WahanaNews-Dairi | Buntut tidak dibahasnya Perubahan (P) APBD Dairi Tahun Anggaran (TA) 2022, puluhan orang dari Forum Masyarakat Peduli Dairi berunjukrasa ke kantor DPRD Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Sabtu (1/10/2022).
Pengunjuk rasa membawa spanduk berbunyi mosi tidak percaya kepada DPRD Dairi. "Silahkan turun, pertanggungjawabkan kebijakanmu, rakyat akan menuntut dan mengadili," isi sebagian spanduk itu.
Baca Juga:
Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Ketua KPK: OTT Tetap Senjata Utama
Diantara pengunjuk rasa tampak beberapa tokoh, Saut Ujung, Abdul Angkat, Raja Ardin Ujung, Haji Bako.
Abdul Angkat dalam orasinya mempertanyakan DPRD yang dinilai tidak dapat melaksanakan tupoksinya, karena tidak membahas P-APBD TA 2022.
"Bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-75 Kabupaten Dairi, masyarakat diberikan piala, dimana anggota DPRD tidak dapat melaksanakan tupoksinya. Kenapa sampai saat ini P-APBD 2022 tidak dibahas. Apa alasannya. Mereka duduk disini (seharusnya) memperjuangkan, menampung aspirasi rakyat," kata Abdul.
Baca Juga:
Fakta di Balik Kebiasaan Memposting Story Berlebihan
Sementara Ardin Ujung dalam orasinya menyatakan, jika aspirasi masyarakat tidak ditampung, DPRD akan disegel.
"Apabila DPRD tidak menampung, ijinkan kami pemilik hak ulayat menyegel DPRD. Apakah DPRD mau membahas? Sehingga apa yang dianggarkan di P-APBD bisa dimanfaatkan masyarakat Dairi," kata Ardin.
Perwakilan pengunjukrasa pun memasuki gedung dewan. Hingga berita ini diturunkan, perwakilan pengunjukrasa masih menunggu selesainya sidang paripurna istimewa peringatan hari jadi Kabupaten Dairi ke -75. Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu masih membacakan sambutan.
Adapun aspirasi dan tuntutan Forum Masyarakat Peduli Dairi diantaranya, meminta dan menuntut agar DPRD Kabupaten Dairi melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat.
Meminta dan menuntut agar DPRD Dairi membuka dan menyelenggarakan persidangan DPRD untuk membahas dan menyetujui APBD Perubahan TA 2022.
Meminta dan menuntut agar DPRD Dairi untuk lebih mengedepankan kepentingan masyarakat Dairi, tidak hanya perduli akan hak dan kepentingan pribadinya sendiri.
Pada poin terakhir ditegaskan, bahwa jika DPRD Dairi tidak mengindahkan aspirasi dan tuntutan dimaksud, akan dilakukan upaya yang lebih kuat dan serius, termasuk melakukan penyegelan gedung DPRD. [gbe]
