Wahana News Dairi - Inspirasi Konsumen Dairi

Diduga Langgar UU Pers, PT Wahana Graha Makmur Larang Wartawan Liput Proyek PDAM Provsu Rp25 Miliar

Roy Daniel Munte — Sat, 08 Aug 2026 18:36:48 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Akses informasi publik kembali dipersulit. Sejumlah wartawan yang hendak meliput proyek PDAM Provinsi Sumatera Utara senilai Rp25 Miliar di area PT Wahana Graha Makmur ditahan berjam-jam di gerbang perusahaan, Sabtu (8/8/2026).

Berdasarkan dokumentasi, wartawan tiba di lokasi pukul 10.00 Wib. Namun hingga pukul 15.00 Wib belum diperkenankan masuk. Alasan yang diberikan pihak keamanan adalah "SOP Perusahaan".

"Perintah Danru bang SOP perusahaan ngak boleh masuk pak, wartawan hanya boleh lewat tanpa memfoto, dan wajib dikawal sampai ke lokasi proyek, tapi kita tunggu lagi informasi dari atasan bang, ujar Lingga, salah satu petugas keamanan dikonfirmasi WahanaNews.co.

Sampai pukul 15.00 Wib belum ada jawaban seakan-akan team pengamanan mempersulit kerja wartawan, yang dimana tetap wartawan tidak boleh masuk lokasi Perusahaan.

"Awak media dianggap seperti musuh atau penjahat. SOP ini sangat berlebihan," ujar salah satu wartawan.

Tindakan tersebut memicu kecurigaan.
"Kalau tidak ada yang ditutup-tutupi, kenapa pers dipersulit masuk? Ini kegiatan PDAM, menyangkut kepentingan publik," tegas wartawan lainnya di lokasi.

Penolakan ini dinilai jelas melanggar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin kemerdekaan pers dan hak masyarakat memperoleh informasi.

Karena tidak diberikan akses, akhirnya awak media memilih memutar melalui akses jalan umum untuk menuju ke ujung lokasi proyek.

Terpisah, Pengawas Proyek PDAM Provinsi sumatera Utara, Heriono di lokasi pengerjaan mengatakan kepada wartawan, "Kalau pekerjaan kita bang, siap diliput dan diawasi. Kita mengerjakan penggalian, pemasangan pipa, pembangunan jembatan dan pemasangan VRV. Masalah penolakan PT Wahana Graha Makmur terhadap pers saya kurang paham bang, alasan mereka menolak pers dilokasi Proyek kita yang kebetulan 50% pemasangan Pipa ada didalam PT Wahana Graha Makmur bang," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, manajemen PT. Wahana Graha Makmur belum memberikan klarifikasi resmi.

Peristiwa ini menambah daftar panjang perusahaan yang dinilai tertutup terhadap kontrol sosial dan kerja-kerja jurnalistik.

[Redaktur: Fernando]

Wartawan Dilarang Masuk Wilayah PT Wahana Graha Makmur Dairi

Roy Daniel Munthe — Tue, 04 Aug 2026 13:28:21 +0700

SIDIKALANG.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Sejumlah wartawan ke lokasi PT Wahana Graha Makmur Dairi untuk melakukan konfirmasi terkait pengerjaan proyek pemerintah pemasangan pipa air, tidak diizinkan masuk.

Larangan tersebut disampaikan petugas keamanan di pintu masuk, Pos Utara. Salah seorang satpam bermarga Sihaloho mengatakan bahwa pihaknya tidak memperbolehkan media memasuki wilayah perusahaan karena melanggar SOP.

"Ini SOP perusahaan bang,” ujar Sihaloho, Selasa (4/8/2026).

Padahal proyek yang dikerjakan merupakan proyek pemerintah yang menggunakan dana negara dan berdampak langsung ke masyarakat.

Tindakan pelarangan ini diduga bertentangan dengan, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 ayat 2 dan 3, yang berbunyi: Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran dan UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik.

Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Selain itu, Pasal 18 ayat 1, juga menegaskan setiap orang yang dengan sengaja menghalangi kegiatan jurnalistik dapat dipidana.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Wahana Graha Makmur Dairi belum memberikan keterangan.

Terpisah Kepala PDAM Dairi Wahlin Munthe Selasa (4/8/2026) mengatakan kepada WahanaNews.co, itu kegiatan proyek pemerintah pusat. Pemasangan pipa air minum yang nantinya setelah selesai kegiatan itu diterima oleh PDAM sebagai penerima manfaat.

"Terkait penolakan kita tidak mengerti dan tak tau alasan dari PT Wahana Graha Makmur menolak wartawan meliput pengerjaan itu," kata Wahlin.

[Redaktur: Fernando]

Tambang Emas di Pegagan Hilir Dairi, Ini Harapan Ketum GM Pakpak Suak Pegagan

Robert Panggabean — Mon, 03 Aug 2026 12:42:20 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Ketua Umum (Ketum) Generasi Muda (GM) Pakpak Suak Pegagan, Jhonny Lingga, menanggapi viralnya penambangan emas di Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Menurut Jhonny, pemerintah harus mencari solusi untuk kepentingan masyarakat, tidak serta merta langsung menutup penambangan tradisional itu, tanpa ada solusi bagi warga yang memanfaatkan tambang itu sebagai penopang hidup.

"Saya selaku putra daerah dan pemangku hak ulayat, memahami bahwa langkah penertiban yang dilakukan bukanlah sesuatu yang salah. Namun pertanyaan besar di hati saya, apakah hanya dengan menutup dan merazia, ini adalah solusi yang paling baik dan menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya?" kata Jhonny, di Sidikalang, Senin (3/8/2026).

Jhonny menyebut, beberapa hari belakangan ini, ia melihat berbagai unggahan dan postingan di media sosial baik di facebook, TikTok, IG, soal razia tambang emas di Pegagan Hilir yang dilaksanakan Polres Dairi bersama Pemkab Dairi beberapa hari lalu.

"Katanya jalan menuju kesana sangat sulit, berliku, terjal dan ekstrim. Begitulah sulitnya saudara-saudara kita disana untuk mencari nafkah, terus berjuang melangkah meski jalannya terjal. Setiap hari penuh rintangan. Sekarang, ditutup. Apakah ini solusi yang sudah benar?" tanya Jhonny.

Menurutnya, para penambang tradisional disana tidaklah sepenuhnya dapat disalahkan. Mereka pergi ke lokasi yang sulit itu semata-mata hanya demi sesuap nasi, bekerja keras untuk menghidupi istri dan anak-anaknya di rumah.

"Kita juga sama-sama tahu, selama ini keuntungan dari kekayaan alam di daerah ini hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, sementara masyarakat yang tinggal di sekitarnya masih banyak hidup dalam kesusahan. Oleh karena itu, sudah saatnya kita mengubah sistem kerjanya sepenuhnya," ujar Jhonny.

Jhonny mengatakan, ia sepenuhnya mendukung agar kegiatan disana dapat dibuka kembali dengan cara yang benar dan teratur, yaitu melalui penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dimana tambang itu akan dikelola dengan baik dan murni oleh masyarakat setempat.

"Dengan begini masyarakat bisa bekerja secara aman, tertib, taat aturan, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kemanfaatannya pun akan merata dirasakan oleh semua, bukan lagi hanya berputar di tangan orang-orang tertentu," kata Jhonny.

Dijelaskan, jika hal itu terlaksana, perekonomian warga sekitar pasti akan semakin maju, terbuka lapangan kerja luas, pendapatan warga terjamin, dan tidak perlu lagi pergi jauh-jauh meninggalkan kampung halaman.

"Sebagai bentuk tanggung jawab bersama, sebagian dari keuntungannya nanti akan disisihkan khusus untuk pembangunan desa, memperbaiki jalan, membangun sarana ibadah, sekolah, air bersih, dan infrastruktur lain yang sangat kita butuhkan," imbuhnya.

Jhonny pun berharap usulan yang menurutnya logis dan masuk akal itu didengar Pemkab Dairi dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Sehingga akan memakmurkan warga Pegagan Hilir khususnya dan Kabupaten Dairi pada umumnya, hingga ke anak cucu.

[Redaktur: Fernando]

PT Dairi Prima Mineral Dukung Penguatan Tradisi Melalui Aktivasi Seni Budaya

Robert Panggabean — Wed, 29 Jul 2026 13:38:48 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) melaunching program Seni, Budaya dan Kesenian Pakpak (SBKP), di Desa Tuntung Batu, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Sabtu (25/7/2026).

Kegiatan mengaktifkan kembali seni dan budaya itu dilaksanakan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian budaya lokal serta pemberdayaan masyarakat di wilayah operasional perusahaan secara partisipatif dan berkelanjutan.

Hal itu dikatakan Chief Legal & External Affairs Officer PT Dairi Prima Mineral, Radianto Arifin, melalui Super Intendent External Relation, Baiq Idayani, dalam keterangan pers diterima WahanaNews.co, Rabu (29/7/2026).

"Aktivasi seni dan budaya ini menjadi wadah komunal untuk menggerakkan kembali kekayaan tradisi Pakpak di tengah masyarakat, khususnya generasi muda," kata Radianto.

Dijelaskan, kegiatan dihadiri tokoh adat, pemerintah desa, warga lokal, serta para pelaku seni. Kegiatan berlangsung hangat sebagai ruang kebersamaan dalam merawat identitas dan kebanggaan budaya Pakpak.

Sebagai wujud dukungan nyata berkelanjutan dari aktivasi ini, PT DPM memfasilitasi program latihan menari berkala bagi anak-anak remaja di Desa Tungtung Batu.

Program latihan ini diadakan rutin seminggu sekali dengan menghadirkan pelatih tari profesional yang didatangkan dari Sidikalang untuk mendampingi dan mengembangkan potensi seni para generasi muda lokal.

Rangkaian aktivasi juga diisi dengan berbagai penampilan seni budaya yang dibawakan secara antusias oleh pemuda dan pemudi setempat.

Berbagai bentuk ekspresi tradisi ditampilkan, mulai dari tarian tradisional hingga alunan musik daerah yang sarat dengan nilai gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap warisan leluhur.

Keterlibatan aktif generasi muda dalam kegiatan aktivasi ini menjadi bukti nyata bahwa budaya Pakpak tetap hidup dan diwariskan secara dinamis.

Sebagai perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Dairi, PT DPM meyakini bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pelestarian nilai-nilai sosial dan akar budaya masyarakat.

Melalui kegiatan aktivasi dan pendampingan seni secara konsisten ini, perusahaan terus berupaya mendukung berbagai inisiatif lokal yang memperkuat identitas serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat sekitar.

Radianto mengatakan bahwa pelestarian budaya merupakan bagian penting dari pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

"Budaya adalah identitas yang membentuk karakter dan jati diri suatu masyarakat. Melalui dukungan terhadap launching Seni Budaya Pakpak ini, PT DPM ingin berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Dairi," sebut Radianto.

"Kami percaya bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus berjalan beriringan dengan pelestarian nilai-nilai budaya serta pemberdayaan masyarakat lokal, terutama generasi muda sebagai penerus warisan leluhur. Ketika masyarakat memiliki ruang untuk mengekspresikan dan mengembangkan budayanya, maka kita sedang bersama-sama menjaga identitas daerah sekaligus membangun masa depan yang lebih berkelanjutan," imbuhnya.

Radianto menambahkan bahwa kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, tokoh adat, komunitas seni, dan masyarakat merupakan fondasi penting dalam memastikan budaya lokal tetap berkembang dan memiliki ruang untuk terus diwariskan.

Program ini merupakan bagian dari komitmen PT DPM dalam menjalankan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), khususnya pada bidang sosial dan budaya.

Melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, perusahaan berharap kegiatan pelestarian budaya tidak berhenti pada acara seremonial, tetapi dapat terus berlanjut melalui pembinaan komunitas seni, pengembangan ruang ekspresi budaya, serta keterlibatan aktif generasi muda dalam menjaga tradisi.

Komitmen tersebut telah diwujudkan melalui berbagai program yang mendukung pengembangan masyarakat.

Pada 6 Juni 2026, PT DPM juga menyelenggarakan Lomba Pentas Seni tingkat Kabupaten Dairi dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup se-dunia.

Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi anak-anak muda untuk menampilkan kreativitas, mengembangkan bakat, sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri dan kecintaan terhadap budaya daerah.

Menurut Radianto, pelestarian lingkungan dan budaya memiliki keterkaitan yang erat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Bagi PT DPM, lingkungan dan budaya adalah dua warisan yang sama pentingnya untuk dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Lingkungan yang lestari akan menopang kehidupan masyarakat, sementara budaya yang hidup akan menjaga identitas dan nilai-nilai yang menjadi kekuatan sebuah komunitas.

Melalui aktivasi seni budaya ini, PT DPM berharap semangat mencintai tradisi lokal semakin mengakar di tengah masyarakat.

Melalui kolaborasi dan pembinaan berkelanjutan bersama tokoh adat, pemerintah, serta warga desa, pelestarian warisan budaya Pakpak diharapkan terus menjadi gerakan bersama yang senantiasa hidup dan diwariskan antar generasi.

[Redaktur: Fernando]

Korban Penganiayaan Jadi Tersangka di Dairi, Minta Keadilan

Robert Panggabean — Tue, 28 Jul 2026 18:58:27 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Konita Priska Saragih (35), korban penganiayaan hingga jari tengah tangan kanannya putus digigit pelaku berinisial CAM, minta keadilan dan perlindungan hukum.

Warga Perumahan Grand Paviliun Antuang, Desa Hutaimbaru, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara itu merasa heran, dia sebagai korban, namun kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

"Saya mohon keadilan. Saya menjadi korban, sehingga tidak dapat bekerja sebagaimana biasa, tapi malah menjadi tersangka," kata Konita didampingi suaminya Nogen Fransisco Naibaho, kepada wartawan dirumahnya, Selasa (28/7/2026).

Konita, yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang jahit di blok B Pusat Pasar Sidikalang itu pun memaparkan kronologi kejadian dimaksud.

Disebut, penganiayaan itu terjadi pada Rabu (20/5/2026) di blok B Pusat Pasar Sidikalang, sore, sekitar pukul 17:27 Wib.

Saat itu, dia sedang berada di kios. Tiba-tiba, anaknya yang masih kecil datang menghampirinya ke kios.

Menangis, anaknya mengadu, tidak diperbolehkan bermain oleh anak tersangka. Dia pun kemudian mendatangi anak tersangka.

"Kemudian, saya tanya kepada anak itu. Kenapa kau larang anak saya main di meja, memangnya itu punyamu? Saya hanya bilang demikian, kemudian aku kembali ke kios," kata Konita.

Tak lama, CAM datang ke kiosnya, marah, tidak terima anaknya dimarahi. Terjadi adu mulut, hingga CAM mendorong Konita.

"Saya melindungi diri dengan memegang kedua tangannya. Kami saling dorong hingga botol susu anak saya yang saya pegang sebelumnya terjatuh," kata Konita.

"Salah satu tangan pelaku lepas, dan menarik baju saya. Sementara, tangannya yang satu lagi menarik tangan kanan saya dan memasukkannya ke mulutnya dan menggigit jari tangan saya hingga putus," lanjut Konita.

Disebut, salah satu tetangga merupakan pedagang juga, datang melerai. Konita yang sudah kesakitan, darah bercucuran, menghubungi suaminya untuk membawanya ke rumah sakit.

"Kami sempat ke klinik dekat pasar. Namun, oleh pihak klinik saya harus dirujuk ke RSUD Sidikalang. Setelah saya dirawat di rumah sakit, suami saya, melaporkan kejadian penganiayaan berat itu ke Polres Dairi," kata Konita.

Namun belakangan, dia malah ditetapkan sebagai tersangka, sebagaimana surat ketetapan tentang penetapan tersangka Nomor : S.Tap.Tsk/36/VII/RES.1.6/2026/Unitreskrim, tanggal 8 Juli 2026.

Suami Konita, Nogen, menambahkan bahwa melalui Kuasa Hukum Palti Siringo-ringo & Patners, telah mengajukan perlindungan hukum ke Kapolda Sumatera Utara cq Dirreskrimum Polda Sumut tertanggal, 24 Juli 2026.

Mereka meminta Polri, agar menuntaskan perkara itu sesuai hukum yang berlaku dan dilaksanakan secara adil.

Terpisah, Kapolres Dairi AKBP Otniel Sahaan melalui Kasie Humas Polres AKP Syahri Ramadhan dikonfirmasi wartawan mengatakan, tersangka CAM sudah ditahan tidak lama setelah kejadian dan dilaporkan korban ke Polres Dairi.

Syahri Ramadhan menyebut, keduanya saling lapor. CAM juga melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan dilakukan Konita Priska Saragih ke Polsek Kota Sidikalang.

"Jadi, keduanya sekarang sama-sama tersangka," kata Syahri.

[Redaktur: Fernando]

Hinca Pandjaitan: Pengecer BBM Bersubsidi di Desa Bukan "Penjahat"

Tenno Purba — Sun, 26 Jul 2026 12:09:45 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Komisi III DPR RI merekomendasikan penghentian perkara yang menjerat pengecer pertalite bernama Hartono, suami Ibu Supiah, dalam kasus dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Rekomendasi itu disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Rapat yang berlangsung sekitar dua jam itu dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, didampingi Wakil Ketua Komisi III Hinca I.P. Panjaitan dan Bob Hasan.

Mengutip unggahan Hinca Panjaitan di akun facebooknya, berikut ulasan Hinca terkait kasus dimaksud.

Di Pakuan Ratu, Way Kanan, pompa bensin terdekat berjarak sekitar 40 kilometer. Jalannya rusak parah, sehingga jarak sependek itu bisa memakan waktu empat jam.

Ada 15 kecamatan di kabupaten tersebut yang tak punya satu pun SPBU. Maka ada orang yang berangkat subuh membawa jerigen, pulang siang, lalu menjual isinya kepada tetangga dengan laba seribu rupiah tiap liter.

Rabu lalu, Ibu Supiah duduk di hadapan kami di Komisi III DPR RI. Suaminya, Hartono, ditahan Polres Way Kanan atas tuduhan menimbun BBM bersubsidi.

Polisi menyita 25 jerigen seharga sekitar sembilan juta rupiah, dan sebagian di antaranya belum lunas dibayar kepada pemasok.

Ibu Supiah menangis meminta suaminya tidak sampai disidangkan, sebab ia sendiri yang harus bangun pukul tiga pagi mengurus dagangan bila suaminya berada di dalam tahanan.

Seribu rupiah satu liter. Itu untung mereka. Untuk dapat segitu, Hartono pergi 80 kilometer pulang pergi, jalannya rusak, sekali jalan empat jam.

25 jerigen yang disita polisi malah belum lunas, baru dua juta yang sempat dibayar ke pemasok. Ancaman hukumannya enam tahun penjara dan denda enam puluh miliar rupiah.

