Hinca menguraikan, dalam pertemuan dengan managemen PT DPM itu, dibahas kendala yang menyebabkan PT DPM belum beroperasi, walau telah ada di Dairi 28 tahun.
"Kami tadi bertanya, apa yang membuat tidak jalan. Amdal. Kami tanya sudah berapa persen? 90 persen, masih ada 10 persen (kendala). Meskipun itu kelihatan lebih kecil justru Ini penting dan bagi kami, kalau kami lihat ini kayak main bola, injury time ini buat DPM. Karena itu Demokrat hadir untuk injury time ini membantu yang 10 persen itu," kata Hinca.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Minta Pemerintah dan BODT Buat Aturan Khusus Transportasi Dari dan Menuju Otorita Danau Toba
Ditambahkan Hinca, dalam pertemuan itu ia juga mengkritik PT DPM yang kurang baik berkomunikasi kepada masyarakat, sehingga menimbulkan persepsi buruk.
"Tadi kami kritik juga DPM, komunikasinya tidak terlalu baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat punya perspektif, persepsi buruk atau tidak lengkap kepada DPM," katanya.
Hinca tidak menampik adanya pro kontra terkait keberadaan PT DPM di Dairi.
Baca Juga:
Transformasi Lahan Eks HGU, Pemko Binjai dan PTPN I Rencanakan Kawasan Multi-Fungsi untuk Kepentingan Publik
"Dimanapun ada pembangunan selalu ada pro dan kontra. Yang pro, kita terus pupuk, yang kontra kita jelaskan. Apa yang perlu dijelaskan adalah manfaatnya. Kelemahan DPM adalah nggak mampu menjelaskan manfaat apa yang diterima," ujar Hinca.
Turut hadir di pertemuan itu, Chief Operating Officer (COO) PT DPM Patrick, Manager External PT DPM David Liang Shuang, Humas PT DPM untuk wilayah Kabupaten Dairi Paulina Tobing.
[Redaktur : Andri Festana]
