Dairi.WahanaNews.co, Sidikalang - Penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik UPT Puskesmas Gunung Sitember (Gustem), Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, dinilai tidak transparan sehingga diduga terindikasi dikorupsi.
Sumber layak dipercaya kepada wartawan menyebut, pada TA 20222, Puskesmas Gustem memperoleh dana BOK DAK non fisik sekitar Rp 538.500.000.
Baca Juga:
Buka Kejuaraan Nasional Renang Antar Klub Se-Indonesia, Wamenpora Harap Dapat Lahirkan Atlet Berprestasi
"Dari jumlah itu, dibagi ke beberapa kegiatan. Namun ada beberapa kegiatan yang kami duga tidak direalisasikan sebagaimana mestinya. Penggunaan tidak transparan, bisa jadi ada korupsi," kata sumber.
Sumber menyebut beberapa nomenklatur yang diduga terindikasi korupsi terutama untuk item transport, perjalanan dinas, biaya makan minum, diantaranya pada kegiatan peningkatan mutu layanan ibu dan bayi baru lahir di puskesmas.
Kemudian, pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan ibu hamil di desa ANC dan PNC.
Baca Juga:
Kemen PPPA Tegaskan Komitmen Lindungi Korban Kekerasan Seksual dengan Regulasi dan Layanan Terpadu
Pemeriksaan kesehatan pemberian tablet tambah darah, edukasi gizi seimbang dan pendidikan kaspro pada anak usia sekolah dan remaja.
Lalu, pertemuan dalam rangka pembentukan kader remaja dan koordinasi lintas program dan sektoral dalam pelayanan kesehatan remaja putri.
Kemudian, program perencanaan dan pencegahan komplikasi desa siaga serta pelaksanaan kelas ibu.
Indikasi korupsi juga diduga terjadi pada kegiatan PMT ibu hamil, PMT balita gizi kurang dan buruk, PMT penyuluhan di Posyandu, PMT Penyuluhan PAUD dan TK.
Juga, pemantauan tumbuh kembang bayi, serta pelaksanaan kunjungan keluarga dan intervensi awal dalam rangka deteksi dini dan pengelolaan masalah kesehatan berintegrasi melalui pendekatan keluarga.
Bendahara Puskesmas Gunung Sitember Delita Sihombing dikonfirmasi wartawan lewat WhatsApp, Rabu (4/10/2023) menyebut bahwa seluruh kegiatan sudah dipertanggungjawabkan dan telah diaudit BPK.
"Mohon maaf pak, seluruh kegiatan yang kami laksanakan termasuk menyangkut dana BOK yang kami laksanakan sudah kami pertanggungjawabkan melalui spj sudah diaudit BPK RI, perwakilan Sumatra Utara. Bila bapak ingin lebih jelasnya silahkan dikonfirmasi ke pimpinan kami Dinas Kesehatan atau Inspektorat," tulisnya.
[Redaktur : Robert Panggabean]
