nggak ada. Dan itu terjadi. Semakin dia kebawah, semakin tak terkontrol. Pak Kajati kehilangan kontrol itu.

Jadi saya memgingatkan itu untuk KUHAP kita ini supaya dalam seratus hari ini kita belajar dengan angka, mempelajari kekurangan.

[Redaktur: Fernando]

Kasus Aborsi Paksa Terlapor Kades di Dairi, PH Harap Penetapan Tersangka

Robert Panggabean — Fri, 24 Apr 2026 09:55:20 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Direktorat Reserse (Ditres) Perlindungan Perempuan Anak dan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polda Sumut, menggelar konfrontir kasus aborsi paksa yang dilaporkan wanita inisial M, dengan terlapor oknum Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, inisial JP, Rabu (22/4/2026).

Hal itu dikatakan Penasehat Hukum (PH) M, Iskandar Malau, SH, kepada WahanaNews.co lewat selular, Jumat (24/4/2026).

Disebut, dalam konfrontir itu, JP banyak mengakui dan sinkron dengan apa yang disampaikan pelapor dalam BAP penyidik.

Dengan demikian, Iskandar berharap agar penyidik meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan, untuk kemudian segera menetapkan JP sebagai tersangka.

"Oknum JP mengakui apa yang dilaporkan klien kami, sebagaimana dalam BAP. Karenanya, kami harap ditingkatkan ke penyidikan, untuk kemudian segera penetapan tersangka," katanya.

Dijelaskan, sebagaimana dalam konfrontir, kliennya dan JP telah lama berkenalan. Bukan pasangan resmi, keduanya mengakui telah beberapa kali melakukan hubungan badan.

"Ditanya penyidik, mereka mengakui ada beberapa kali, seperti di kawasan Merek, kalau gak salah di Silalahi, kemudian juga di rumah klien kami, di penginapan, dan beberapa tempat lagi,” jelas Iskandar.

Iskandar pun mengapresiasi Ditres PPA dan PPO Polda Sumut yang mengatensi kasus dimaksud.

“Kami berterimakasih dan mengapresiasi atensi dari Ibu Direktur PPA dan PPO Polda Sumut terhadap kasus ini. Kami percayakan kasus ini kepada penyidik yang menangani," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, M mengadukan JP ke Polda Sumut, kasus dugaan aborsi paksa terhadap janin di kandungan M.

M mengakui dirinya cukup lama menjalin hubungan terlarang dengan kepala desa itu hingga terpaksa menjalani aborsi paksa.

M nekat mengadukan JP, karena JP dianggap ingkar janji kepadanya, yang sebelumnya menyebut akan bertanggungjawab atas kesehatan M setelah dugaan aborsi paksa selesai dilakukan.

[Redaktur: Fernando]

Sebutan "Bodat", Ketua DPRD Dairi Disomasi Kepala SD

Robert Panggabean — Mon, 20 Apr 2026 15:22:07 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Ketua DPRD Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, inisial SS, disomasi Kepala UPT SD Nomor 030358 Kerajaan, Kecamatan Siempat Nempu, inisial KRS.

Dalam surat tertanggal 20 April 2026 itu, somasi disampaikan karena KRS keberatan atas ucapan Ketua DPRD Dairi yang menyebutnya dengan sebutan "bodat" (monyet).

Seketaris DPRD Dairi, Bahagia Ginting dikonfirmasi wartawan lewat selular membenarkan telah menerima surat somasi tersebut, melalui bagian umum Sekwan sekira pukul 11.00 Wib, Senin (20/4/2026).

Adapun kronologi penyebutan bodat, sebagaimana dituang dalam salinan surat diperoleh wartawan, pada 15 April 2026, KRS menerima kunjungan Kepala Desa (Kades) Juma Siulok diruangan Kepala Sekolah.

Pembahasan saat itu, membuat proposal pengusulan pembangunan sanitasi sekolah, yang disebut telah dikomunikasikan Kades Juma Siulok ke Ketua DPRD Dairi.

Dari ruangan itu, Kades Juma Siulok menghubungi Ketua DPRD Dairi melalui selular, dengan mengaktifkan speaker handphone-nya, sehingga semua yang diruangan itu dapat mendengar.

"Siapa Kepala Sekolah disitu?" tanya SS.

"Ibu Simbolon," jawab Kades.

"Oh.. itu Kepsek disitu? Bodat itu. Jangan dia dibuat meneken surat proposal. Surat dibuat dari desa aja, karna Kepsek bodat itu," kata SS.

Menurut KRS, dalam surat somasi, perkataan ucapan tuduhan sebagai bodat yang dituduhkan itu terdengar sangat jelas dan juga didengar guru-guru yang saat itu ada di ruangan kantor Kepala Sekolah.

KRS pun meminta Ketua DPRD Dairi untuk menjawab surat somasi itu dalam 3 hari kerja. Jika tidak ada tanggapan, akan ditempuh jalur hukum.

[Redaktur: Fernando]

Kepala Desa Belang Malum Dairi Meninggal Dunia

Robert Panggabean — Thu, 16 Apr 2026 10:54:38 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Kepala Desa Belang Malum, Kecamatan Sidikalang, Sumatera Utara, Sunta Tutur Simorangkir (54) meninggal dunia, Rabu (15/4/2026) sekitar pukul 23.00 Wib.

Kabar duka itu dibenarkan Andri Simorangkir, keluarga almarhum, dikonfirmasi WahanaNews.co lewat selular, Kamis (16/4/2026).

"Ya, tadi malam. Mengeluhkan sesak, sempat dilarikan ke Rumah Sakit Serenapita. Namun sampai disana, sudah meninggal dunia," ujar Andri.

Almarhum meninggalkan istri boru Silalahi dan 4 anak.

Diketahui, Sunta menjabat Kepala Desa Belang Malum, setelah menang dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa, Rabu (25/10/2023).

[Redaktur: Fernando]

Belasan Rumah Rusak Diterjang Angin Puting Beliung di Lae Parira Dairi

Robert Panggabean — Wed, 15 Apr 2026 21:48:39 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Belasan rumah warga di Desa Buluduri dan Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, rusak dihantam angin puting beliung, Rabu (15/4/2026) petang.

Kabar itu dibenarkan Kepala Desa Lae Parira, Togar Pane yang dikonfirmasi wartawan melalui sambungan WhatsApp.

"Di Desa Lae Parira, sedikitnya 12 unit hunian masyarakat dan 1 unit bangunan Sekolah Dasar mengalami kerusakan", sebut Togar.

"Infonya, peristiwa juga menyasar rumah warga di Desa Buluduri, namun jumlah bangunan terdampak belum kami ketahui", tambah Pane.

Diterangkan, sore itu, hujan disertai angin kencang melanda wilayah itu menyebabkan atap bangunan beterbangan.

Selain itu, tiupan angin juga menyebabkan pohon tumbang dan menimpa salah satu bangunan.

Untuk sementara, pemilik bangunan yang terdampak mengungsi di rumah kerabat terdekat.

Terkait data pemilik bangunan yang terdampak, Kepala Desa Lae Parira mengatakan masih melakukan inventarisasi.

Sementara informasi diperoleh dari Kepala Desa Buluduri, Marihot Lumban Tobing menyebut sebanyak 7 unit rumah rusak termasuk 2 unit tertimpa pohon tumbang terjadi di wilayahnya.

Sore itu, cuaca cukup ekstrim, hujan disertai dentuman petir dan angin berlangsung sekira 1 jam, waktu bersamaan, hujan es juga jatuh dan berserak di permukaan tanah.

Peristiwa itu menerpa permukiman di 4 dusun. Terparah menyasar kediaman keluarga Sonia boru Aritonang di Dusun 1 dan Hasudungan Bakkara di Dusun 4. Kedua hunian tertimpa pohon durian mengakibatkan bagian belakang hancur.

“Saat itu, kedua keluarga lagi di rumah. Beruntung, posisi mereka bukan di dapur. Hempasan batang pohon berukuran besar berikut ranting mengejutkan penghuni rumah”, kata Marihot.

Marihot menyebut, tidak ada korban jiwa. Namun, bencana tersebut menimbulkan kerugian material dan kekhawatiran.

Selain berdampak pada permukiman, akses jalan ke Dusun 4 Lumban Silintong, tertutup total. Lokasi tersebut merupakan tempat tinggal dan sentra pertanian. Pohon tumbang menutup permukaan aspal.

[Redaktur: Fernando]

Hinca Panjaitan: Kawasan Ekonomi Khusus Ganja Medis Indonesia

Tenno Purba — Tue, 14 Apr 2026 15:42:48 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan, menyinggung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ganja medis Indonesia.

Ia menyoroti belum adanya riset komprehensif terkait ganja medis yang seharusnya dilakukan pemerintah, khususnya oleh Kementerian Kesehatan.

Hinca pun ingin ada pendalaman riset tentang keberadaan ganja medis di Indonesia, hingga mengukur dampak positif dan negatifnya.

Mengutip akun YouTube TVR Parlemen, hal itu disampaikan Hinca dalam rapat kerja Komisi III DPR terkait RUU tentang Narkotika dan Psikotropika di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

"Kementerian Kesehatan berkali-kali ingkar dan melawan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah untuk bikin riset tentang ganja medis, nggak pernah dilakukan," kata Hinca dalam rapat itu.

Ia mengatakan, jika sabu berdampak pada tindakan kriminal, sementara ganja hingga kini belum ada dampak dari sisi kriminal. Ia mencontohkan manfaat ganja dalam produksi pangan.

"Kalau sabu berdampak pada tindakan kriminal. Kalau ganja, nggak ada dampaknya pada kriminal. Di kampung kami di Simalungun, Saribudolok, pada waktu itu pertanian paling bagus di republik ini, pangan. Ternyata ganja cara terbaik melindungi tanaman dari virus-virus itu. Dan ganja makanan ternak untuk cepat besar. Berarti ketahanan pangan. Mengapa dimusuhi ganja medis?" ujarnya.

Ia lantas bertanya kepada Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto hingga Dirtipid Narkoba Brigjen Eko Hadi. Legislator Demokrat ini mengusulkan adanya Kawasan Ekonomi Khusus Ganja Medis Indonesia.

"Karena itu, Pimpinan, saya bertanya kepada BNN dan juga teman-teman ini, saya izinkan bertanya nih nanti dijawab, apakah Anda setuju dengan usulan saya kita bentuk Kawasan Ekonomi Khusus Ganja Medis Indonesia?" ujar Hinca.

Ia menyebut selama ini ganja beredar gelap dan dilarang. Ia menyinggung wilayah yang diusulkan pembentukan KEK Ganja Medis Indonesia itu.

"Kan yang dilarang peredaran gelapnya. Kalau begitu, ya kita buat peredaran terang. Dari puluhan ribu pulau di Indonesia, ambil saja 10, fokus di situ semua, di situ rehabilitasinya semua di situ. Wah, kalau itu terjadi, keren itu," kata Hinca.

"Saya, pertanyaan saya tadi itu seandainya disetujui, ini bagus sekali. Saya mengusulkan dan apakah setuju Kawasan Ekonomi Khusus Ganja Medis Indonesia?" imbuhnya.

[Redaktur: Fernando]

Demo FPPKH, Tuntut Copot Kapolres Dairi, Kasat Narkoba dan Kasat Reskrim

Robert Panggabean — Mon, 13 Apr 2026 14:49:51 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Massa yang tergabung dalam Forum Peduli Penegakan Keadilan dan Hukum (FPPKH), berunjukrasa di depan Mapolres Dairi, Sumatera Utara, Senin (13/4/2026).

Pengunjukrasa yang terdiri dari gabungan Ikatan Pemuda Karya (IPK), KNPI, GMNI, HMI, PMII, IPNU dan Pemuda Muhammadiyah itu menilai penegakan hukum di Dairi tebang pilih, mandek dan bobrok, terlebih dalam penanganan kasus narkoba.

Karenanya, mereka meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diminta mencopot Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, Kasat Narkoba Iptu Marlon Dobik Hutapea dan Kasat Reskrim AKP Wilson Manahan Panjaitan.

Pantauan WahanaNews.co, orator aksi bergantian menyampaikan orasinya. Mereka, Abdi Manullang, Robinson Simbolon, Mansai Siregar, Firman Lingga, Andi Silalahi.

"Kami menduga ada persekongkolan oknum terhadap orang-orang yang menjadi mafia narkoba. Kami minta pengungkapan kasus narkoba harus sampai ke bandarnya. Pemakai, bukan bandar," kata Abdi Manullang.

