Diakuinya, untuk penyaluran ke Dairi masih belum maksimal, sesuai dengan data yang diperoleh di tanggal 28 November hanya menyuplai 25%, 29 November hanya 50%, 30 November 80%, 1 Desember 75%, dan 2 Desember 70%.
"Untuk Dairi harusnya kami suplai lebih dari 100%. Kembali lagi situasi ini terjadi di seluruh Sumatera Utara. Kita harapkan di situasi seperti ini, tidak ada masyarakat yang melakukan penimbunan BBM akibat panic buying. Mengatasi kelangkaan BBM ini salah satunya yang sudah kami terapkan di Simalungun adalah dengan pembatasan pembelian BBM," katanya.
Baca Juga:
Transaksi Judi Online Turun Tajam, Pemerintah Klaim Komitmen Lindungi Warga
Menanggapi, Plh Sekretaris Daerah mengatakan kelangkaan BBM mengakibatkan masyarakat menjadi resah dan berdampak kepada berbagai sektor. Di sektor pertanian misalnya, hasil pertanian akan semakin sulit dipasarkan dan berdampak pada perekonomian.
"Kami dari pemerintah sepakat untuk melakukan pembatasan pembelian BBM, dan beberapa SPBU sudah melakukan hal itu seperti di SPBU Sasta, Sitinjo," ujarnya.
Untuk BBM, Junihardi menyampaikan, Dairi sangat memerlukan penambahan kuota. Kelangkaan BBM saat ini ia katakan mejadi salah satu penyebab tingginya inflasi, yang biasanya bahan pertanian seperti cabai yang menjadi penyumbang inflasi.
Baca Juga:
Preman Residivis Palak dan Aniaya Pegawai Toko Frozen Food di Bogor
Oleh karena itu, ia berharap kepada pertamina agar penyaluran BBM dapat kembali normal secepatnya dan kuota untuk Dairi dapat ditambahkan.
Junihardi mengatakan, pemerintah telah berkirim surat kepada pertamina untuk berkoordinasi terkait kelangkaan BBM yang terjadi.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Dairi bersama pertamina dan pengusaha SPBU sepakat untuk melakukan pembatasan pembelian BBM melalui surat edaran yang akan diterbitkan oleh Pemkab Dairi.