Orang sering bilang, kenapa tidak urus izin saja. Saya sudah periksa syaratnya. Harus berbadan usaha, harus punya tempat penyimpanan yang lolos uji keselamatan, harus punya alat angkut yang memenuhi standar, harus ada izin lokasi, harus ada daftar pembeli yang diverifikasi pemerintah daerah.

BPH Migas dua kali memperbarui aturan itu, tahun 2024 dan 2025, lalu memberlakukannya khusus untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, atau terpencil.

Dan disinilah negara harusnya berperan lewat aparat penegak hukum. Orang-orang seperti Hartono dan Supiah ini ada banyak jumlahnya, di Sumatera Utara, kami menyebutnya paralong-along.

Mereka semua itu dianggap sebagai pahlawan bagi kampungnya, sebab merekalah yang membuat mesin air di sawah tetap hidup waktu musim tanam.

Tukang ojek berangkat pagi karena tangkinya sempat diisi. Ibu-ibu yang jualan sayur ke pasar bisa sampai tepat waktu. Anak sekolah diantar bapaknya naik motor.

Semua itu bergantung pada satu jerigen yang ditaruh di depan rumah orang seperti Hartono. Kalau paralong-along berhenti sehari saja, kampung ikut berhenti hari itu juga.

Maka, sebaiknya aparat penegak hukum, dimanapun berada, tolong, untuk tidak pakai kacamata kuda dalam melihat situasi ini.

Kita sama sekali tidak menemukan mens rea dari perbuatan mereka. KUHAP yang baru meminta kita berhenti dulu di pertanyaan itu. Niat jahat harus lebih dulu ketemu, baru orang boleh dibawa ke pengadilan.

Di rapat kemarin saya bacakan lagi satu alinea dari penjelasan umumnya, biar kawan-kawan penegak hukum ingat kalimat itu ada di sana.

Pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk mewujudkan hukum yang memiliki nurani keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sehingga dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap penegakan hukum.

Kata nurani sudah tertulis di situ, dan kami menaruhnya lebih dulu dari kepastian. Kitab ini pun sudah menyediakan jalan penyelesaian tanpa perlu menyeret orang sampai ke persidangan.

Saya membayangkan pekerjaan yang berbeda buat kawan-kawan di Polres dan Polsek.

Datangi Ibu Supiah, duduk bersama kepala kampung dan camatnya, ajak Pertamina dan pemerintah daerah, lalu bantu mereka mengurus surat-suratnya sampai usaha itu sah.

Kalau syaratnya terlalu berat buat pedagang sekecil mereka, sampaikan ke kami di DPR, biar aturannya yang kami perbaiki.

Kalau ada ibu-ibu membawa jerigen, tanya baik-baik mau dibawa ke mana, kalau perlu kawal sampai ke kampungnya.

Fraksi Partai Demokrat meminta perkara ini dihentikan. Hartono dan Supiah sudah lima tahun berjualan, dan selama itu mereka menutup jarak yang belum sanggup ditutup negara.

Bantu mereka berdiri, jangan dimatikan usahanya. Memenjarakan orang yang sejatinya sedang mengerjakan tugas negara adalah dosa yang paling sulit untuk dimaklumi.

[Redaktur: Fernando]

ALPERKLINAS Dorong Optimalisasi Pengawasan Penerapan Standar Konstruksi dan Material Kelistrikan

Robert Panggabean — Sat, 25 Jul 2026 09:35:47 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Untuk menjamin keselamatan masyarakat, perlindungan konsumen, serta keandalan sistem ketenagalistrikan nasional, Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) mendorong optimalisasi pengawasan terhadap penerapan standar konstruksi dan material kelistrikan.

“Pertumbuhan pembangunan infrastruktur listrik harus selalu diikuti pengawasan kualitas konstruksi dan material secara konsisten karena setiap komponen yang dipasang memiliki hubungan langsung dengan keselamatan manusia dan keberlangsungan pelayanan listrik,” kata Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, Selasa (21/7/2026).

Menurut Tohom, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan ketika proyek telah selesai, tetapi harus dimulai sejak tahap perencanaan, pengadaan material, pelaksanaan pekerjaan, pengujian, hingga penerbitan sertifikat kelaikan operasi.

Ia mengatakan seluruh pembangunan dan pemasangan instalasi kelistrikan wajib mengacu pada regulasi nasional, Persyaratan Umum Instalasi Listrik atau PUIL, Standar Nasional Indonesia, Standar PLN, serta ketentuan teknis lainnya yang berlaku.

“Kepatuhan terhadap PUIL, SNI, SPLN, sertifikasi produk, uji tipe, dan Sertifikat Laik Operasi merupakan satu rangkaian pengamanan yang tidak boleh dipisahkan,” ujar Tohom.

Tohom menilai konsistensi penerapan standar akan membantu mencegah kecelakaan kerja, kebakaran akibat hubungan pendek, kerusakan peralatan pelanggan, gangguan jaringan, serta kegagalan sistem yang dapat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa kondisi geografis Indonesia memiliki tantangan tersendiri berupa kelembapan tinggi, curah hujan dan petir yang besar, potensi korosi di wilayah pesisir, kepadatan permukiman, serta kerawanan gempa bumi.

“Material dan metode konstruksi kelistrikan di Indonesia harus disesuaikan dengan karakter wilayah karena standar yang cocok untuk kawasan perkotaan belum tentu dapat diterapkan dengan pola yang sama di daerah pesisir, pegunungan, kepulauan, atau wilayah rawan bencana,” bebernya.

Pengawasan Konstruksi Kelistrikan
Menurut Tohom, pemilihan tiang listrik, konduktor, isolator, transformator, kabel udara, kabel bawah tanah, sistem pembumian, serta perangkat pemutus dan pengaman harus mempertimbangkan beban listrik, kondisi lingkungan, usia teknis, dan potensi gangguan.

Ia menyebut jaringan tegangan menengah dan rendah membutuhkan pengawasan khusus karena berhubungan langsung dengan kawasan permukiman, fasilitas publik, pusat perdagangan, industri, dan pelanggan rumah tangga.

“Konstruksi jaringan distribusi merupakan bagian yang paling dekat dengan konsumen sehingga ketepatan jarak aman, kekuatan tiang, kualitas kabel, sistem grounding, dan kapasitas pengaman harus diperiksa secara disiplin,” ujarnya.

Tohom berpandangan bahwa optimalisasi pengawasan juga harus menyentuh proyek jaringan kabel bawah tanah yang semakin banyak dibangun di pusat kota, kawasan bisnis, perumahan, dan wilayah dengan tuntutan estetika tinggi.

Ia mengatakan pemasangan kabel bawah tanah wajib memperhitungkan kedalaman galian, perlindungan mekanis, sistem drainase, penandaan jalur kabel, akses pemeliharaan, serta koordinasi dengan jaringan utilitas lainnya.

“Jaringan bawah tanah memang lebih terlindungi dari pohon dan cuaca, tetapi kesalahan konstruksi dapat menyebabkan gangguan yang sulit ditemukan dan membutuhkan biaya pemulihan yang jauh lebih besar,” ucapnya.

ALPERKLINAS juga mendukung langkah PT PLN (Persero) dalam memperkuat standardisasi internal, pengujian material, evaluasi vendor, inspeksi lapangan, serta digitalisasi pemantauan kualitas pekerjaan di seluruh wilayah operasional.

Menurut Tohom, posisi PLN sebagai pengelola sistem ketenagalistrikan terbesar di Indonesia membuat perusahaan tersebut memiliki peran strategis dalam membentuk ekosistem konstruksi listrik yang aman, profesional, dan berorientasi jangka panjang.

“PLN perlu terus didukung dalam membangun sistem pengawasan yang mampu mendeteksi sejak dini penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, penyimpangan metode kerja, dan potensi kegagalan konstruksi,” ujarnya.

Pengawasan berbasis teknologi, sambungnya, dapat dikembangkan melalui pencatatan identitas material, sertifikat produk, hasil uji laboratorium, lokasi pemasangan, nama pelaksana, hingga riwayat pemeriksaan dan pemeliharaan.

Jaminan Mutu Material
Tohom yang juga Ketua Umum DPP Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran dan Sekretaris LBH Advokasi Peduli Bangsa meyakini bahwa keterbukaan data kualitas material akan memperkuat akuntabilitas sekaligus memudahkan penelusuran ketika terjadi gangguan atau kecelakaan.

“Setiap material utama idealnya memiliki rekam jejak yang dapat diverifikasi agar tanggung jawab produsen, penyedia, kontraktor, pengawas, dan pemilik instalasi menjadi jelas,” katanya.

Ia juga mendorong penguatan kapasitas lembaga inspeksi, tenaga teknik bersertifikat, petugas keselamatan ketenagalistrikan, serta laboratorium pengujian agar mampu mengimbangi percepatan pembangunan infrastruktur listrik.

Menurut Tohom, pengawasan yang kuat bukan untuk memperlambat proyek, melainkan memastikan bahwa investasi yang dikeluarkan pemerintah, PLN, pelaku industri, dan masyarakat menghasilkan infrastruktur yang tahan lama dan aman digunakan.

“Biaya untuk memenuhi standar jauh lebih kecil dibandingkan kerugian akibat kebakaran, kecelakaan, kerusakan peralatan, pemadaman, atau pembangunan ulang karena kualitas konstruksi yang buruk,” ujarnya.

ALPERKLINAS turut mendukung pemanfaatan produk dalam negeri sepanjang telah memenuhi standar teknis, memiliki sertifikasi yang sah, lulus pengujian, serta mampu memberikan jaminan mutu dan layanan purnajual.

Tohom mengatakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri harus berjalan beriringan dengan penguatan kemampuan industri nasional dalam memproduksi kabel, tiang, panel, transformator, meter listrik, isolator, dan perangkat kelistrikan berstandar tinggi.

“Keberpihakan terhadap produk nasional merupakan langkah strategis, tetapi perlindungan konsumen tetap mensyaratkan mutu, keselamatan, ketahanan, dan kepastian kinerja sebagai ukuran utama,” katanya.

Ia mendorong pemerintah, PLN, produsen, kontraktor, lembaga sertifikasi, asosiasi profesi, dan organisasi perlindungan konsumen membangun mekanisme koordinasi yang lebih terpadu dalam mengawasi rantai pasok material kelistrikan.

Menurut Tohom, kolaborasi tersebut diperlukan untuk mencegah peredaran produk tidak bersertifikat, pemalsuan label standar, penggunaan material di bawah spesifikasi, serta pemasangan oleh tenaga yang tidak memiliki kompetensi.

“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan sistem kelistrikan nasional yang andal, aman, terjangkau, dan mampu melindungi konsumen hingga puluhan tahun ke depan,” ujar Tohom.

ALPERKLINAS berharap optimalisasi pengawasan standarisasi konstruksi dan material dapat menjadi bagian penting dalam transformasi PLN serta pembangunan sistem ketenagalistrikan Indonesia yang modern, tangguh, dan berkelanjutan.

[Redaktur: Fernando]

Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ini Sorotan Hinca Panjaitan

Tenno Purba — Fri, 24 Jul 2026 10:43:45 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang menghadirkan Prof. Dr. Faisal Santiago, Prof. Dadang Herli Saputra, dan M. Fishabililah via virtual sebagai narasumber, di Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Melansir dpr.go.id, anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyerap masukan perihal bagaimana mekanisme perampasan aset dalam bisnis yang terkait dengan BUMN.

Sebab, menurutnya, terdapat beberapa bisnis BUMN yang sudah berjalan selama ini, tetapi ternyata diduga terjadi penyimpangan bersifat pidana pada sebagian transaksinya.

Hinca mengawali pertanyaannya dengan membedakan konsep ius constitutum, yakni hukum positif yang sudah berlaku dan diatur di berbagai undang-undang, dan ius constituendum, yakni norma baru yang diharapkan berlaku pada masa mendatang sebagaimana tengah dirumuskan lewat RUU Perampasan Aset ini.

Karena itu, kata Hinca, Komisi III selalu berupaya menyusun norma atau RUU berdasarkan pelajaran dari kasus-kasus yang sudah terjadi, dengan tujuan akhir mengembalikan aset negara yang hilang untuk kembali ke ‘kandangnya’ alias APBN.

Dari penjelasan tersebut, ia menjelaskan bahwa terdapat ribuan BUMN dengan total aset bernilai puluhan ribu triliun rupiah, tetapi beberapa di antaranya tersangkut persoalan hukum dalam tiga tahun terakhir, termasuk yang terjadi pada Pertamina dan ASDP.

“Poin saya adalah, belum tentu (penyimpangan bisnis) itu menjadi hasil tindak pidana, kerugian negara, sementara bisnisnya masih berjalan," kata Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Di sisi lain, ia mengaitkan pertanyaannya dengan konsep Business Judgment Rule (BJR). Menurutnya, BJR dalam ilmu hukum bisnis berfungsi untuk melindungi keputusan bisnis yang diambil secara wajar dan beritikad baik dari jeratan hukum pidana.

Sehingga, ia meminta keterangan dari para narasumber, di tahap mana negara melalui perangkat hukumnya dapat mengintervensi seluruh transaksi bisnis BUMN tersebut hingga menentukan proses binis yang masih berjalan, tanpa harus menunggu keseluruhan proses bisnis itu selesai lebih dulu.

Karena itu, Hinca meminta jawaban tertulis dari Faisal Santiago dan Dadang Herli soal di mana batas yang tepat antara perlindungan keputusan bisnis yang sah dengan kewenangan negara untuk merampas aset hasil tindak pidana di lingkungan BUMN dikarenakan pertanyaan tersebut tidak sempat dijawab tuntas dalam forum RDPU.

[Redaktur: Fernando]

Sengketa Tanah di Komplek Sentrum, PN Sidikalang Gelar Sidang Lapangan

Robert Panggabean — Mon, 20 Jul 2026 16:48:55 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Perkara sengketa tanah di belakang SPG Fil, Kampung Sidiangkat, sekarang dikenal dengan Komplek Sentrum, Lingkungan VIII, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, memasuki tahap sidang lapangan.

Setelah beberapa kali persidangan, Pengadilan Negeri (PN) Sidikalang menggelar sidang lapangan atas perkara nomor: 21/Pdt.G/2026/PN Sdk itu pada Jumat (17/7/2026).

Hal itu dikatakan penggugat Alifsan Sagala melalui kuasa hukumnya, Iskandar Malau, SH dan Simon Horas Sagala, ST., SH dari Kantor Hukum Iskandar Malau, SH & Rekan, Senin (20/7/2026).

"Sempat tidak diijinkan tergugat. Namun berkat kearifan dan kebijakan bapak hakim yang menangani perkara ini, akhirnya peserta sidang lapangan dapat masuk ke objek sengketa gugatan dan berjalan sebagaimana dengan isi gugatan penggugat Alifsan Sagala," kata Iskandar.

Adapun letak perkara, dipaparkan Iskandar, Alifsan adalah pemilik tanah di Komplek Sentrum, Lingkungan VIII, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, luas kurang lebih 1 hektar, berdasarkan Surat Penyerahan dari Arifin Angkat dan Rupia Angkat kepada Alifsan Sagala, tanggal 10 Nopember 1979.

Sidang lapangan perkara tanah di komplek Sentrum Sidikalang, Dairi, Jumat (17/7/2026) [DAIRI.WAHANANEWS.CO / ist]

Seiring berjalannya waktu, Alifsan Sagala mengalihkan sebagian tanah itu kepada, Sri Purwanty br Manullang, Nomiati Sinta, Bolas Situmorang, Partumpuan Angkat, Julferi Silalahi, Mitun Cakra Borti Bakara dan Daniel. Semuanya turut sebagai penggugat dalam perkara dimaksud.

Karena Alifsan Sagala telah menjual sebagian tanah itu, total 3.369 m², maka sisa tanah Alifsan luasnya sekitar 6.631m², dengan batas sebelah Timur jalan, sebelah Barat Henriko Tambunan, sebelah Utara Daniel dan sebelah Selatan Alipsan Sagala/rencana jalan.

Namun, tanpa sepengetahuan Alifsan Sagala, tergugat inisial SS (80) warga Jl.Air Bersih, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, menguasai sisa tanah itu.

Pada 31 Mei 2025, SS menguasai tanah Alifsan Sagala dengan cara menebangi pohon kopi, kayu putih, jagung, pohon pinang, coklat dan pisang yang ada di lahan itu.

Sekarang, lahan ditanami jagung kemudian dipagari dengan kawat berduri dan terdapat plang diatas tanah itu bertuliskan “TANAH INI MILIK MANAN LIMBONG DALAM PENGUASAAN KANTOR HUKUM Dr. RAMCES PANDIANGAN SH.MH.Mhum."

"Sehingga klien saya, penggugat, tidak dapat lagi memanfaatkan tanah miliknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga sangat merugikan penggugat," kata Iskandar.

Selain itu, SS juga menguasai tanah Sri Purwanty br Manullang, Nomiati Sinta, Bolas Situmorang, Partumpuan Angkat, Julferi Silalahi, Mitun Cakra Borti Bakara dan Daniel.

Iskandar menambahkan, Majelis Hakim telah menjadwalkan sidang lanjutan pada 28 Juli 2026, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari pihak penggugat.

Iskandar yakin bahwa Majelis Hakim dapat melihat perkara ini secara objektif.

"Berdasarkan bukti-bukti surat yang ada dan juga keterangan dari para saksi, kami berkeyakinan Majelis Hakim PN Sidikalang nantinya dapat menilai siapa sebenarnya pemilik tanah tersebut," tutup Iskandar.