"Copot Kapolres, copot Kasat Narkoba, copot Kasat Reskrim!" teriak massa menimpali.

Orator lain kemudian menambahkan, berbagai kasus hukum yang mencuat ke publik terkesan mandek, tidak transparan, dan jauh dari rasa keadilan yang seharusnya ditegakkan tanpa pandang bulu.

Mandeknya proses hukum bukan hanya sekadar persoalan teknis, melainkan menjadi indikator kuat adanya dugaan lemahnya profesionalitas, integritas, bahkan potensi praktik tebang pilih dalam penanganan perkara.

Ketika hukum tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya, maka yang terjadi adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Situasi ini diperparah dengan adanya kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Masyarakat kecil dengan mudah diproses, sementara pihak-pihak tertentu yang diduga memiliki kekuatan atau kepentingan justru seolah kebal terhadap hukum.

Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Lebih jauh, lemahnya penegakan hukum juga mencederai amanat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa setiap proses hukum harus berjalan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, serta menjunjung tinggi asas keadilan.

Ketika proses hukum justru berlarut-larut tanpa kepastian, maka yang terjadi adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak masyarakat sebagai pencari keadilan.

Oleh karena itu, kondisi mandek dan bobroknya penegakan hukum di wilayah Polres Dairi bukan lagi sekadar keluhan, melainkan telah menjadi persoalan serius yang harus disikapi secara kolektif.

Aksi demonstrasi disebut hadir sebagai bentuk kepedulian, kontrol sosial, dan tuntutan tegas kepada aparat penegak hukum agar segera berbenah, bekerja secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

"Kami menolak diam. Kami menolak ketidakadilan. Hukum harus ditegakkan, bukan dipermainkan," seru para orator ditimpali massa aksi.

Selanjutnya peserta aksi menyampaikan poin-poin tuntutan:

1. Reformasi birokrasi Polres Dairi dalam hal penegakan hukum di Kabupaten Dairi.

2. Usut tuntas dugaan jual beli hukum di Polres Dairi.

3. DPO pelaku kejahatan bukan Daftar Pencarian Orang Tapi Daftar Pelepasan Orang.

4. Hentikan persekongkolan bandar narkoba dengan Aparat Penegak Hukum.

5. Stop tebang pilih perkara penegakan hukum.

6. Darurat sosial kemanusiaan penegak hukum di polres Dairi.

7. Lambannya penanganan hukum di Sat Reskrim Polres Dairi.

Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan menanggapi aksi menyebut, akan melakukan pembenahan.

"Jikalau ada kekurangan anggota saya, nanti akan kami uji dari penyidik dan Kasat. Namun saya tidak bisa intervensi, harus diuji. Banyak saluran untuk menguji, baik dari Propam dan Irwasum Polri. Bilamana ada kejanggalan dan keliliruan dalam menjalankan tugas, saya akan segera evaluasi. Jadi diuji dulu faktanya," kata Otniel.

Aksi demo berjalan aman dan lancar. Massa membubarkan diri sekira pukul 14.15 Wib.

[Redaktur: Fernando]

Diperiksa Oknum Disdik Dairi, Sejumlah Guru Resah

Robert Panggabean — Fri, 10 Apr 2026 08:02:39 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Sejumlah guru di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, mengaku resah karena dipanggil dan diperiksa oknum pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik) Dairi.

Pemeriksaan yang tidak diketahui alasannya itu, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Kamis (9/4/2026).

Hal itu dikatakan beberapa guru yang meminta nama mereka dirahasiakan, kepada wartawan di Sidikalang, Kamis (9/4/2026).

"Kami heran, kok kami para guru di-BAP. Kami tanya alasannya apa, oknum tersebut tidak menjelaskan. Malah kami sempat dibentak dan diancam agar tidak mencampuri urusan sekolah," kata salah seorang guru.

Para guru menyebut pemanggilan dan pemeriksaan itu diklaim sebagai bentuk pembinaan. Namun dasar dan alasan pemeriksaan, tidak jelas.

"Namun kami heran, dasarnya apa? Alasannya apa? Salah kami apa? Apakah kami ada pelanggaran disipilin? Kami tak tau," kata guru lainnya.

Guru lain menambahkan, mereka disuruh Kepala Sekolah supaya menghadap ke Dinas Pendidikan.

Para guru itu menyebut sepakat akan melaporkan kejadian itu ke DPRD Dairi dengan harapan agar digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), mengungkap alasan pemanggilan dan pemeriksaan dimaksud.

Kepala Dinas Pendidikan Dairi, Jaspin Sihombing dikonfirmasi wartawan lewat WhatsApp menyebut, akan koordinasi dengan pihak terkait.

"Tanggapan, setelah koordinasi dulu sama Kepala Bidang ya," kata Jaspin.

Sementara Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Jati Sinaga, yang disebut-sebut terlibat dalam pemeriksaan tersebut, juga belum memberi keterangan.

[Redaktur: Fernando]

Dugaan Penipuan Urus Kasus Narkotika, Panitera Pengganti PN Sidikalang Dilapor ke Polres Dairi

Robert Panggabean — Wed, 08 Apr 2026 19:29:08 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Oknum Panitera Pengganti Pengadilan Negeri (PN) Sidikalang inisial MMM, dilapor ke Polres Dairi, atas dugaan penipuan atau perbuatan curang, Rabu (8/4/2026).

Informasi dihimpun dari sumber layak dipercaya, penipuan dimaksud diketahui pada Jumat (30/1/2026).

Korban, mengalami kerugian hingga Rp22 juta, seorang wanita inisial MT (30) warga Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Kronologi penipuan, Selasa (20/1/2026), korban menghubungi MMM untuk meminta tolong agar abang korban inisial EPT yang tersangkut kasus dugaan tindak pidana narkotika, mendapatkan pengurangan hukuman dari tuntutan jaksa yang dituntut selama 6,5 tahun.

MMM sepakat mau menolong korban, menjanjikan bahwa dia bisa mengurus untuk pengurangan hukuman abang kandung MT, dibawah empat tahun, dengan uang Rp30 juta.

Korban, karena belum memiliki uang Rp30juta, kemudian mentransfer uang Rp20 juta ke rekening BCA milik MMM pada Jumat (23/1/2026) sekira pukul 12.00 Wib dan berjanji akan memenuhi kekurangan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Kemudian, Selasa (27/1/2026) sekira pukul 09:00 Wib, MMM kembali menghubungi MT agar menyerahkan sisa uang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Namun dikarenakan MT masih memiliki uang Rp2 juta, MT pun langsung mentransfernya, kembali ke rekening BCA milik MMM.

Namun, pada Jumat (30/1/2026), MMM menemui korban, yang saat itu sedang menunggu putusan/vonis di PN Sidikalang, mengatakan bahwa abang korban tidak dapat dibantu atau tidak dapat pengurangan hukuman dibawah 4 tahun, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Setelah memastikan tidak ada pengurangan vonis dari tuntutan jaksa kepada abangnya, korban pun menemui MMM ke ruang sidang, meminta agar MMM mengembalikan uangnya Rp22 juta.

Namun, MMM pergi. Dihubungi lewat selular, tidak aktif. Merasa ditipu, uangnya tidak kembali, MT pun melaporkan MMM ke Polres Dairi.

Terpisah, Kasi Humas Polres Dairi AKP Syahril Ramadhan dikonfirmasi wartawan lewat WhatsApp, membenarkan adanya laporan dimaksud.

[Redaktur: Fernando]

Hinca Panjaitan Minta Kajatisu "Bersihkan" Kejari Karo

Tenno Purba — Fri, 03 Apr 2026 10:20:49 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) untuk "membersihkan" Kejari Karo.

Hinca meminta hal itu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang membahas penanganan kasus Amsal Sitepu, di ruang rapat Komisi III DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

"Saya minta, lewat pimpinan, selepas ini, Kajati gunakan kewenanganmu, bersihkan ini semua. Harus begitu," kata Hinca.

Mengutip YouTube TVR Parlemen, dalam rapat itu Hinca memberikan teguran keras terhadap jajaran Kejaksaan.

Ia mendesak Kajati untuk mengambil tindakan tegas dengan menarik atau mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) serta seluruh Kepala Seksi (Kasi) yang terlibat dalam penanganan perkara tersebut. Ia menilai telah terjadi kesalahan fatal dalam proses hukum yang berjalan.

"Saya tidak mundur satu kata pun agar ini berjalan dengan baik. Tarik Kajari, tarik semua Kasi-kasi ini, semua yang terlibat kasus ini, tarik! Setelah itu, Anda harus minta maaf karena kesalahannya fatal," tegas Hinca.

Tak hanya menyasar jajaran di daerah, Hinca juga menyoroti kinerja Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung.

Ia meminta Jaksa Agung melalui Kajati agar memerintahkan Kapuspen untuk meminta maaf kepada publik atas informasi yang dianggapnya tidak akurat.

"Saya minta lewat Kajati, sampaikan ke Jaksa Agung, minta maaf itu Kapuspen karena telah menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Kita panggil saja Kapuspen-nya," tambahnya.

Meski melontarkan kritik tajam, Hinca memberikan apresiasi secara personal kepada Kajati yang hadir langsung dalam rapat tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya berkomunikasi intens dengan Kajati hingga dini hari guna memastikan kehadiran pimpinan kejaksaan wilayah tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada anak buah.

"Saya menghormati Pak Kajati dengan caramu yang elegan. Tadi malam saya berkomunikasi dengan Anda sampai jam dua pagi. Saya katakan, datanglah sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada anak buah. Dan ternyata beliau datang," ujar Hinca.

Namun, Hinca menekankan bahwa kehadiran tersebut tidak menghapuskan proses profesionalisme. Ia meminta agar oknum-oknum jaksa yang bermasalah diberikan sanksi tegas berupa pencopotan untuk dibina kembali.

"Secara profesional, nggak bisa kita hentikan begitu saja ini. Kalau bahasa kita: copot dulu, sekolahkan lagi, belajar lagi supaya semuanya baik," tuturnya.

Lebih lanjut, Hinca menyinggung soal kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya mengenai status putusan bebas dalam kasus ini.

Ia meminta pihak Kejaksaan Agung, khususnya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum), untuk memberikan penjelasan terang mengenai diperbolehkan atau tidaknya langkah kasasi terhadap putusan bebas.

"Supaya ada kepastian hukum, silakan tanya Jampidum. Apa itu? Bolehkah putusan bebas dikasasi? Itu poinnya, agar semua jelas bagi publik dan wartawan," pungkasnya.

[Redaktur: Robert Panggabean]

Wujudkan Rutan Bebas Narkoba, Rutan Sidikalang Kembali Gelar Razia Gabungan Insidentil

Robert Panggabean — Thu, 02 Apr 2026 09:32:41 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Jajaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, kembali menggelar razia gabungan insidentil bersama unsur TNI Polri, Rabu (1/4/2026).

Razia itu difokuskan pada pemberantasan peredaran narkoba dan penertiban barang terlarang didalam blok hunian.

Kegiatan dimaksud sekaitan dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan sekaligus mengimplementasikan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Hal itu dikatakan Karutan Kelas IIB Sidikalang Loviga Ferdinanta Sembiring dalam keterangan diterima WahanaNews.co melalui Kepala KPR Brema Barus.

Dijelaskan, razia dimulai pukul 19.00 Wib dipimpin Karutan Kelas IIB Sidikalang Loviga Ferdinanta Sembiring, dengan melibatkan 33 personel gabungan yang terdiri dari jajaran petugas Rutan, serta personel TNI dan Polri.

Sinergi lintas instansi ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan kondusif.

Kegiatan diawali dengan apel kesiapan yang dipimpin oleh Karutan, dilanjutkan dengan penggeledahan teliti di Blok SM Raja (Kamar 08 dan 09) serta Blok Imam Bonjol (Kamar 09, 10, 11, dan 12).

Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang terlarang yang berpotensi mengganggu keamanan, di antaranya sendok besi, pisau rakitan, kartu remi, pisau cukur, gunting, hingga mancis.

Seluruh barang bukti hasil temuan tersebut segera dimusnahkan di tempat sebagai langkah tegas pencegahan gangguan Keamanan dan Ketertiban (Kamtib).

Karutan Sidikalang menegaskan bahwa razia gabungan ini merupakan tindak lanjut dari poin pertama Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yakni memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan.

