WahanaNews-Dairi | Aliansi Non Governmental Organisation (NGO) Petrasa, YDPK dan Pesada bersama beberapa komunitas masyarakat Dairi, Sumatera Utara, menggelar konsolidasi merefleksikan kondisi lingkungan di Dairi, Rabu (26/1/2022) di sekretariat Petrasa.
Kepala Divisi Advokasi Petrasa, Duad Sihombing dalam keterangan pers diterima WahanaNews menyebut, unsur masyarakat yang hadir dalam pertemuan itu, komunitas petani Sileu-leu Parsaoran dan masyarakat sekitar areal konsesi tambang PT Dairi Prima Mineral (PT DPM).
Baca Juga:
Junta Militer Myanmar Umumkan Gencatan Senjata Sementara Pascagempa Mematikan
Turut hadir, Praeses HKBP Pdt Sampur Manullang, Pendeta Resort GKPS Maruli Tua, aktivis perempuan dan pemerhati lingkungan Jenny Solin serta unsur mahasiswa dari GMNI dan GMKI.
Pada acara itu, Ridwan Samosir, Sekretaris Eksekutif Petrasa menyatakan, perubahan lingkungan saat ini sudah sangat menghawatirkan.
Beberapa kejadian yang paling dekat adalah hujan es yang terjadi di Sumbul, sampai menurunkan 40 % hasil panen masyarakat.
Baca Juga:
Indonesia Siap Mitigasi Dampak Negatif Tarif Impor AS Terhadap Produk Buatan Indonesia
Jelas, yang paling menerima dampak perubahan lingkungan adalah petani. Walau di sisi lain, sektor pertanian juga menyumbang pemanasan global 20 % akibat pemakaian pupuk kimia yang berlebihan, pembakaran lahan dan juga peternakan.
Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut dalam forum COP. Forum itu menyepakati penekanan suhu bumi dibawah 1.5 derajat.
Karena jika suhu bumi naik diatas 2 derajat, maka bencana akan terjadi. Longsor, banjir dan lain-lain yang akan mengakibatkan kemiskinan.
Sarah Naibaho dari YDPK menyampaikan, YDPK bersama Petrasa dan Pesada telah lama menjadi mitra untuk gerakan bersama, fungsi kontrol atas kebijakan pemerintah agar berpihak kepada masyarakat.
Disebut, YDPK memiliki mandat untuk mewujudkan keadilan ekologi. Kesejahteraan tidak akan terwujud jika ekologi rusak.
Penyebab bencana ekologi tidak bisa lepas dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang mengabaikan ekologi. Itu menyebabkan masyarakat petani yang tergantung dari sumber daya alam, menjadi korban utama dari kebijakan dimaksud.
Dikatakan, NGO bukan anti pembangunan. Namun, tidak ada gunanya pembangunan jika mengabaikan ekologi dan mengancam keselamatan ruang hidup.
"Saya mengajak banyak pihak untuk mari kita bergandengan tangan untuk bersama mengkritisi kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Sarah.
Duad Sihombing dan Rohani Manalu, pada kesempatan itu menambahkan, masyarakat perlu belajar dan berkaca dari gerakan sosial yang terbangun di Toba.
"Mereka cukup terkonsolidasikan dalam membangun gerakan sosial bersama melawan TPL," kata Duad.
Pada kesempatan itu, perwakilan masyarakat menceritakan perjuangan mereka mempertahankan tanah leluhur, "melawan" beberapa perusahaan besar. [gbe]