[Redaktur: Fernando]

Pagelaran Kesenian Pakpak Kabupaten Dairi di PRSU, Ketua PB LKP Kecewa

Robert Panggabean — Mon, 20 Jul 2026 16:40:31 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Ketua Pengurus Besar (PB) Lembaga Kebudayaan Pakpak (LKP), Ramadan Zuhri Bintang mengaku kecewa dalam acara pagelaran kesenian Pakpak Kabupaten Dairi, yang digelar di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Minggu (19/7/2026) malam. Pasalnya, dalam acara yang digelar di open stage PRSU di Jalan Gatot Subroto Medan itu, peserta binaan PB LKP yang telah dipersiapkan jauh hari, biaya sendiri, tidak ditampilkan, sehingga terjadi komplain dan sempat ricuh. Kekecewaan itu diungkap Zuhri kepada sejumlah media melalui telepon dan WhatsApp, Senin (20/7/2026). Dijelaskan, untuk mengisi acara pagelaran seni budaya kesenian Pakpak di PRSU, panitia yaitu Disbudparpora Dairi meminta komunitas dan lembaga turut memeriahkan acara dengan membawa peserta binaan, masing-masing tanpa ada biaya atau anggaran dari panitia dan Pemerintah Dairi. PB LKP pun membawa peserta yang akan tampil, yaitu vocal solo dan trio Pakpak. Setahu bagaimana, trio Pakpak tidak ditampilkan. "Penyanyi trio kita sudah chek sound. Segala sesuatunya sebelumnya sudah dipersiapkan, mulai penampilan. Penampilan trio tersebut sangat ditunggu-tunggu Himpak (Himpunan Masyarakat Pakpak) yang berada di kota Medan. Tetapi trio kita itu tidak ditampilkan, namun dipanggil lalu disuruh turun sama MC," kata Zuhri. "Untuk meriahkan festival seni budaya Pakpak Dairi di PRSU, kita tidak dibayar satu sen pun. Tapi demi membesarkan nama Dairi kita siap berpartisipasi, namun dikecewakan oleh panitia," imbuh Zuhri kesal. Karena hal itu, kata Zuhri, pada akhir acara pengunjung ricuh dan ribut, kecewa karena artis yang ditunggu-tunggu masyarakat tidak ditampilkan. Sementara lagu-lagu yang ditampilkan di penghujung acara bukan lagi lagu Pakpak, tetapi sudah lagu pop Indonesia. "Sementara judul acara festival seni dan budaya Pakpak. Sungguh kecewa. Bukan hanya PB LKP, tetapi pengunjung, juga fans, Himpak, terutama trio LKP," kata Zuhri. Atas kejadian itu, Zuhri menyampaikan PB LKP segera menghadap Bupati Dairi Vickner Sinaga agar mengevaluasi Kepala Disbudparpora Dairi dan jajaran yang terlibat di kepanitiaan. Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Pemuda Olahraga Dairi, Iwan Taruna Berutu dikonfirmasi wartawan menyebut, memohon maaf atas keterbatasan waktu. "Kami sangat mengapresiasi seluruh penggiat seni yang bersedia tampil di ajang Pagelaran Seni Budaya Pakpak di PRSU, terutama yang dibawa secara mandiri oleh lembaga kebudayaan yang ada di Indonesia salah satu nya Pengurus Besar Lembaga Kebudayaan Pakpak (PB LKP). Namun kami juga memohon maaf karena pertunjukan dibatasi oleh waktu," tulis Iwan. "Salah satu penyanyi yang juga dibina oleh LKP Juspri Saragih salah satu seniman warga Kabupaten Dairi menyanyikan lagu ciptaan Bupati Dairi Ir. Vickner Sinaga MM dan Ketua PB LKP Drs. R. Zuhri Bintang M.AP dengan judul Dairi Lebuh Kekelengen/Tanah Tercinta. Karena waktu sangat terbatas beberapa seniman yang siap tampil sudah tidak bisa lagi. Semoga akan ada even-even lain yang bisa kita laksanakan agar seniman-seniman Pakpak khususnya seniman Pakpak di Kabupaten Dairi bisa mengekspresikan kemampuannya," sambung Iwan. Sementara itu, mengutip siaran pers Diskominfo Dairi, Bupati Dairi Vickner Sinaga, yang hadir diacara pegelaran tersebut, menyampaikan bentuk dukungan pelestarian seni dan budaya daerah. Ia bangga atas penampilan yang dipersembahkan, dan berharap acara itu dapat memperkenalkan kekayaan budaya Pakpak secara meluas. "Ada beberapa hal yang perlu jadi catatan dan bahan evaluasi. Tapi itu menjadi pembelajaran agar tahun-tahun depan, Dairi lebih baik lagi dalan pegelaran budaya yang memukau," kata Vickner. Vickner juga mengaku sangat terkesan atas penampilan seni drama dan tari "Maraleng Tendi" yang dibawakan putra-putri terbaik Dairi. [Redaktur: Fernando'

Panen Raya Kangkung, Rutan Sidikalang Siapkan Bekal Kemandirian untuk WBP

Robert Panggabean — Wed, 15 Jul 2026 12:11:30 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, sukses menggelar panen raya kangkung di lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), Rabu (15/7/2026).

Karutan Kelas IIB Sidikalang Loviga Ferdinanta Sembiring dalam keterangan diterima WahanaNews.co melalui Kepala KPR Brema Barus menyebut, panen raya ini menjadi bukti nyata keberhasilan program pembinaan kemandirian dalam memanfaatkan lahan produktif di lingkungan rutan.

Disebut, program budidaya hingga panen raya ini dirancang khusus untuk memberikan manfaat edukasi jangka panjang bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Melalui aktivitas pertanian ini, para warga binaan tidak hanya sekadar mengisi waktu, melainkan belajar secara mendalam mengenai teknik bercocok tanam yang baik, mulai dari pengolahan lahan, perawatan, hingga proses pemanenan.

Loviga Sembiring, menegaskan bahwa fokus utama dari kegiatan di lahan SAE ini adalah pemberdayaan.

"Keterampilan agrobisnis yang didapatkan selama di rutan diharapkan menjadi modal berharga bagi warga binaan agar lebih mandiri, produktif, dan mampu membuka peluang usaha sendiri saat nanti kembali ke tengah masyarakat," katanya.

Selain menjadi sarana edukasi dan asimilasi yang efektif, hasil dari panen raya kangkung ini juga berkontribusi positif dalam mendukung program ketahanan pangan internal serta memberikan dampak psikologis yang baik bagi warga binaan melalui aktivitas yang produktif dan bermanfaat.

[Redaktur: Fernando]

Rutan Sidikalang Gelar Penyuluhan Kesehatan dan Bagi Vitamin untuk WBP

Robert Panggabean — Wed, 15 Jul 2026 12:05:14 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, terus berkomitmen menjaga kesehatan dan kebugaran Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan kesehatan dirangkai dengan pembagian vitamin secara merata kepada seluruh warga binaan, bertempat di lapangan Rutan Kelas IIB Sidikalang, Selasa (14/7/2026).

Karutan Kelas IIB Sidikalang Loviga Ferdinanta Sembiring dalam keterangan diterima WahanaNews.co melalui Kepala KPR Brema Barus menyebut, tujuan utama kegiatan itu adalah memastikan imunitas dan kondisi fisik warga binaan tetap optimal melalui edukasi pola hidup bersih.

Kegiatan dipimpin dokter Rutan bersama Kepala Subseksi (Kasubsi) Pelayanan Tahanan, Franky Togatorop, serta didukung penuh oleh staf medis Rutan Sidikalang.

Dalam penyuluhan tersebut, dokter Rutan memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri, penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di dalam blok hunian, serta tips menjaga imunitas tubuh di tengah perubahan cuaca.

Kedatangan tim medis dan jajaran pelayanan tahanan disambut antusias oleh para warga binaan.

Usai pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian vitamin yang berlangsung secara tertib, aman, dan kondusif.

Loviga Sembiring menegaskan komitmen Rutan Sidikalang untuk menjalankan pelayanan yang akuntabel dan berintegritas, terutama dalam pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan.

Sementara Kasubsi Pelayanan Tahanan, Franky Togatorop, menambahkan bahwa pemberian suplemen vitamin ini adalah langkah preventif yang esensial, dan menutup kegiatan dengan menekankan bahwa pemeliharaan kesehatan yang rutin merupakan instrumen penting untuk mendukung kelancaran program pembinaan di Rutan.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan dan pembagian vitamin di Rutan Sidikalang berlangsung efektif, menghasilkan dampak positif bagi kesejahteraan warga binaan demi peningkatan mutu pelayanan dengan PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel).

[Redaktur: Fernando]

PT DPM Rehabilitasi DAS, Hadirkan Manfaat bagi Lingkungan dan Masyarakat

Robert Panggabean — Tue, 14 Jul 2026 15:13:38 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) terus melaksanakan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai salah satu kewajiban pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Program ini merupakan upaya untuk memulihkan dan mempertahankan fungsi hutan sekaligus mendukung kelestarian lingkungan di wilayah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan.

Hal itu dikatakan Chief Legal and External Relations Officer PT Dairi Prima Mineral Radianto Arifin dalam keterangan pers melalui Super Intendent External Relation PT DPM Baiq Idayani, Selasa (14/7/2026).

Dijelaskan, rehabilitasi DAS oleh PT DPM dilaksanakan pada area seluas sekitar 60 hektare di kawasan hutan produksi terbatas wilayah DAS Serang Jaya, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Sebagai bagian dari pelaksanaan program tersebut, PT DPM telah menanam 198.000 pohon mangrove (Rhizophora apiculata) pada 2023 dan berdasarkan hasil monitoring terakhir pada Maret lalu, tanaman mangrove yang ditanam telah tumbuh bagus dengan tinggi rata-rata mencapai 1,5–2,5 meter.

Monitoring pohon mangrove yang ditanam PT DPM 2023 di wilayah DAS Serang Jaya, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara [DAIRI.WAHANANEWS.CO / dok. PT Dairi Prima Mineral]

Radianto Arifin, mengatakan bahwa rehabilitasi DAS tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan perusahaan terhadap peraturan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan.

"Rehabilitasi DAS merupakan tanggung jawab yang kami laksanakan sebagai pemegang IPPKH. Namun, kami ingin setiap program lingkungan yang dijalankan juga memberikan manfaat yang lebih luas. Karena itu, selain melakukan rehabilitasi kawasan hutan, kami juga menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang mendukung pelestarian lingkungan sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Disebut, komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan di Kabupaten Dairi.

Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, PT DPM bersama masyarakat lingkar tambang dan organisasi pemuda melaksanakan penanaman pohon di Desa Longkotan sekaligus menyerahkan 1.400 bibit kopi dan kemiri kepada petani di Kecamatan Silima Pungga-Pungga.

Program ini diharapkan dapat mendukung penghijauan sekaligus meningkatkan produktivitas komoditas pertanian masyarakat.

Sebelumnya, PT DPM juga menyerahkan 10.000 bibit pohon kemiri kepada Pemerintah Kabupaten Dairi sebagai dukungan terhadap Gerakan Penanaman Sejuta Pohon.

Pohon kemiri dipilih karena selain berkontribusi dalam konservasi lahan, komoditas ini juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Dairi.

Monitoring pohon mangrove yang ditanam PT DPM 2023 di wilayah DAS Serang Jaya, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara [DAIRI.WAHANANEWS.CO / dok. PT Dairi Prima Mineral]

Di sektor pertanian, PT DPM bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi menggelar pelatihan budidaya kakao bagi 120 petani dari enam desa dan kelurahan lingkar tambang, yakni Desa Longkotan, Tungtung Batu, Bonian, Bongkaras, Polling Anak-Anak, dan Kelurahan Parongil.

Selain memperoleh pelatihan teknis, setiap peserta juga menerima bibit kakao untuk dikembangkan di lahan masing-masing.

Radianto Arifin menambahkan bahwa seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dilaksanakan perusahaan secara berkelanjutan.

"Kami berharap berbagai program yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang seimbang, baik bagi lingkungan maupun masyarakat. Melalui rehabilitasi DAS, penanaman pohon produktif, bantuan bibit, dan peningkatan kapasitas petani, kami ingin berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam sekaligus mendukung pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan," tutup Radianto.

[Redaktur: Fernando]

Ketua DPD IPK Dairi Apresiasi Presiden RI Atas Komitmen Pemberantasan Korupsi

Robert Panggabean — Mon, 13 Jul 2026 18:25:41 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Halim Lumbanbatu mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas komitmennya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara tegas dan tanpa pandang bulu.

Halim menilai langkah pemerintah saat ini menunjukkan keseriusan dalam memperkuat penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi.

Menurutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak membedakan latar belakang maupun jabatan seseorang.

“Penegakan hukum yang dilakukan secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum di negara ini,” katanya.

Halim menilai, komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi merupakan langkah penting untuk memperkuat supremasi hukum sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Disebut, setiap pelaku korupsi harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memandang jabatan, institusi, maupun latar belakang politik.

“Tindakan korupsi harus diusut tuntas. Semua sama di mata hukum, tidak pandang jabatan, institusi, maupun latar belakang politiknya. DPD IPK Dairi mengapresiasi langkah tegas bapak Presiden Prabowo yang mengimplementasikan itu," kata Halim.

Ia pun berharap komitmen pemberantasan korupsi dapat terus dijaga secara konsisten sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Halim juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya penegakan hukum yang adil serta bersama-sama mengawal agenda pemberantasan korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

[Redaktur: Fernando]

Komisi III DPR Bantah Kabar Pembahasan RUU Perampasan Aset Alami Kebuntuan

Tenno Purba — Mon, 13 Jul 2026 16:56:18 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Komisi III DPR RI membantah kabar yang menyebut pembahasan RUU Perampasan Aset mengalami kebuntuan atau dihentikan. DPR memastikan rancangan aturan tersebut masih berjalan dan terus dibahas dalam rangka penyelesaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Melansir beritasatu.com, anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan menegaskan informasi yang menyebut DPR menolak atau menghentikan pembahasan RUU Perampasan Aset merupakan kabar yang tidak benar.

"Jadi pertama-tama kita ingin jelaskan dahulu ya. Saya saja sudah ikut beberapa puluh ya. Saya heran juga mengapa di masyarakat dibilang DPR-nya menolak," kata Hinca kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Senin (12/6/2026).

Hinca menjelaskan, hingga saat ini RUU Perampasan Aset masih berada dalam tahap pembahasan. Komisi III DPR juga memastikan tidak ada rencana untuk mencabut rancangan undang-undang tersebut dari daftar program legislasi nasional (prolegnas) 2026.

"Komisi III terus maraton menjalankannya sampai jalan. Kalau tidak percaya, ikuti saja," katanya.

Menurut Hinca, proses pembahasan dilakukan secara intensif dengan melibatkan berbagai pihak. Komisi III DPR telah mengundang lebih dari 20 pihak dari berbagai latar belakang untuk memberikan masukan terkait substansi aturan tersebut.

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset membutuhkan kehati-hatian karena berkaitan dengan mekanisme hukum, perlindungan hak warga negara, serta upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi.

Meski proses pembahasan masih berlangsung, Hinca optimistis rancangan aturan tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini.

"Sedikit lagi itu selesai, saya kira tahun ini selesai," katanya.

Sebelumnya, RUU Perampasan Aset menjadi salah satu regulasi yang banyak mendapat perhatian publik karena dinilai dapat memperkuat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kerugian negara.

Melalui aturan tersebut, pemerintah dan DPR diharapkan memiliki instrumen hukum yang lebih kuat dalam menelusuri, menyita, dan mengelola aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

Komisi III DPR memastikan proses pembahasan akan terus dilanjutkan hingga mencapai tahap akhir.

DPR juga meminta masyarakat mengikuti perkembangan resmi terkait pembahasan RUU Perampasan Aset dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

[Redaktur: Fernando]

Pemeliharaan Trafo Daya Gardu Induk Sidikalang, Besok Listrik Padam di Dairi

Robert Panggabean — Mon, 13 Jul 2026 09:30:25 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Sehubungan dengan pemeliharaan trafo daya di Gardu Induk Sidikalang, listrik akan padam di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, besok, Selasa (14/7/2026).

Informasi pemadaman dimaksud diumumkan PT PLN ULP Sidikalang melalui surat Nomor: 0169/DI5.01.01/F08110300/2006 tanggal 9 Juli 2026, ditandatangani Manager PT PLN ULP Sidikalang Freddy Marudut.

Lokasi yang padam, Kecamatan Sidikalang, Berampu, Lae Parira, Sitinjo, Siempat Nempu Hulu, Silimapungga-pungga, Siempat Nempu Hilir, Siempat Nempu, Tigalingga, Sumbul, Pegagan Hilir dan Tanah Pinem.

Sebagaimana isi surat, pemadaman akan terjadi mulai pukul 08.00 Wib hingga 17.00 Wib. Namun apabila pekerjaan selesai sebelum waktu yang ditentukan, maka aliran tenaga listrik akan dinormalkan kembali.

Pun demikian, jadwal dapat berubah apabila pertimbangan teknis dan cuaca dilapangan yang tidak mendukung untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud.

PT PLN menghimbau seluruh pelanggan apabila memakai genset agar dipisahkan dengan instalasi PLN.

[Redaktur: Fernando]

Dirut Perumda Lae Nchiho Dairi Pimpin Perpamsi Sumut, Ini Komposisi Lengkapnya

Tenno Purba — Fri, 10 Jul 2026 18:21:58 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Lae Nciho Kabupaten Dairi, Wahlin Munthe, dipercaya memimpin Perpamsi Sumatera Utara (Sumut) periode 2026-2030.

Wahlin terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Daerah (PD) Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), dalam Musyawarah Antar Perusahaan Daerah Air Minum Luar Biasa (Mapamdalub) di Medan, Sabtu (20/6/2026).

Sebagaimana Surat Keputusan Pengurus Pusat Perpamsi Nomor: 034B/SKEP-PP/VI/2026 tentang Pengurus Daerah Antar Waktu Periode 2026-2030 Perpamsi Provinsi Sumatera Utara, ditandatangani Ketua Umum A.Teddy Setiabudi dan Sekretaris Umum Rino Indira Gusniawan tanggal 25 Juni 2026, berikut komposisi lengkap Perpamsi Sumut 2026-2030.

Ketua, Wahlin Munthe, Perumda Lae Nchiho Kabupaten Dairi.

Sekretaris, Ikrimah Hamidy, Perumda Tirtanadi Provsu.

Bendahara, Ruspin Arif, Perumda Tirta Silau Piasa Kabupaten Asahan.

Wakil Ketua Kompartemen Diklat dan Sertifikasi Profesi, Jusuf Sukatendel, Perumda Tirta Malem Kabupaten Karo.

Wakil Ketua Kompartemen Advokasi, Kelembagaan dan Kemitraan, Herman Sukendar, Perumda Tirta Wampu Kabupaten Langkat.

Wakil Ketua Kompartemen SDA dan Mitigasi Bencana, M. Topan Sahroni Perumda Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang.

Wakil Ketua Kompartemen Infokom dan standardisasi, Arianto, Perumda Tirta Uli Kota Pematang Siantar.

[Redaktur: Fernando]

Mestron Siboro Menangkan Gugatan Kepemilikan Rumah, PN Sidikalang Gelar Eksekusi

Robert Panggabean — Fri, 10 Jul 2026 12:04:32 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Setelah proses panjang, hingga Mahkamah Agung, Mestron Siboro (60) memenangkan gugatan kepemilikan rumah di jalan Pahlawan Nomor 39, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Diketahui, purnawirawan Perwira Menengah (Pamen) Polri itu menggugat Rosintan Siboro (50) dan Merdin Simanjuntak, melalui kuasa hukumnya Tahi Purba, SH, ke Ketua PN Sidikalang, melalui surat gugatan tertanggal 21 Nopember 2024.

Proses persidangan pun berjalan, hingga keluar Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 04 Juli 2025 106/Pdt.G/2024/PN Sdk.

Kemudian, Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 02 September 2025 Nomor 460/PDT/2025/PT MDN.

Terakhir, Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 12 Maret 2026 Nomor 500 K/PDT/2026, menolak permohonan kasasi Rosintan Siboro dan Merdin Simanjuntak.

Putusan tersebut telah disampaikan kepada kedua belah pihak tanggal 15 April 2026, maka perkara tersebut berkekuatan hukum tetap.

Atas surat permohonan eksekusi tertanggal 8 Mei 2026 yang diajukan Tahi Purba selaku kuasa hukum Mestron, Pengadilan Negeri Sidikalang pun menggelar eksekusi, di lokasi sengketa dimaksud, Jumat (10/7/2026).