"Kami tidak akan memberikan toleransi terhadap keberadaan barang-barang terlarang. Kehadiran rekan-rekan dari TNI dan Polri malam ini memperkuat upaya kami dalam menjaga integritas Rutan Sidikalang," katanya.

Secara keseluruhan, kegiatan penggeledahan berlangsung dengan aman, tertib, dan humanis.

Melalui kegiatan ini, Rutan Sidikalang berkomitmen untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan memberikan pelayanan pemasyarakatan yang PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel) demi terwujudnya tujuan sistem pemasyarakatan yang bersih dan berwibawa.

[Redaktur: Fernando]

Perkuat Sinergi KARDAPAK, Wabup Dairi Dorong Kolaborasi Strategis

Robert Panggabean — Tue, 31 Mar 2026 20:10:29 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Bupati Dairi melalui Wakil Bupati (Wabup) Wahyu Daniel Sagala, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 Kabupaten Pakpak Bharat, di aula Bale Sada Arih, Selasa (31/3/2026).

Keterangan Diskominfo Dairi, dalam forum strategis tersebut, Wahyu menegaskan bahwa hubungan antara Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat bukan sekedar kedekatan geografis, melainkan ikatan historis yang kuat.

Ia mengingatkan bahwa Pakpak Bharat merupakan hasil pemekaran dari Dairi pada tahun 2003, sehingga keduanya memiliki keterkaitan sosial, budaya, dan ekonomi yang tidak terpisahkan.

“Sejarah ini menjadi fondasi penting untuk memperkuat kolaborasi pembangunan ke depan,” ujarnya mengawali.

Lebih lanjut, Wahyu menyoroti besarnya potensi kedua daerah sebagai kawasan strategis yang mampu mewujudkan kemandirian di sektor pangan, energi, dan air.

Menurutnya, pengelolaan potensi tersebut harus dilakukan secara terintegrasi agar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

Dalam konteks pembangunan regional, ia juga menekankan pentingnya penguatan kawasan KARDAPAK (Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

Kawasan ini diproyeksikan sebagai pusat pengembangan pariwisata yang berdaya saing, khususnya dalam mendukung kawasan barat daya Danau Toba.

Hal ini pun menjadi poin penting yang disampaikan Bupati Dairi saat mengikuti Musrenbang serupa di Kabupaten Karo beberapa waktu lalu.

“Kolaborasi yang konkret dan berkelanjutan menjadi kunci agar kawasan ini mampu bersaing dengan destinasi wisata lainnya,” tegasnya.

Tidak hanya pariwisata, Wahyu juga menekankan pentingnya penguatan sektor pertanian serta pengembangan industri berbasis UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

Ia optimis, sinergi lintas wilayah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Musrenbang RKPD ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan program pembangunan, memperkuat kerja sama antar wilayah, serta merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan tersebut.

Dalam kegiatan itu, Wahyu turut didampingi oleh Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Anggara Sinurat, serta Staf Ahli bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pelayanan Umum, Ruspal Simarmata.

[Redaktur: Fernando]

Wujudkan Ketahanan Pangan, Rutan Sidikalang Panen Raya Kubis Tahun 2026

Robert Panggabean — Tue, 31 Mar 2026 15:42:56 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, menggelar kegiatan panen raya Pemasyarakatan Tahun 2026, Selasa (31/3/2026).

Keterangan pers diterima WahanaNews.co, kegiatan yang bertempat di lahan pertanian produktif milik Rutan itu, menjadi bukti nyata keberhasilan program pembinaan kemandirian bagi para warga binaan.

Kegiatan panen raya ini dipimpin Kepala Rutan Kelas IIB Sidikalang, Loviga Sembiring, yang hadir bersama dengan Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR) Brema Barus, Kasubsi Pelayanan Tahanan, Kepala, serta Kasubsi Pengelolaan.

Seluruh jajaran staf juga turut terjun ke lapangan untuk menyukseskan agenda panen komoditas kubis tersebut, menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendukung program kerja di lingkungan Rutan Sidikalang.

Fokus utama dalam panen raya kali ini adalah komoditas kubis yang tumbuh subur di area perkebunan Rutan.

Loviga Sembiring menyampaikan bahwa hasil panen yang melimpah ini merupakan buah dari kerja keras dan dedikasi jajaran pemasyarakatan dalam membimbing warga binaan, mulai dari proses penyemaian hingga perawatan rutin.

"Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan implementasi nyata dari fungsi pemasyarakatan dalam memberikan keterampilan agribisnis kepada warga binaan. Kami berharap bekal ilmu pertanian ini dapat menjadi modal mereka untuk berdikari saat kembali ke masyarakat nanti," ujar Loviga di sela kegiatan.

Ditambahkan, pelaksanaan panen raya ini juga sejalan dengan program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan pertanian produktif di lingkungan Rutan Kelas IIB Sidikalang terbukti efektif menghasilkan produk pangan berkualitas yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Suasana penuh semangat tampak menyelimuti kegiatan yang berlangsung sejak pagi hari tersebut.

Seluruh jajaran Rutan terlihat antusias memetik hasil panen bersama-sama, menandai kesuksesan pembinaan kemandirian di awal tahun 2026 ini.

[Redaktur: Fernando]

Wabup Dairi Buka Rakor Teknis Program HDDAP, Target Lahan Holtikultura 606 Hektar

Robert Panggabean — Mon, 30 Mar 2026 21:52:51 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Wakil Bupati (Wabup) Dairi, Sumatera Utara, Wahyu Daniel Sagala membuka Rapat Koordinasi (Rakor) teknis program Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP), di aula Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Senin (30/3/2026).

Keterangan Diskominfo, rapat tersebut sebagai lanjutan bagian dari persiapan penyusunan dokumen Human Capital Development Plan (HCDP).

Dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan oleh Wakil Bupati Dairi, Bupati Dairi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pertanian atas terpilihnya Dairi sebagai penerima manfaat dari 13 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Diharapkan, program ini berjalan dengan efektif, tepat sasaran sehingga kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat tercapai melalui kegiatan yang dirancang secara terencana dan berkelanjutan.

"Saya tegaskan bahwa Pemkab Dairi berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan HDDAP, baik dari sisi kebijakan, koordinasi, maupun pendampingan di lapangan, agar program ini memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujar bupati dalam sambutan tertulisnya.

Ia tekankan, peran Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai leading sektor agar benar-benar melibatkan semua unsur yang terlibat dalam program HDDAP.

Bappeda berperan dalam perencanaan yang mendukung sektor holtikultura, Dinas Perindagkop dan UKM berperan dalam hilirisasi hasil pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) berperan dalam mengakomodir kebutuhan infrastruktur pendukung kegiatan budidaya holtikultura.

Sementara Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kesti Angkat menyampaikan luas lahan yang ditargetkan untuk pengembangan yakni 606 hektar.

Yang sudah terealisasi yakni seluas 160,1 hektar yang berada di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Parbuluan, Sumbul, dan Pegagan Hilir.

"Untuk komoditi yakni bawang merah, cabai, wortel, kubis. Kami harapkan ke depan target lahan yang belum terpenuhi bisa terealisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Kementerian Pertanian, yakni yang mewakili Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura Sekar Insani Sumunaringtyas, mewakili Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ernawati HR, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Anggara Sinurat, Kepala Dinas PUTR Masaraya Berutu, Kepala Bappeda Romedi Bangun.

[Redaktur: Fernando]

Bupati Dairi Serahkan Laporan Keuangan Unaudited kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara

Robert Panggabean — Mon, 30 Mar 2026 20:42:18 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Bupati Dairi, Sumatera Utara, Vickner Sinaga, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (Unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, di auditorium BPK Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Senin (30/3/2026).

Keterangan Diskominfo, penyerahan laporan keuangan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sekaligus memenuhi kewajiban konstitusional sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Boby Nasution dalam sambutannya menegaskan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus diiringi dengan integritas dan tata kelola yang baik.

“Meski telah meraih WTP, kita tidak ingin masih ada praktik-praktik yang menyimpang. Oleh karena itu, selain tertib administrasi, pelaksanaan anggaran juga harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Terlebih dalam kondisi penanganan bencana, penggunaan anggaran harus tetap dapat dipertanggungjawabkan meskipun terjadi pergeseran dari rencana awal,” tegas Bobby.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dan BPK dalam melihat penggunaan anggaran, khususnya dalam situasi darurat seperti penanganan bencana yang membutuhkan respon cepat.

Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Paula Henry Simatupang, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menyerahkan laporan keuangan tepat waktu.

“Kami mengapresiasi komitmen kepala daerah dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan. Ketepatan waktu ini merupakan langkah awal yang baik untuk mewujudkan pemeriksaan yang efektif dan meningkatkan kualitas laporan keuangan,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari ketepatan waktu maupun capaian opini, tetapi juga dari transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

BPK juga mengingatkan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal, penertiban pengelolaan aset, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyerahan LKPD kali ini dilakukan secara serentak bersama beberapa daerah lainnya, di antaranya Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Nias, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Gunungsitoli, Pemerintah Kota Tanjungbalai, dan Pemerintah Kota Medan

Turut hadir mendampingi Bupati Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Surung Charles Bantjin, Kepala Badan Aset Daerah Rahmat Syah Munthe, Kepala Inspektorat Kabupaten Dairi Jonny Hutasoit.

[Redaktur: Fernando]

Besok, Komisi III DPR RI Gelar RDPU Kasus Amsal Sitepu

Tenno Purba — Sun, 29 Mar 2026 15:53:43 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan Komisi III akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait perkara yang menjerat videografer Amsal Sitepu, besok, Senin (30/3/2026) pukul 09.00 WIB.

Disebut, forum ini digelar merespons derasnya desakan publik yang menilai penanganan perkara tersebut mengandung ketidakadilan.

“RDPU ini untuk menyikapi aspirasi masyarakat,” kata Habiburokhman, Minggu (29/3/2026), mengutip medantoday.com.

Perkara Amsal berangkat dari tuduhan penggelembungan anggaran dalam proyek pembuatan video profil desa. Namun Komisi III menyoroti karakter kerja videografi sebagai sektor kreatif yang tidak memiliki standar tarif baku.

Dalam konteks itu, penilaian “kemahalan” menjadi relatif dan bergantung pada kesepakatan para pihak.

Di persidangan, posisi penuntut umum tampak tidak sepenuhnya solid. Jaksa Penuntut Umum Wira Arizona menyatakan terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primair.

Meski demikian, pada dakwaan subsidair, jaksa tetap menilai Amsal melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan dalil penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara.

Atas dasar itu, jaksa menuntut pidana penjara dua tahun. Konstruksi dakwaan ini menuai kritik.

Sejumlah pihak mempertanyakan penerapan Pasal 3 karena Amsal bukan pejabat negara maupun pengelola anggaran. Ia merupakan penyedia jasa di sektor audio visual.

Penasihat hukum Amsal, Willyam Raja, mengungkapkan bahwa 20 kepala desa yang dihadirkan sebagai saksi menyatakan proyek pembuatan video profil desa disepakati dengan nilai Rp 30 juta per desa.

Para saksi juga menegaskan pekerjaan telah selesai dan dibayar tanpa keberatan.

“Tidak ada komplain dari para kepala desa. Semua administrasi dan pembayaran sesuai kesepakatan,” ujar Willyam.

Menurut dia, para saksi bahkan mengaku tidak mengetahui alasan Amsal diproses secara pidana. Keterangan tersebut menjadi salah satu poin yang akan disorot dalam RDPU.

Habiburokhman menegaskan, Komisi III akan mengingatkan aparat penegak hukum agar mengedepankan keadilan substantif, sejalan dengan semangat pembaruan KUHP dan KUHAP.

“Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada formalitas,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi seharusnya diprioritaskan pada perkara yang berdampak besar terhadap kerugian negara, termasuk optimalisasi pengembalian kerugian tersebut.

RDPU Komisi III diharapkan menjadi ruang uji atas konstruksi hukum perkara ini—apakah memenuhi prinsip keadilan, atau justru mencerminkan pendekatan yang terlalu formalistik dalam menafsirkan tindak pidana korupsi.

[Redaktur: Fernando]

Bupati Dairi Terima Kunjungan Presiden Komisaris NT Corp, PLTMH Akan Dibangun

Robert Panggabean — Fri, 27 Mar 2026 20:14:01 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Bupati Dairi, Sumatera Utara, Vickner Sinaga menerima kunjungan Presiden Komisaris NT Corp Nurdin Tampubolon, di pendopo bupati, Jumat (27/3/2026).

