Dipaparkan, selama BP menjabat Inspektur Pakpak Bharat, banyak ASN hingga Kepala Dinas terseret kasus korupsi hingga dipecat. Itu pertanda, fungsi pengawasan dari Inspektorat tidak maksimal.
Selain itu, kata Marulak, ketika dilantik menjadi Inspektur Pemkab Dairi di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang medio September 2020, BP diduga mempergunakan mobil dinas Pemkab Pakpak Bharat dengan nomor palsu. Plat merah diganti plat hitam. Hal itu mengindikasikan BP tidak jujur.
Baca Juga:
Gendeng Indomobil, PLN Icon Plus Siap Kolaborasi Wujudkan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik
Pada temu pers dengan wartawan di Kabupaten Dairi, BP membeberkan sebanyak 6 Kepala Desa tidak mau diaudit. Itu indikasi, yang bersangkutan tidak mampu menjalankan fungsi.
Sekretaris BKPSDM, Roy Sinaga dikonfirmasi wartawan membenarkan, ada ruang bagi masyarakat untuk memberi argumen atau masukan terkait proses seleksi. Diterangkan, posisi Sekda dilamar 3 ASN yakni BP, Junihardi Siregar dan Suasta Ginting.
Terpisah, anggota Pansel, Guntur Simarmata mengutarakan, dirinya akan bekerja sesuai aturan. "Bagi saya, bagaimana Kabupaten Dairi ini supaya baik," kata Guntur.
Baca Juga:
Gendeng Indomobil, PLN Icon Plus Siap Kolaborasi Wujudkan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik
Surat keberatan warga akan dipertimbangkan. Diakui, file yang dikirimkan warga itu, belum diterima.
Adapun BP, belum berhasil diminta pendapat. Telepon dan pesan elektronik tidak dibalas.
Sementara itu, seputar penjemputan paksa, sumber di Polres Pakpak Bharat membenarkan kejadian itu. BP dijemput menggunakan mobil kijang dengan bak setengah terbuka. BP didudukkan di jok belakang. [gbe]