Penetapan keputusan tertanggal 06 Juli 2026 yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Eva Rina Sihombing SH, MH, itu dibacakan Dariaman Saragih, Juru Sita Pengadilan Negeri Sidikalang.

Pantauan WahanaNews.co, setelah pembacaan putusan, Dariaman bersama Mestron dan kuasa hukum, Kepling XI Batang Beruh dan pihak terkait lainnya, membuka pintu rumah dan menyerahkan kunci kepada Mestron.

Jurusita PN Sidikalang, Dariaman Saragih, membuka pintu rumah objek sengketa, di jalan Pahlawan Nomor 39, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Dairi, Jumat (10/7/2026) [DAIRI.WAHANANEWS.CO / Robert Panggabean]

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Mestron Siboro, melalui kuasa hukumnya Tahi Purba menjelaskan kronologi terjadinya gugatan dimaksud.

"Tanah ini beserta bangunan diatasnya adalah milik klien saya, namun tidak diakui tergugat, yang merupakan saudara kandung klien saya. Maka kami gugat, kami minta hakim memberi keadilan," kata Tahi.

Dipaparkan, objek perkara, tanah berikut bangunan rumah di Jalan Pahlawan No. 39 Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, adalah milik Mestron Siboro.

Dibeli Mestron dari Leonardus Ariando Sigalingging, disetujui istri Leonardus, Elfrida Theresia Naibaho dan ayah Leonardus, Mardongan Sigalingging serta ibunya Margaretha Br Silalahi.

Pembelian berawal dari keinginan ibu Mestron, Karolina Br Sagala, untuk pindah dari rumahnya di Jalan Ahmad Yani Sidikalang, karena merasa kurang nyaman dan kesehatan berkurang di rumah itu.

Permintaan itu disampaikan ibu Mestron, saat Mestron datang ke rumah ibunya di Jalan Ahmad Yani Sidikalang, sekitar bulan Maret 2012.

Saat kedatangannya di rumah itu, telah ada saudara-saudara Mestron, termasuk Rosintan Siboro dan suaminya Merdin Simanjuntak.

Karena permintaan ibunya, Mestron pun mencari rumah, selanjutnya menemukan rumah dijual di Jalan Pahlawan, sebagaimana plank terpampang dan nomor handphone yang dapat dihubungi.

Mestron pun menghubungi pemilik nomor handphone itu, Mardongan Sigalingging, mantan Kepala Bappeda Dairi. Selanjutnya mereka bertemu.

Dalam pertemuan itu, Mardongan menjelaskan bahwa SHM tanah dan rumah itu dibuat atas nama anaknya, Leonardus Ariando Sigalingging.

Mestron pun pulang, selanjutnya mengajak ibunya melihat rumah dimaksud, bersama para saudara Mestron.

Setelah diamati dan dirasa cocok, ibu Mestron setuju untuk tinggal di rumah itu, ditempati selama hidupnya, bukan menjadi hak miliknya, dan tetap hak milik Mestron.

Kesepakatan harga antara Mestron dan Mardongan pun terjadi, Rp500 juta. Saudara-saudara Mestron mengetahui harga pembelian, setelah kesepakatan terjadi.

Bentuk keseriusan, Mestron mengambil uang Rp500 juta dari dalam mobilnya dan menunjukkannya kepada Mardongan.

"Bisa dibayar lunas saat itu juga. Tetapi klien saya menyebut pembayaran akan dilakukan setelah surat dibuat PPAT," jelas Tahi.

Mestron yang saat itu masih bertugas aktif di Polda Maluku Utara, kemudian mengatakan kepada Mardongan bahwa yang akan melakukan pembayaran adalah saudaranya, Rosintan Siboro.

Mestron pun memperkenalkan Rosintan kepada Mardongan. Selanjutnya Mestron menyerahkan uang Rp500 juta itu kepada Rosintan, disaksikan Mardongan.

Rosintan pun menghitung uang itu, dibantu Lamria Br Ujung istri Kuatson Siboro, dan Relfina Br Siboro, saudara Mestron.

"Penyerahan uang Rp500 juta itu tidak dibuatkan kuitansi atau surat dalam bentuk apapun, karena saudara kandung, juga disaksikan banyak saudara kandung Mestron, termasuk ibu kandung mereka," jelas Tahi.

Dilanjutkan, beberapa hari kemudian, Mestron juga mengirimkan uang ke Rosintan untuk pembayaran jasa PPAT, BPHTB dan PPn, BBN dan biaya lainnya.

Mestron berpesan, jika kelengkapan administrasi telah lengkap dan cukup, Rosintan diminta untuk menghubunginya untuk menandatangani Akta Jual Beli (AJB) di Sidikalang dihadapan PPAT.

Namun berselang beberapa lama, diketahui bahwa ternyata AJB telah selesai, dibuat atas nama Rosintan Siboro, diterbitkan PPAT Poppy Tampubolon.

Mestron pun meminta agar Rosintan mengembalikan haknya, namun Rosintan dinilai selalu menghindar, maka gugatan pun diajukan ke PN Sidikalang.

[Redaktur : Fernando]

Hinca Dukung Langkah Polri, Publik Diminta Tak Terjebak Narasi Gesekan Antar Lembaga

Tenno Purba — Fri, 10 Jul 2026 10:10:39 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya menggeledah dua belas lokasi di Jakarta dan sekitarnya, Rabu (8/7/2026).

Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan tiga perkara besar sekaligus yang dijalankan dengan skema penyidikan gabungan, yaitu dugaan korupsi pengadaan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU, perkara PT Asabri, dan perkara PT Krakatau Steel.

Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik menyita 74 kilogram emas batangan dan uang tunai sekitar Rp 540 miliar dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing.

Sebagian sitaan ditemukan di sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, tersimpan di dalam brankas yang disembunyikan di balik lemari.

Sejumlah lokasi yang digeledah diberitakan memiliki keterkaitan dengan seorang petinggi di Kejaksaan Agung, meski sampai kini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara-perkara tersebut.

Melansir https://hincapandjaitan.com, anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca IP Pandjaitan XIII menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Polri.

"Saya berdiri di belakang penyidik. Apa yang dilakukan Kortastipidkor ini harus kita dukung, bukan kita curigai," kata Hinca.

Batu Bara, Asabri, Krakatau Steel
Hinca menilai publik perlu memahami bahwa yang sedang berjalan bukan satu kasus tunggal.

Ada tiga perkara yang diusut bersamaan lewat skema joint investigation, sebuah pola koordinasi antar-penegak hukum yang menurutnya justru patut diapresiasi.

Dugaan korupsi batu bara menjadi yang paling terasa dampaknya bagi masyarakat. Penyidik menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan sejak 4 Juli 2026, dengan indikasi kerugian negara mencapai sekitar Rp 5 triliun.

Modusnya berupa manipulasi kualitas dan kuantitas batu bara yang dipasok, serta ketidaksesuaian nilai kontrak dengan pasokan riil. Praktik itu diduga berkontribusi pada pemadaman listrik di Sumatera dan sejumlah wilayah lain.

"Coba bayangkan, sudah bertahun-tahun ini terjadi, sejak 2018. Batu baranya dikurangi, kualitasnya diakali, tapi bayarannya tetap penuh. Ya wajar kalau listrik byar-pet. Yang menikmati segelintir, yang menderita sekampung," kata Hinca.

Bagi Hinca, penyidikan tiga perkara secara serentak memperlihatkan penegakan hukum yang bekerja, bukan yang saling menjegal. Ia justru mengkhawatirkan cara sebagian pihak membaca peristiwa ini sebagai gesekan antar-institusi.

Hinca Tolak Istilah "Perang Antar Seragam"
Belakangan beredar narasi bahwa apa yang terjadi adalah bentuk "perang antar lembaga". Hinca menolak istilah itu.

Baginya, kata "perang" mengandaikan dua kubu yang sama-sama haus menang, padahal yang ia lihat adalah satu institusi yang sedang menagih apa yang menjadi hak negara.

Ia menganggap istilah itu sengaja dihembuskan untuk mengaburkan persoalan, memindahkan perhatian publik dari substansi dugaan korupsi menuju drama rivalitas antar-seragam.

Menurut Hinca, siapa pun yang diuntungkan oleh kekaburan itu adalah pihak yang paling berkepentingan agar publik sibuk menonton "perang", alih-alih menuntut kejelasan.

"Yang kita saksikan ini bukan perang. Perang itu ada pemenang dan pecundang. Yang sedang terjadi justru sebaliknya, dua institusi yang sama-sama menunaikan mandat yang diberikan konstitusi kepada mereka," kata Hinca.

Ia menilai kata "perang" terlalu murah untuk menggambarkan apa yang sesungguhnya sebuah kewajiban. Penyidik yang mengejar petunjuk sampai ke ujung bukan sedang memusuhi siapa pun. Itu pekerjaan mereka.

"Ada satu hal yang selalu berulang di negeri ini. Begitu pisau bedah menyentuh yang berkuasa, seketika luka kecil dibesar-besarkan jadi konspirasi. Seolah yang salah itu tangan yang memegang pisau, bukan penyakit yang ada di dalam tubuhnya," ujar Hinca.

Ia mengingatkan bahwa institusi mana pun, termasuk institusi penegak hukum, tidak identik dengan orang per orang yang ada di dalamnya. Menyoroti dugaan yang menyentuh seorang pejabat tidak sama dengan menyerang lembaga tempat ia bernaung. Justru dengan membiarkan penyidikan berjalan, marwah institusi itu terjaga.

Kebaikan Tak Menghapus Kesalahan
Petinggi yang lokasinya kini disorot dikenal sebagai figur yang selama bertahun-tahun memimpin penyidikan sejumlah perkara korupsi besar di negeri ini. Bagi Hinca, rekam jejak seperti itu tidak boleh menjelma menjadi tameng.

"Kita ini sering keliru. Seolah orang yang berjasa besar pantas dapat keringanan begitu dia tersandung masalah," kata Hinca.

Menurut dia, kebaikan seseorang tidak pernah menghapus kesalahannya. Keduanya dihitung terpisah.

"Saya ingat orang Athena (Yunani) dulu. Panglima-panglima mereka yang menang perang laut pun tetap diseret ke pengadilan karena lalai menyelamatkan anak buahnya yang tenggelam. Menang perang tidak membuat mereka lolos," kata Hinca.

Ia menyebut cara seperti itulah yang membedakan bangsa yang serius dengan hukumnya.

Petinggi yang lokasinya kini disorot dikenal luas sebagai orang yang bertahun-tahun memburu koruptor kelas kakap. Hinca tidak menampik itu. Tapi ia menolak menjadikannya alasan untuk memperlunak pemeriksaan.

"Justru orang yang paling lama memegang pedang yang harus paling siap merasakan tajamnya. Kalau tidak, pedang itu kehilangan wibawanya," kata Hinca.

Ia melihat ada bahaya laten ketika seorang penegak hukum diperlakukan istimewa hanya karena jasanya. Kekuasaan yang terlalu lama dipercaya tanpa diawasi, kata Hinca, pada titik tertentu akan menganggap dirinya sendiri sebagai hukum. Dan di situlah republik mulai kehilangan pijakan.

Kalau Bukti Cukup, Tak Perlu Menunggu
Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang ikut membahas pembaruan hukum acara pidana, Hinca menyoroti bekal yang kini dimiliki penyidik.

KUHAP baru memperluas jenis alat bukti yang sah, termasuk mengakomodasi bukti elektronik yang selama ini kerap menjadi titik lemah dalam pembuktian perkara korupsi modern.

"Undang-undang sudah memberi penyidik ruang yang lebih luas. Alat buktinya sekarang lebih lengkap, lebih sesuai dengan cara kejahatan hari ini bekerja," kata Hinca.

Karena itu, ia mendorong penyidik tidak ragu mengambil langkah tegas begitu syarat hukum terpenuhi.

"Kalau penyidik sudah pegang dua alat bukti yang cukup, jangan ragu naikkan ke tersangka. Tidak peduli dia siapa, tidak peduli dia pejabat setinggi apa, tidak peduli dia sesama penegak hukum sekalipun," ujar Hinca.

"Saya percaya penyidik kita punya nyali. Mereka sudah tunjukkan itu berkali-kali. Sekarang tinggal kita di DPR dan masyarakat yang menjaga di belakang mereka, supaya mereka tahu tidak sedang berjalan sendirian," ujar Hinca.

Hinca menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa perkara ini adalah ujian bagi seluruh bangunan hukum di Indonesia, bukan untuk satu institusi saja.

"Hukum itu kehilangan seluruh maknanya begitu ia mulai pandang bulu. Satu saja pengecualian, selesai sudah. Rakyat tidak akan percaya lagi," kata Hinca.

Ada satu kemungkinan yang menurut Hinca paling ia khawatirkan dari seluruh perkara ini. Bukan soal besarnya angka, bukan soal siapa yang terseret, melainkan soal apakah kewenangan penyidikan yang begitu besar pernah dipakai untuk hal yang keliru.

"Kejaksaan itu diberi pedang oleh negara untuk menuntut, untuk menyidik. Kalau sampai terbukti pedang itu dipakai bukan untuk menegakkan hukum, tapi untuk kepentingan yang lain, saya akan sangat kecewa," kata Hinca.

Ia menegaskan dirinya belum sampai pada kesimpulan itu, dan tidak ingin mendahului penyidik. Tapi ia mengakui, seandainya dugaan penyalahgunaan wewenang itu benar dan terbukti di pengadilan kelak, luka yang ditinggalkannya jauh lebih dalam daripada sekadar kerugian negara. Sebab yang rusak bukan hanya uang, melainkan kepercayaan pada lembaga yang seharusnya menjadi penjaga hukum itu sendiri.

"Rakyat masih bisa memaafkan pencuri. Yang sulit dimaafkan itu penjaga yang ikut mencuri," tutup Hinca.

[Redaktur: Fernando]

Cegah Gangguan Kamtib, Jajaran Pengamanan Rutan Sidikalang Sosialisasi ke WBP

Robert Panggabean — Mon, 06 Jul 2026 10:54:07 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Jajaran pengamanan Rutan Kelas IIB Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, melaksanakan sosialisasi pencegahan gangguan Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di lapangan Rutan Sidikalang, Senin (6/7/2026).

Keterangan pers diterima WahanaNews.co, sosialisasi yang dipimpin Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR) Brema Barus itu sebagai upaya menjaga situasi yang aman, tertib, dan kondusif di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidikalang.

"Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan warga binaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama menjalani masa pembinaan," kata Brema.

Sosialisasi pencegahan gangguan kamtib, di lapangan Rutan Sidikalang, Senin (6/7/2026) [DAIRI.WAHANANEWS.CO / dok. Rutan Sidikalang]

Dalam arahannya, Ka. KPR mengingatkan seluruh WBP agar senantiasa menjaga kedisiplinan, mematuhi ketentuan yang berlaku, serta menghindari segala bentuk pelanggaran yang berpotensi mengganggu situasi kamtib di lingkungan rutan.

“Keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab kita bersama. Kami mengajak seluruh warga binaan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama menjalani masa pembinaan dan menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu situasi kamtib. Lingkungan yang aman dan kondusif akan mendukung proses pembinaan berjalan secara optimal,” katanya.

Lebih lanjut, Ka. KPR Brema Barus menegaskan komitmen Rutan Sidikalang dalam mencegah berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban, seperti penyalahgunaan dan peredaran narkoba, kepemilikan telepon genggam ilegal, praktik pungutan liar, perjudian, perkelahian, serta pelanggaran lainnya.

Warga binaan juga diajak untuk berperan aktif menjaga keamanan dengan membangun komunikasi yang baik bersama petugas dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya potensi gangguan keamanan.

Melalui kegiatan ini, Rutan Kelas IIB Sidikalang terus memperkuat upaya deteksi dini serta meningkatkan kualitas pengamanan melalui pendekatan persuasif dan edukatif.

Diharapkan, sinergi antara petugas dan warga binaan mampu mewujudkan lingkungan rutan yang aman, tertib, dan kondusif sehingga proses pembinaan dapat berlangsung secara optimal.

[Redaktur: Fernando]

Wendy Simaibang Minta Polres Dairi Proses Hukum Istrinya, Ini Faktanya

Robert Panggabean — Fri, 03 Jul 2026 14:16:05 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Wendy Hutri Simaibang (37), seorang PPPK di salah satu UPT Dinas di Pemkab Dairi, meminta Polres Dairi Sumatera Utara, memprores hukum istrinya inisial CNW (31), setimpal dengan perbuatannya.

CNW telah dilaporkan adik Wendy ke Polres Dairi atas dugaan tindak pidana penggelapan sepeda motor, 26 April 2026. Atas laporan itu, CNW kini telah mendekam di sel Polres Dairi.

Sementara itu, CNW diketahui mengupload beberapa unggahan di akun TikToknya, yang menyudutkan Wendy dan keluarga besarnya, tidak sesuai fakta.

Hal itu dikatakan Wendy didampingi ibunya kepada wartawan di Sidikalang, Jumat (3/7/2026).

"Saya meminta Polres Dairi untuk memproses hukum dia setimpal dengan perbuatannya, sesuai hukum yang berlaku. Keluarga besar saya juga telah dipermalukan. Dia mengupload unggahan dengan tudingan yang tidak benar," kata Wendy.

Wendy pun memaparkan kronologi "pelarian" istrinya hingga berujung pada laporan ke polisi. Ia berharap publik dapat menilai dengam cermat, sehingga tidak menghakimi keluarga besarnya, berdasar unggahan-unggahan CNW.

Dijelaskan, ia dan CNW telah berumahtangga sekitar 10 tahun. Mereka dikaruniai dua putra, berumur 8 dan 7 tahun. Mereka tinggal di salah satu gang di seputaran Sibura-bura, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang.

Pada 14 April 2026, mereka meminjam uang Rp80 juta dari PT Bank Sumut Sidikalang, dengan menggadaikan SK Wendy.

Perembukan di awal, uang pinjaman akan dibelikan mobil, untuk mempermudah mengantar jemput anak mereka ke sekolah.

Setelah pinjaman cair, ATM Bank Sumut atas nama Wendy pun diberikan untuk dipegang CNW, sembari proses pencarian mobil yang akan dibeli.

Wendy pun menghubungi keluarganya di Medan, untuk mencarikan mobil dimaksud. Setahu bagaimana, CNW membeli berbagai perabotan rumah tangga seperti kulkas, lemari, TV, mesin cuci dan lainnya.

Pada 24 April 2026, mobil yang cocok pun ditemukan. Wendy pun meminta CNW untuk mentransfer panjar. Namun CNW menyarankan Wendy untuk mengecek langsung ke Medan.

Atas permintaan istrinya itu, 25 April 2026 subuh, Wendy pun berangkat ke Medan naik angkutan umum.

"Dari rumah ke simpang, kan agak jauh. Untuk menunggu angkutan ke Medan, saya diantarnya (CNW) naik sepeda motor ke simpang jalan besar," kata Wendy.

