Proses penetapan caleg di empat dapil di Dairi, terkesan hanya ditentukan Ketua DPD Golkar Dairi, tanpa meminta saran dan masukan dari PK. Eksesnya, caleg jarang berkomunikasi dengan PK.
Kemudian, infomasi diterima, Bonar Butar-butar dicoret dari DCT untuk DPRD Dairi Dapil IV, tanpa alasan yang jelas, dengan memasukkan Iriani Sembiring yang merupakan istri Bonar, juga tanpa persetujuan Iriani, serta tidak melengkapi berkas-berkas.
Baca Juga:
Rapat Koordinasi Redaksi Wahana News yang dilaksanakan Kabiro
Kemudian, sekelompok oknum DPD Golkar Dairi pernah mendatangi beberapa Ketua PK, dengan cara intimidasi, menyodorkan surat pengunduran diri dari PK, tanpa dasar maupun alasan yang sesuai dengan aturan organisasi Partai Golkar.
Alasan lainnya, mengejutkan, diperoleh informasi pengurusan administrasi maupun berkas caleg yang telah ditetapkan, terutama Sikadeka caleg, tidak terlaksana dengan baik, sehingga diambil alih DPD Golkar Sumut. Hal itu tentu mencoreng nama baik Golkar Dairi.
Kemudian, pelantikan PK Lae Parira, Sidikalang dan Sumbul, terkesan dipaksakan tanpa persiapan matang. Yang hadir, yang tidak terdaftar namanya sebagai pengurus PK di kecamatan bersangkutan.
Baca Juga:
Menguntungkan Pedagang, Harga Hasil Tani di Pasar Domestik Sitinjo Lebih Tinggi
Hal itu dilakukan seolah DPD Golkar Dairi memiliki kinerja baik, padahal sejatinya konsolidasi tidak berjalan dengan baik.
Selanjutnya, pada pesta demokrasi 14 Pebruari 2024, PK dan Pimpinan Desa (PD) sama sekali tidak dilibatkan dalam proses rekrutmen saksi di TPS pada wilayah masing-masing, sehingga banyak TPS yang tidak dihadiri saksi dari Partai Golkar.
Adapun Pileg 2024 telah selesai. Pleno rekapitulasi tingkat kecamatan telah selesai, diperkirakan Partai Golkar memperoleh 9 kursi di DPRD Dairi, tidak sesuai target 12 kursi.
