Sarah Naibaho dari YDPK menyampaikan, YDPK bersama Petrasa dan Pesada telah lama menjadi mitra untuk gerakan bersama, fungsi kontrol atas kebijakan pemerintah agar berpihak kepada masyarakat.
Disebut, YDPK memiliki mandat untuk mewujudkan keadilan ekologi. Kesejahteraan tidak akan terwujud jika ekologi rusak.
Baca Juga:
Junta Militer Myanmar Umumkan Gencatan Senjata Sementara Pascagempa Mematikan
Penyebab bencana ekologi tidak bisa lepas dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang mengabaikan ekologi. Itu menyebabkan masyarakat petani yang tergantung dari sumber daya alam, menjadi korban utama dari kebijakan dimaksud.
Dikatakan, NGO bukan anti pembangunan. Namun, tidak ada gunanya pembangunan jika mengabaikan ekologi dan mengancam keselamatan ruang hidup.
"Saya mengajak banyak pihak untuk mari kita bergandengan tangan untuk bersama mengkritisi kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Sarah.
Baca Juga:
Indonesia Siap Mitigasi Dampak Negatif Tarif Impor AS Terhadap Produk Buatan Indonesia
Duad Sihombing dan Rohani Manalu, pada kesempatan itu menambahkan, masyarakat perlu belajar dan berkaca dari gerakan sosial yang terbangun di Toba.
"Mereka cukup terkonsolidasikan dalam membangun gerakan sosial bersama melawan TPL," kata Duad.
Pada kesempatan itu, perwakilan masyarakat menceritakan perjuangan mereka mempertahankan tanah leluhur, "melawan" beberapa perusahaan besar. [gbe]