Setelah sampai di Medan dan mengecek mobil itu, Wendy pun menghubungi CNW, bermaksud agar mentransfer uang pembelian mobil tersebut.

Namun, nomor selular maupun WhatsApp CNW tidak aktif. Demikian dengan akun media sosial lainnya.

Wendy pun menghubungi keluarga di Sidikalang, untuk mengecek keberadaan CNW di rumah mereka.

Faktanya, rumah kosong. Perabotan juga tidak ada lagi. Demikian dengan sepeda motor, yang dipinjam Wendy dari keluarganya dan telah dipakai 2 tahun, tidak di rumah itu lagi.

Pihak keluarga pun mencari ke rumah mertua Wendy, CNW juga tidak ada.

Karena tidak ditemukan dan diduga telah melarikan diri, CNW pun dilaporkan adik Wendy ke Polres Dairi atas dugaan tindak pidana penggelapan sepeda motor, 26 April 2026.

Atas laporan itu, setelah proses penyelidikan, CNW pun ditahan di Polres Dairi berikut barang bukti sepeda motor yang dibawanya.

Sementara itu, sebagaimana unggahan CNW di akun TikToknya, CNW menolak dituduh sebagai maling sepeda motor dimaksud.

"Aku dituduh sebagai maling motor padahal Wendy simaibang yg memberikan nya kepadaku.. kumohon polres Dairi tangkap Wendy simaibang karena dialah pencuri SPD motor tsb .. dia bebas berkeliaran dan aku skrg terpisah dng anak anakku.. aku rindu anakku.. aku mau pulang 😭," tulis CNW, dikutip WahanaNews.co dari screenshot yang diberikan Wendy.

[Redaktur: Fernando]

Rutan Sidikalang Kembali Gelar Razia Insidentil Kamar Hunian, Ini Temuannya

Robert Panggabean — Fri, 03 Jul 2026 10:28:16 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Komitmen pemberantasan peredaran narkoba dan menjaga stabilitas keamanan, jajaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, kembali menggelar razia insidentil gabungan bersama TNI, Kamis (2/7/2026) malam.

Kunjungan dan tindakan preventif itu tujuan utamanya adalah wujud nyata pelaksanaan arahan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada poin 1, yakni memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan.

Hal itu disampaikan Karutan Kelas IIB Sidikalang Loviga Ferdinanta Sembiring dalam keterangan diterima WahanaNews.co melalui Kepala KPR Brema Barus.

Dijelaskan, kegiatan dimulai pada pukul 19.00 Wib dengan apel kesiapan dipimpin Kepala Rutan (Karutan) Kelas IIB Sidikalang, Loviga Ferdinanta Sembiring.

Selanjutnya, pukul 19.30 Wib kegiatan penggeledahan dimulai dengan mengerahkan 31 personel gabungan, yang terdiri dari 2 orang anggota TNI dan 29 petugas Rutan Sidikalang.

Razia gabungan ini menyisir area hunian secara teliti, meliputi kamar 1, 2, 3, dan 8 pada Blok SM Raja, serta kamar 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, dan 23 pada Blok Imam Bonjol.

Dalam penggeledahan, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang terlarang berupa 5 buah sendok besi, 5 buah pisau rakitan, 4 set kartu remi, 2 buah paku, 1 buah pisau cukur, serta 1 buah gunting kuku, yang kemudian langsung dimusnahkan.

Karutan Sidikalang, Loviga Ferdinanta Sembiring, menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan sinergi bersama TNI demi menjaga keamanan dan ketertiban.

Loviga mengapresiasi kerja keras seluruh personel yang terlibat sehingga seluruh rangkaian penggeledahan dapat berjalan dengan aman dan tertib.

Kegiatan ditutup dengan penekanan bahwa razia insidentil ini adalah instrumen esensial untuk mewujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan yang bersih dari narkoba dan barang terlarang demi peningkatan mutu pelayanan dengan PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel).

[Redaktur: Fernando]

Plh Kakanwil Ditjenpas Sumut Kunker ke Rutan Sidikalang, Beri Penguatan Integritas

Robert Panggabean — Fri, 03 Jul 2026 10:11:13 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara (Sumut), Bejo, A.Md., IP., S.H., M.H, Kunjungan Kerja (Kunker) ke Rutan Kelas IIB Sidikalang, Kabupaten Dairi, Rabu (1/7/2026).

Karutan Kelas IIB Sidikalang Loviga Ferdinanta Sembiring melalui Kepala KPR Brema Barus mengatakan, kunker dimaksud dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan lingkungan rutan.

Kunker ini merupakan bagian dari upaya pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan guna memastikan seluruh layanan, pembinaan, serta tata kelola organisasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengawali kegiatan, Plh. Kakanwil memberikan penguatan kepada Kepala Rutan beserta seluruh jajaran petugas.

Bejo menekankan pentingnya menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, memperkuat disiplin, serta membangun sinergi dalam pelaksanaan tugas.

"Seluruh petugas juga agar senantiasa mengedepankan pelayanan yang humanis, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan," katanya.

Usai memberikan arahan, Plh. Kakanwil melaksanakan peninjauan terhadap berbagai sarana dan prasarana yang ada di Rutan Kelas IIB Sidikalang.

Plh Kakanwil Ditjenpas Sumut, Bejo, bersama jajaran Rutan Kelas IIB Sidikalang, di aula Rutan Kelas IIB Sidikalang, Rabu (1/7/2026) [DAIRI.WAHANANEWS.CO / dok. Rutan Sidikalang]

Peninjauan dilakukan pada dapur, blok hunian warga binaan, area bimbingan kerja (Bimker), hingga Lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE).

Kegiatan tersebut bertujuan memastikan kondisi fasilitas tetap terpelihara dengan baik, mendukung pemenuhan hak warga binaan, serta menunjang pelaksanaan program pembinaan yang efektif dan berkelanjutan.

Kepala Rutan Kelas IIB Sidikalang beserta seluruh jajaran menyambut baik kunjungan kerja tersebut dan berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap arahan yang diberikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kinerja, pelayanan, dan pembinaan di lingkungan Rutan Kelas IIB Sidikalang.

Melalui kunjungan kerja dan monitoring evaluasi ini, diharapkan Rutan Kelas IIB Sidikalang semakin optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sejalan dengan komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

[Redaktur: Fernando]

Perwakilan 19 Marga Pakpak Sambangi Sejumlah Instansi Pusat, Sampaikan Dukungan Atas Persetujuan Lingkungan PT DPM

Robert Panggabean — Wed, 01 Jul 2026 11:24:13 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Perwakilan 19 marga Pakpak, melalui Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD) menyambangi beberapa intansi pusat, di Jakarta, Selasa-Jumat (23-26/6/2026).

Keterangan pers diterima WahanaNews.co, FKPHUPD menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, terkait dukungan atas persetujuan lingkungan PT Dairi Prima Mineral (PT DPM).

Instansi yang disambangi, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Melalui surat resmi yang disampaikan kepada lembaga-lembaga tersebut, FKPHUPD menegaskan pentingnya mempertimbangkan seluruh perspektif masyarakat, termasuk masyarakat yang mendukung investasi dan pembangunan di Kabupaten Dairi.

FKPHUPD di Komnas Perempuan, Jakarta [DAIRI.WAHANANEWS.CO / ist]

Ketua Harian FKPHUPD Aslim Padang, mengatakan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang memiliki kepentingan untuk menyampaikan pengalaman dan pandangan mereka secara langsung kepada para pengambil kebijakan.

“Kami menghormati setiap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk pihak yang memiliki pandangan berbeda terkait investasi di Kabupaten Dairi. Namun kami juga merasa perlu menyampaikan perspektif masyarakat yang selama ini mendukung pembangunan karena melihat adanya peluang peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Aslim.

FKPHUPD menyampaikan bahwa masyarakat, termasuk pemangku hak ulayat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, pemuda dan perempuan serta berbagai pemangku kepentingan lokal telah terlibat dalam berbagai tahapan penyusunan dan sosialisasi dokumen AMDAL.

Forum juga menilai proses pelibatan masyarakat dilakukan secara terbuka sehingga memberikan ruang bagi warga untuk memperoleh informasi serta menyampaikan masukan dan pandangan mereka.

Selain itu, FKPHUPD menilai berbagai tuduhan terkait dampak sosial maupun lingkungan perlu ditelaah secara objektif berdasarkan data dan fakta lapangan.

Ketua Harian FKPHUPD Aslim Padang disela pertemuan di Ombudsman RI, Jakarta [DAIRI.WAHANANEWS.CO / ist]

Menurut forum itu, PT DPM hingga saat ini masih berada pada tahap persiapan pasca diperolehnya persetujuan lingkungan dan belum memasuki tahap operasi produksi.

“Seperti tuduhan yang menyebut keberadaan PT DPM berpotensi mengancam kehidupan perempuan, menurut kami, pandangan tersebut tidak dapat dianggap sebagai suara seluruh perempuan di wilayah tambang. Banyak perempuan kami yang juga mengharapkan terbukanya peluang ekonomi, peningkatan pendapatan anak dan keluarga mereka, akses pendidikan yang lebih baik, serta kesempatan kerja yang lebih luas bagi anak cucu mereka kelak," jelas Aslim.

Melalui penyampaian aspirasi ke lembaga-lembaga dimaksud, FKPHUPD berharap keberagaman pandangan yang berkembang ditengah masyarakat Kabupaten Dairi dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam setiap kajian maupun pengambilan keputusan oleh lembaga terkait, dengan tetap mengedepankan perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat.

“Kami berharap setiap laporan, pengaduan, maupun informasi yang disampaikan kepada lembaga negara dapat dikaji secara komprehensif, objektif, dan berimbang dengan mempertimbangkan fakta lapangan serta suara masyarakat yang hidup langsung di sekitar wilayah tambang,” kata Aslim.

Dalam pertemuan di berbagai instansi dimaksud, Delphi Masdiana Ujung, seorang pengacara dan pemerhati perempuan serta concern dalam aktifitas perlindungan anak di Kabupaten Dairi, juga menyampaikan pendapatnya.

Disampaikan, bahwasanya selama kurun waktu kurang lebih 28 tahun, yaitu sejak tahun 1998, dia telah mengikuti perjalanan PT DPM di Kabupaten Dairi, secara khusus di Kecamatan Silima Pungga-pungga, di sekitar tanah ulayat marga Cibro, dimana dia sebagai kuasa kukum Sulang Silima marga Cibro dan PHU marga Cibro hingga tahun 2026 ini.

Delphi aktif mendampingi, mengadvokasi serta membela hak dan kepentingan Sulang Silima dan PHU marga Cibro, terhadap berbagai pihak termasuk PT. DPM.

Ketua Harian FKPHUPD Aslim Padang disela pertemuan di Komnas HAM RI, Jakarta [DAIRI.WAHANANEWS.CO / ist]

Dipaparkan, ia menyaksikan bagaimana perkembangan masyarakat disana, secara khusus dalam sektor ekonomi, bahwa perhatian PT DPM sangat nyata kepada masyarakat sekitar lingkar tambang, baik melalui kegiatan-kegiatan berupa proyek, perbaikan infrastruktur, bantuan pendidikan berupa beasiswa dan lain sebagainya.

"Belum pernah kami dengar ada kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak di sana, atau misalnya dikuatirkan bahwa kehadiran PT DPM akan menutup ruang hidup perempuan di sekitar lingkar tambang, kami juga tidak melihat adanya indikasi seperti itu," sebut Delphi.

"Malah menurut hemat kami, kehadiran PT DPM akan membuka peluang kerja baru kepada kaum perempuan, yang dapat memberdayakan perempuan secara ekonomi. Lalu melalui perbaikan infrastruktur, jalan dan sarana air minum misalnya, itu justru mempermudah akses perempuan mendapatkan kebutuhan domestiknya," sambungnya.

Ditambahkan Dellphi, saat sosialisasi Amdal di Polling Anak-anak Mei 2026, dia juga melihat adanya komitmen PT DPM untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan bagaimana agar ibu-ibu dan para perempuan dapat membuat usaha di rumah, yang hasilnya akan ditampung dan dimanfaatkan oleh para pekerja dalam berbagai sektor di wilayah kerja PT DPM tersebut.

Disamping itu, kekuatiran akan kerentanan perempuan dan anak sehubungan dengan potensi pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya, Delphi berpendapat bahwa ini adalah menjadi tugas dan tanggungjawab moral bersama, antara pemerintah dan masyarakat.

"Tentu saja juga menjadi salah tugas dan tanggung jawab PT DPM yang harus kita kawal, agar PT DPM tetap berkomitmen melakukan aktifitas yang benar-benar ramah perempuan dan anak, juga ikut serta berkontribusi melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekitar daerah lingkar tambang, melalui penyuluhan, pemberdayaan dan lain-lain," tutup Delphi.

[Redaktur: Fernando]

Diduga Tidak Sendiri, Polres Dairi Diminta Tangkap Kompolotan Penjual Tanah Sengketa

Robert Panggabean — Wed, 24 Jun 2026 10:50:06 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Kepolisian Resor (Polres) Dairi, Sumatera Utara, diminta segera menangkap oknum-oknum yang diduga komplotan penjual tanah sengketa senilai Rp290 juta.

Permintaan itu disampaikan Sautma Sitanggang melalui sejumlah media di Sidikalang, Rabu (24/6/2026).

Sautma menyebut, mengapresiasi Polres Dairi yang telah menetapkan JU sebagai tersangka dan menahannya.

Namun dalam perkara dimaksud, Sautma menilai JU tidak melakukan sendiri melainkan ada komplotannya yang juga menerima transfer uang pembelian tanah tersebut.

"Untuk itu saya berharap Polres Dairi dapat mengembangkan kasus ini dan menyeret pihak lainnya yang turut bersekongkol menipu saya, yang mengetahui, membantu atau terlibat dalam proses transaksi," kata Sautma.

Dijelaskan, sebelum berujung masalah, ia membeli sebidang tanah dan telah menyerahkan uang pembayaran dengan bukti kwitansi, transfer, serta dokumen transaksi yang lengkap.

Namun kemudian diketahui bahwa tanah tersebut bermasalah, dan ia mengalami kerugian yang sangat besar.

"Saya tidak ingin mendahului hasil penyidikan. Saya hanya meminta agar perkara ini diusut secara tuntas, transparan, dan adil sehingga terang siapa saja yang bertanggung jawab serta tidak ada lagi korban berikutnya. Saya percaya kepada aparat penegak hukum dan berharap kebenaran dapat terungkap sepenuhnya," tambah Sautma.

Terpisah, Kasi Humas Polres Dairi AKP Syahril Ramadhan dikonfirmasi wartawan, membenarkan bahwa JU telah ditahan.

"Terkait perkara itu, JU sudah ditahan. Polres Dairi kini sedang pengembangan pemeriksaan saksi-saksi lainya, dan kemungkinan bakal ada tersangka lainnya, namun saat ini pemeriksaan masih berproses," kata Syahrial.

Sementara itu, sebagaimana diberitakan media sebelumnya, Polres Dairi menahan seorang pria berinisial JU atas laporan Sautma, dugaan penipuan jual beli tanah di Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Kabupaten Dairi.

Tersangka diduga menjual tanah yang bukan miliknya kepada Sautma Sitanggang, ukuran 4x25 meter, di depan kantor BRI Sidikalang, dengan nilai transaksi mencapai Rp290 juta, pada 17 Juni 2019.

JU ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/29/VI/RES.1.11./2026/Satreskrim atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

[Redaktur: Fernando]

Wahlin Munthe Pimpin Perpamsi Sumut 2026-2030

Wahidin Lingga — Tue, 23 Jun 2026 13:31:40 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nciho Kabupaten Dairi, Wahlin Munthe, dipercaya memimpin Perpamsi Sumatera Utara (Sumut) periode 2026-2030.

Wahlin terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Daerah (PD) Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), dalam Musyawarah Antar Perusahaan Daerah Air Minum Luar Biasa (Mapamdalub) di Medan, Sabtu (20/6/2026).

Kepada wartawan usai pemilihan, Wahlin menyebut, forum tertinggi organisasi yang mempertemukan seluruh pimpinan BUMD Air Minum kabupaten dan kota se-Sumut itu berlangsung khidmat dan menjadi penanda dimulainya babak baru koordinasi antar PDAM di Sumut.

Dari Dairi ke panggung provinsi, Wahlin menggantikan Salman Sihotang, yang juga menjabat sebagai Direktur Administrasi & Keuangan Perumda Tirtanadi.

Sementara kursi Sekretaris PD Perpamsi Sumut yang sebelumnya dipegang Wahlin, kini diisi Ikrimah Hamidy, Direktur Bisnis dan Pemasaran Perumda Tirtanadi.

Rotasi kepengurusan ini dinilai forum sebagai langkah penyegaran sekaligus penguatan.

Nama Wahlin muncul sebagai konsensus setelah rekam jejaknya dinilai paling representatif untuk menjawab tantangan pelayanan air bersih di Sumut.

Adapun perjalanan Wahlin di sektor air minum bukan hal baru. Pada 2017, ia mulai dipercaya sebagai Penjabat Sementara Direktur PDAM Tirta Nciho Dairi.

Kariernya berlanjut ketika pada 2022 ia lolos seleksi terbuka nasional dan dilantik Bupati Dairi Eddy Kelleng Ate Berutu sebagai Direktur Perumda Air Minum Tirta Nciho untuk periode 2022–2027.

Selama memimpin di Dairi, Wahlin dikenal agresif mendorong ekspansi sambungan rumah baru. Ia juga fokus pada peningkatan kualitas distribusi dan penurunan angka kebocoran air.

Langkah yang paling menonjol adalah kemampuannya melobi pemerintah pusat untuk mengamankan anggaran perbaikan infrastruktur pipa air minum.

Pendekatan langsung ke kementerian dan kegigihannya dalam administrasi proyek membuat Lae Nciho mendapat perhatian lebih dari sebelumnya.

Dedikasi itu membuatnya mendapat dukungan luas, tidak hanya dari jajaran internal BUMD, tetapi juga dari aktivis masyarakat dan generasi muda Dairi yang menilai perubahan pelayanan air terasa nyata.

Usai dilantik, Wahlin langsung menegaskan arah gerak PD Perpamsi Sumut. Ia ingin organisasi ini menjadi wadah yang benar-benar solutif, bukan sekadar forum seremonial.

Tantangan terbesar menurutnya adalah ketimpangan akses air bersih antara wilayah perkotaan dan daerah penyangga di Sumut.

“Akses air bersih yang merata tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Butuh sinergi yang lebih ketat antara kota besar dan kabupaten. Perpamsi harus jadi jembatan koordinasi itu,” ujarnya.

Menurut Wahlin, ada tiga fokus strategis yang akan diakselerasi dalam lima tahun ke depan.

Antara lain, mendorong digitalisasi sistem layanan agar keluhan pelanggan bisa ditangani secara real-time.

