Atas upaya tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berhasil meningkatkan 24 indikator tata kelola pemerintahan yang baik dalam skala nasional.
"Ini secara data namun demikian silakan nanti kita lihat di lapangan secara indikator-indikator. Kita sudah berupaya untuk menyampaikan hal tersebut" ujar Gubsu.
Baca Juga:
Waspada! Bibit Siklon Tropis 96S Berpotensi Menguat, BMKG Rilis Peringatan Dini
Di akhir kesempatan, Gubsu mengatakan, melalui roadshow bus KPK ini akan meningkatkan daya dorong dan daya ungkit terhadap percepatan pembangunan melalui pendidikan, pencegahan dan penindakan korupsi di seluruh instansi yang ada di provinsi Sumatera Utara.
Sementara Wakil Ketua KPK RI Nurul Gufron menyebutkan upaya pemberantasan korupsi tidak cukup dengan upaya-upaya peringatan, melainkan dilakukan adanya upaya pencegahan dan penyelidikan melalui perbaikan sistem, membangun integritas, dan membangun upaya anti korupsi.
“Paling penting kita libatkan peran serta masyarakat, karena korupsi berdampak pada seluruh program pembangunan, mulai dari mutu perbaikan tingkat kesehatan pun juga terganggu. Selain itu, pemberantasan korupsi perlu melibatkan berbagai pihak, sesuai dengan kehidupan dan kapasitas masing-masing. Kita semua bisa berpartisipasi dengan berbagai cara salah satunya dengan melaporkan tindak pidana korporasi, serta membangun sistem manajemen anti korupsi,” ujarnya.
Baca Juga:
Dokter PPDS Unpad Diduga Perkosa Keluarga Pasien, Polda Jabar Buka Posko Pengaduan
Gufron menjelaskan sudah hampir lebih kurang 1.700 orang yang ditangkap KPK mulai dari menteri sampai kepala daerah, namun tidak mengurangi angka kejahatan tersebut.
Melalui kesempatan itu, Gufron mengajak seluruh pejabat yang ada untuk membuktikan budayanya anti korupsi.
"Ini dedikasi kepada publik bukan untuk kenyang-kenyang sendiri, bukan untuk mewah-mewah sendiri, dan bukan untuk enak-enak sendiri," ujarnya.
