Menurut Himpaudi, terdapat beberapa alasan. Diantaranya, jumlah peserta didik penerima BOP PAUD menjadi berkurang setelah Dinas Pendidikan menjalankan ferval secara sepihak dan berdasarkan kepentingan tertentu.
Hal itu merugikan lembaga PAUD di Dairi. Seyogyanya Pemkab berkontribusi dalam pendanaan penyelenggaraan PAUD, sesuai permintaan Ditjen PAUD Kemendikbudristek.
Baca Juga:
BPKN Kritik Rencana ATR/BPN Ambil Alih Tanah Menganggur, Sebut Langgar Hak Rakyat
Alasan berikutnya, keputusan dan kebijakan pengembalian (TGR) serta anjuran untuk tidak menarik BOP, seakan-akan menjalankan kebijakan pengawasan sangat tinggi.
Faktanya, terdapat penyelewengan berupa penggelembungan jumlah anak didik pada beberapa lembaga. [gbe]