Sistem informasi terintegrasi diharapkan memangkas birokrasi dan mempercepat respons teknis di lapangan. Kebocoran air dan kehilangan air non-teknis masih menjadi masalah klasik yang menggerus keuangan BUMD air minum. Program pengurangan NRW akan menjadi prioritas agar efisiensi operasional meningkat.

Ia berencana memperkuat koordinasi dengan kementerian pusat dan sektor swasta untuk mendatangkan investasi ke daerah-daerah yang membutuhkan bantuan fiskal.

Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha akan didorong agar proyek Sistem Penyediaan Air Minum tidak berhenti di tataran perencanaan.

Dengan pengalaman memimpin di tingkat daerah dan latar belakang sebagai mantan Sekretaris PD Perpamsi Sumut, Wahlin dinilai memahami betul dinamika internal organisasi maupun tantangan teknis di lapangan.

Kombinasi komunikasi organisasi yang kuat dan jejaring ke pusat menjadi modal utama.

Para pimpinan BUMD Air Minum yang hadir dalam MAPAMDALUB sepakat bahwa kepemimpinan Wahlin diharapkan membuat koordinasi antar-PDAM berjalan lebih dinamis dan terintegrasi.

Targetnya jelas, pelayanan air minum yang sehat, merata, dan profesional bagi masyarakat Sumatera Utara.

Langkah awal sudah terlihat. Agenda konsolidasi antar-PDAM dan pemetaan kebutuhan investasi akan digulirkan dalam 100 hari kerja pertama. Jika rencana itu berjalan, era baru pengelolaan air minum di Sumut bukan lagi sekadar wacana.

[Redaktur: Robert Panggabean]

Yayasan Kisah Nyata Adukan Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Polres Dairi

Robert Panggabean — Thu, 18 Jun 2026 16:57:52 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Yayasan Kisah Nyata melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan kerugian reputasi lembaga ke Polres Dairi, Sumatera Utara, Kamis (18/6/2026).

Laporan dimaksud, terkait beredarnya flyer yang mencantumkan nama Kisah Nyata dalam isu jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Laporan tersebut telah diterima oleh Polres Dairi dengan Nomor: LP/B/229/VI/2026/SPKT/POLRES DAIRI/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 18 Juni 2026.

Keterangan pers diterima WahanaNews.co, laporan disampaikan Rudi Yanto Kudadiri selaku Pengurus Yayasan Kisah Nyata, sebagai bentuk upaya memperoleh perlindungan hukum atas nama baik dan kredibilitas yayasan yang telah berdiri dan beroperasi secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam proses penyampaian laporan ke Polres Dairi, Rudi Yanto Kudadiri turut didampingi oleh Friandeny Nababan, S.T. selaku Ketua DPC GEKRAF Dairi sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum, perlindungan nama baik lembaga, serta terciptanya iklim usaha yang sehat dan kondusif di Kabupaten Dairi.

Menurut Rudi Yanto Kudadiri, pencantuman nama Kisah Nyata dalam flyer yang beredar telah menimbulkan keresahan serta berpotensi merusak reputasi lembaga di mata masyarakat dan para mitra.

"Kami menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kepastian hukum serta melindungi nama baik Yayasan Kisah Nyata. Kami menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada Polres Dairi dan menghormati seluruh tahapan yang akan dilakukan oleh penyidik," ujar Rudi.

Flyer yang diduga berisi pencemaran nama baik Yayasan Kisah Nyata Dairi [DAIRI.WAHANANEWS.CO / ist]

Sementara Ketua DPC GEKRAF Dairi, Friandeny Nababan, S.T., menegaskan bahwa setiap pelaku usaha maupun organisasi yang menjalankan aktivitas secara sah, memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan menjaga reputasinya dari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Tidak ada satu pun pelaku usaha, baik usaha besar maupun UMKM, yang pantas dicemarkan nama baiknya tanpa dasar dan bukti yang jelas. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang dibangun melalui kerja keras, dedikasi, dan kepercayaan masyarakat," ujarnya.

"Oleh karena itu, setiap informasi yang berpotensi merugikan nama baik suatu usaha atau lembaga harus disampaikan secara bertanggung jawab dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku," tambah Friandeny menegaskan.

Friandeny juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati asas praduga tak bersalah, mengedepankan fakta dan data, serta tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum adanya hasil pemeriksaan dari pihak yang berwenang.

Yayasan Kisah Nyata menegaskan bahwa pihaknya mendukung penegakan hukum yang objektif, transparan, dan profesional.

Melalui laporan yang telah disampaikan ke Polres Dairi, yayasan berharap seluruh fakta dapat diungkap secara terang sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

DPC GEKRAF Dairi mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga iklim usaha, kegiatan sosial, dan investasi yang sehat di Kabupaten Dairi dengan mengedepankan etika, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hukum yang berlaku.

[Redaktur: Fernando]

Satu Rumah Terbakar di Batangari Dairi

Robert Panggabean — Sun, 14 Jun 2026 13:43:55 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Satu unit rumah tempat tinggal sekaligus tempat usaha kelontong, milik Marsita Br Sihombing (60), di Batangari, Desa Pegagan Julu IX, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, terbakar, Minggu (14/6/2026).

Kepala UPT Pemadam Kebakaran (Damkar) BPBD Dairi Amudi Situmeang dalam keterangannya menyebut, pihaknya menerima informasi kejadian itu sekitar pukul 11.15 Wib.

Petugas damkar dan dua unit mobil damkar dari pos siaga Sidikalang, dikerahkan ke lokasi melakukan pemadaman.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Korsleting listrik diduga menjadi penyebab kebakaran.

[Redaktur: Fernando]

Hinca Panjaitan Siap Dampingi Proses Hukum Seorang Anak di Polsek Medan Barat

Tenno Purba — Sun, 14 Jun 2026 13:02:58 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Aspirasi yang disampaikan Rawino, ayah dari Dhana Badi Sikhi, akhirnya mendapat respon langsung dari anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan.

Mengutip MEDANTODAY.com, politisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan pengawasan aparat penegak hukum itu mendatangi kediaman Rawino untuk mendengarkan langsung kronologi perkara yang menjerat anaknya.

Dalam pertemuan itu, Rawino dan istri memaparkan berbagai kejanggalan yang menurutnya terjadi dalam proses hukum hingga menyebabkan putranya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Medan Barat.

Ia juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap masa depan anaknya yang kini harus berhadapan dengan proses hukum.

Setelah mendengarkan penjelasan keluarga, Hinca Panjaitan menyatakan akan memberikan perhatian serius terhadap perkara itu.

Hinca menegaskan bahwa setiap warga yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan dan hak-haknya dijamin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Saya datang untuk mendengar langsung duduk persoalannya. Karena ini menyangkut mencari keadilan maka seluruh proses hukum harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan," kata Hinca.

Sebagai bentuk komitmennya, Hinca menyatakan siap mendampingi Dhana Badi Sikhi untuk mendatangi Polsek Medan Barat.

Menurutnya, kehadirannya guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan hukum dan hak-hak tetap terlindungi.

"Dhana akan memperjuangkan keadilan bagi dirinya, dan saya akan ikut mendampingi. Kita ingin memastikan proses hukum berjalan secara objektif, profesional, dan tidak ada upaya kriminalisasi," ujarnya.

Pernyataan Hinca disambut haru oleh Rawino dan keluarganya. Ia mengaku bersyukur karena aspirasinya akhirnya didengar dan mendapat perhatian dari wakil rakyat di tingkat nasional.

"Saya berterima kasih kepada Pak Hinca Panjaitan yang sudah datang langsung ke rumah kami dan mau mendengarkan keluhan kami. Kami hanya berharap anak kami mendapatkan keadilan dan masa depannya tidak hancur karena proses hukum yang kami nilai tidak tepat," kata Rawino.

[Redaktur: Fernando]

Hinca: Tiga Tahun Memperjuangkan Pengamanan Objek Vital Nasional Hingga Masuk UU Polri 2026

Tenno Purba — Sun, 14 Jun 2026 12:34:06 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, memandang perlunya pengaturan yang lebih kuat mengenai pengamanan objek vital nasional.

Upaya ini dilihatnya akan lebih baik jika mendapat landasan hukum yang lebih kuat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).

Hal itu disampaikan Hinca dalam RDPU Komisi III dengan dekan UPI dan Akademisi FH USU tentang RUU Polri di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Mengutip video unggahannya di akun facebooknya, menurut Hinca, pengamanan terhadap infrastruktur strategis negara tidak cukup hanya berpedoman pada aturan setingkat keputusan presiden.

Ia menilai revisi regulasi kepolisian menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat aspek pengamanan objek vital nasional yang selama ini menjadi salah satu tugas penting Polri.

“Karena tahun 2004, ketika terorisme begitu mencekam dan masuk ke Indonesia, Presiden waktu itu, Ibu Megawati (Soekarno Putri) mengeluarkan Keppres 63 Tahun 2004 yang memperkenalkan pengamanan objek vital nasional,” kata Hinca.

Dalam kesempatan itu, Hinca pun menyoroti berbagai peristiwa yang menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap objek-objek strategis nasional, khususnya di sektor energi.

Hinca menyinggung insiden kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, keberadaan kilang minyak nasional seperti di Balongan dan Riau, hingga pemadaman listrik yang pernah melanda wilayah Sumatera.

Menurutnya, gangguan terhadap infrastruktur energi dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan stabilitas nasional.

Karena itu, pengamanan objek vital nasional perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam penguatan fungsi kepolisian yang sedang dibahas melalui RUU Polri.

“Dan ini semua saya sebut pengamanan objek vital nasional. Saya pikir sudah harus naik levelnya ini ke dalam undang-undang ini,” tegas legislator dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Lebih lanjut, Hinca menjelaskan bahwa saat ini pengamanan objek vital nasional masih berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 dan secara kelembagaan melekat pada struktur Polri.

Namun, menurutnya, perkembangan ancaman terhadap infrastruktur strategis menuntut adanya dasar hukum yang lebih kuat agar tugas pengamanan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan memiliki kepastian hukum yang memadai.

“Pertanyaan saya, apakah sudah saatnya aturan ini naik kelasnya? soal operasional yang tiba-tiba datang mengancam kita. Sementara payungnya baru masih Kepres,” pungkasnya.

[Redaktur: Fernando]

Deninteldam I/BB Bersama Satgas Intelstrat BAIS TNI Tangkap 2 Truk Kayu Gelondongan Diduga Ilegal Asal Parbuluan

Redaksi — Sun, 14 Jun 2026 10:37:32 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Tim gabungan dari Detasemen Intelijen Kodam I/Bukit Barisan (Deninteldam I/BB) bersama Satgas Intelstrat BAIS TNI, mengamankan 2 unit mobil truk Colt Diesel bermuatan kayu gelondongan yang diduga hasil ilegal loging di Desa Lae Hole, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Jumat (12/6/2026).

Keterangan dari sumber yang meminta namanya tidak ditulis, tim gabungan itu dipimpin Danki E Deninteldam I/BB Kapten Arh Riyanto.

Penangkapan dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat yang mendeteksi aktivitas dua unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8551 HE dan BK 8420 FO yang sering melintas di wilayah Desa Lae Hole, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi.

Berdasarkan informasi tersebut, tim gabungan melaksanakan penyelidikan dan pengintaian di lapangan, dan dari hasil pengintaian di temukan 2 unit mobil Colt Diesel yang diduga membawa kayu gelondongan hasil Ilegal loging tersebut sedang melintas di Desa Lae Hole menuju Kecamatan Kabanjahe.

Setelah melakukan pengintaian, sekitar pukul 01.20 Wib tim memberhentikan kedua mobil tersebut disekitaran Kabanjahe dan menanyakan kepada sopir isi dari muatan truk tersebut.

"Sopir menjawab bahwa isi dari muatan truk tersebut adalah kayu gelondongan," sebut sumber.

Setelah itu, tim melakukan pemeriksaan di dalam truk dan ditemukan kayu gelodongon sebanyak ± 30 batang dengan ukuran ± 4,8 meter.

Informasi yang didapat dari sopir truk, pemilik kayu gelondongan tersebut berinisial S.T yang tinggal di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo.

Setelah dilakukan pemeriksaan, tim berangkat dari lokasi penangkapan menuju Mapoldasu Jl. Sisingamangaraja No.60, Timbang Deli, Kota Medan dengan membawa sopir beserta barang buktinya.

Tiba di Mapoldasu, tim gabungan menyerahkan dua orang sopir beserta barang bukti ke kantor Ditreskrimsus Poldasu, untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

[Redaktur: Fernando]

Munas HIPMI XVIII: Sinergi Pengusaha Muda Membangun Kekuatan Ekonomi Nasional

Friandeny Nababan, ST — Fri, 12 Jun 2026 18:28:46 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Situasi ekonomi Indonesia saat ini dirasa tidak menentu karena kombinasi tekanan global seperti ketegangan geopolitik, fluktuasi suku bunga, tren pelemahan nilai tukar Rupiah, serta tantangan struktural domestik seperti tingginya biaya logistik, ketergantungan pada ekspor komoditas mentah, dan ketidakpastian iklim investasi.

Pemerintah terus merespons situasi ini dengan berbagai langkah, antara lain melalui kebijakan likuiditas dan fiskal untuk menempatkan dana di perbankan, keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate), pengendalian inflasi daerah, perlindungan sosial (bansos), serta reformasi struktural untuk efisiensi belanja dan reformasi sistem perpajakan serta bea cukai guna mendorong iklim investasi yang lebih stabil dan kondusif.

Sebagai jawaban atas dinamika yang terjadi, apresiasi setinggi-tingginya patut diberikan atas perhelatan akbar Musyawarah Nasional (Munas) ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Kota Bandar Lampung, Kamis, 10–11 Juni 2026.

Acara ini menjadi momentum penting bagi generasi muda Indonesia untuk menentukan arah kepemimpinan HIPMI dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam membangun kekuatan ekonomi nasional.

Hanya dengan semangat nasionalisme yang kuat, Pengusaha Muda Indonesia dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas negara agar tidak terjadi peristiwa seperti tahun 1998 sebagaimana dikhawatirkan. Walaupun hingga saat ini negara mampu menjaga fundamental ekonomi dengan baik.

Situasi globalisasi yang sering kali membuat Indonesia rentan terhadap penyebaran hoaks secara masif terhadap pemerintah—meliputi perpecahan, provokasi, dan polarisasi di berbagai platform—serta capital outflow.

Menjaga semangat nasionalisme tidak cukup sebatas retorika. Dengan jiwa nasionalisme yang tertanam dalam hati sanubari, Pengusaha Muda Indonesia harus mampu menjalankan roda bisnisnya secara baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu sebagaimana disampaikan Presiden RI Prabowo pada Pembukaan Munas HIPMI ke-18, Rabu (10/6/2026).

Penetapan Ade Jona Prasetyo (AJP) sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI periode 2026–2029 melalui mekanisme aklamasi bukan tanpa alasan.

Para Pengusaha Muda Indonesia meyakini AJP layak dan mampu memajukan HIPMI dari tingkat bawah hingga atas serta memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara.

Dengan demikian, kolaborasi dan nasionalisme yang akan dibangun oleh AJP tidak hanya menguntungkan HIPMI, tetapi juga menciptakan peluang bagi seluruh unsur yang berkolaborasi dengan HIPMI, terutama bagi bangsa dan negara.

Begawan Ekonomi Indonesia, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, mengingatkan, “Tanpa kemandirian ekonomi, kemerdekaan hanyalah seremoni”.

*Penulis saat ini menjabat sebagai Ketua Gekrafs Kabupaten Dairi, Sumatera Utara

[Redaktur: Robert Panggabean]

Jumat Berkah, Rutan Sidikalang Salurkan Paket Sembako kepada Warga Sekitar

Robert Panggabean — Fri, 12 Jun 2026 14:20:39 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya mempererat hubungan baik dengan masyarakat sekitar, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidikalang, Kabupaten Dairi, melaksanakan kegiatan Jumat Berkah dengan menyalurkan bantuan berupa paket sembako kepada warga di sekitar lingkungan rutan, Jumat (12/6/2026).

Paket sembako yang disalurkan berisi kebutuhan pokok masyarakat, di antaranya beras, minyak goreng, telur ayam, dan gula, diharapkan dapat memberikan manfaat serta membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para penerima bantuan.

Jajaran Rutan Kelas IIB Sidikalang menyerahkan paket sembako kepada warga sekitar rutan, Jumat (12/6/2026) [DAIRI.WAHANANEWS.CO / dok. Rutan Sidikalang]

Kegiatan diikuti Kepala Rutan Sidikalang Loviga Ferdinanta Sembiring bersama jajaran pejabat struktural, sebagai wujud komitmen Rutan Sidikalang dalam membangun kepedulian sosial serta memperkuat sinergi dan hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar.

Melalui kegiatan Jumat Berkah ini, Rutan Kelas IIB Sidikalang terus berupaya hadir memberikan manfaat, mempererat kebersamaan, serta menebarkan kepedulian kepada masyarakat sekitar.

[Redaktur: Fernando]

Wujudkan Ketahanan Pangan, Rutan Sidikalang Budidaya Bawang Merah

Robert Panggabean — Fri, 12 Jun 2026 14:11:01 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Mendukung program ketahanan pangan serta meningkatkan pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), jajaran Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sidikalang, Kabupaten Dairi, melaksanakan kegiatan penanaman bawang merah di lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), Kamis (11/6/2026).

Keterangan Kepala Rutan Kelas IIB Sidikalang Loviga Ferdinanta Sembiring melalui Kepala KPR Brema Barus, kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan yang bertujuan memberikan keterampilan praktis di bidang pertanian kepada WBP.

"Melalui pemanfaatan lahan SAE secara optimal, WBP tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai teknik budidaya bawang merah, tetapi juga belajar tentang pentingnya kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab dalam mengelola sektor pertanian," kata Loviga.

Dalam pelaksanaannya, Kepala Rutan Sidikalang bersama Kasubsi Pelayanan Tahanan turut turun langsung ke lahan SAE, mengikuti proses penanaman bawang merah bersama petugas dan WBP.

Jajaran Rutan Kelas IIB Sidikalang, menanam bawang merah di lahan SAE, Kamis (11/6/2026) [DAIRI.WAHANANEWS.CO / dok. Rutan Sidikalang]

Penanaman bawang merah dilakukan secara gotong royong, mulai dari persiapan lahan, penanaman bibit, hingga perawatan tanaman.

Komoditas bawang merah dipilih karena memiliki nilai ekonomis yang baik dan berpotensi memberikan hasil yang bermanfaat bagi pengembangan program kemandirian di Rutan Sidikalang.

Loviga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam bidang ketahanan pangan.

Selain menghasilkan komoditas pertanian yang bernilai, kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan yang membekali WBP dengan keterampilan produktif sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.

[Redaktur: Fernando]

DPRD Dairi Sahkan RTRW 2026–2046

Robert Panggabean — Fri, 12 Jun 2026 13:36:58 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi bersama DPRD Dairi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi Tahun 2026–2046 menjadi Perda, dalam Sidang Paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Dairi, Kamis (11/6/2026).