Keterangan Diskominfo, kehadiran Nurdin Tampubolon bersama keluarga turut disambut oleh Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin, Asisten Pembangunan dan Perekonomian Junihardi Siregar, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Iwan Taruna Berutu, serta Ketua TP PKK Dairi Rita Puspita Vickner Sinaga.

Dalam pertemuan yang berlangsung dengan penuh kekeluargaan itu, Bupati Dairi sampaikan pertemuan ini adalah sebagai tanda persahabatan di level senior dikarenakan pernah saling bekerjasama saat mengemban tugas sebagai Direktur PLN.

Bupati Dairi mengatakan, kehadiran Nurdin Tampubolon, untuk memberikan dukungan dalam membangun Dairi melalui bisnis yang profesional.

Dukungan yang diberikan oleh Nurdin Tampubolon diutarakan Bupati Vickner Sinaga, yakni akan dibangunnya satu atau dua Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Dairi.

"Saya pastikan itu akan di bangun," kata Bupati Dairi Vickner Sinaga.

"Terimakasih atas dukungan yang diberikan oleh Pak Nurdin Tampubolon. Semoga memberikan dampak yang baik untuk Dairi. Hari ini juga Pak Nurdin membawa 5.000 bibit pohon produktif untuk ditanam di Dairi. Bibit pohon itu nantinya akan kita tanam dan kita rawat," ucap Bupati Dairi diakhir sambutannya.

Sementara itu, Nurdin Tampubolon dalam pertemuan ini menyampaikan terimakasih atas sambutan yang diberikan oleh Bupati Dairi. Nurdin katakan kedatangannya bukan hanya untuk berwisata, namun ingin melihat Dairi khususnya Kota Sidikalang lebih dekat.

Kami ingin berpartisipasi dalam membangun Dairi ini. Dairi menjadi salah satu Kabupaten yang tertua dimana menjadi salah satu penghasil devisa bagi negara," ucap Nurdin yang pernah sebagai Anggota DPRD RI periode 2014-2019.

Masih kata Nurdin, Bupati Dairi salah satu tokoh yang dapat mengelola energi Indonesia yang dibuktikan dengan menjadi Direktur PLN untuk Wilayah Indonesia Timur. Kinerjanya sangat luar biasa mengingat Daerah Indonesia Timur masih belum terjangkau untuk energi.

"Bupati datang ke Dairi untuk membangun dengan tulus, tentunya di dukung dengan kinerja dari para jajarannya. Apabila Dairi ini menjadi daerah terbaik, maka akan semakin banyak dukungan datang dari pusat," kata Nurdin.

"Kami berminat untuk mendukung pembangunan di Dairi, nanti kita akan diskusikan bersama apa langkah yang akan dilakukan. Kalau kita mau maju, kita harus komit. Semoga Dairi akan jauh lebih maju di tangan Pak Bupati dengan dukungan dari seluruh jajarannya," tambah Nurdin menutup sambutannya.

Sebagai informasi, NT Corp (Nurdin Tampubolon Corporation) adalah kelompok usaha yang berpusat di Jakarta, Indonesia.

Perusahaan ini beroperasi di berbagai sektor, terutama perkebunan kelapa sawit, media, properti, energi, nikel, dan teknologi. NT Corp dikenal memiliki anak usaha di perkebunan (PT BUM), Nusantara TV, dan proyek industri.

[Redaktur: Fernando]

Wabup Dairi Sidak Pasca Libur Lebaran, Disiplin ASN Jadi Perhatian

Robert Panggabean — Wed, 25 Mar 2026 13:27:26 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Usai libur panjang lebaran 1447 H Tahun 2026, Bupati Dairi, Sumatera Utara, melalui Wakil Bupati (Wabup) Wahyu Daniel Sagala melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (25/3/2026).

Keterangan Diskominfo, sidak dilakukan untuk memastikan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta optimalisasi pelayanan publik yang sempat terhenti selama masa libur.

Wabup bersama rombongan dari Dinas BKPSDM menyambangi beberapa kantor dinas, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, Kesbangpol,Dinas P3AP2KB, Disperindagkop, Puskesmas Batang Beruh dan RSUD.

Kehadiran Wabup pun langsung menjadi perhatian para pegawai yang baru kembali beraktivitas terutama saat kunjungan di RSUD.

Ditemui diruangannya usai Sidak, Wahyu menyampaikan, secara persentase, kehadiran ASN sudah baik, jikapun ada beberapa orang ASN yang tidak hadir.

"Berdasarkan informasi yang kita dapat, alasannya masih dapat ditolerir dan dimaklumi, juga tidak sampai mengganggu pelayanan," kata Wahyu.

Wabup menyampaikan ada masukan yang diperoleh dari masyarakat sebagai sosial kontrol pemerintah, seperti saat sidak di RSUD. Kepada masyarakat Wabup menyampaikan hal tersebut akan menjadi perhatian dan akan segera ditindaklanjuti sehingga pelayanan maksimal.

Ia menegaskan bahwa kedisiplinan merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, juga sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama setelah periode libur panjang yang berpotensi menurunkan ritme kerja.

Di akhir kegiatan, Wabup menegaskan bahwa hasil sidak akan terus dipantau melalui BKPSDM dan akan terus ditindaklanjuti, termasuk pemberian sanksi bagi ASN yang melanggar aturan disiplin.

“Ini bukan sekedar sidak, tapi pengingat bahwa kita adalah pelayan masyarakat. Disiplin dan tanggung jawab tidak boleh ikut libur,” pungkasnya.

[Redaktur: Fernando]

Konflik Timur Tengah, Laut Merah Punya Cerita

Tenno Purba — Sat, 21 Mar 2026 14:11:17 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan mengulas konflik yang tengah terjadi saat ini di Timur Tengah, serta pengaruhnya ke sawit di Indonesia.

Dilihat WahanaNews.co di akun facebooknya, Kamis (19/3/2026), berikut ulasan Hinca Panjaitan tersebut.

Kita Non Blok, Tapi Dagangan Kita Tidak
Ada kebanggan yang kita wariskan turun temurun soal politik luar negeri Indonesia. Apa itu, bebas aktif, tidak berpihak.

Dan ketika Iran dan Israel saling serang, posisi resmi kita selalu sama, yakni memghimbau semua pihak menahan diri, mendorong perdamaian dan menegaskan bahwa kita bukan bagian dari konflik itu.

Tapi, coba tanya ke pelabuhan Belawan di Medan, tempat saya dulu besar, karena sekolah di kota Medan.

Kapal-kapal yang membawa minyak sawit kita ke India, ke Pakistan, ke Bangladesh, semua melewati rute yang sama, laut Merah, selat Hormuz, persis di jantung kawasan yang sedang bergejolak itu.

Torsa politik saya yang lalu, telah mengangkat soal isu selat Hormuz ini. Kita memang bukan peserta konflik. Tapi perdagangan kita terjebak di tengah-tengahnya.

Perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia menguasai lebih dari separuh ekspor minyak sawit dunia. Nilainya pun besar sekali. 20 miliar dolar di tahun 2024.

Industri ini juga menghidupi 4,5 juta orang Indonesia. Tapi semua itu harus keluar lewat satu pintu dan pintu itu sedang dalam kondisi yang tidak bisa kita prediksi belakangan ini.

Apa yang Terjadi Ketika Pintu Itu Macet
Kita tidak perlu berspeklulasi soal ini karena kita sudah punya contoh nyata. Akhir tahun 2023 ketika Houti menyerang kapal-kapal di laut Merah, hampir semua perusahaan pelayaran internasional besar, memutuskan hal yang sama, apa itu, putar balik. Ambil rute Afrika.

Perjalanan yang biasanya 2 minggu, berubah menjadi sebulan. Biaya operasional membengkak drastis. Dan karena mereka tidak mau rugi, selisih itu dibebankan kedalam rantai harga komoditas.

Bagi eksportir sawit, ini berarti margin yang lebih tipis. Bagi pengepul ini berarti negosiasi yang lebih ketat lagi. Dan pada ujung rantai yang paling bawah, ada petani, orang-orang yang saya wakili di Sumatera Utara III yang tiba-tiba mendapati harga beli tandan buah segar turun. Tanpa penjelasan, tanpa pemberitahuan.

Mereka tidak tahu apa yang terjadi di laut Merah. Yang mereka tahu hanya harga minggu ini, lebih rendah dari minggu lalu. Itulah yang terjadi dua tahun lalu. Ketika situasinya belum sepanas sekarang.

Wajah yang Tidak Muncul di Berita
Ketika media memberitakan dampak konflik Timur Tengah pada komoditas yang tampil biasanya adalah grafik harga.

Konfrensi pers teman-teman dari gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia, yang datar-datar saja, landai-landai saja, atau rilis dari Kementerian Perdagangan.

Sedangkan petani sawit di Sumatera Utara tidak masuk dalam frame itu. Padahal merekalah yang paling langsung menanggung konsekuensinya. Di Labuhan Batu, di Asahan, di Padang Lawas, dan atau tempat-tempat lain penghasil kelapa sawit.

Sebagian besar kebun dikelola keluarga dengan lahan 2-4 hektar saja, kecil sekali. Tidak ada kontrak jangka panjang yang melindungi mereka dari fluktuasi harga.

Tidak ada instrumen keuangan untuk meredam guncangan harga. Panen datang setiap dua minggu dijual kepengepul dan harganya mengikuti kondisi hari itu.

Nah ketika biaya logistik global naik akibat gangguan di jalur laut nun jauh disana, tekanan itu tidak berhenti di level korporasi.

Ia mengalir turun sampai ke tangan petani yang bahkan tidak tahu nama selat yang menjadi sumber masalahnya.

Inilah yang selalu luput dari diskusi kita. Bahwa geopolitik itu bukan abstraksi. Ia konkrit dan ujung-ujungnya selalu mendarat di tempat yang paling tidak siap menerimanya.

Produsen Terbesar yang Tidak Punya Suara
Ini pun jadi soal kita. Yang membuat situasi ini semakin pelik adalah kenyataan bahwa sebenarnya kita punya modal yang sangat besar untuk tidak berada di posisi ini.

Lebih dari separuh pasokan minyak sawit dunia berasal dari Indonesia. Kalau kita berhenti ekspor selama sebulan, harga minyak nabati global akan langsung berguncang.

Itu bukan kecil. Itu leverage yang nyata. Tapi leverage itu tidak pernah kita gunakan sebagai instrumen posisi tawar dalam diplomasi dagang, dalam negosiasi rute, atau dalam percakapan tentang keamanan jalur ekspor.

Kita selalu hadir sebagai penjual yang perlu pembeli, bukan sebagai pemain yang posisinya menentukan keseimbangan pasar.

Apa akibatnya? Akibatnya adalah setiap kali ada gangguan dari luar, entah itu konflik, entah itu kenaikan biaya, entah itu perubahan regulasi, yang menyesuaikan diri selalu diri kita.

Bukan karena kita tidak ada pilihan lain tapu karena kita tidak pernah menyiapkan pilihan itu sejak awal.

Selat yang Tidak Pernah Benar-benar Aman
Satu hal yang perlu kita terima dengan jujur adalah bahwa kawasan Timur Tengah tidak pernah benar-benar stabil dalam 50 tahun terakhir. Sekali lagi, dalam 50 tahun terakhir.

Ketegangan antara Iran, Israel dan Amerika Serikat selalu ada dalam berbagai derajat. Ia kadang mereda, tapi tidak pernah selesai.

Dan selat Hormuz, lau Merah, teluk Aden, semua tetap berada disana, tetap menjadi jalur yang tidak bisa kita lewati dan tetap menjadi titik paling rentan setiap kali suhu kawasan itu naik lagi.

Pertanyaannya, bukan apakah situasi ini akan memburuk. Pertanyaannya adalah ketika ia memburuk lagi, dan itu hanya soal waktu, apakah kita masih akan merespon dengan cara yang sama seperti hari ini atau dua tahun yang lalu? Diam, menyerap sendiri lalu melanjutkan hidup seolah tidak pernah ada yang perlu diubah.

Hilirisasi Tidak Mengubah Peta
Apa itu? Begini penjelasannya. Orang biasanya menyebut hilirisasi sebagai solusi. Jangan ekspor mentah. Olah dulu, naikkan nilai tambah dan secara prinsip itu benar. Kita memang harus menuju kesana.

