Terkait Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2024, menurut Simon, Dinas PMD masih menunggu laporan Pemerintah Desa, melalui Camat. Waktunya, sesuai Permendagri, hingga Maret 2025.
Terkait laporan desa dimaksud dalam Siskeudes per 31 Desember 2024, apakah ada Silpa atau tidak, apakah pegaspalan itu telah dilaporkan teralisasi atau tidak, Simon menyebut akan mengecek.
Baca Juga:
Pertemuan 55 Kepala Daerah PDIP di Magelang, Ada Hasto
Terpisah, Kabag Hukum Setdakab Dairi Arjun Nainggolan membenarkan bahwa Perbup terkait penggunaan Dana Desa TA 2025 baru di tetapkan per 18 Pebruari 2025.
"Ada tiga Perbup yang ditetapkan tanggal 18 Pebruari 2025. Satu lagi masih proses. Ini nanti dasar desa untuk menyusun Perdes APBDes," kata Arjun.
Dijelaskan, Perbup itu, Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Desak Pemerintah dan DPR Tetapkan Sistem Pengolahan TPA Benowo di Surabaya Jadi Percontohan Nasional
Perbup Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran serta Penggunaan ADD Tahun Anggaran 2025.
Perbup Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025.
"Perbup tentang Siltap Kades dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2025 masih proses fasilitasi di Biro Hukum Provsu," sebut Arjun, Kamis (20/2/2025).
