WahanaNews-Dairi | Bupati Dairi, Sumatera Utara, Eddy Keleng Ate Berutu menyampaikan capaian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, pada upacara peringatan hari lahir Pancasila, di halaman Kantor Bupati Dairi, Kamis (1/6/2023).
Keterangan Diskominfo Kabupaten Dairi, Eddy menyampaikan bahwa perekonomian di tahun ini mungkin terasa cukup sulit. Seperti terjadinya krisis pangan dan harga pupuk yang tinggi. Hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi seluruh dunia.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
"Seperti dampak dari pandemi covid-19 yang melanda dunia, dimana pandemi ini membuat pemerintah harus mengalihkan dana untuk bidang kesehatan demi keselamatan masyarakat," kata Eddy.
Dijelaskan, hal itu mengakibatkan laju pembangunan di Indonesia, termasuk di daerah, melambat.
"Namun kita percaya bahwa 2023 dapat kita hadapi dengan baik dan dapat mewujudkan Dairi unggul yang menyejahterakan masyarakat dalam harmoni keberagaman yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Dairi," ujar Eddy.
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
Dalam melaksanakan pembangunan tugas dan tanggung jawab, kata Eddy, Pemkab Dairi selalu berupaya untuk aktif dan cepat.
Berbagai program terus digalakkan yakni, pembangunan infrastruktur secara bertahap, pengembangan sektor perdagangan, penguatan pariwisata, pendidikan, juga pertanian.
Dipaparkan, pada bidang pertanian, saat ini Kabupaten Dairi memiliki Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) cabai, dimana Gubernur Sumatera Utara turut hadir di lokasi itu, di Kecamatan Parbuluan, pada 21 November 2022.
Kemudian, ada KPT Sorgum di Kecamatan Tigalingga dan langsung dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian pada 9 desember 2022. Hal ini dipersiapkan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi di Kabupaten Dairi.
Ketiga, Kerjasama Antar Daerah (KAD) bidang pangan tanggal 6 Februari 2023 dengan Pemkot Medan melalui Bobby Nasution, sebagai dukungan sekaligus penyediaan komoditas cabai guna memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Medan dan tentunya untuk membantu mensejahterakan petani di Kabupaten Dairi.
"Kemarin di Aula Kantor Gubernur saya turut hadir dalam event Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Pada acara ini juga terlaksana secara simbolis sudah melepas 2,5 ton hasil panen perdana komoditi cabai untuk Kota Medan," kata Eddy.
Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu bersama sebagian peserta upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Kamis (1/6/2023) [Foto: WahanaNews/dok. Diskominfo Dairi]
Sementara untuk sektor pendidikan dipaparkan program Dairi cerdas melalui program metode gasing. Pelatihan ini menargetkan 33 ribu siswa setingkat SD dan SMP di Kabupaten Dairi pintar menghitung dengan Gampang Asik dan Menyenangkan (Gasing).
Kemudian, pembinaan siswa SMP untuk masuk ke sekolah unggulan. Program pendidikan sekolah penggerak di 15 SD dan SMP serta berdirinya PAUD sebanyak 223 lembaga dengan target 1 desa memiliki 1 PAUD.
Sementara di bidang pembangunan infrastruktur, disampaikan, Kabupaten Dairi memiliki gedung perpustakaan Raja Naga Jambe yang diresmikan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando di Taman Rekreasi Sidikalang.
Gedung ini nantinya akan dilengkapi dengan ruang teknologi informasi, auditorium (ruang serbaguna), ruang audiovisual, dan coffee shop.
"Tentunya segala fasilitas ini dapat mendorong kualitas SDM sekaligus memicu kreativitas, inovasi dan memberikan dampak pada lingkungan dan perkembangan ekonomi di Kabupaten Dairi," kata Eddy.
Selanjutnya, gedung PLUT yang menjadi tempat para wira usaha akan berkreasi dengan tujuan mewujudkan fungsi layanan utama PLUT antara lain konsultasi dan pendampingan usaha.
Pelatihan teknis dan manajemen pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk, inkubasi bisnis, promosi dan kemasan produk Kurasi UMKM, pengembangan jejaring kemitraan lintas sektoral, dan fasilitas kewirausahaan lainnya.
Ditambahkan Eddy, Dairi memperoleh penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 9 kalinya.
Pemberian opini tersebut dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang memadai. [gbe]