Tetapi ada satu hal yang ingin saya ingatkan. Yang jarang dibahas dalam narasi hilirisasi itu.

Apa itu? Ternyata biodiesel tetap dikirim lewat kapal. Oleokimia tetap melewati rute yang sama.

Produk hilir sawit seberapapun tinggi nilai tambahnya, pada akhirnya harus keluar dari pelabuhan kita dan melewati peraian yang sedang kita bicarakan ini.

Hilirisasi menjawab soal nilai, tapi tidak sama sekali mengubah satupun garis di peta.

Kalau selat Hormuz sedang tidak aman, kapal yang membawa biodiesel kita menghadapi resiko yang sama persis dengan kapal yang membawa CPO mentah itu.

Kita butuh dua percakapan yang berbeda sekaligus untuk dua masalah yang berbeda.

Hilirisasi adalah percakapan yang pertama, yang kita sudah mulai. Tetapi percakapan kedua tentang diversifikasi rute, tentang membangun posisi tawar di pasar yang lebih beragam, itu hampir tidak pernah kita mulai dengan serius. Karena itu, saya ajak kita serius bicara tentang hal ini.

Mengelola Bukan Berarti Menunggu
Setiap kali ada eskalasi di Timur Tengah, kita selalu terkejut dengan dampaknya pada komoditas.

Padahal polanya sudah berulang cukup lama, untuk kita tidak lagi bisa sebut tidak terduga.

Di suatu tempat di Labuhan Batu, ada petani yang hari ini sedang memanen sawit tanpa tahu bahwa harga yang akan dia terima minggu depan sedang dipengaruhi oleh keputusan yang diambil di Teheran, atau di Tel Aviv, atau di Washington DC.

Dia tidak bisa berbuat apa-apa soal itu. Tetapi saya yakin, Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya seharusnya bisa. Dan dari parlemen ini, kita dukung penuh.

Mengelola industri sebesar ini bukan hanya soal mendorong produksi dan ekspor saja. Ia juga soal memastikan bahwa ketika dunia sedang tidak stabil, kita sudah cukup siap untuk tidak selalu menjadi pihak yang menerima tekanan paling bawah.

Sampai hari ini, kesiapan ini masih belum lengkap, kalau tidak ingin disebut belum ada. Dan selama belum ada, konflik manapun yang terjadi ribuan kilometer nun jauh dari sini, akan selalu menemukan cara untuk sampai ke kebun-kebun kelapa sawit rakyat kita.

[Redaktur: Fernando]

Hinca Panjaitan: Relawan Leluhur Masa Depan Menjadikan Pemakaman Asri dan Teduh

Tenno Purba — Thu, 19 Mar 2026 13:05:36 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Anggota Komisi III DPR RI mengunggah kegiatannya dalam pembentukan relawan leluhur masa depan.

Dilihat WahanaNews.co di akun facebooknya, Kamis (19/3/2026), berikut unggahan dimaksud.

Relawan Leluhur Masa Depan adalah sebuah gerakan moral yang kami mulai di Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun.

Tepat 16 Pebruari 2020 atas permintaan sahabat-sahabat kami disana bung Talib dan kawan-kawan, juga pangulu Nagori Bangun bung Aju serta masyarakat.

Untuk mengadakan kenduri menyambut bulan suci Ramadan. Saya mengiyakan sekaligus saya menyebutnya kenduri empat pilar MPR-RI.

Kami bicara tentang bagaimana kita menghadapi perjalanan hidup kita dari mulai lahir sampai besar berkarya dan kemudian menghadap sang pencipta.

Karena itu biasanya menjelang bulan ramadan kita berdoa, kita berziarah, membersihkan diri, hati dan pikiran untuk menyambut bulan suci itu.

Lebih dari 200 orang hadir dan kami duduk bersila di atas tikar yang dihadiri oleh bapak dan ibu dari kelompok pengajian dan perwiritan dari 6 dusun senagori Bangun.

Juga hadir undangan dari unsur agama nasrani dan juga Budha juga ada datang dari Desa Pandansari Kabupaten Asahan.

Setelah tokoh agama ustad kami membacakan doa dan tausiahnya, dilanjutkan kemudian pangulu Nagori Bangun melaporkan bahwa pemakaman umum didesanya sudah tak memadai lagi.

Dua pemakaman umum untuk muslim, satu untuk nasrani dan satu untuk Budha. Karena itu ia meminta bantuan dari negara melalui wakilnya di DPR, Saya Hinca Panjaitan.

Saya meresponnya dan bagi saya kenduri itu adalah sesuatu yang sangat berkearifan lokal dan saya lakoni jauh sejak kecil di kampung saya di Aek Songsongan Bandar Pulau Asahan.

Bagi saya kenduri bukan sekedar doa. Ia adalah simpul ingatan simpul kasih simpul kebangsaan.

Duduk bersila di atas tikar bertatapkan langit Sumatera yang teduh ratusan warga menyatukan harap. Tradisi leluhur selalu dirawat. Nilai kebangsaan selalu diteguhkan dan ramadan disambut dengan jiwa yang bersih. Nasionalis, religius.

Ini adalah kepedulian yang membumi. Menghidupkan pemakaman lintas iman menjaga generasi dari bahaya narkoba dan menegaskan bahwa nasionalisme dan religiusitas dapat berjalan beriringan dalam harmoni.

Inilah yang disebut orang yang tak lupa akan akar. Tak lelah merawat rukun dan tak berhenti menanam masa depan.

Karena itu bagi saya kenduri adalah kearifan lokal yang sangat mulia dilakukan bersama-sama.

Saya menjelaskan kepada seluruh yang hadir untuk menjawab permintaan Pangulu Nagori Bangun itu.

Saya menyatakan begini. Barang siapa yang menghormati pata leluhurnya dengan sepenuh hatinya sesungguhnya dia sedang mempersiapkan dirinya menjadi leluhur bagi generasi dia berikutnya.

Inilah yang saya sebut dengan relawan leluhur masa depan.

Saya menawarkan kepada hadirin yang hadir, sejak malam hari ini 16 Pebruari 2026 di rumah aspirasi saya disini kita dirikan Relawan Leluhur Masa Depan yang tugasnya adalah kerja sosial merawat membersihkan dan membuat asri pemakaman umum.

Sebab para pemimpin bukan hanya bertanggungjawab bagi warganya yang masih hidup dan sehat tapi juga bertanggungjawab untuk warganya yang telah mendahului menghadap sang pencipta.

Kemudian saya bertanya kepada mereka apakah bapak ibu semua berkenan jika relawan leluhur masa depan ini memgambil peran untuk memperbaiki membersihkan menjadikan pemakaman umum dua pemakaman umum yang untuk muslim, satu untuk nasrani dan satu Budha kita revitalisasi yang saya sebut garden memorial.

Agar semua kita mengingat bahwa sang pendahulu kita di desa ini adalah juga pahlawan-pahlawan desa ini dan mereka layak diperlakukan secara baik.

Sebab ketika masih hidup mereka paling setia membuka desa ini merawat desa ini menjaga desa ini membayar PBB tanahnya sampai akhirnya ia sampai kepada sang pencipta.

Semua mengangkat tangannya dan menyampaikan suaranya setuju dan karena itu kami sepakati untum membuat percontohan pertama di seluruh Indonesia satu desa satu pemakaman umum yang asri dan baik dan memenuhi rasa keadilan sosial kita.

Semoga ini menjadi contoh pertama untuk terus kita rawat terus kita jaga terus kita bikin asri pemakaman umum di desa-desa kita dimanapun berada.

[Redaktur: Fernando]

Kebakaran di Kedeberek Dairi, Empat Rumah Hangus, Satu Rusak

Robert Panggabean — Tue, 17 Mar 2026 13:44:34 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Kebakaran terjadi di Kedeberek, Desa Palding, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Selasa (17/3/2026) siang.

Kepala UPT Damkar pada BPBD Dairi Amudi Situmeang dalam keterangan lewat selular menyebut, akibat peristiwa itu, empat rumah warga hangus dan satu rusak.

"Rumah hangus milik Jono Tarigan, Pardamean Nababan, Jaudin Pinem dan Rusdian Solin. Rumah rusak milik Arifin Sembiring," sebut Amudi.

Dijelaskan, informasi peristiwa itu diterima sekitar pukul 11.39 Wib. Satu unit mobil damkar dari pos siaga Tigalingga beserta petugas kemudian dikerahkan ke lokasi, tiba pukul 11.43 Wib.

Petugas melakukan pemadaman hingga pendinginan sekitar pukul 13.05 Wib. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Penyebab kebakaran, masih dalam penyelidikan pihak terkait.

[Redaktur: Fernando]

Ini Sikap Komisi III DPR RI Atas Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

Tenno Purba — Tue, 17 Mar 2026 13:14:55 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Komisi III DPR RI menyatakan sikap terkait kasus penyiraman air keras oleh orang tak dikenal terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Dilihat WahanaNews.co dalam unggahan facebook anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan, berikut isi pernyataan sikap dimaksud.

Pada pagi hari ini Komisi Ill DPR RI telah menggelar rapat khusus terkait penyiraman air keras kepada Sdr. Andrie Yunus, aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Kami prihatin dan mengecam keras aksi penyiraman air keras tersebut karena bukan sekedar kriminal biasa melainkan kejahatan terhadap Demokrasi.

Berikut kesimpulan rapat Komisi Ill DPR RI yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 20A UUD NRI 1945 dan Pasal 98 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UUMD3), yakni sebagai berikut:

1. Komisi Ill DPR RI menegaskan bahwa Sdr. Andrie Yunus wajib memperoleh haknya untuk mendapatkan perlindungan, baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia, serta baik sebagai warga negara maupun sebagai pembela Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aksi penyiraman air keras terhadap Sdr. AndrieYunus merupakan bentuk resistensi atau perlawanan terhadap komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo untuk memaksimalkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Asta Cita.

3. Komisi Ill DPR RI meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras kepada Sdr. Andrie Yunus secara cepat, transparan dan profesional serta segera mengungkap dan menangkap para pelakunya, baik yang merencanakan, memerintahkan, melaksanakan maupun melakukan perbantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Komisi III DPR RI meminta kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menjamin seluruh pembiayaan pengobatan terbaik dan pemulihan kesehatan Sdr. Andrie Yunus.

5. Komisi III DPR RI meminta Polri dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk berkoordinasi dan memberikan perlindungan khusus kepada Sdr. Andrie Yunus beserta keluarga, organisasinya, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk menjamin keamanan agar tidak terjadi kekerasan susulan kepada mereka.

6. Komisi III DPR RI akan terus mengawal penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Sdr. Andrie Yunus untuk memastikan ditegakkannya hukum, kebenaran, dan keadilan bagi Andrie Yunus dengan melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat secara berkala dengan aparat penegak hukum terkait.

Kesimpulan rapat itu ditandatangani Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

[Redaktur: Robert Panggabean]

Gandeng TNI, Rutan Sidikalang Gelar Razia Insidentil Kamar Hunian

Robert Panggabean — Sun, 15 Mar 2026 09:33:32 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, terus mempertegas integritas pelayanan dan keamanan melalui langkah preventif yang ketat.

Sejalan dengan implementasi 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rutan Sidikalang menggelar razia insidentil gabungan bersama jajaran TNI sebagai upaya nyata pemberantasan barang terlarang yang berpotensi menjadi celah praktik Pungutan Liar (Pungli) dan peredaran narkoba, Sabtu (14/3/2026).

Keterangan pers diterima WahanaNews.co, penggeledahan itu dipimpin langsung Kepala KPR Rutan Kelas IIB Sidikalang, Brema Barus, yang dimulai pada pukul 20.00 Wib.

Sebanyak 17 personel gabungan, terdiri dari 15 petugas Rutan dan 2 anggota TNI, diterjunkan untuk menyisir kamar hunian nomor 16 hingga 23 di Blok Imam Bonjol secara teliti.

Karutan Kelas IIB Sidikalang Loviga Sembiring menegaskan bahwa razia ini bukan sekadar rutinitas keamanan, melainkan bentuk pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada fasilitas atau barang terlarang yang disalahgunakan untuk praktik penipuan maupun pungutan tidak resmi di dalam Rutan.

"Kami berkomitmen menciptakan lingkungan yang bersih dan transparan. Razia gabungan ini adalah bukti nyata bahwa tidak ada ruang bagi barang ilegal maupun praktik pungli di Rutan Sidikalang," tegas Loviga.

