Ia menegaskan bahwa pemerintah harus bertindak dengan kebijakan yang proaktif untuk memastikan UMKM terlindungi dari beban pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.
"Pemerintah harus memastikan ada perlindungan yang jelas," katanya dengan nada serius, seraya menambahkan bahwa UMKM harus dipandang sebagai sekutu dalam membangun perekonomian nasional, bukan sebagai target pemungutan pajak tambahan.
Baca Juga:
Jenderal Maruli Kerahkan Pasukan TNI untuk Cari AKP Tomi Samuel Marbun
Hinca juga menyoroti tanggung jawab politik di balik kebijakan ini.
"Kita harus ingat bahwa PDIP, sebagai partai penguasa saat itu dan yang menjadi Ketua Panja dari UU HPP, memiliki tanggung jawab yang besar. Mereka tidak boleh cuci tangan," ucapnya.
Baginya, tanggung jawab bukan sekadar menandatangani dokumen atau hadir di rapat, tetapi memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Baca Juga:
Pulau Sumatera Berubah Peta, 10 Kabupaten/Kota Siap Gabung Provinsi Tapanuli
"Semua pihak yang terlibat harus berani berdiri bersama," tambah Hinca.
Tidak hanya ketika kebijakan ini membawa pujian, tetapi juga saat menghadapi kritik. Jangan sampai kita melihat sorakan keberhasilan saat ekonomi membaik, tetapi lari bersembunyi saat rakyat menuntut penjelasan.
Pernyataannya ini bukan hanya teguran, tetapi juga ajakan untuk melihat kebijakan sebagai tanggung jawab bersama seluruh partai politik yang mendukung kebijakan tersebut pada tahun 2021 yang lalu.
