Menurutnya, setiap kebijakan harus diiringi dengan tanggung jawab moral untuk memberikan jalan keluar yang realistis dan dapat diterima oleh berbagai pihak, terutama rakyat kecil yang paling terdampak.
Hinca menekankan bahwa barang kebutuhan pokok seperti sembako, jasa pendidikan, dan kesehatan harus tetap bebas dari beban PPN.
Baca Juga:
Lahan Sawit Ilegal 3,5 Juta Hektare, DPR Siapkan Solusi Pemutihan
"Ini soal menjaga dignitas masyarakat," katanya.
Ia juga menambahkan bahwa kebijakan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dasar ini justru akan melukai kepercayaan rakyat kepada pemerintah.
"Kebijakan harus berfungsi sebagai jaring pengaman, bukan jebakan yang menghimpit," ucap Hinca.
Baca Juga:
IKN Diserbu Wisatawan Saat Lebaran, Benarkah Lebih Cocok Jadi Destinasi Wisata?
Selain itu, Hinca juga memberikan catatan khusus pada pelaku UMKM yang selama ini menjadi penopang ekonomi rakyat.
"UMKM bukan sekadar sektor ekonomi. Mereka adalah tulang punggung masyarakat," ujar Hinca.
Baginya, UMKM bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga representasi keberlanjutan dan stabilitas sosial di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
