WahanaNews-Dairi | Kisruh pembagian jasa medis pelayanan BPJS tahun 2020 di RSUD Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, masih berlanjut. Dari sebelas dokter yang menyampaikan tuntutan kepada direktur RSUD tentang transparansi pembagian jasa itu, kini tinggal dua orang. Keduanya adalah dr Eston dan dr Saut Simanjuntak.
“Iya, kami berdua akan maju terus memperjuangkan hak kami. Yang sembilan orang sudah tidak mau dan terima saja,” kata Saut dikonfirmasi WahanaNews, Senin (13/9/2021).
Baca Juga:
Kisruh Warga dengan PT Gruti, Relawan Martabat Prabowo-Gibran Minta Kemenhut Turun ke Dairi
Sebagaimana diketahui, sekitar tiga minggu lalu, sebelas tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Sidikalang menyampaikan surat tuntutan transparansi jasa medis, kepada Direktur RSUD Sidikalang, Sugito Panjaitan.
Menurut mereka, perhitungan berapa pasien yang ditangani dan berapa pasien yang sudah dibayar BPJS, tidak pernah diberitahukan oleh managemen RSUD Sidikalang. Dengan demikian, pembayaran jasa medis, dinilai asal-asalan, tidak transparan.
Kisruh di RSUD Sidikalang itu pun ditanggapi kalangan pegiat sosial maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka berharap agar persoalan tersebut tidak berdampak negatif pada pelayanan masyarakat.
Baca Juga:
Kebakaran di Sidiangkat dan Panji Dabutar Dairi, Dua Unit Rumah Hangus
“Pemkab Dairi harus mengedepankan pelayanan masyarakat. Jangan karena persoalan internal rumah sakit, berdampak negatif pada pelayanan, hingga pasien terabaikan,” kata Ungkap Marpaung, Ketua Umum LSM Peduli Dairi kepada wartawan, Rabu (15/9/2021).
Terpisah, Sekjen Jaringan Masyarakat Anti Korupsi David Malau, mengungkapkan bahwa persoalan bagi-bagi jasa di RSUD Sidikalang sudah menahun dan tidak pernah berujung. Dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan, David menyarankan Direktur RSUD Sidikalang segera diganti.
“Tuntutan dari nakes menunjukkan internal RSUD Sidikalang tidak harmonis. Di tahun lalu juga terjadi persoalan serupa antara manajemen dengan fungsional. Mungkin direktur tidak mampu lagi menyelesaikan persoalan ini. Jadi sebaiknya direktur diganti saja, daripada nanti memberikan efek negatif terhadap pelayanan masyarakat di RSUD,” kata David, Rabu (15/9/2021).
Menanggapi situasi di RSUD Sidikalang itu, Wakil Bupati Dairi Jimmy AL Sihombing menyebut, sudah memerintahkan inspektorat melalui Sekda, untuk melakukan komunikasi dengan para dokter. Jika masih berlanjut, kedua belah pihak antara manajemen dan fungsional akan dipanggil langsung olehnya.
“Kemaren melalui pak Sekda, sudah diperintahkan inspektorat untuk mengarahkan agar Dir RSUD melakukan komunikasi dengan para dokter. Saya masih tunggu laporan perkembangannya dari Sekda dan inspektorat. Bila hal ini terus berlanjut dan mengambang, maka saya akan panggil kedua belah pihak yaitu Dir RSUD dan pihak dokter yang meminta/menuntut data tersebut,” kata Jimmy kepada WahanaNews melalui pesan WhatsApp, Rabu (15/9/2021).
Mengenai pergantian direktur, Jimmy menjelaskan bahwa hal itu merupakan wewenang penuh Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu. “Kalau mengenai pergantian Dir RSUD, itu kewenangan penuh dari Bapak Bupati Dairi,” kata Jimmy.
Hingga berita ini diturunkan, Direktur RSUD Sidikalang, Sugito Panjaitan, tidak bersedia memberi tanggapan. Beberapa kali dihubungi melalui telepon selulernya, tidak dijawab. (gbe)
