“Akhir tahun lalu, kita di urutan keempat inflasi tertinggi, dan sekarang 3,81 persen, angka ini bukan sekadar angka, tetapi menunjukkan lebih dari itu. Menunjukkan kolaborasi kuat kita menjaga inflasi, menjaga harga-harga barang tetap stabil,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumut Rudy Brando Hutabarat menegaskan perlunya komitmen setiap Daerah dalam pengendalian inflasi.
Baca Juga:
Komnas HAM: Industri Nikel Picu ISPA Massal dan Tekan Lingkungan Hidup
Hal tersebut tertuang dalam enam kesepakatan road map Pengendalian Inflasi Sumut menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Keenam kesepakatan tersebut meliputi peningkatan frekuensi gerakan pasar murah, penambahan pasokan daging sapi/kerbau, serta kerja sama dengan produsen daging ayam ras dan telur.
Selain itu, juga direncanakan pengendalian kenaikan tarif administered price, early warning inflasi, serta kerja sama TPID–SPPG agar menu Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak monoton.
Baca Juga:
KPK Periksa 4 Saksi di Malang, Kasus Pemerasan RPTKA Kemnaker Kian Terkuak
“Pasar murah misalnya harus dilakukan di pasar tradisional, bukan di kantor Kecamatan, kantor Wali Kota atau Bupati, karena dampaknya akan berbeda, kemudian tarif air, transportasi, distribusi juga perlu dikendalikan, jangan malah naik saat tekanan inflasi tinggi dan juga kita bersinergi dengan SPPG agar menunya tidak melulu telur, ayam, agar permintaan komoditi ini tidak meningkat,” kata Rudy Brando Hutabarat.
Ditemui usai kegiatan, Bupati Dairi yang diwakili Wakil Bupati, Wahyu Daniel Sagala menyampaikan masukan masukan penting buat Kabupaten Dairi untuk berkontribusi menekan angka Inflasi di Sumatera Utara, termasuk meningkatkan kerjasama antar Daerah untuk menjaga kestabilan harga bahan pangan
Hadir dalam high level meeting tersebut Wakil Gubernur Sumut Surya, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Kajati Sumut Harli Siregar, dan Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi.