Dalam penggeledahan, petugas berhasil menyita berbagai barang yang dilarang berada di dalam sel.

Diantaranya, 6 buah pisau rakitan, 2 buah pisau cukur, 1 buah gunting, 8 buah botol kaca, 8 buah mancis, 2 buah sendok besi, penggaris besi, jarum, dan kartu remi.

Seluruh barang temuan tersebut didata dan dimusnahkan di tempat untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.

Sinergi antara Rutan dan TNI ini diharapkan dapat memutus mata rantai potensi gangguan keamanan serta menjaga marwah institusi dari segala bentuk penyimpangan.

Kegiatan berakhir dengan aman dan tertib, menunjukkan kesiapan personel dalam menjaga stabilitas dan integritas hunian demi pelayanan pemasyarakatan yang lebih baik.

[Redaktur: Fernando]

Pengamanan Nyepi dan Idul Fitri, Polri Diminta Koordinasi dengan Pertamina

Tenno Purba — Thu, 12 Mar 2026 13:23:58 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan dalam pengamanan Nyepi dan Idul Fitri 2026 meminta jajaran kepolisian berkoordinasi dengan Pertamina.

Hal itu disampaikan Hinca dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

“Pastikanlah berkordinasi dan berkolaborasi dengan Pertamina bahwa stok bbm di SPBU tersedia," kata Hinca, sebagaimana diunggahnya di akun facebooknya.

Adapun kesimpulan rdp itu, pertama, komisi Ill DPR RI mendukung program-program prioritas Baharkam Polri tahun anggaran 2026 sebagai arah pelaksanaan tugas dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kemudian, meminta Baharkam Polri untuk mengoptimalkan kegiatan pengamanan selama bulan suci Ramadhan, arus mudik dan arus balik, hingga perayaan Hari Raya ldul Fitri dan Hari Raya Nyepi tahun 2026 untuk menciptakan kondusifitas keamanan di masyarakat.

Selanjutnya, meminta Baharkam Polri untuk terus meningkatkan peran dan fungsi kepolisian dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri dengan meningkatkan program-program yang lebih diarahkan pada pencegahan, pembinaan dan kedekatan dengan masyarakat agar terwujudnya situasi masyarakat yang kondusif.

[Redaktur: Fernando]

Gejolak BBM di Indonesia, Ini Penyebabnya

Tenno Purba — Tue, 10 Mar 2026 11:57:10 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyoroti belum ditangkapnya Riza Chalid, tersangka skandal korupsi di sektor tata kelola minyak.

Sorotan itu diunggah Hinca dalam video lewat akun facebooknya, Hinca IP Panjaitan, dilihat WahanaNews.co, Selasa (10/3/2026).

Berikut kutipan narasi unggahan Hinca serta kronologi kasus dimaksud.

"Tingkat kepercayaan publik terhadap satu kasus besar yang hingga kini masih belum menemukan titik terangnya. Judulnya pun seram, mega skandal korupsi di sektor tata kelola minyak," sebut Hinca mengawali.

Skandalnya memang seakan tenggelam terlalu cepat. Bahkan ketika kerugiannya membengkak sampai ratusan triliun rupiah.

Lihatlah angka surver dari Indikator. 87,3 persen responden survey meyakini bahwa Riza Chalid memang terlibat dalam skema rente minyak nasional tersebut.

Adapun awal mula skandal, sebenarnya dimulai bukan dari Riza Chalid. Melainkan dari soal tata kelola minyak.

Tepatnya 24 Pebruari 2025 Kejaksaan Agung membuka penyidikan dugaan korupsi di Pertamina. Termasuk anak usahanya dan perusahaan-perusahaan kontraktor migas dari 2018 hingga 2023.

Ditahap awal, fokusnya sederhana. Bagaimana bisa ada broker yang selalu memang tender. Bagaimana mungkin harga dasar BBM bisa terus naik tanpa kendali. Alhasil, negara selalu nombok alias tekor besar.

Subsidi juga jadi jebol. Nama Riza Chalid belum disebut waktu itu. Tapi struktur permainannya mulai terbaca.

Bulan-bulan berlalu dan Februari 2025 menjadi momen penghubung. Anak Riza Chalid bernama Muhammad Kerry Andrianto Riza ditetapkan sebagai tersangka.

Ia terlibat dalan skema impor dan pencampuram BBM yang licik.

Apa itu? Dokumen menyebut RON 92 tapi faktanya yang dikirim ternyata hanya RON 90. Yang kemudian diblended.

Diatas kertas namanya Pertamax. Dilapangan disebut Pertalite. Dua nama yang berbeda. Dua fungsi yang berbeda. Dua benda yang berbeda.

Dan negara membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Masyarakat yang dirugikan.

Disanalah seantero nusantara ribut. Gaduh, marah. Sampai akhirnya banyak yang menaruh curiga pada pompa bensin milik pertamina. Bahkan hingga hari ini, tidak mudah memperbaiki image dan citra buruk itu.

Ketika publik sadar bahwa ia bukan sekedar mark up melainkan manipulasi spesifikasi yang berdampak ke APBN dan kualitas bensin di SPBU, kejaksaan pun bergerak cepat.

Pada 10 Juli 2025, nama Riza Chalid resmi ditetapkan sebagai tersangka. Publik pun puas. Karena akhirnya tersentuh juga nama yang selalu menjadi perbincangan publik ini.

Ia disebut sebagai pemilik tersembunyi dari perusahaan yang menguasai terminal BBM Merak. Ia juga diduga memaksa masuknya proyek sewa terminal yang belum dibutuhkan.

Mencabut skema kepemilikan dari kontrak dan bahkan menetapkan harga sewa yang bikin gatal logika kita.

Terminal itu menjadi mesin rente. Pertamina jadi sapi perah. Negara menanggung sisa-sisanya. Sakit sekali rasanya.

Tapi tepat ketika publik mulai bersorak karena sudah ditetapkan tersangka, ternyata orangnya sudah tidak ada di negeri ini. Tidak ada di republik ini. Ia sudah kabur.

Riza Chalid sudah di luar negeri sejak sebelum status tersangka diumumkan.

Awalnya disebut di Singapura lalu kabarnya bergeser ke Malaysia atau mungkin negara Asean lainnya yang dulu akrab dengan saat era Petral.

Bahkan Parlemen Malaysia pernah menyebut tidak ada urusan dengan Riza Chalid. Silahkan saja kalau ingin ditegakkan menurut hukum.

Lalu 11 Juli 2025 paspor Reza dicabut. Nah ini babak baru. Statusnya berubah menjadi pengembara ilegal. Apa itu? Tanpa hak tinghal dimanapun.

Dalam hukum imigrasi itu artinya bom waktu, yang sewaktu-waktu bisa meledak. Negara tempat dia berada bisa mendeportasi kapan saja. Memang begitu hukum internasionalnya. Tapi itu baru bisa dimaknai "bisa" bukan pasti.

Langkah berikutnya lebih global. Kejaksaan Agung lewat kerjasama Divisi hubungan Internasional Polri mengajukan red notice ke Interpol.

Butuh waktu hampir 5 bulan tapi akhirnya dikabulkan juga. 23 Januari 2026 nama Reza Chalid resmi masuk daftar buronan internasional interpol. Berlaku hingga 2031.

Namanya kini tersebar hingga ke 190 negara sebagai orang paling dicari di muka bumi ini.

Indonesia memang menang prosedur tapi belum menang sepenuhnya. Kabar terakhir pemerintah Indonesia bersurat ke Malaysia memneritahu bahwa Riza Chalid sudah tidak punya paspor meminta agar izin tinggalnya ikut ditinjau.

Tapi, membaca perkembangan situasi ini, saya berpikir mungkin ada satu langkah yang belum kita jajaki secara serius.

Mengapa tidak negara mencoba membuka sayembara— seperti yang pernah dilakukan Donald Trump tahun lalu ketika mengumumkan hadiah besar bagi siapa saja yang mampu menangkap Presiden Venezuela?

Memang, pendekatan ini terdengar sedikit liar, di luar kebiasaan hukum formal kita, tetapi menghadapi penjahat kelas kakap seperti Riza Chalid, rasanya tidak berlebihan jika negara menawarkan hadiah bagi siapapun yang mampu membawa kembali sang buron ke hadapan keadilan.

Jika usul semacam ini terdengar berlebihan, mungkin karena kita sudah terlalu lama nyaman melihat penjahat besar diperlakukan halus atas nama sopan santun diplomatik, sementara rakyat diminta terus bersabar. Negara ini harus terus menekan. Dari segala sisi. Dari segala lini.

Sebab, saya ingat perkataan Brian Tracy, bahwa tidak ada orang yang bekerja lebih baik saat tertekan. Dan itulah harapan saya, bahwa tekanan terhadap Riza Chalid akan membuatnya salah menghitung langkah, panik menentukan arah, lalu mulai berbuat keliru di titik yang selama ini ia jaga rapat.

Pada saat itulah jaringan pelindungnya ikut retak, sebab kepanikan selalu menuntut biaya, dan biaya selalu meninggalkan jejak.

Semoga Kejaksaan tidak pernah kehabisan napas—tidak tergoda oleh jalan pintas, tidak tergoyah oleh lobi kelas atas.

Karena sesungguhnya, kita sedang berusaha untuk memulangkan yang lari, menghitung yang disembunyikan, dan mengadili yang terbiasa membeli jalannya sendiri.

[Redaktur: Robert Panggabean]

Hinca Panjaitan: Disiplin Kunci Sukses Siswa

Tenno Purba — Mon, 09 Mar 2026 12:55:40 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyebut bahwa disiplin adalah kunci sukses siswa.

Hal itu disebut Hinca dalam video unggahannya di akun facebooknya Hinca IP Panjaitan, dilihat WahanaNews.co, Senin (9/3/2026).

Hinca mengunggah video siswa SMA Negeri 1 Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sedang berjalan beriring, teratur, memasuki wilayah sekolah.

"Kabanjahe pagi ini, udaranya segar sekali. 6.59 Wib saya sudah tiba di gerbang sekolah menyaksikan anak-anak sekolah tunas bangsa berjalan riang gembira dengan seragam putih abu-abu kebanggaannya," tulisnya.

"Aku teringat masa lalu ku 1980-1983 kenangan masa yang indah hanya ada di SMA," imbuhnya.

Hinca menyebut, ia berkesempatan menjadi Inspektur upacara di sekolah tersebut.

[Redaktur: Robert Panggabean]

BGN Hentikan Sementara Operasional 11 SPPG di Dairi, Ini Penyebabnya

Robert Panggabean — Mon, 09 Mar 2026 11:53:42 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 11 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Dairi.

Hal itu sebagaimana surat BGN Nomor: 769/D.TWS/03/2026 tertanggal 8 Maret 2026, ditandatangani Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito.

Dasar penghentian sementara, dalam surat dijelaskan, bahwa SPPG dimaksud belum melakukan pendaftaran Sertiflkat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan/atau tidak adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), setelah melampaui 30 hari sejak SPPG beroperasional.

"Untuk sementara SPPG terlampir dihentikan operasionalnya sampai dilakukan proses pendaftaran SLHS ke Dinas Kesehatan daerah setempat dan/atau membangun IPAL," bunyi kutipan surat itu.

SPPG dapat mengajukan permohonan pencabutan pemberhentian operasional sementara setelah melakukan pendaftaran SLHS kepada Dinas Kesehatan setempat dan/atau membangun IPAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melampirkan bukti pendaftaran SLHS dari Dinas Kesehatan kepada Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional.

Adapun 11 SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya itu adalah:

1. SPPG Silahisabungan – Silalahi II
2. SPPG Tanah Pinem – Kutabuluh
3. SPPG Sumbul – Tanjung Beringin
4. SPPG Siempat Nempu Hulu – Lae Nuaha
5. SPPG Lae Parira – Buluduri
6. SPPG Tanah Pinem – Harapan
7. SPPG Silima Pungga-Pungga – Siboras
8. SPPG Sidikalang – Batang Beruh 3
9. SPPG Hutamanik – Pegagan Julu VII
10. SPPG Sumbul – Pegagan Julu II
11. SPPG Sidikalang – Hutarakyat 3

[Redaktur: Fernando]

Deteksi Dini Gangguan Keamanan, Rutan Sidikalang Razia Barang Terlarang di Blok Hunian

Robert Panggabean — Fri, 06 Mar 2026 22:10:47 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Jajaran pengamanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, melaksanakan razia rutin pada kamar hunian warga binaan, Jumat (6/3/2026).

