DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Wakil Bupati (Wabup) Dairi, Wahyu Daniel Sagala, didampingi Sekda Charles Bantjin menerima kehadiran Komisi Nasional (Komnas) Disabilitas, dipimpin Rachmita Maun Harahap selaku Komisioner bidang Sosialisasi, Advokasi, Edukasi dan Peningkatan Kapasitas Disabilitas, di ruang rapat Bupati Dairi, Rabu (19/3/2025).
Keterangan Diskominfo, pertemuan ini membahas peran yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi dalam memberikan ruang, aksesibilitas untuk perwujudan hak bagi warga Kabupaten Dairi penyandang disabilitas.
Baca Juga:
Maut dari Langit: Serangan AS di Yaman Renggut Puluhan Nyawa Migran
Dalam kesempatan ini, Wabup menjelaskan, Pemkab Dairi melalui Dinas Sosial selaku leading sektor telah melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan hak-hak disabilitas baik aksesibilitas, kemudahan fasilitas, infrastruktur.
Namun, kata Wahyu , pemerintah memiliki keterbatasan, sehingga memerlukan kerjasama, kolaborasi antar banyak pihak termasuk Komnas Disabilitas untuk dapat membantu meningkatkan terpenuhinya gak-hak tersebut.
"Selama ini Pemkab sudah memberi perhatian temasuk bagi disabilitas sensorik dengan memberikan alat bantu dengar, penyiapan rumah singgah walaupun kehadirannya belum maksimal, penyediaan kursi roda, dan bantuan dari Kemeterian Sosial, dan Sentra Insaf Medan. Kami juga meminta Komnas Disabilitas mengadvokasi kondisi penyandang disabilitas di Dairi untuk tetap mendapat perhatian dari pusat," ujar Wahyu.
Baca Juga:
Pertaruhan Strategis Arab Saudi: Antara F-35A Amerika dan Jet Tempur China
"Kami paham betul, disabilitas perlu penanganan serius. Pemkab tetap memberi perhatian baik infrastruktur ramah disabilitas termasuk mengajak keterlibatan kaum disabilitas dalam pembangunan daerah itu sendiri sama seperti warga negara lainnya. Tentu ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial semata, namun semua sektor, untuk itulah saya instruksikan agar hak-hak saudara kita disabilitas turut diperhatikam baik kesehatan layanan infrastukrur, dan kesejahteraan bisa terpenuhi," tambahnya.
Sebelumnya, Rachmita Maun Harahap mengatakan, adapun hal yang menjadi fokus pertemuan ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah dapat mewujudkan akses yang lebih setara bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
"Ketika kita telah bersama-sama menyadari pentingnya isu ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah secara jangka panjang, maka kami optimistis akan terjadi perubahan sosial yang memastikan setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan," ujarnya.