Keterangan Diskominfo, sidang dipimpin Ketua DPRD Sabam Sibarani, didampingi Wakil Ketua DPRD Wanseptember Situmorang, serta dihadiri Bupati Dairi Vickner Sinaga yang diwakili Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Surung Charles L. Bantjin, pimpinan OPD, dan undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, Wahyu Daniel Sagala, menyampaikan, Pemkab Dairi mengapresiasi DPRD atas dukungan dan pembahasan konstruktif terhadap Ranperda tersebut hingga disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2026–2046.

Menurut Wahyu, revisi RTRW dilakukan untuk menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan perkembangan wilayah, pertumbuhan penduduk, kebutuhan investasi, pembangunan infrastruktur, serta kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

“Tujuan utama revisi ini adalah mewujudkan Kabupaten Dairi yang aman dan berdaya saing sebagai pusat pengembangan agribisnis, pariwisata, dan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Ia berharap Perda RTRW yang baru dapat memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan, mendorong iklim investasi yang sehat, serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menutup sambutannya, Wahyu mengajak seluruh pihak untuk mengawal implementasi RTRW tersebut agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan Kabupaten Dairi yang berkelanjutan.

[Redaktur: Fernando]

Mercy Corps Indonesia Sosialisasikan Program Sekolah Lapang Iklim di Dairi

Robert Panggabean — Thu, 11 Jun 2026 14:05:31 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi terus memperkuat komitmennya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sektor pertanian.

Keterangan Diskominfo, salah satunya dengan menjalin kolaborasi strategis bersama Mercy Corps Indonesia melalui Program DIGITANI, guna mendorong peningkatan kapasitas petani kopi dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui pemanfaatan teknologi digital.

Program itu disosialisasikan bersama para perwakilan OPD kepada masyarakat Desa Bangun, yang digelar di kantor Desa Bangun, Kecamatan Parbuluan, Rabu (10/6/2026).

Dalam program ini, Mercy Corps Indonesia juga mensosialisasikan rencana program Sekolah Lapang Iklim (SLI) yang nantinya akan bekerjasama dengan ⁠BMKG.

Sama seperti sosialisasi yang sudah digelar sebelumnya di Desa Lae hole, Koordinator Program DIGITANI Mercy Corps Indonesia, Nurdianto menjelaskan bahwa perubahan iklim kini menjadi tantangan nyata bagi petani kopi.

"Perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu udara, hingga cuaca ekstrem berdampak langsung terhadap produktivitas dan kualitas hasil panen kopi," katanya.

Disampaikan, perkembangan teknologi digital membuka peluang besar bagi petani untuk memperoleh informasi cuaca dan iklim secara riil time.

Namun, masih banyak petani yang menghadapi keterbatasan akses maupun keterampilan dalam memanfaatkan teknologi tersebut.

"Itu sebabnya, kita perlu belajar secara langsung dilapangan tentang metode ini," katanya.

Nurdianto juga menyampaikan, bahwa program DIGITANI ini akan berjalan di 3 desa sentra kopi, seperti Desa Lae hole, Desa Bangun, dan Desa Pegagan Julu III, dengan target 300 orang petani penerima manfaat.

Pemkab Dairi melalui Sekretraris Bappeda Lasma Samosir bersama Kabid Perkebunan DKPPP Doody S Tumanggor, Kabid IKP Diskominfo Iswan Togatorop, Perwakilan BPBD menyambut baik pelaksanaan Program DIGITANI sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan sektor pertanian di tengah tantangan perubahan iklim.

Lasma berharap program ini menjadi momentum bagi petani untuk menggali ilmu, meningkatkan pengetahuan pertanian dengan pemanfaatn teknologi.

Namun, kata Lasma, program ini tidak berhenti pada wilayah sasaran saat ini saja, tetapi dapat terus berlanjut dan diperluas ke kecamatan serta desa-desa lainnya di Kabupaten Dairi.

“Terimakasih kepada Mercy Corps Indonesia yang telah memilih Kabupaten Dairi sebagai lokasi pelaksanaan program ini. Harapannya, program seperti ini dapat terus berkelanjutan, menjangkau lebih banyak petani, tidak hanya pada komoditas kopi, tetapi juga komoditas pertanian lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat Dairi,” kata Lasma.

Selain rencana SLI, sejumlah kegiatan utama juga akan dilaksanakan, seperti pembentukan Komunitas Ketahanan Iklim Berbasis Digital, pelatihan penggunaan Sistem Peringatan Dini Iklim Digital BMKG, pelatihan keamanan digital, pemasaran digital, literasi dan layanan keuangan digital, serta berbagai kegiatan pembelajaran dan berbagi pengetahuan.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Camat Parbuluan Landong Napitu dan Kepala Desa Bangun Japirin Sihotang.

[Redaktur: Fernando]

Korban Begal Rp343 Juta di Dairi Ternyata Rekayasa, Uang Perusahaan Habis Main Judol

Robert Panggabean — Wed, 10 Jun 2026 11:12:20 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Kasus pembegalan yang terjadi di jembatan Lae Renun Jl. Sumbul Karo, Desa Palding Jaya, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Rabu (6/5/2026), ternyata rekayasa.

WG (24) pemuda warga Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, terungkap merekayasa seolah menjadi korban begal hingga mengalami kerugian total Rp343 juta.

Namun faktanya, uang perusahaan yang dipercayakan padanya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) habis untuk bermain Judi Online (Judol).

Hal itu dikatakan Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan dalam konfrensi pers di halaman Mapolres Dairi, Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Rabu (10/6/2026).

"Semua yang dilaporkan di awal, dibegal, dipukul pakai balok, ternyata tidak benar. Uang perusahaan yang dipercayakan kepadanya untuk membayar PBB, habis bermain judi online. WG sengaja menabrakkan dirinya ke gubuk di TKP, agar seolah menjadi korban begal, 'menutupi' uang yang habis di judol," kata Otniel.

Adapun kronologi sebenarnya, sesuai penyelidikan dan pengakuan WG, dijelaskan Otniel, pada Rabu (6/5/2026) sekitar pukul 08.00 Wib, WG yang menginap di salah satu penginapan di Sidikalang, diperintahkan pimpinannya lewat telepon, Kesar Simanjuntak, untuk membayar PBB perusahaan, PT TUB, beralamat di Jakarta.

Sekitar pukul 08.24 Wib, Kesar mengirim uang Rp 210 juta dan pukul 10.02 Wib Rp2.750.000 ke rekening Bank Mandiri milik WG.

Pukul 11.00 Wib, WG dimassenger admin live undian voucher (judol), untuk kembali bermain, dimana sebelumnya WG telah kalah Rp50 juta.

WG pun memindahkan uang dari rekening Mandiri melalui livin ke akun Seabank miliknya, selanjutnya bermain judol, hingga Rp128.750.000 pun habis.

Karena transaksi online Mandiri limit, WG ke kantor Bank Mandiri di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, tarik tunai Rp84 juta.

Saat antri, Kesar menelepon, menanyakan pembayaran PBB yang dipercayakan kepadanya. WG menjawab sudah di bank, sembari menunjukkan nomor antrian.

Setelah tarik tunai selesai, WG ke Bank BRI, setor tunai, lalu kembali ke penginapan, lanjut bermain judol.

Pukul 15.00 Wib, Kesar kembali menanyakan pembayaran PBB ke WG. WG berbohong, menyebut Bank Mandiri sudah tutup, dan menyebut akan membayar PBB dimaksud keesokan harinya.

Hingga pukul 17.00 Wib, WG lanjut bermain judol. Semua uang, Rp50 juta ditambah Rp212.750.000 pun habis. WG kemudian pulang, dan merekayasa kejadian begal.

Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan pun menghimbau masyarakat untuk tidak bermain judol.

Terkait keamanan, sebagaimana diresahkan masyarakat pasca viralnya berita "begal" itu, Otniel memastikan tidak ada begal di Kabupaten Dairi.

Adapun WG dilakukan penahanan terkait perbuatan penggelapan dana perusahaan dengan persangkaan Pasal 488 dan atau Pasal 486 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

[Redaktur: Fernando]

Sensus Ekonomi 2026 di Dairi Dimulai 15 Juni

Robert Panggabean — Tue, 09 Jun 2026 18:04:00 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Bupati Dairi, Sumatera Utara, Vickner Sinaga melalui Sekda Surung Charles Lamhot Batjin, membuka acara penandatanganan komitmen bersama serta pembukaan pelatihan calon petugas pendataan lengkap Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) gelombang III, di aula Hotel Berristera Dairi, Selasa (9/6/2026).

Keterangan Diskominfo, Charles Bantjin dalam kesempatan itu menyampaikan, sensus ekonomi ini bertujuan untuk menyediakan data dasar menyeluruh mengenai seluruh kegiatan usaha dan sektor ekonomi di Indonesia, di luar sektor pertanian.

Data akurat ini menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi nasional, sekaligus membantu pelaku usaha memetakan potensi pasar dan peluang investasi.

“Sensus ini menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi nasional, untuk itu mari bekerjasama untuk menyukseskan Sensus 2026 ini. Keberhasilan Sensus ini juga tidak terlepas kepada petugas sensus, untuk itu, kepada petugas bagaimana nanti pelatihan ini agar dapat dipahami dan diterapkan pada saat dilapangan,” ujarnya.

Selanjutnya, Kepala BPS Kabupaten Dairi, Roy Perangin-angin, mengatakan sensus ini akan berlangsung selama 2,5 bulan, terhitung 15 Juni 2026-31 Agustus 2026 mendatang, dengan jumlah petugas sensus sebanyak 395 orang.

“Sensus ini akan berlangsung selama 2,5 bulan. Untuk itu, kepada seluruh petugas untuk melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, karena sensus ini bukan hanya punya BPS namun tanggung jawab kita semua untuk negara,” katanya.

Turut hadir dalam acara itu, unsur Forkopimda Kabupaten Dairi, Asisten Pemerintahan Agel Siregar, Kadis Kominfo Desi Sianturi, serta para petugas sensus yang akan mengikuti pelatihan.

[Redaktur: Fernando]

Kasus MBG, Hinca Minta Kejaksaan Kejar Semua Pelaku

Tenno Purba — Tue, 09 Jun 2026 11:11:25 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, meminta Kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang menyeret tiga Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Mengutip unggahan video dalam akun facebooknya, menurut Hinca, perkara tersebut tidak mungkin hanya melibatkan segelintir orang dan harus dibongkar hingga ke akar-akarnya.

"Saya mengikuti perkara ini sejak awal. Yang membuat saya memberi hormat adalah cara jaksa membukanya. Pelan. Diam. Tidak banyak bicara. Lalu satu per satu simpulnya terurai. Nama besar jatuh. Orang yang selama ini terlihat aman, akhirnya duduk di kursi pesakitan," kata Hinca, dilihat WahanaNews.co, Selasa (9/6/2026).

Hinca menilai langkah Kejaksaan patut diapresiasi karena berhasil mengungkap kasus yang selama ini luput dari perhatian publik.

Namun, ia mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka awal.

Menurutnya, kasus dengan skala besar hampir mustahil hanya melibatkan tiga orang. Ia meyakini terdapat pihak lain yang turut berperan dalam proses pengambilan keputusan maupun menikmati hasil dugaan tindak pidana tersebut.

"Tapi pekerjaan ini belum selesai. Perkara sebesar ini tidak mungkin berdiri di atas tiga orang. Selalu ada yang menyiapkan jalan. Selalu ada yang menandatangani. Selalu ada yang memilih diam karena merasa lebih aman," ujarnya.

Karena itu, Hinca berharap Kejaksaan terus melanjutkan proses penyidikan hingga seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

"Saya berharap Kejaksaan jangan puas dengan tangkapan pertama. Teruskan saja. Kejar sampai orang terakhir yang ikut menikmati uang itu," tegasnya.

Lebih lanjut, Hinca menilai kasus tersebut memiliki dampak yang jauh lebih serius dibandingkan korupsi proyek infrastruktur atau pembangunan fisik lainnya.

Menurutnya, dugaan penyimpangan yang terjadi menyangkut hak dasar anak-anak untuk memperoleh makanan yang layak.

"Sebab perkara ini berbeda. Yang dirampok bukan uang proyek jalan. Bukan uang gedung. Bukan uang kantor. Yang dirampok adalah hak anak-anak untuk makan dengan layak," ungkap Hinca.

Ia menambahkan, anak-anak sebagai penerima manfaat program tidak mengetahui siapa pihak yang mengambil hak mereka.

Namun mereka merasakan langsung dampaknya ketika kualitas maupun kuantitas makanan yang seharusnya diterima menjadi berkurang.

"Mereka bahkan tidak tahu siapa yang mengambilnya. Mereka hanya tahu hari itu makanan di meja mereka berkurang. Bagi saya, inilah pengkhianatan yang paling keji. Sebab yang dijadikan korban adalah anak-anak yang kelak akan menjaga republik ini," katanya.

[Redaktur: Fernando]

Apel Gabungan ASN, Staf Ahli Bupati Dairi Tekankan Disiplin dan Integritas

Robert Panggabean — Mon, 08 Jun 2026 12:11:38 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Staf Ahli Bupati Dairi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Erwin Sitorus, menegaskan pentingnya disiplin, integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, saat memimpin apel gabungan ASN di halaman kantor Bupati Dairi, Senin (8/6/2026).

Keterangan Diskominfo, Erwin mengatakan disiplin ASN tidak hanya sebatas kehadiran, tetapi juga harus diwujudkan melalui tanggung jawab, produktivitas, dan kepatuhan terhadap aturan.

Disebut, saat ini, terdapat 19 ASN yang sedang menjalani proses tindakan disiplin sebagai bagian dari pembinaan untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan.

“Rendahnya tanggung jawab dan kelalaian dalam bekerja dapat merugikan organisasi dan kualitas pelayanan. Aturan berlaku untuk semua ASN tanpa terkecuali,” tegasnya.

Erwin juga menyampaikan pesan Bupati Dairi, Vickner Sinaga agar pimpinan di setiap unit kerja memastikan jajarannya bekerja maksimal.

Menurutnya, ketidakdisiplinan seorang ASN kerap membebani rekan kerja lainnya sehingga tidak boleh dibiarkan terjadi.

Selain itu, ASN diminta menyikapi kritik masyarakat secara profesional dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja.

Ia menegaskan kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya ASN sebagai motor penggerak pembangunan.

“Mari membangun pemerintahan yang solid, disiplin, dan adaptif. Jangan menunggu perubahan dari orang lain, tetapi mulailah dari diri sendiri,” katanya.

[Redaktur: Fernando]

Dukung Jatagena Pemkab Dairi, Warga Silumboyah Gotong Royong

Robert Panggabean — Sun, 07 Jun 2026 12:09:05 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Pemerintah Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, bersama masyarakat menggelar gotong royong massal di Desa Silumboyah, Jumat (6/6/2026).

Keterangan Diskominfo, gotong royong itu sebagai bentuk dukungan terhadap program Jalan Tanpa Genangan Air (Jatagena) yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi.

Kegiatan ini melibatkan warga, pemerintah desa, BPD, serta ASN Kecamatan Siempat Nempu Hulu.

Sejumlah pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, mulai dari penimbunan jalan berlubang menggunakan tiga dump truck material sirtu, pembersihan drainase, pembuatan parit, hingga pembersihan bahu jalan kabupaten.

Camat Siempat Nempu Hulu, Koko Angkat, mengatakan gotong royong tersebut merupakan wujud kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga infrastruktur serta merespons kebutuhan warga.

"Melalui gotong royong ini, kita tidak hanya memperbaiki jalan dan saluran air, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dalam menjaga lingkungan," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Silumboyah, Gomgom Simanullang, bahwa setiap minggu pemerintah desa selalu mengajak masyarakat untuk melaksanakan gotong royong sesuai dengan surat edaran Bupati Dairi.

Pelaksanaan kegiatan turut didukung alat berat milik Pemkab Dairi yang mempercepat proses pekerjaan.

Bupati Dairi, Vickner Sinaga, juga hadir meninjau langsung kegiatan sekaligus mencanangkan Gerakan ASN Merawat Bumi dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.

[Redaktur: Fernando]

Sambut 17 Jemaah Haji, Ini Harapan Jajaran Pemkab Dairi

Robert Panggabean — Sun, 07 Jun 2026 11:41:30 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Wakil Bupati (Wabup) Dairi, Sumatera Utara, Wahyu Daniel Sagala, menyambut hangat kepulangan 17 orang jemaah haji rombongan Kabupaten Dairi, di Balai Budaya Sidikalang, Sabtu (6/6/2026).

Keterangan Diskominfo, dalam sambutannya, Wabup Dairi menyampaikan ucapan selamat datang kembali kepada seluruh jemaah haji yang telah menyelesaikan ibadah di tanah suci.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Dairi mengucapkan selamat datang kembali di tanah air. Selamat datang kembali kepada bapak dan ibu jemaah haji yang telah tiba di Kabupaten Dairi dalam keadaan sehat dan selamat. Selamat datang para tamu Allah, semoga seluruh amal ibadah yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah SWT, serta memperoleh predikat haji yang mabrur dan hajjah yang mabrurah," katanya.

Wahyu juga menyampaikan bahwa menunaikan ibadah haji merupakan sebuah anugerah dan panggilan mulia dari Allah SWT yang tidak semua orang bisa mendapatkannya.

"Bapak dan Ibu telah berhasil melewati seluruh rangkaian ibadah haji dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati. Oleh karena itu, kami berharap nilai-nilai yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat terus dipelihara dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari," tambahnya.

Ia juga berharap agar para jemaah haji dapat menjadi teladan di tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat, baik dalam sikap, perilaku, maupun pengabdian sosial.

Kehadiran para jemaah haji ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan daerah, khususnya pembangunan mental, moral, dan spiritual masyarakat Kabupaten Dairi agar tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan religius.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Dairi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh petugas, panitia, tenaga kesehatan, pembimbing manasik, serta semua pihak yang telah bekerja keras menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini—mulai dari tahap persiapan, pemberangkatan, pendampingan, hingga kepulangan.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Dairi, saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam proses pelayanan, baik pada tahap persiapan, pemberangkatan, maupun kepulangan jemaah haji, masih terdapat kekurangan yang belum dapat memenuhi harapan seluruh jemaah," katanya.

Turut hadir di acara itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Dairi, Ny. Lintong Vickner Sinaga, beserta unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat setempat.

[Redaktur: Fernando]

Pencanangan Gerakan ASN Merawat Bumi dan Gotong Royong di Sumbul Dairi

Robert Panggabean — Sat, 06 Jun 2026 12:18:59 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Ditengah pencanangan Gerakan ASN Merawat Bumi yang dipimpin Bupati Dairi Vickner Sinaga, kegiatan gotong royong massal digelar di Desa Pegagan Julu V, Jumat (5/6/2026).

Keterangan Diskominfo, kegiatan itu sebagai wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan, infrastruktur, dan mitigasi bencana.