Razia rutin sebagai langkah preventif menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban itu, merupakan wujud komitmen nyata Rutan Sidikalang dalam mendukung akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Keterangan pers diterima WahanaNews.co, kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan instruksi Kepala Rutan Kelas IIB Sidikalang Loviga Ferdinanta Sembiring kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR) Brema Barus, untuk menyisir potensi gangguan keamanan.

Dimulai pukul 19.00 Wib, razia dipimpin Ka. KPR bersama Regu Pengamanan (Rupam) malam dan staf KPR dengan sasaran Blok Imam Bonjol (Kamar 1 dan 2) serta Blok SM Raja (Kamar 9).

Dalam penggeledahan yang dilakukan secara teliti tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang terlarang.

Diantaranya, 5 buah pisau rakitan, 4 buah gunting kuku, 4 buah mancis, 2 buah gunting, serta beberapa barang lainnya seperti kartu remi dan domino. Seluruh barang temuan kemudian didata dan diamankan di ruang staf KPR untuk dimusnahkan.

Karutan Sidikalang Loviga Ferdinanta Sembiring menegaskan bahwa razia ini merupakan implementasi dari poin pertama Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yakni memberantas peredaran narkoba dan penipuan di Lapas/Rutan.

"Kami tidak akan memberi ruang bagi masuknya barang-barang terlarang. Ini adalah upaya deteksi dini untuk memastikan Rutan Sidikalang tetap dalam keadaan aman dan kondusif," tegas Loviga.

Kegiatan penggeledahan berlangsung dengan aman, tertib, dan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis namun tegas terhadap warga binaan.

Secara keseluruhan, aksi bersih-bersih ini menjadi bukti dedikasi Rutan Sidikalang dalam mewujudkan pelayanan Pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas sesuai dengan prinsip PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel).

[Redaktur: Fernando]

Lagi, PT Dairi Prima Mineral Berangkatkan Enam Penerima Beasiswa ke China

Robert Panggabean — Wed, 04 Mar 2026 21:05:22 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) kembali akan memberangkatkan siswa asal Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, untuk melanjutkan pendidikan di China.

Saat ini, enam penerima beasiswa PT DPM angkatan ke-4 itu tengah menjalani tahap pembekalan, sebelum mereka berangkat ke Guangzhou, China pada 9 Maret 2026.

"Proses pembekalan berlangsung di kantor PT DPM Sidikalang hari ini," kata Chief Legal and External Relations Officer PT DPM Radianto Arifin, dalam keterangan diterima WahanaNews.co melalui Super Intendent External Relation Baiq Idayani, Rabu (4/3/2026).

Dijelaskan, dalam tahap pembekalan yang disampaikan oleh tim HR PT DPM ini, mereka mendapatkan informasi tentang prosedur keberangkatan dan pembekalan mengenai kehidupan di luar negeri, termasuk ekspektasi akademik dan adaptasi lintas budaya.

Program beasiswa ini didukung oleh skema Chinese Government Scholarship dan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat PT DPM.

Enam penerima beasiswa, yang seluruhnya berasal dari Kecamatan Silima Pungga-pungga, akan menempuh program Diploma selama tiga tahun di bidang Manufaktur dan Otomasi Mesin di Guangdong Polytechnic of Industry and Commerce (GDPIC), China.

Radianto Arifin menyatakan bahwa program ini mencerminkan komitmen berkelanjutan perusahaan dalam mendukung pengembangan pendidikan di Dairi.

Ia menambahkan bahwa akses terhadap kesempatan pendidikan internasional diharapkan dapat memperluas wawasan para siswa serta memperkuat kompetensi teknis mereka.

Enam siswa penerima beasiswa yang akan diberangkatkan ke Guangdong Polytechnic of Industry and Commerce China, di kantor PT DPM, Sidikalang, Dairi, Rabu (4/3/2026) [DAIRI.WAHANANEWS.CO / dok. PT DPM]

Keenam penerima beasiswa PT DPM dimaksud adalah, Anggun Meriah Ateku Cibro asal Desa Tungtung Batu, Dealova Ro Rejeki Sinaga dan Tria Basana Manurung asal Desa Longkotan.

Kemudian, Grace Deocaeli Maringga asal Desa Lae Ambat, Daniel Fransiskus Simarmata asal Desa Silalahi 1/Sidikalang, serta Hokkop Marlintong Siagian asal Desa Sopokomil.

Radianto Arifin menyebut, diluncurkan pada tahun 2019 sebagai bagian dari Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perusahaan, beasiswa PT DPM bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal.

Proses seleksi meliputi tahap penyaringan akademik yang dilanjutkan dengan wawancara, tes psikologi, tes kemampuan bahasa Inggris, serta tes dasar bahasa Mandarin.

Hingga saat ini, sebanyak 18 siswa asal Dairi telah menerima manfaat dari beasiswa PT DPM.

“Kami berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat Dairi. Kami berharap beasiswa yang kami berikan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi generasi muda Dairi,” kata Radianto.

Adapun proses pemberian beasiswa ini diawali dengan melakukan sosialisasi yang melibatkan 15 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Silima Pungga-pungga.

Sosialisasi dilakukan pada 31 Juli 2025 sekaligus pengumuman tentang pembukaan program beasiswa.

Proses seleksi berdasarkan nilai akademik calon penerima. Selanjutnya proses seleksi meliputi tes wawancara, tes psikologi dan tes bahasa Inggris dan bahasa Mandarin dasar yang telah dilakukan pada akhir September 2025.

[Redaktur: Fernando]

Rumah Nababan di Lae Hole I Dairi Hangus Terbakar

Robert Panggabean — Tue, 03 Mar 2026 08:34:58 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Satu unit rumah tinggal milik keluarga Nababan (44) istri boru Siringo-ringo, di Dusun Arung-arung, Desa Lae Hole 1, Kecamatan, Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, hangus terbakar, Selasa (3/3/2026) dini hari.

Hal itu dikatakan Kepala UPT Damkar pada BPBD Dairi Amudi Situmeang dalam keterangan lewat WhatsApp.

Disebut, informasi kejadian dimaksud diterima pukul 00.30 Wib. Petugas dan 2 unit mobil pemadam kebakaran kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman.

"Tidak ada korban jiwa. Dugaan sementara korsleting listrik dan masih dalam tahap penyelidikan pihak terkait," kata Amudi.

[Redaktur: Fernando]

4 Ribu Tanda Tangan Warga Dairi Dukung Penerbitan Izin Amdal PT DPM Diserahkan ke Menteri LH

Robert Panggabean — Mon, 02 Mar 2026 20:42:06 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Sekitar 4 ribu tanda tangan warga Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, mendukung penerbitan izin amdal PT Dairi Prima Mineral (DPM), diserahkan ke Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq.

Pernyataan dukungan itu diserahkan perwakilan masyarakat Dairi melalui Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almas Lintang) dan Pemangku Hak Ulayat (PHU), di kantor Menteri LH, Jakarta, Senin (2/3/2026).

"Kami menyampaikan aspirasi masyarakat, berupa surat dukungan dalam flash disk, memuat KTP serta nomor WhatsApp dan foto masyarakat lingkar tambang, hampir mendekati empat ribu tanda tangan. Kami berharap Menteri Lingkungan Hidup untuk segera mengeluarkan ijin Amdal PT DPM," kata Ketua Almas Lintang Sahbin Cibro kepada wartawan lewat selular.

Disebut, dengan penerbitan kembali izin amdal itu, pintu untuk beroperasinya PT DPM akan semakin terbuka. Beroperasinya PT DPM, diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sahbin pun berharap pemerintah pusat dapat menjadikan dukungan dimaksud sebagai bahan pertimbangan untuk lebih cepat menerbitkan izin amdal PT DPM, guna penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi di Dairi.

Dikatakan Sahbin, respon Menteri Lingkungan Hidup cukup positif dan dikabarkan pihak Kemen LH akan segera turun ke Dairi untuk meninjau kembali PT DPM.

"Dalam waktu dekat tim Kemen LH turun mengecek studi kelayakan lingkungan yang sebenarnya. Juga pemerintah sangat mengharapkan bisa melihat fakta yang sebenarnya dilapangan," katanya.

Sahbin menambahkan, 19 marga PHU dalan pertemuan itu diwakili Saut Martua Ujung, Haslim Padang, Jony Lingga dan Dhelpi Masdiana Ujung.

Acara dirangkai pemberian cendera mata berupa oles Pakpak kepada Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, sebagai ucapan terima kasih atas sambutan begitu berharga.

[Redaktur: Fernando]

Hinca Panjaitan: Relawan Pink Bantu BNN Selamatkan Warga Negara dari Bahaya Laten Narkoba

Tenno Purba — Fri, 20 Feb 2026 11:24:34 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan mengapresiasi program Badan Narkotika Nasional (BNN) bertajuk Ananda Bersinar (Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak Indonesia Bersih Narkoba).

Apresiasi itu disampaikan Hinca dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI bersama Kepala BNN Suyudi Ario Seto serta para Kepala BNN Provinsi se-Indonesia, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Sebagainana dilihat WahanaNews.co di akun YouTube TVR Parlemen, Hinca menilai program Ananda Bersinar sebagai langkah strategis dan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi bangsa.

Dikatakannya, upaya pencegahan narkotika sejak usia dini memiliki peran penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Menurutnya, kesehatan jasmani yang bebas dari narkoba akan berdampak langsung pada kesehatan mental dan pola pikir anak-anak.

"Terima kasih untuk program baru yang 2025 akhir ini, Ananda Bersinar. Saya ingin mengapresiasi itu sangat kuat, karena ini urusan anak-anak. Terima kasih, ini investasi masa depan anak-anak kita. Ananda Bersinar ini mestinya juga seiring sejalan dengan MBG dan karena itu BNN harus hadir di tempat-tempat itu tadi, ini saran saya,” ujar Hinca dalam rapat itu.

Hinca juga menekankan pentingnya keseriusan dalam menjalankan program tersebut.

Ia berkaca pada daerah pemilihannya, Kabupaten Karo, yang menurutnya menjadi salah satu wilayah dengan tingkat peredaran narkoba tertinggi.

Kondisi tersebut, kata Hinca, menjadi alarm bagi semua pihak untuk memperkuat pendekatan pencegahan yang lebih humanis.

Menjelang peringatan Hari Valentine pada Februari, Hinca mengusulkan agar momentum tersebut dimanfaatkan sebagai sarana kampanye anti narkoba dengan pendekatan yang lebih lembut dan persuasif.

Ia menyampaikan bahwa pendekatan sosial yang ramah dapat membantu memperluas jangkauan edukasi sekaligus mendukung kerja BNN.

“Nah, karena itu kami bersepakat ini Pak Kepala BNN, memerangi yang soft dengan say with flower (pada saat hari Valentine). Maka kami mendirikan relawan pink. Temanya tiga saja, kami jemput, kami rehab, kami antar pulang kembali ke rumah. Dengan begitu, kita membantu BNN,” pungkasnya.

Melalui kolaborasi antara BNN, DPR, dan elemen masyarakat, Hinca berharap program Ananda Bersinar dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata dalam menekan penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan anak dan remaja.

[Redaktur: Robert Panggabean]

Saling Lapor Kasus Penganiayaan di Polres Dairi, Narasi Korban Jadi Tersangka Dibantah

Robert Panggabean — Fri, 20 Feb 2026 10:34:11 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Kasus dugaan penganiayaan di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, berujung saling lapor, kedua belah pihak diminta untuk menghormati proses hukum.

Kasus dimaksud diharapkan segera dibawa ke persidangan, sehingga fakta yang sebenarnya dapat diungkap.

Hal itu dikatakan Jetra Bakkara dari Kantor Hukum Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Jetra-Ira & Rekan, kuasa hukum NPP (34), TMK (46), MK (47), kepada wartawan di Sidikalang, Kamis (19/2/2026).

"Dari kedua belah pihak ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kita berharap segera berproses di pengadilan, sehingga fakta sebenarnya dapat diungkap," kata Jetra.

Ia berharap jangan ada pihak-pihak yang berupaya mengintervensi hukum, dengan memframing seakan korban menjadi tersangka.

