WahanaNews-Dairi | Besok, Selasa (1/11/2022), seribuan petani yang menamakan diri Aliansi Petani Dairi Untuk Keadilan (APUK), akan berunjukrasa ke kantor DPRD dan Bupati Dairi, Sumatera Utara.
Hal itu dikatakan Rohani Manalu, Koordinator Advokasi Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) dikonfirmasi WahanaNews.co lewat selular, Senin (31/10/2022).
Baca Juga:
Dua Kecamatan ‘Clear’ Rekapitulasi, Ketua KPU Kota Bekasi Klaim Pleno Terbuka Kondusif
"Sekitar seribu (peserta). Hingga saat ini sudah terkonfirmasi 800. Aksi berthema "Dairi diancam krisis pangan," kata Rohani.
Dijelaskan, aksi dilatarbelakangi kekhawatiran ancaman krisis pangan, bilamana nantinya perusahaan tambang seperti PT DPM maupun PT Gruti beroperasi.
Program Dairi unggul kampaye bupati terpilih pada pilkada tahun 2018 lalu, dinilai hanya slogan dan politik dagang semata.
Baca Juga:
Mulai Minggu Ini, Deretan Film Blockbuster Big Movies Platinum GTV Siap Temani Akhir Tahunmu!
Tidak terlihat upaya konkrit pemerintah lewat kebijakan yang pro terhadap kepentingan petani.
Kehadiran beberapa investor di Dairi seperti PT DPM dan PT Gruti dinilai justru mengancam ruang hidup dan ruang produksi petani Dairi.
PT DPM yang akan menambang timah dan seng metode sistim bawah tanah (terowongan), dinilai akan merusak pertanian.
Diketahui, PT DPM memiliki areal konsesi seluas 24,636 hektar di tiga Kabupaten yakni Pakpak barat, Dairi dan Kota Sumbul Salam - NAD.
Di Kabupaten Dairi, areal konsesi PT DPM sendiri berada di empat kecamatan yakni Kecamatan Silima Pungga, Lae Parira, Siempat Nempu Hilir dan Desa Sinar Pagi di Kecamatan Tanah Pinem.
Petani yang tergabung dalam APUK pun menuntut agar perusahaan perusak lingkungan ditolak, ditutup dan diusir dari Dairi.
Pemerintah harus mengembangkan pertanian yang berkelanjutan selaras dengan alam dalam upaya juga untuk memitigasi perubahan iklim yang sedang gencar diserukan oleh berbagai pihak. [gbe]
