"Ini gambaran pemerintah tidak peduli terhadap rakyat dan diduga berkolaborasi dengan pengusaha. Kalau Bupati tidak peduli, nanti kita tidak peduli sama dia,” kata Duat.
Sementara itu, petani, Parulian boru Tambunan "mangandung" di hadapan polisi dan petugas lainnya yang menjaga aksi itu.
Baca Juga:
Tarif Listrik April 2025 Tidak Naik, Ini Alasannya!
"Marbuni-buni do nasida ro. So dipaboa songon dia do halaki na laho manambang. Jala sahat tu dia. Amang ngeri naiiiii... Amang dangol naiiii...(Tidak transparan mereka datang. Tidak diberitahu bagaimana mereka akan menambang. Dan sampai dimana. Ngeri sekali... Sedih sekali...)", ratap boru Tambunan.
"Boha nama hami, songon dia nama hami (bagaimana kami)," lanjut boru Tambunan mengharap perhatian pemerintah atas kejelasan data yang mereka tuntut.
Tidak ada respon dari Bupati Dairi maupun DPRD Dairi, pengunjukrasa pun beranjak ke kantor Petrasa di jalan Sidikalang-Medan.
Baca Juga:
Polri Catat 228 Kecelakaan Terjadi di Hari Pertama Lebaran
Puluhan warga unjukrasa di Kantor Bupati dan kantor DPRD Dairi, menuntut transparansi data Kontrak Karya PT DPM, Kamis (30/6/2022) [Foto: WahanaNews/ist]
Di lokasi itu, digelar acara konfrensi pers dengan juru bicara Monika Siregar, Gerson Tampubolon, Serly Siahaan dan Duat Sihombing.
Dipaparkan di acara itu, aksi teaterikal "mangandung", yang digelar di kantor Bupati Dairi, menceritakan bahwa tanah, air adalah sumber kehidupan dan nafas warga.