"Klien saya juga merupakan korban. Mengalami luka, tapi ditetapkan juga jadi tersangka. Maka mari kita hargai proses hukum. Dalam perkara ini juga tidak tertutup kemungkinan mediasi, sebab yang berperkara masih ada ikatan keluarga," kata Jetra.

Ditambahkan, narasi yang berkembang di tengah masyarakat saat ini sangat merugikan kliennya, dan terdapat beberapa hal yang dinilai tidak sesuai fakta.

Diantaranya, peristiwa disebut terjadi pada malam hari, padahal kejadian sebenarnya di sore hari. Kemudian, perjanjian sewa menyewa hanya areal lahan dan tidak berikut rumah.

"Artinya, jangan ada narasi diserang secara membabi buta dirumah yang disewa. Klien saya juga korban. Jadi kita berharap fakta yang sebenarnya dalam perkara ini dibuktikan di persidangan," katanya.

Sementara NPP, yang juga pelapor, membenarkan bahwa dalam peristiwa itu dia juga merupakan korban.

NPP melaporkan SS dan NDS ke Polres Dairi atas dugaan penganiayaan, pada 18 Desember 2025.

Dia mengalami luka diwajah akibat dicakar NDS, kemudian pergelangan tangannya bengkak dan memar, akibat pukulan hp serta sapu digunakan NDS, selajutnya mendapat pukulan kuat di bahu lengan kiri dari anak SS serta tendangan SS sebanyak tiga kali keperut kanan NPP.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus dugaan penganiayaan dimaksud, Polres Dairi telah menetapkan 5 orang tersangka. Dua dari pihak SS dan tiga dari pihak NPP.

Sebelumnya, SS (53) dan NDS (21) melalui kuasa hukumnya Arih Yaksana Bancin dan Muhammad Abdi Manullang mengatakan, mereka merupakan korban, namun ditetapkan menjadi tersangka.

Pihak SS disebut beberapa kali menerima tindakan yang mengakibatkan ketidaknyamanan.

Puncaknya di bulan Desember 2025, terjadi penyerangan, pengerusakan lahan, penutupan akses jalan ke usaha secara berturut, pada 15, 16 dan 17 Desember 2025.

[Redaktur: Fernando]

Sambut Ramadan, Hinca Panjaitan Gelar Kenduri 4 Pilar MPR RI di Simalungun

Tenno Purba — Thu, 19 Feb 2026 11:20:53 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Menyambut bulan ramadan, anggota komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menggelar kenduri 4 pilar MPR RI, di Nagori Bangun, Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin (16/2/2026).

Kegiatan itu diunggah Hinca di akun facebooknya, Hinca IP Pandjaitan, dilihat WahanaNews.co, Kamis (19/2/2026).

"Tadi malam, 16/2/2026, di rumah aspirasi saya sebagai anggota DPR RI dan MPR RI di Nagori Bangun, Gunung Malela, Simalungun, aku mengadakan kenduri 4 Pilar MPR RI menyambut bulan ramadan, bulan penuh rahmat yang sudah diambang pintu," tulis Hinca.

Disebut, di Sumatera Utara, acara kenduri (doa bersama) selalu dilakukan warga desa, sejak dulu hingga kini.

"Sejak aku kecil, diawal tahun 1960-an di Desa Aek Songsongan, Bandar Pulau Asahan, saya selalu menyaksikannya dan bahkan duduk bersama dan berdoa dengan warga yang melakukan doa bersama itu," sebutnya.

"Terutama menjelang menyambut bulan puasa, ritual kenduri ini terus dilakoni. Aku mendengarkan dan mengikutinya sambil duduk bersila diatas tikar bersama ratusan warga beratapkan langit. Asri, indah dan khusus sekali," imbuhnya.

Setelah selesai melakukan kenduri berdoa bersama, diakhir acara disepakati untuk melakukan kerja sosial bersama di desa itu untuk merevitalisasi 2 pemakaman umum muslim, 1 pemakaman umum nasrani dan 1 pemakaman umum budha melalui relawan leluhur menjaga masa depan dan menjaga keluarga dari bahaya laten narkoba melalui relawan pink.

“Selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara sekalian yang melaksanakannya, salam hormat dari Pak SBY, mas AHY dan mas Ibas serta kami sekeluarga," kata Hinca memberi salam sambil menyerahkan makanan dan minuman serta seperangkat sarung dan pakaian untuk berdoa.

[Redaktur: Fernando]

Sambut Ramadan, Rutan Sidikalang Gelar Kerja Bakti di Masjid Al-Ikhlas

Robert Panggabean — Thu, 19 Feb 2026 09:06:23 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Menyambut datangnya bulan suci ramadan, jajaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, melaksanakan aksi sosial berupa kegiatan kerja bakti di tempat ibadah sekitar Rutan, yakni Masjid Al-Ikhlas.

Keterangan pers diterima WahanaNews.co, kegiatan yang penuh semangat gotong royong itu dilaksanakan Rabu (18/2/2026), dimulai pukul 09.00 Wib hingga selesai.

Kegiatan dipimpin Kepala Rutan (Karutan) Kelas IIB Sidikalang, Loviga F. Sembiring, didampingi jajaran pejabat struktural serta diikuti oleh seluruh pegawai Rutan Sidikalang.

"Fokus utama kegiatan ini adalah pembersihan area utama salat, tempat wudhu, serta pembersihan halaman masjid guna memastikan kesiapan dan kenyamanan sarana ibadah bagi masyarakat," kata Loviga melalui Kepala KPR Brema Barus.

Jajaran Rutan Sidikalang juga melaksanakan pemberian alat-alat kebersihan untuk Masjid Al-Ikhlas.

Loviga Sembiring menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial jajaran Rutan Sidikalang terhadap lingkungan sekitar.

"Selain untuk mempersiapkan fasilitas ibadah menjelang ramadan, aksi ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara petugas pemasyarakatan dengan pengurus masjid serta warga setempat," katanya.

Pihak pengurus Masjid Al-Ikhlas mengapresiasi inisiatif dan kinerja jajaran Rutan Sidikalang yang telah meluangkan waktu untuk membantu kebersihan masjid.

Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung lancar dan kondusif, mencerminkan komitmen Rutan Sidikalang dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat dengan semangat PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel).

[Redaktur: Fernando]

Diduga Langgar Permendikbudristek, Bupati Dairi Angkat Pengawas Sekolah Tanpa Uji Kompetensi

Robert Panggabean — Wed, 18 Feb 2026 14:00:41 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Bupati Dairi, Sumatera Utara, Vickner Sinaga diduga melanggar regulasi dalam pengangkatan pengawas sekolah yang dilantik Kamis (25/9/2025).

Regulasi itu, Permendikbudristek RI Nomor 29 Tahun 2023 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pamong Belajar, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, dan Jabatan Fungsional Penilik.

Dalam regulasi itu diatur bahwa pengangkatan dalam jabatan fungsional harus memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh instansi pembina jabatan fungsional.

Pengawas sekolah dimaksud, Binuar Malau, membenarkan pengangkatannya sebagai pengawas sekolah, tidak melalui uji kompetensi.

Hal itu pun berdampak pada status jabatan fungsional yang belum tervalidasi dalam sistem nasional, khususnya pada sistem SIM GTK.

"Karena pengangkatan saya sebagai pengawas sekolah tidak melalui uji kompetensi, status saya tidak tervalidasi di SIM GTK. Saya sudah beberapa kali bermohon ke BKPSDM Dairi untuk ditinjau, belum ada kejelasan," kata Binuar kepada wartawan si Sidikalang, Rabu (18/2/2026).

Dijelaskan, karena tidak tervalidasi, buntut tidak uji kompetensi itu, ia pun dirugikan seperti tidak dapat dilaksanakannya penilaian kinerja jabatan fungsional secara sah.

Kemudian, tidak diperolehnya tunjangan sertifikasi yang menjadi hak jabatan fungsional, serta terhambatnya pengembangan karier dan administrasi kepegawaiannya.

Terpisah, Bupati Dairi Vickner Sinaga dikonfirmasi wartawan terkait hal itu lewat WhatsApp menyebut, jika memang ada yang salah, akan dikoreksi.

"Teknisnya, silahkan dengan BKPSDM ya. Sudah saya forward ke sana. Jika ada yang salah dan harus dikoreksi, pasti kita koreksi," katanya.

Sementara Kepala BKPSDM Dairi, Yon Henrik, dikonfirmasi wartawan belum memberikan respons terkait hal dimaksud.

Sebagaimana diketahui, dari jabatan Camat Siempat Nempu, Binuar Malau diangkat sebagai Pengawas Sekolah Ahli Muda, sesuai Keputusan Bupati Dairi
Nomor: 195/800.1.3.3/VIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025.

Pengambilan sumpah janji jabatan oleh Bupati Dairi digelar di Balai Budaya Sidikalang, bersama puluhan pejabat lainnya, Kamis (25/9/2025).

[Redaktur: Fernando]

Karateka Forki Dairi Raih 1 Medali Emas di Kajatisu Cup II Tahun 2026

Robert Panggabean — Tue, 17 Feb 2026 15:47:26 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Satu dari enam karateka yang tergabung dalam tim Forki Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, berhasil meraih medali emas, di kejuaraan karate Open Tournament dan Festival Kajatisu Cup II Tahun 2026, di Medan, 13-15 Pebruari 2026. Hal itu dikatakan Ketua Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) Kabupaten Dairi, Rinsat Siregar, kepada wartawan, di Sidikalang, Selasa (17/2/2026). "Kita bersyukur dan bangga, satu karateka kita, Oki Doa Syu Manurung yang turun di kelas cadet kumite -47 kilogram putri, memperoleh medali emas di Kajatisu Cup II 2026 ini," kata Rinsat. Ia berharap hasil itu menjadi "cambuk" untuk lebih memajukan prestasi olahraga beladiri karate di Kabupaten Dairi, sehingga kembali "bersinar". "Semoga menjadi 'cambuk' bagi semua perguruan karate yang ada di Dairi untuk berlomba menunjukka prestasi. Ada beberapa perguruan di Dairi, seperti KKI, Wadokai, Shiroite, Tako, Aski, Keishinkan dan Funakoshi," katanya. Ditambahkan, sebagai agenda tahunan, dalam waktu dekat Forki Dairi akan melaksanakan kejuaraan karate antar pelajar sekaligus pelantikan Pengurus Forki Kabupaten Dairi periode 2025-2030. [Redaktur: Fernando'

Hinca Panjaitan: Saatnya Memulai The New Parapat

Tenno Purba — Sun, 15 Feb 2026 11:06:11 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan menyebut bahwa kini tidak ada lagi tanda-tanda kehebatan najoloi (dahulu) dari kota Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Hal itu diunggahnya di akun facebooknya, Hinca IP Pandjaitan, sebagaimana dilihat WahanaNews.co, Minggu (15/2/2026).

"Pariwisata Parapat yang sangat tersohor dan mendunia tahun 1980-1990, kini tinggal kenangan?" tulis Hinca mengawali.

Menurutnya, awal tahun 2020 pariwisata Parapat mulai menggeliat lagi, namun bukan sebagai destinasi utama, melainkan hanya sekedar tempat lintas menyebrang ke Samosir.

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan bersama masyarakat di Parapat [DAIRI.WAHANANEWS.CO / facebook Hinca IP Pandjaitan]

"Setelah pagi dan siang hari keliling kota Parapat yang sepi, sunyi dan hampir mati, malamnya aku coba kelilingi lagi
lebih parah lagi. Tak ada tanda-tanda kehebatan kota Parapat “najoloi”, kini ia menjadi kampung besar yang kehilangan aura nadi wisatanya dan tidur nyenyak," sebut Hinca.

Karenanya, menurut Hinca, saatnya memulai the new Parapat untuk didiskusikan, dimusyawarahkan, dikolaborasikan.

"Saatnya the new Parapat kita mulai cakap-cakapkan, diskusikan, musyawarahkan, pikirkan, kolaborasikan," tulisnya.

Hinca menyebut, ia telah memutuskan bahwa Maret 2026 akan ada “rapat khusus dengar aspirasi” anggota DPRI RI dengan warga kota Parapat dan Ajibata di kedai kopi simpang tiga pasar bebas Parapat.

"Jika kita, teman dan kawan punya ide dan gagasan bagaimana membangkitan kota pariwisata Parapat menjadi the new Parapat agar memberi kesejahteraan bersama, mari datang dan berbincang," tutup Hinca.

[Redaktur: Robert Panggabean]