DAIRI.WAHANANEWS.CO, Sidikalang - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, meminta Kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang menyeret tiga Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Mengutip unggahan video dalam akun facebooknya, menurut Hinca, perkara tersebut tidak mungkin hanya melibatkan segelintir orang dan harus dibongkar hingga ke akar-akarnya.
Baca Juga:
Buron 16 Bulan, Pria di Jeneponto Ditangkap Usai Perkosa dan Bunuh Tantenya Sendiri
"Saya mengikuti perkara ini sejak awal. Yang membuat saya memberi hormat adalah cara jaksa membukanya. Pelan. Diam. Tidak banyak bicara. Lalu satu per satu simpulnya terurai. Nama besar jatuh. Orang yang selama ini terlihat aman, akhirnya duduk di kursi pesakitan," kata Hinca, dilihat WahanaNews.co, Selasa (9/6/2026).
Hinca menilai langkah Kejaksaan patut diapresiasi karena berhasil mengungkap kasus yang selama ini luput dari perhatian publik.
Namun, ia mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka awal.
Baca Juga:
Viral Dugaan Pesta Sesama Jenis, THM di Karawang Langsung Disegel Satpol PP
Menurutnya, kasus dengan skala besar hampir mustahil hanya melibatkan tiga orang. Ia meyakini terdapat pihak lain yang turut berperan dalam proses pengambilan keputusan maupun menikmati hasil dugaan tindak pidana tersebut.
"Tapi pekerjaan ini belum selesai. Perkara sebesar ini tidak mungkin berdiri di atas tiga orang. Selalu ada yang menyiapkan jalan. Selalu ada yang menandatangani. Selalu ada yang memilih diam karena merasa lebih aman," ujarnya.
Karena itu, Hinca berharap Kejaksaan terus melanjutkan proses penyidikan hingga seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
"Saya berharap Kejaksaan jangan puas dengan tangkapan pertama. Teruskan saja. Kejar sampai orang terakhir yang ikut menikmati uang itu," tegasnya.
Lebih lanjut, Hinca menilai kasus tersebut memiliki dampak yang jauh lebih serius dibandingkan korupsi proyek infrastruktur atau pembangunan fisik lainnya.
Menurutnya, dugaan penyimpangan yang terjadi menyangkut hak dasar anak-anak untuk memperoleh makanan yang layak.
"Sebab perkara ini berbeda. Yang dirampok bukan uang proyek jalan. Bukan uang gedung. Bukan uang kantor. Yang dirampok adalah hak anak-anak untuk makan dengan layak," ungkap Hinca.
Ia menambahkan, anak-anak sebagai penerima manfaat program tidak mengetahui siapa pihak yang mengambil hak mereka.
Namun mereka merasakan langsung dampaknya ketika kualitas maupun kuantitas makanan yang seharusnya diterima menjadi berkurang.
"Mereka bahkan tidak tahu siapa yang mengambilnya. Mereka hanya tahu hari itu makanan di meja mereka berkurang. Bagi saya, inilah pengkhianatan yang paling keji. Sebab yang dijadikan korban adalah anak-anak yang kelak akan menjaga republik ini," katanya.
[Redaktur: Fernando]
