WahanaNews-Dairi | Belasan tenaga pendidik (tendik) di bagian tata usaha SD dan SMP di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, mengadu ke Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang.
Mereka menemui Junimart di JG Center Sitinjo, Dairi, Kamis (4/5/2023), menyampaikan keluhan sekaligus meminta atensi agar diberi ruang untuk direkrut menjadi Aparatur Sipil Negara-Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN-PPPK).
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
Mereka mengaku sudah belasan tahun mengabdi di sekolah masing-masing, namun hingga saat ini tidak ada ruang untuk diangkat menjadi PPPK (P3K).
“Kami sudah bekerja belasan tahun sebagai tata usaha di sekolah. Tetapi, tak pernah ada ruang untuk diterima. Sementara rekrut untuk guru sudah 3 kali," kata Efiana Sipahutar, tendik di SMPN 1 Sumbul.
Padahal, menurut Efiana, tugas tata usaha jauh lebih berat dibanding guru. Sebab, mereka wajib hadir selama proses belajar mengajar. Tiba lebih awal dan pulang belakangan. Tanpa tata usaha, administrasi tidak jalan.
Baca Juga:
RSUD Cengkareng Gelar FKP, Paparkan Pengembangan Pelayanan Kesehatan
Diterangkan, data sudah masuk di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tetapi pengangkatan, bahkan ruang, tak pernah diperoleh. Hanya diberi harapan palsu.
“Tolonglah kami bapa. Kami sudah tua, tak tahu lagi mengadu kemana. Hanya Junimart yang memperhatikan nasib honorer. Sudah kami lihat perjuangan di Senayan”, kata Efiana, tendik yang telah bekerja selama 18 tahun itu.
Keluhan serupa disampaikan Maradona Pinayungan, tendik di SMPN 1 Sidikalang. Menurutnya, pemerintah menganaktirikan keberadaan tendik.
Dijelaskan, jumlah tendik bernasib serupa mencapai 150 orang. Sebagian diantaranya, sepertinya sudah pesimis.
Murni Hutauruk, tendik di SMKN 1 Sitinjo mengungkap, kerap menangis. Keluarga dan famili kerap bertanya padanya, kapan diangkat jadi PNS.
Diungkapkan, gaji mereka sangat minim, Rp1 juta per bulan. Realisasi juga 1 kali dalam 3 bulan. Mereka terkadang cemas, bagaimana menyekolahkan anak.
Menanggapi, Junimart mengatakan, tidak pernah menerima surat dari Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, untuk memperjuangkan honorer.
“Tidak ada surat bupati memperjuangkan nasib honorer," kata Junimart.
Junimart pun meminta aspirasi tendik itu dituangkan dalam surat, dilengkapi bukti, ditujukan ke Komisi 2 DPR RI. Pihaknya akan menyampaikan ke pemerintah. [gbe]
