Warga menegaskan bahwa kehadiran PT DPM diharapkan mampu membawa manfaat ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan terdampak langsung.
"Perwakilan masyarakat meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat mendengar aspirasi tersebut," kata Sahbin.
Baca Juga:
Vietnam Dilanda Banjir Terparah 50 Tahun, 102 Orang Tewas atau Hilang
Masyarakat menilai bahwa proses revisi dan penyempurnaan dokumen Amdal, RKL, dan RPL merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian terhadap keberlanjutan proyek dan sekaligus memastikan aspek keselamatan serta kelestarian lingkungan tetap menjadi prioritas.
Pembahasan teknis dalam kegiatan ini juga melibatkan konsultan lingkungan dari PT DPM, yakni Citra Melati Alam Prima, yang mengikuti acara melalui zoom.
Para konsultan memaparkan sejumlah poin terkait perbaikan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang menjadi bagian dari adendum Amdal PT DPM.
Baca Juga:
Banjir dan Longsor Serang Tapanuli Tengah: 34 Tewas, 33 Hilang
Selain itu, forum tersebut juga tersambung langsung dengan Nugroho Indra Widardi dari Direktorat Penilaian Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui sambungan zoom.
Kehadiran perwakilan kementerian ini memungkinkan klarifikasi terhadap berbagai isu teknis dan regulatif, sehingga proses pembahasan adendum dapat berjalan transparan dan komprehensif.
[Redaktur: Fernando]