Kegiatan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari warga, kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, hingga jajaran Kecamatan Sumbul dipimpin Camat Sumbul, Rinto Hutauruk.

Bupati Dairi Vickner Sinaga, hadir memonitor jalannya gotong royong, menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mendorong budaya gotong royong sekaligus memastikan program pelestarian lingkungan berjalan seiring dengan upaya peningkatan kualitas infrastruktur dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Melalui Gerakan ASN Merawat Bumi dan semangat gotong royong yang terus digelorakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi berharap tercipta lingkungan yang bersih, infrastruktur yang lebih baik, serta masyarakat yang semakin peduli terhadap kelestarian alam dan keselamatan bersama.

Pelaksanaan gotong royong semakin optimal dengan dukungan alat berat milik Pemerintah Kabupaten Dairi berupa grader dan backhoe loader yang membantu mempercepat pengerjaan di lapangan.

Camat Sumbul, Rinto Hutauruk, menyampaikan bahwa kegiatan gotong royong wujudkan program Jalan Tanpa Genangan Air (Jatagena) merupakan tindak lanjut arahan bupati sekaligus bentuk kebersamaan dalam menjaga lingkungan dan fasilitas umum.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin menumbuhkan kembali semangat gotong royong sebagai budaya yang harus terus dipelihara. Selain memperbaiki infrastruktur, kegiatan ini juga menjadi langkah preventif dalam mengurangi risiko bencana yang dapat disebabkan oleh drainase yang tersumbat maupun kondisi jalan yang rusak,” ujarnya.

[Redaktur: Fernando]

Bupati Dairi Canangkan Gerakan ASN Merawat Bumi di Sumbul

Robert Panggabean — Sat, 06 Jun 2026 11:24:55 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Bupati Dairi, Sumatera Utara, Vickner Sinaga mencanangkan Gerakan ASN (PNS dan PPPK) Merawat Bumi dengan menanam pohon alpukat dalam rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia, di Desa Pegagan Julu V, Kecamatan Sumbul, Jumat (5/6/2026).

Keterangan Diskominfo, gerakan merawat bumi diadakan di salah satu lahan perkebunan warga, yaitu Manogi Situmorang yang turut dihadiri oleh Ketua TP PKK Dairi Rita Puspita Vickner Sinaga, Kepala Dinas Pendidikan Jaspin Sihombing.

Juga, Camat Sumbul Rinto Hutauruk, Kepala Desa Pegagan Julu V Sabar Situmorang, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Bupati Dairi dalam kegiatan tersebut menyampaikan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang di laksanakan hari ini merupakan wujud komitmen bersama untuk membangun kesadaran, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Dairi.

Momentum ini mengingatkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Oleh karena itu, Bupati Dairi Vickner Sinaga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK se-Kecamatan Sumbul, yang telah berinisiatif melaksanakan Gerakan ASN untuk Merawat Bumi.

"Gerakan ini merupakan bentuk kepedulian yang nyata terhadap lingkungan sekaligus menjadi teladan bagi masyarakat dalam membangun budaya hidup yang ramah lingkungan. Saya mengajak seluruh ASN untuk memulai perubahan dari diri sendiri melalui langkah-langkah sederhana namun berdampak besar bagi lingkungan," katanya.

Langkah sederhana yang ia maksudkan diantaranya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membiasakan membawa tas belanja sendiri saat berbelanja ke pasar maupun minimarket.

Membawa botol minum sendiri untuk mengurangi penggunaan kemasan air minum berbahan plastik.

"Melaksanakan penanaman 1.000 batang pohon alpukat oleh ASN se-Kecamatan Sumbul sebagai upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan. Pohon alpukat yang kita tanam hari ini bukan sekadar bibit yang ditanam di dalam tanah, melainkan simbol harapan, tanggung jawab, dan komitmen kita untuk mewariskan lingkungan yang lebih hijau, lebih sehat, dan lebih lestari kepada generasi mendatang," ujarnya.

Bupati Dairi berharap gerakan merawat bumi sebagai budaya kerja dan gaya hidup ASN di Kabupaten Dairi. ASN harus menjadi pelopor dan teladan dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah dengan baik, menghemat energi, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam.

"Mari kita tunjukkan bahwa Dairi adalah daerah yang peduli terhadap lingkungan, daerah yang bersih, hijau, sehat, dan berkelanjutan. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, saya yakin kita mampu mewujudkan lingkungan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat saat ini maupun generasi yang akan datang," tutupnya.

Sebagai informasi, tanaman yang telah ditanam sampai saat ini dalam rangka mendukung gerakan menanam sejuta pohon, telah mencapai 130.169 pohon, dan hari ini bertambah 1.400 pohon.

[Redaktur: Fernando]

Bupati Dairi Serahkan Surat Tugas Plt Tiga Kepala Sekolah

Robert Panggabean — Fri, 05 Jun 2026 20:31:29 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Bupati Dairi, Sumatera Utara, Vickner Sinaga menyerahkan Surat Tugas kepada tiga orang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah, di pendopo bupati, Jumat (5/6/2026).

Keterangan Diskominfo, ketiga sekolah tersebut adalah TK Negeri Pembina Sopo Butar, sebagai Plt Kepala Sekolah yakni Mardianto Sinaga, SD Negeri Sitinjo I sebagai Plt Kepala Sekolah yakni Rosme Idawati Sihombing, SMP Negeri 4 Sidikalang sebagai Plt Kepala Sekolah yakni Sihar Pardede.

Usai penyerahan surat tugas, Bupati Dairi Vickner Sinaga menyampaikan penyerahan surat tugas sebagai Plt untuk mendukung serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di satuan pendidikan.

Bupati Vickner Sinaga mengatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memastikan bahwa setiap satuan pendidikan tetap berjalan dengan baik, memiliki kepemimpinan yang mampu menggerakkan seluruh komponen pendidikan dan tetap fokus pada peningkatan mutu layanan kepada peserta didik.

"Kepada pelaksana tugas Kepala Sekolah yang telah menerima surat tugas, segeralah melaksanakan tugas dengan baik. Semua potensi yang dimiliki harus dikembangkan. Kepada Kepala Sekolah, saya meminta agar lebih meningkatkan mutu pendidikan kepada anak didik, di mata masyarakat anda di pandang lebih. Kepada SMP Negeri 4 Sidikalang, pembelajaran budaya agar dikembangkan dan prioritaskan menjadi salah satu mata pelajaran. Mari berbuat yang terbaik, selamat bekerja," kata Bupati Vickner Sinaga yang di dampingi oleh Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Jaspin Sihombing dalam sambutannya mengatakan penyerahan surat tugas ini diperlukan agar Plt Kepala Sekolah mendukung dalam menjalankan program di sekolah.

Hal itu juga sejalan dengan sehubungan akan diterimanya penerimaan murid baru di tahun ajaran baru 2026/2027.

"Kita harapkan Plt dapat menjalankan tugas sesuai tupoksi dan menjalin kerjasama yang baik dengan para guru sehingga terwujud pendidikan yang berkualitas kepada para anak didik," kata Jaspin.

Turut hadir dalam penyerahan surat tugas tersebut yakni Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin, Kepala BKPSDM Yon Hendrik, Sekretaris Dinas Pendidikan Mariady Simanjorang dan jajaran Dinas Pendidikan.

[Redaktur: Fernando]

Menteri Dukbangga/BKKBN Bertemu 800 Kader Pendamping Keluarga di Dairi

Robert Panggabean — Thu, 04 Jun 2026 18:08:13 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Dukbangga/BKKBN) Wihaji, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Dairi dan bertemu dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK), di Balai Budaya Sidikalang, Kamis (4/6/2026).

Keterangan Diskominfo, dengan mengenakan seperangkat pakaian adat dari tokoh Pakpak, sebagai penghormatan kepada pemimpin yang datang ke Dairi, menteri dan rombongan disambut Bupati Dairi Vickner Sinaga, Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, dan unsur Forkopimda Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat.

Kunjungan kerja Wihaji bertemu dengan 800 orang kader tim pendamping keluarga dari Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat. Kunjungan kerja ini disampaikan Wihaji berfokus pada percepatan penurunan stunting, program Bangga Kencana, dan pemenuhan gizi anak.

Wihaji menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah mendukung program ini, serta menegaskan bahwa pemenuhan gizi sejak dini menjadi salah satu kunci utama dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, berdaya saing dan bebas Stunting.

Kunjungan Wihaji ke Kabupaten Dairi menjadi momentum penting dalam memperkuat program pembangunan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara Bupati Dairi Vickner Sinaga menyampaikan, pemotongan anggaran tentu berdampak bagi pencapaian berbagai program terutama pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Vickner menyampaikan, keterbatasan anggaran membuat Kabupaten Dairi tertantang untuk tetap mandiri dan mencari solusi pembangunan dengan berbagai upaya untuk tetap mendukung Program Strategis Nasional (PSN).

Terbukti, Dairi menjadi salah satu penerima program Sekolah Rakyat, 38 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah terbangun, yang memiliki multi plier effect (efek ganda), termasuk mengurangi angka pengangguran.

Turut hadir Anggota komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, Wakil Bupati Pakpak Bharat Mutsyuhito Solin, Kejari Dairi Bima Yudha Asmara, Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, dan unsur Forkopimda lainnya.

Para Pimpinan OPD, Ketua TP PKK, Ny. Rita Puspita Vickner Sinaga, Staf Ahli PKK, Ny Sri Dewi Wahyu Sagala, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

[Redaktur: Fernando]

Sambut World Environment Day, PT DPM Serahkan Bibit Kopi dan Kemiri ke Petani

Robert Panggabean — Thu, 04 Jun 2026 14:42:38 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Dalam rangka menyambut World Environment Day (Hari Lingkungan Hidup se-Dunia) 2026 yang mengusung tema NowforClimate, PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) membagikan 1.400 bibit kemiri dan kopi untuk petani di kecamatan Silima Pungga-pungga, Kamis (4/6/2026).

Selain pemberian bibit, juga dilakukan penanaman pohon bersama di Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Hal itu dikatakan Radianto Arifin, Chief Legal & External Officer PT Dairi Prima Mineral, dalam keterangan pers melalui Super Intendent External Relation PT DPM Baiq Idayani.

Disebut, ini menunjukkan komitmen PT Dairi Prima Mineral dalam memberdayakan petani dan turut menjaga alam, sekaligus meningkatkan perekonomian lokal Kabupaten Dairi.

Penyerahan bibit berlangsung di kantor Kecamatan Silima Pungga-pungga, dihadiri pihak Dinas Lingkungan Hidup Dairi, Camat Silima Pungga-pungga, Kades, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan perwakilan petani dari masing-masing desa di lingkar tambang.

“Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-dunia ini menjadi momentum kami untuk melakukan aksi nyata dan merealisasikan komitmen perusahaan dalam menjalankan praktek pertambangan berkelanjutan sekaligus upaya menjaga kualitas lingkungan hidup di Dairi," kata Radianto Arifin.

"Kegiatan pembagian bibit kemiri dan kopi bagi petani ini menunjukkan perhatian kami untuk ikut mendorong potensi ekonomi lokal," imbuhnya.

Managemen PT DPM bersama masyarakat menanam pohon di Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Dairi, Kamis (4/6/2026) [DAIRI.WAHANANEWS.CO / dok. PT Dairi Prima Mineral]

Ditambahkan, dalam melaksanakan kegiatan ini, PT Dairi Prima Mineral menggandeng organisasi pemuda yaitu Almas Lintang.

"Pelibatan organisasi pemuda ini menunjukkan semangat perusahaan untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dengan setiap lapisan masyarakat di Dairi. Kami percaya dengan kerjasama yang baik akan dapat mewujudkan pembangunan Dairi yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, inisiatif lainnya dari program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Dairi Prima Mineral dalam memajukan perekonomian berbasis potensi ekonomi lokal telah berjalan secara berkelanjutan.

Pada April lalu, PT DPM menginisiasi Demonstration Plot (Demplot) sebagai cikal bakal pionir budidaya ikan air tawar bagi warga desa dekat tambang, sekaligus menggelar pelatihan budidaya perikanan air tawar di Desa Polling Anak-anak.

Sebanyak 13 pemilik kolam ikan mengikuti pelatihan intensif yang mencakup standarisasi kolam, pengujian pH air, pengelolaan pakan, serta praktik budidaya yang mengutamakan kualitas dan keberlanjutan.

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha sekaligus menerapkan tata kelola budidaya yang lebih profesional.

Managemen PT DPM bersama masyarakat menanam pohon di Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Dairi, Kamis (4/6/2026) [DAIRI.WAHANANEWS.CO / dok. PT Dairi Prima Mineral]

Sejalan dengan upaya tersebut, PT DPM juga menjalankan berbagai program penguatan ekonomi lokal di
sektor agribisnis.

Perusahaan telah merancang program untuk mengoptimalkan potensi unggulan wilayah operasinya yang dikenal sebagai sentra produksi kopi robusta berkualitas tinggi, serta komoditas kakao dan durian.

Dalam pelaksanaannya, PT DPM bersinergi dengan Dinas Pertanian, PPL, pemerintah desa, serta kelompok tani untuk memberikan pelatihan teknis.

Implementasi program ini juga diwujudkan melalui peningkatan kapasitas pertanian di Sopogadong, yang diikuti 47 petani terpilih dari total 200 kandidat program tahun 2026.

“Kami percaya dengan komitmen yang kami miliki serta kerjasama yang erat dengan semua pemangku kepentingan, akan dapat mewujudkan Kabupaten Dairi yang dapat membawa kebaikan bagi generasi yang akan datang. Selain itu, program yang kami jalankan ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian dapat berjalan beriringan dengan industri pertambangan,” tutup Radianto.

[Redaktur: Fernando]

Menteri Kunjungan di Dairi, Puluhan Papan Bunga Tolak Tambang Dibersihkan

Robert Panggabean — Thu, 04 Jun 2026 09:38:13 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Puluhan papan bunga penolakan tambang, dibersihkan dari depan kantor Bupati Dairi, Sumatera Utara, di jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Kamis (4/6/2026).

Pembersihan papan bunga itu, bersamaan dengan hadirnya Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Wihaji, di Kabupaten Dairi.

Pantauan wartawan, salah satu papan bunga bertuliskan "Turut Berduka Cita Atas Matinya Nurani Bupati Dairi dan Oknum DPRD".

Beberapa personel Satpol PP Dairi tampak memasukkan papan bunga dimaksud ke mobil operasional. Selanjutnya diangkut.

“Inikan mau datang menteri. Bisa mengganggu acara," kata Kepala Satpol PP Dairi Horas Pardede dikonfirmasi wartawan dilokasi.

Dijelaskan, pemajangan papan bunga selama ini masih ditoleransi kendati tidak punya ijin.

“Tidak punya ijin ini," kata Horas.

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Dairi, AKP Zulkarnaen Hasibuan mengatakan, pihaknya menerima pemberitahuan aksi dari organisasi menamakan diri APUK (Aliansi Petani Untuk Keadilan).

“Titik kumpulnya di Gedung Nasional. Aksinya di DPRD dan kantor bupati," kata Hasibuan.

[Redaktur: Fernando]

Bupati Dairi Sampaikan Nota Pengantar Ranperda RTRW Dairi Tahun 2026-2046

Robert Panggabean — Tue, 02 Jun 2026 21:16:06 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Bupati Dairi, Sumatera Utara, Vickner Sinaga melalui Wakil Bupati (Wabup) Dairi Wahyu Daniel Sagala menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dairi Tahun 2026-2046.

Keterangan Diskominfo, nota pengantar disampaikan dalam sidang DPRD Dairi yang dipimpin Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani didampingi Wakil Ketua DPRD Dairi Halvensius Tondang, di gedung dewan, Selasa (2/6/2026).

Dalam nota pengantar yang dibacakan oleh Wakil Bupati Dairi, Bupati Vickner Sinaga mengatakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan salah satu perencanaan pembangunan yang diharapkan dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rencana revisi atau peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034, telah dilakukan serangkaian kegiatan diantaranya permohonan revisi RTRW kepada Menteri ATR/BPN Republik Indonesia dan telah mendapatkan rekomendasi persetujuan untuk dilakukan revisi dengan pencabutan.

Selanjutnya penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup serta trategis dan telah mendapatkan validasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, melaksanakan pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari unsur perangkat daerah Provinsi yang terkait, dan Forum Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, melaksanakan klarifikasi Penanganan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang guna memastikan bahwa revisi RTRW tidak dalam rangka pemutihan pelanggaran, bersama Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.

Sedangkan muatan RTRW Dairi tahun 2026-2046 ini adalah mencakup sebagai beberapa aspek diantaranya wilayah perencanaan meliputi seluruh wilayah daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup ruang darat, ruang udara dan ruang dalam bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan luas kurang lebih 208.360 hektar.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten Dairi yang aman dan berdaya saing sebagai pusat pengembangan agribisnis, pariwisata, dan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Selanjutnya, kebijakan penataan Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi
pemantapan fungsi sistem perkotaan berhierarki, fungsional, dan terintegrasi,
peningkatan kualitas prasarana transportasi yang maju dan efisien,
pengembangan sistem jaringan infrastruktur wilayah guna melayani sistem pusat permukiman, pertanian, dan pariwisata.

Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan, mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan pariwisata sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, pemeliharaan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin, Sekretaris DPRD Dairi Bahagia Ginting, serta Pimpinan OPD.

[Redaktur: Fernando]

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, Wabup Dairi Bacakan Pesan Kebangsaan Kepala BPIP

Robert Panggabean — Mon, 01 Jun 2026 13:26:50 +0700

DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Wakil Bupati (Wabup) Dairi, Sumatera Utara, Wahyu Daniel Sagala, membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, di depan kantor Bupati Dairi, Senin (1/6/2026).

Keterangan Diskominfo, mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia", peringatan tahun ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali peran Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

Dalam sambutannya, Yudian Wahyudi menegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momen untuk memastikan nilai-nilai luhur Pancasila tetap hidup dan menyala dalam setiap jiwa anak bangsa.

Dengan keberagaman lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan kelompok etnis, Indonesia dinilai berhasil menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang memperkokoh persatuan.

Disebutkan, Pancasila menjadi jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik yang semakin kompleks.

“Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian dan ancaman perpecahan, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman dapat dipersatukan dalam satu ikatan kebangsaan,” sebutnya.

Menutup sambutannya, Yudian Wahyudi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memperkuat komitmen kebangsaan dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi nilai religiusitas, persatuan, dan kemanusiaan.

“Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di Republik yang kita cintai,” ujarnya.

Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Kabupaten Dairi menjadi pengingat bahwa Pancasila tetap menjadi fondasi kokoh dalam menjaga persatuan bangsa serta menjadi inspirasi bagi terwujudnya perdamaian dunia yang berkeadilan.

Upacara ini diikuti juga oleh unsur Forkopimda, Sekda dan jajaran ASN, TNI-Polri, para pelajar SD hingga Perguruan Tinggi.

[Redaktur: Fernando]