DAIRI.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pada 20 Oktober 2024 Prabowo-Gibran dilantik menjadi Presiden RI dan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI).
Pada suatu kesempatan Presiden Prabowo sampaikan 8 agenda prioritas dalam R-APBN 2026 di paripurna DPR di Jakarta, 15 Agustus 2025.
Baca Juga:
UEA Kirim 7.200 Ton Bantuan ke Gaza lewat Operation Chivalrous Knight 3
Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera.
Selain itu, APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia.
Adapun program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran adalah, pertama, ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Pemerintah fokus mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras dan jagung, untuk menjamin stabilitas harga dan kesejahteraan petani dan nelayan.
Baca Juga:
Prabowo Ingatkan Pemuda Tak Mudah Terpengaruh di Era Teknologi Digital
Kedua, ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, dan percepatan transisi energi menuju energi bersih.
Ketiga, Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul. Program MBG yang telah menjangkau seluruh provinsi, ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita. Program ini sekaligus memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru.
Keempat, pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global. Dengan alokasi anggaran Rp757,8 triliun, R-APBN 2026 mencatat rekor tertinggi dalam sejarah belanja pendidikan. Fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja.
Kelima, kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Anggaran kesehatan untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Anggaran kesehatan juga diutamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberikan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan tuberkulosis, Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta meningkatkan fasilitas kesehatan.
Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih (KMDP). 80 ribu KMDP telah terbentuk untuk mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, pupuk, dan layanan keuangan di pedesaan.
Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar KMDP dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga rendah.
Ketujuh, pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah akan memodernisasi alutsista, memperkuat komponen cadangan, serta mendukung industri strategis nasional dan kesejahteraan prajurit.
Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global. Melalui peran Danantara, pemerintah memperkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia.
Selain itu, program 3 juta rumah rakyat terus didorong melalui berbagai skema antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di desa, kota, dan pesisir, serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersil dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau. Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770.000 rumah.
Kedelapan, prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran ini adalah sangat-sangat bagus dan rakyat Indonesia menanti pelaksanaannya dengan baik dan benar.
Beberapa hal yg perlu disoroti dan perlu perbaikan adalah, pertama, sistem pelaksanaan dan pengawasan MBG agar sesuai dengan target pemerintahan Prabowo.
Kedua, terbentuknya Danantara tentunya kita harapkan menghasilkan partisipasi terhadap pendapatan negara.
Begitu juga dengan dibentuknya berbagai BUMN seperti PT Agrinas Palm Nusantara dan lainnya.
Kebun sawit dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang telah disita hendaknya dapat dikelola oleh Agrinas ataupun KSO dengan perusahaan pihak ketiga. Ini juga tentunya dapat menyumbangkan pendapatan negara ditahun-tahun mendatang.
Beberapa hari lalu Presiden Prabowo menyita 6 pabrik dan lahan timah dan diserahkan pengelolaannya ke PT Timah.
Semoga PT Timah dapat mengelolanya dengan baik dan benar. Bila diperlukan KSO dengan pihak ketiga.
Selanjutnya, Pertamina dan PLN perlu perhatian serius pemerintah pusat dalam pengelolaannya agar dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi negara.
Kita berharap besar kepada pemerintahan Prabowo agar PT. Antam, PT.Timah, PT. Freeport dan perusahaan BUMN lainnya dapat bekerja maksimal membantu pemerintahan Prabowo.
Kelima, penegakan Hukum perlu perhatian pemerintahan Prabowo. Kejaksaan, Polri, Pengadilan dan KPK hendaknya bekerja dengan baik sesuai visi misi pemerintah, konstitusi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Keenam, kabinet Merah putih Pemerintahan Prabowo terkesan jalan ditempat dan berjalan sendiri-sendiri. Terlihat yang bekerja maksimal itu adalah Prabowo sebagai Presiden RI.
Dibutuhkan sinergitas antar kementerian sesuai dengan visi misi dan program unggulan Pemerintahan Prabowo. Kita berharap kabinet Merah Putih akan bekerja maksimal di tahun 2026.
Kita prediksi pemerintah pusat dapat bekerja maksimal diperkirakan hanya sampai Juni 2028. Setelah itu masing-masing menteri sibuk dengan program-program partainya masing-masing untuk menyambut pemilu dan pilpres 2029.
Rakyat Indonesia berharap kepada Prabowo untuk menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. Negara maju dan rakyat sejahtera. Semogaaa!!!
*Penulis merupakan pemerhati sosial politik dan aktivis relawan
