"Alasannya karena refokusing. Dapat kita terima kalau anggaran direfocusing untuk hal yang bermanfaat. Faktanya? Seperti bilik sterilisasi itu lah. Milyaran tapi tak terpakai," kata Bona.
Kian Munthe menambahkan, minimnya anggaran di Pemkab Dairi, juga dibuktikan dengan tidak terakomodirnya Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Baca Juga:
Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Ketua KPK: OTT Tetap Senjata Utama
"Pokir itu kan aspirasi masyarakat melalui dewan. Itu pun tak ditampung. Nggak ada anggaran. Jadi intinya Pemkab harus lebih intens melobby kucuran anggaran. Bukan hanya cakap-cakap, jalin kerjasama, hasil akhirnya tidak jelas," kata Kian.
Sementara Gabe Martua Tambunan anggota DPRK Aceh Tenggara pada kesempatan itu menyebut, di daerahnya Pokir anggota dewan selalu ditampung Pemkab.
"Kalau kami di sana, pokir itu ditampung. Selalu menjadi perhatian Pemkab. Kalau seperti itu kejadian di sini, ya bapak-bapak (DPRD Dairi) ini lah yang tau itu," kata Tambunan, diamini rekannya Arnold, Ketua Fraksi Golkar DPRK Aceh Tenggara. [gbe]
