Dairi.WahanaNews.co, Sidikalang - Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) menggelar unjukrasa saat pelantikan dan pengambilan sumpah Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh KPU Dairi, di Gor Sidikalang, Minggu (26/5/2024).
Saat Ketua KPU Dairi Aryanto Tinendung melantik PPS, orator aksi Januar Pasaribu menyampaikan orasinya, mengecam pelantikan PPS dimaksud sembari mengemukakan beberapa poin alasan.
Baca Juga:
Relawan Danjor-Bintang Kembali Bantu Perbaikan Jalan, Kali Ini di Lae Itam
"Metode perekrutan anggota PPS yang dilakukan oleh KPU Dairi tidak transparan dan terukur. Karena jikalau ujian tertulis adalah patokannya, ternyata yang memiliki nilai tertinggi pun tidak lolos," kata Januar dalam orasinya.
Alasan lain, disampaikan Januar, ditemukan anggota PPS yang bukan warga desa setempat. Namun tiba-tiba mengurus pindah KTP, untuk kelengkapan berkas.
"Bisa dipastikan anggota PPS tersebut akan menjadi kurang cakap terhadap pekerjaannya. Dan sebenarnya KPU mengetahui hal ini bahkan disinyalir oknum anggota KPU lah yang mengarahkan anggota PPS tersebut untuk mendaftar," papar Januar.
Baca Juga:
Kemkomdigi Habisi 8.086 Konten Judi Online
Gamki Dairi juga menemukan anggota PPS yang dilantik, di beberapa desa, seluruhnya anggota baru. Padahal pertaruhan penyelenggaraan pilkada sangat berat.
"Idealnya KPU Dairi harus menyisakan minimal 1 orang dari PPS lama, yang telah berpengalaman, yang terlibat dalam Pileg 2024," kata Januar.
Ditambahkan, jika ukuran metode perekrutan adalah keterwakilan, baik OKP, Ormas dan lainnya, harusnya kader Gamki Dairi yang merupakan reprrsentasi warga Kristen Dairi dilibatkan untuk perekrutan PPS tersebut.
Gamki Dairi pun menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:
Pertama, sebagai Ormas dan OKP yang berada di Kabupaten Dairi, dan juga sebagai sosial kontrol, Gamki Dairi mempertanyakan kinerja KPU Dairi yang sewenang-wenang membuat format perekrutan tanpa ada unsur transparan.
Kedua, disinyalir rekrutmen karena adanya orang dalam, bukan karena kualitas dan kapabilitas, yang berarti tidak profesional.
Ketiga, mendesak KPU Dairi untuk memperbaiki kinerjanya, agar tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena gerak-gerik KPU Dairi dalam bekerja selalu mendapat pantauan dari masyarakat.
Terakhir, Gamki Dairi akan menyurati pihak terkait seperti KPU Provinsi, KPU Pusat, DKPP dan juga Bawaslu Dairi, mengenai rekrutmen yang menjadi polemik tersebut.
[Redaktur: Andri Festana]
