WahanaNews - Dairi | Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut izin 2.078 perusahaan tambang mineral dan batubara (minerba). Hal itu, karena banyak perusahaan tambang yang tidak menyampaikan rencana kerja meskipun izin sudah dikeluarkan oleh pemerintah.
Dilansir dari WahanaNews.co, Jumat (7/1/2022), bagi para perusahaan yang tidak menjalankan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, Jokowi tak segan untuk mencabut izin usaha.
Baca Juga:
Ketokan Palu Pengadil Membuat Penyidik Terpana
Menurutnya, pembenahan dan penertiban izin ini merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan serta perizinan lainnya.
Jokowi menambahkan, pemerintah saat ini memang sedang melakukan pembenahan dengan memberikan kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel.
"Tetapi izin-izin yang disalahgunakan pasti akan kami cabut," ujar dia dalam keterangannya, Kamis (6/1/2022).
Baca Juga:
Antisipasi Ketidakpastian Global, ALPERKLINAS Apresiasi Langkah Indonesia yang Siap Produksi Sendiri Komponen Pembangkit Listrik Panas Bumi
Selanjutnya, hal ini juga sesuai dengan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Hal ini yang membuat pemerintah memberi kesempatan untuk pemerataan pemanfaatan aset bagi kelompok masyarakat dan organisasi sosial keagamaan yang produktif termasuk kelompok petani, pesantren dan lain-lain yang bisa bermitra perusahaan yang kredibel dan berpengalaman.
"Indonesia terbuka bagi investor yang kredibel yang memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik serta memiliki komitmen untuk ikut menyejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam," jelas dia.
Jokowi telah mencabut 2.078 izin perusahaan penambangan minerba. Pencabutan karena perusahaan tersebut tidak pernah menyampaikan rencana kerja, padahal perizinan sudah diberikan bertahun tahun.
Jokowi menyebutkan hal ini menyebabkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) tersandera padahal bisa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. [gbe]
