WahanaNews-Dairi | Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Dairi dengan Pemkab Dairi, Sumatera Utara, dr. A. Tarmizi Rangkuti, Sp.A, dokter spesialis anak, kembali dipekerjakan di RSUD Sidikalang.
Hal itu dikatakan anggota Komisi III DPRD Dairi, Alfriansyah Ujung, dikonfirmasi wartawan usai RDP dimaksud, Senin (9/1/2022).
Baca Juga:
Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Ketua KPK: OTT Tetap Senjata Utama
"Hasil rapat dengar pendapat (RDP) dewan dengan eksekutif, (dr. Tarmizi) dipekerjakan kembali," kata legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III DPRD Dairi lainnya, dari fraksi Partai Demokrat, Rukiatno Nainggolan.
Disebut, sesuai kesepakatan, dr. Tarmizi kembali bekerja. Hanya saja, kontrak dibuat per triwulan.
Baca Juga:
Fakta di Balik Kebiasaan Memposting Story Berlebihan
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dr. A. Tarmizi Rangkuti, Sp.A, (38) "dipecat" managemen terhitung 2 Januari 2023.
Mirisnya, "surat pemecatan" dalam bentuk pdf, dikirimkan kepada yang bersangkutan lewat aplikasi WhatsApp, oleh managemen RSUD Sidikalang.
Tarmizi, dikonfirmasi wartawan di Sidikalang Kamis (5/1/2023) malam menyebut, terkejut dengan "pemecatan" dirinya.
"Tidak ada kesalahan. Tidak ada teguran lisan maupun tertulis. Saya masih melayani pasien seperti biasa, tiba-tiba masuk surat itu ke WhatsApp saya, tidak dilakukan perpanjangan kerja lagi," kata Tarmizi.
Tarmizi, yang telah bertugas di RSUD Sidikalang sekitar 8 tahun, sejak 2015, hingga kini tidak pernah dipanggil managemen, menjelaskan alasan "pemecatan" dirinya.
Adapun surat dimaksud, tertanggal 2 Januari 2023, nomor 440/1/03/I/2023 ditandatangani Direktur RSUD Sidikalang dr. Pesalmen Saragih, M.Ked (Clinpath), Sp.P.K.
"Bersama ini disampaikan bahwa perjanjian kerja Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang dengan Dokter Spesialis Anak (Sp.A) untuk tahun 2023 tidak dilakukan perpanjangan kerja lagi," demikian kutipan isi surat itu.
Tidak terima dengan "pemecatan" tanpa alasan yang jelas, Tarmizi pun mengadu ke DPRD Dairi, lewat surat tertanggal 3 Januari 2023. [gbe]