Ketika hukum tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya, maka yang terjadi adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Situasi ini diperparah dengan adanya kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
Baca Juga:
Dua Kapal Pertamina Tertahan di Selat Hormuz, Iran Beberkan Alasannya
Masyarakat kecil dengan mudah diproses, sementara pihak-pihak tertentu yang diduga memiliki kekuatan atau kepentingan justru seolah kebal terhadap hukum.
Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Lebih jauh, lemahnya penegakan hukum juga mencederai amanat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa setiap proses hukum harus berjalan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, serta menjunjung tinggi asas keadilan.
Baca Juga:
Siap Kerja di Australia? Ini Sektor dengan Peluang Terbesar
Ketika proses hukum justru berlarut-larut tanpa kepastian, maka yang terjadi adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak masyarakat sebagai pencari keadilan.
Oleh karena itu, kondisi mandek dan bobroknya penegakan hukum di wilayah Polres Dairi bukan lagi sekadar keluhan, melainkan telah menjadi persoalan serius yang harus disikapi secara kolektif.
Aksi demonstrasi disebut hadir sebagai bentuk kepedulian, kontrol sosial, dan tuntutan tegas kepada aparat penegak hukum agar segera berbenah, bekerja secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
