Saat itu, Ketua DPD Golkar melalui pengurus Bonar Butar-butar, menyampaikan agar pelantikan keseluruhan 15 PK se-Kabupaten Dairi, telah selesai akhir tahun 2022.
PK juga diminta untuk konsolidasi hingga ke tingkat Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing.
Baca Juga:
APBDes 2024 Sileuh-leuh Parsaoran Dairi Dikerjakan 2025, Kerugian Negara Kategori Total Loss
Seluruh konsolidasi yang diinstruksikan DPD Golkar Dairi itu, membutuhkan biaya, tenaga, pikiran dan waktu yang tidak sedikit.
Namun, PK tidak pernah diperhatikan khususnya masalah pembiayaan kebutuhan organisasi Partai Golkar di kecamatan masing-masing.
"Plank kantor, sewa kantor kecamatan, itu semua biaya pribadi kami masing-masing PK. Tidak ada perhatian DPD Golkar Dairi," imbuh Wardana menjelaskan.
Baca Juga:
DD dan ADD Sitinjo II Dairi TA 2023 Diinvestigasi BPK, Kerugian Negara Ditaksir Rp 700 Juta
Kondisi yang dialami PK sejak 2021 hingga 2024, PK seperti anak ayam kehilangan induk, tidak bisa berbuat apa-apa di tengah masyarakat, membuat PK merasa malu, karena tidak ada perhatian sama sekali dari DPD Golkar Dairi sejak dipimpin Eddy Keleng Ate Berutu.
PK juga khawatir Eddy Keleng Ate Berutu sama sekali tidak mengenal PK karena sangat jarang adanya rapat maupun pertemuan, baik di DPD Golkar Dairi maupun di wilayah kecamatan masing-masing.
Alasan lain, PK tidak pernah diikutsertakan dalam proses penjaringan fungsionaris Partai Golkar Dairi yang diproyeksikan menjadi Caleg Partai Golkar Dairi, sehingga tidak satu atau dua kader Golkar di kecamatan berpindah partai dan menjadi caleg dari partai lain.
