WahanaNews - Dairi | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, Sumatera Utara di era kepemimpinan Bupati Eddy Keleng Ate Berutu, dinilai kebanyakan pencitraan, sementara kinerja minim.
Pemkab Dairi mengadakan kerjasama dengan banyak pihak, namun hasil akhirnya tidak jelas.
Baca Juga:
Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Kasus Masih dalam Penyelidikan
Ke depan, Pemkab Dairi diminta untuk mengurangi pencitraan. Sebaliknya, harus memperbanyak lobby ke pemerintah pusat untuk menambah kucuran anggaran ke Dairi.
Semakin banyak anggaran, pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang dibutuhkan, banyak anggaran. Bukan banyak perkataan, pencitraan.
Hal itu dikatakan anggota DPRD Dairi Bona Sitindaon dan Kian Munthe di Sidikalang, Selasa (18/1/2022). Saat ditemui wartawan, mereka bersama dua anggota DPRK Aceh Tenggara, Arnold dan Gabe Martua Tambunan.
Baca Juga:
Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Ketua KPK: OTT Tetap Senjata Utama
Bona menyebut, salah satu indikator minimnya anggaran terbukti dari ketidakmampuan Pemkab Dairi mengakomodir permintaan bantuan kegiatan keagamaan, yang notabene kepentingan masyarakat banyak.
Disebut, hal itu terbukti pada acara doa syukur tahun baru 2022, seminar sehari dan lounching tahun sarana dan prasarana HKI Daerah IV Dakota di kantor HKI jalan Sidikalang-Medan, Selasa (18/1/2022).
Saat panitia kegiatan itu meminta tanggapan Pemkab Dairi terkait kebutuhan pembangunan beberapa bagian kantor HKI tersebut, Penjabat Sekda Dairi Budianta Pinem mengatakan, anggaran minim. Permintaan dimaksud tidak dapat diakomodir.
"Alasannya karena refokusing. Dapat kita terima kalau anggaran direfocusing untuk hal yang bermanfaat. Faktanya? Seperti bilik sterilisasi itu lah. Milyaran tapi tak terpakai," kata Bona.
Kian Munthe menambahkan, minimnya anggaran di Pemkab Dairi, juga dibuktikan dengan tidak terakomodirnya Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
"Pokir itu kan aspirasi masyarakat melalui dewan. Itu pun tak ditampung. Nggak ada anggaran. Jadi intinya Pemkab harus lebih intens melobby kucuran anggaran. Bukan hanya cakap-cakap, jalin kerjasama, hasil akhirnya tidak jelas," kata Kian.
Sementara Gabe Martua Tambunan anggota DPRK Aceh Tenggara pada kesempatan itu menyebut, di daerahnya Pokir anggota dewan selalu ditampung Pemkab.
"Kalau kami di sana, pokir itu ditampung. Selalu menjadi perhatian Pemkab. Kalau seperti itu kejadian di sini, ya bapak-bapak (DPRD Dairi) ini lah yang tau itu," kata Tambunan, diamini rekannya Arnold, Ketua Fraksi Golkar DPRK Aceh Tenggara. [gbe]
