Belum lagi pendekatan manipulatif perusahaan dengan pola yang sama di berbagai daerah, meninabobokan warga, misalnya dengan iming akan dipekerjakan. Namun setelah tiga bulan kemudian, di PHK dengan dalih tidak sesuai skilnya.
Upaya manipulatif itu dimuluskan dan digencarkan dengan pembagian berbagai bantuan seperti beasiswa, jalan akan diperbaiki, fasilitas sekolah dan kesehatan dibuatkan, bantuan kepada para janda, anak-anak, bantuan uang dan tas anak sekolah.
Baca Juga:
Lima Pimpinan Baru KPK Ditetapkan, Setyo Budiyanto Jadi Ketua
Tanpa disadari warga, justru aktivitas tambang akan menghilangkan mata pencaharian warga, sumber air, menimbulkan pencemaran udara, dan berbagai penyakit muncul.
Bahkan, warga harus meninggalkan kampung halamanya. Kehilangan kehidupan sosial dan budaya lokalnya.
Disisi lain, pihak perusahaan tidak pernah terbuka memberitahukan dngan jujur dan objektif, apa dampak dan bahaya tambang.
Baca Juga:
Penjualan Anjlok, Pizza Hut Indonesia Tutup 20 Gerai dan Pangkas 371 Karyawan
Propaganda tambang akan membawa kesejahteraan, peningkatan ekonomi dan kemajuan daerah adalah kampanye kosong dan isapan jempol belaka.
Koordinator Jatamnas Melky Nahar menegaskan, bisa di cek di seluruh Indonesia, dimanapun tambang tidak ada yang mensejahterakan warganya. Yang sejahtera, hanya pemilik perusahaan.
"Belum lagi kita berhadapan dengan oligarkhi tambang yang dimulai sejak orde baru sampai hari ini. Misalnya, 56 persen anggota DPR-RI yang duduk di Senayan, saat ini terafiliasi atau terhubung dengan bisnis, baik kepentingan dengan bisnis tambang, perkebunan dan sektor lainnya. Jadi tidak heran kita teriak tidak didengar oleh pemerintah dan DPR-RI," kata Melky.
