Diundangnya Bupati Dairi sebagai salah satu kepala daerah di festival HAM ini merupakan sebuah penghargaan dan pengakuan terhadap Kabupaten Dairi.
Apalagi sebelumnya Bupati sudah menandatangani kesepakatan atau nota kesepahaman (MoU) dengan Komnas HAM sebagai pengembangan Kabupaten Dairi sebagai kabupaten/kota hak asasi manusia.
Baca Juga:
Junta Militer Myanmar Umumkan Gencatan Senjata Sementara Pascagempa Mematikan
Eddy mengatakan pemerintah daerah adalah institusi kenegaraan yang berada di garda terdepan berhadapan dengan masyarakat yang sehari-hari memiliki hak untuk pemenuhan dan perlindungan HAM.
Eddy menambahkan, kesepakatan dengan Komnas HAM bermaksud untuk menyelenggarakan kerjasama untuk mewujudkan implementasi nilai dan prinsip hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Dairi.
Festival HAM merupakan kolaborasi multipihak sebagai inisiatif kebangsaan. HAM merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah, lembaga nasional HAM, dan kelompok masyarakat sipil yang gema dan praktiknya perlu diperluas ke daerah lainnya di Indonesia.
Baca Juga:
Indonesia Siap Mitigasi Dampak Negatif Tarif Impor AS Terhadap Produk Buatan Indonesia
Tema besar pada pelaksanaan Festival HAM 2023 ini mengangkat tema “Bersatu Menjaga Martabat Manusia Indonesia yang Adil, Toleran, dan Inklusif” yang dilaksanakan tanggal 17-19 Oktober 2023 di Kota Singkawang.
[Redaktur : Robert Panggabean]
