"Perwakilan 315.000 masyarakat Dairi, saya yang memimpin saat itu, secara terbuka mendukung PT DPM beroperasi. Kami juga meminta agar izin AMDAL-nya cepat diproses. Pernyataan dan dukungan DPRD Dairi ini, penuh risiko, kami sudah mempertimbangkan itu" ucap Sabam.
Sebagai wakil rakyat, lanjut dia, harus melihat secara global. Kehadiran PT DPM dinilai lebih besar dampak positifnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
Dampak negatif yang timbul, meski kecil, harus ditanggulangi bersama. Pemberian pohon adalah salah satu contoh meminimalisasi dampak negatif tersebut.
"Kami akan tegak lurus mendukung PT DPM sepanjang kehadirannya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Dairi," tegas Sabam.
Camat Silima Pungga-pungga Horas Pardede mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga mendukung kehadiran perusahaan.
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
Setelah bolak-balik menyelesaikan konflik di masyarakat yang menolak tambang, akhirnya PT DPM untuk pertama kalinya memberi Corporate Social Responsibility (CSR) dengan melibatkan pemerintah.
"Bibit ini saya yang minta, melalui surat saya, karena melihat banyak lahan kritis dan tidak terpakai akibat banjir bandang. Pastinya untuk meningkatkan perekonomian. Saya akan kawal pohon ini tumbuh," ucap Horas.
Proses distribusi bibit juga akan diawasi supaya diterima merata oleh seluruh warga, bukan hanya di lingkar tambang saja. Ke depan, Horas meminta agar pemberian CSR tetap melibatkan pemerintah setempat. Alasannya, pemberian terkadang bisa menjadi bencana jika dianggap tidak adil.
