WahanaNews - Dairi | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, Sumatera Utara di era kepemimpinan Bupati Eddy Keleng Ate Berutu, dinilai kebanyakan pencitraan, sementara kinerja minim.
Pemkab Dairi mengadakan kerjasama dengan banyak pihak, namun hasil akhirnya tidak jelas.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
Ke depan, Pemkab Dairi diminta untuk mengurangi pencitraan. Sebaliknya, harus memperbanyak lobby ke pemerintah pusat untuk menambah kucuran anggaran ke Dairi.
Semakin banyak anggaran, pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang dibutuhkan, banyak anggaran. Bukan banyak perkataan, pencitraan.
Hal itu dikatakan anggota DPRD Dairi Bona Sitindaon dan Kian Munthe di Sidikalang, Selasa (18/1/2022). Saat ditemui wartawan, mereka bersama dua anggota DPRK Aceh Tenggara, Arnold dan Gabe Martua Tambunan.
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
Bona menyebut, salah satu indikator minimnya anggaran terbukti dari ketidakmampuan Pemkab Dairi mengakomodir permintaan bantuan kegiatan keagamaan, yang notabene kepentingan masyarakat banyak.
Disebut, hal itu terbukti pada acara doa syukur tahun baru 2022, seminar sehari dan lounching tahun sarana dan prasarana HKI Daerah IV Dakota di kantor HKI jalan Sidikalang-Medan, Selasa (18/1/2022).
Saat panitia kegiatan itu meminta tanggapan Pemkab Dairi terkait kebutuhan pembangunan beberapa bagian kantor HKI tersebut, Penjabat Sekda Dairi Budianta Pinem mengatakan, anggaran minim. Permintaan dimaksud tidak dapat diakomodir.
